Dinkes Provinsi, Gelar Advokasi dan Sosialisasi JKN Di Morotai

PENDIDIKAN/KESEHATAN SWARA MOROTAI

Swaramalut.com, Morotai

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara (Malut) gelar advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat di kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan berlangsung di ruang Aula Hotel perdana, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel), Kamis (29/08/2019.

Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Provinsi Maluku Utara dr. Alwia Assegaf, M.Kes, usai kegiatan mengatakan tujuan dari kegiatan yang di lakukan ini selain dari sosialisasi yang di berikan ke masyarakat tentang jaminan kesehatan masyarakat secara Nasional.

“Kita juga mengadvokasi ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan setempat untuk meningkatkan palayanan Kesehatan agar mencapai Universal Health coverage (UHC) artinya seluruh masyarakat di jamin dengan jaminan kesehatan nasional (JKN),” kata alwia.

Menurutnya, Morotai merupakan salah satu dari 10 kabupaten/Kota di Malut yang mencapai UHC pada tanggal 1 januari 2018 artinya pemda setempat dapat menanggung masyarakat yang tidak mampu untuk jaminan kesehatannya.

“Karena selain dari jaminan kesehatan yang di tanggung pemerintah Pusat, tanggungan mandiri, atau yang di tanggung oleh perusahaan. Masyarakat yang tidak mampu di luar yang di tangani pemerintah pusat itu di tangani oleh pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten Kota dengan cara sering,” ucapnya.

Sedangkan untuk mencapai UHC dari pemerintah pusat harus di atas 96% dan yang saat ini sudah dicapai oleh beberapa daerah di antaranya Morotai dengan UHC 97%, Halut 99%, dan Halteng 100%.

“Untuk itu tegasnya agar beberapa kabupaten kota yang belum mencapai UHC harus terus di tingkatkan agar masyarakatnya terlindungi dan di jamin kesehatannya secara nasional,” terangnya.

Sementara untuk provinsi maluku utara baru 65 persen dari jumlah penduduk yang mencapai 1,3 juta orang dapat menikmati jaminan kesehatan nasional dengan baik. Namun ada beberapa kabupaten yang belum tersentuh JKN-KIS termasuk pulau taliabu.

Dia berharap advokasi dan sosialisasi JKN selalu ditingkatkan oleh Pemda jangan sampai ada alasan bahwa terjadi kekurangan atau devisit anggaran lalu tidak di jalankan lagi. Nah, komitmen ini harus betul-betul di tindak lanjuti bagaimana kesiapan pemda, kemampuan pemda dan lain sebagainya.

“kita berharap kedepannya di 10 kabupaten kota sudah secara keseluruhan mencapai UHC, maksudnya masyarakat terlindungi dari Jaminan Kesehatan Nasional dan akses pelayanan terjangkau secara baik,” harapnya..#amt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *