UPTD Samsat Halsel Lauching Sahabat Samsat 

Swaramalut.com – Halsel

UPTD Samsat kabupaten Halmahera Selatan terus melakukan terobosan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat, buktinya rabu (4/9) UPTD Samsat Halsel menggelar sosialisasi Sahabat Samsat yang berlangsung di Fatimah Cafe.

Kepala UPTD Samsat kabupaten Halmahera Selatan dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi Gerakan Sahabat Samsat ini bertujuan untuk memperpendek rentang kendali yakni melayani yang tidak terlayani dan menjangkau yang tidak terjangkau “pesertanya dari semua elemen termasuk berbagai pangkalan ojeq, dan setelah kegiatan sosialisasi ini langsung tindak lanjut pelayanan ke kecamatan kecamatan,” Katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Selatan Iswan Hasjim mengatakan, UPTD Samsat kabupaten Halmahera Selatan menyadari benar bahwa harus bergerak cepat melayani, harus ada banyak terobosan di era milenial ini yang berdampak langsung ke masyarakat. Meloungsing sahabat samsat adalah terobosan yang sangat baik untuk pelayanan “Pemkab dan masyarakat menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada samsat karena terobosan untuk pelayanan yang baik untuk baik,” Pungkas orang nomor dua di Pemkab Halsel ini..#Tox

P3K Tak Di Usulkan, 500 Formasih CPNS Morotai Siap Di Nanti

Swaramalut.com, Morotai

Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai melalui badan kepegawaian daerah (BKD) telai mengirimkan usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) total sebanyak 500 formasi tahun 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Total formasi yang dikirimkan tersebut baru sebatas perhitungan kebutuhan ASN Kabupaten Pulau Morotai. Karena hingga saat ini jumlah Aparatur sipil negara di pulau morotai sebanyak 2.006 pegawai.

“Itu daftar kebutuhan yang dikirim ke Kemenpan-RB. Kami masih menunggu alokasi formasi untuk Kabupaten Pulau Morotai. Karena dengan perkembangan jumlah pegawai di pulau morotai baru berjumlah 2.006 pegawai,” kata Kepala BkD Kabupaten Pulau Morotai Alfatah Sibua di ruang kerjanya, Rabu (04/09/2019).

Untuk pulau morotai hanya di usulkan sebanyak 500 pegawai yang terdiri dari klasifikasi pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.

Sedangkan untuk pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) pemda pulau morotai tidak mengusulkan. Karena p3k bisa di usulkan jika di satu daerah masih ada honor yang terdaftar melalui K2. Untuk saat ini kabupaten pulau morotai tidak ada lagi honor K2. Oleh kerena itu, jumlah CPNS yang di Usulkan melalui SK bupati Benny Laos yang di tandatangani sebanyak 500 CPNS.

“Kuota suda diusulkan, namun saja kita masih menunggu titik terang dari hasil putusan Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB)..#amt

Terget PAD Pemda Morotai Rp. 53 Miliar, Pendapatan Terbesar Dari RSUD

Swaramalut.com, Morotai

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai pada 2019 ditarget mencapai Rp. 53. miliar lebih. Target itu didominasi dari beberapa sektor pajak seperti hotel, restoran, obyek wisata.

Kabid pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nan Kharie pada wartawan, Rabu (04/09/2019) mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan, dan target PAD Rp.53 miliar lebih sangat rasional dengan potensi yang ada saat ini.

Sektor pendapatan pajak terbesar ada pada RSUD kemudian disusul BPKAD, dinas kelautan dan perikanan, DPM- PTSP dan dinas periwisata.

“Tahun ini target PAD naik sementara capaian pada bukan ini Rp. 20.711.422.377. Melihat potensi yang ada, kami optimistis target itu terpenuhi pada tahun ini mengingat tahun lalu pun realisasinya PAD tembus hingga sekitar Rp. 20.533.017.360,00 ,” kata nan

Menurutnya, beberapa item pajak yang potensial seperti pajak hotel, restoran, galian c, penerangan jalan, mineral bukan batuan dan logam, jasa retribusi, bumi dan bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perikanan, IMB, jasa retribusi, bpjs serta jasa pelayanan kesehatan.

Adapun untuk pajak yang memberikan PAD tertinggi hingga terendah dari 14 jenis pajak tersebut adalah BPJS, BPKAD dan Perikanan, Pariwisata dan PAD yang sah.

“Capaian PAD di bulan ini untuk RSUD Rp. 7.682.491.167 dari target Rp. 16.112.589.795,00. Untuk BPKAD target 9,4 miliar lebih capaian saat ini Rp. 1,8 miliar lebih. Sedangkan DKP besar target Rp. 2,3 miliar capaian saat ini Rp. 829.716.905,00. Dinas Pariwisata terget Rp. 220 juta capai saat ini Rp. 43.425.000,00. Untuk DPM-PTSP target Rp. 150 juta dengkan yang dicapai Rp. 167.144.050,00,” kata nan.

Selain itu juga yang menghasilkan PAD adalah dinas lingkungan hidup di mana target pada tahun ini Sebesar Rp. 100 juta capaian RP. 6.466.000,00. Kemudian Disperindagkop dengan target Rp. 187 juta capaian saat ini Rp. 52.600.000,00. Dan di lanjutkan Dinas Perhubungan dengan target Rp. 650 juta yang dicapai Rp. 86.242.000,00

Sedangkan tambahan lain-lain PAD dinataranya jasa giro RP. 110.741.972,00. Pendapatan dari sisi pengembalian Rp. 497.889.691,00. Tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 7.749.488.933,00 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 1.595.135.583,00.

Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun 2019 ini sebesar Rp. 53 miliar realisasi hingga di bulan September sebesar Rp. 20 miliar lebih. Namun dari besar target yang di tetapkan tersebut, pihaknya optimis akan mencapai hingga Rp. 30 miliar lebih atau 60 persen lebih.

Perlu di ketahu Target PAD tahun 2018 sebesar Rp. 43 miliar. Yang di capai dari target tersebut sebesar Rp.20.533.017.360,00..#amt