Proyek Pembangunan Desa Mamuya Tidak Selesai, PPDM Lakukan Aksi 

Swaramalut.com – Halut

Aksi ujuk rasa ( Unras) oleh Aliansi Pemuda Peduli Desa Mamuya ( PPDM ), terkait dengan Infrakstruktur pembangunan yang tidak di selesaikan dengan menggunakan anggaran Pendapatan Anggaran Desa (PAD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa ( DD) Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, yang berlangsung di tiga titik yakni Polres Halmahera Utara, Kantor Bupati dan Inspektoran Kabupaten Halut, Kamis (5/9/2019).

Aksi yang di pimpin langsung  oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Faisal Parasaja dengan sejumlah masa aksi lakukan orasi dengan tuntutan diantaranya :

Mendukung pihak Polres Halut dan Inspektorat Kabupaten Halut unyuk turun langsung ke Desa Mamuya untuk lakukan Audit Proyek Pembangunan yang berada di desa Mamuya dengan menggunakan Dana PAD,ADD dan DD.

Bupati Halut agar dapat mengevaluasi Kinerja dari  Inspektorat Kabupaten Halut.

Meminta agar pihak Dinas PMD dapat lebih lagi memperhatikan seluruh fungsi Pemerintahan Desa Mamuya Kecamatan Galela.

Dalam orasinya Korlap Faisal Parasaja katakan bahwa sampai denga hari ini kami telah kantongi data data yang terkait dengan tidak terselesainya proyek pembangun didesa mamuya sehingga kami telah melaporkan ke pihak Polres Halut,” lantang korlap.

Di pertegas korlap lagi, agar Pihak inspektorat harus turun ke desa mamuya agar persoalan tersebut terselesaikan,” teriak korlap.

Dipeetegas lagi bahwa apabila persoalan proyek pembangunan di desa mamuya tidak secepatnya menyelesaikan oleh pihak Inspektorat maka kami akan memboikot aktifitas kantor desa mamuya dan jalan raya serta tempat pengambilan pasir di desa Mamuya di hari Senin nanti, ” teriak korlap.

Kemudian masa aksi di terima oleh pihak Onspektorat untuk lamukan hering bsrsama, langsung dengan kepala Inspektorat Pemkab Halut Tonny Kappuw.

Sementara kata Tony, selaku perpanjang tangan Bupati kami pihak inspektorat telah meminta para masa aksi harus memasukan laporan data data terkait dengan proyek pembangunan desa mamuya yang di duga bermasalah karena tidak selesai, namun sampai saat ini dengan aksi jilid 5 ini belum juga memasukan laporan, ” terang Tony.

Kemudian lapiran yang baru saja di sampaiakan, saya selaku pimpinan akan menunjuk Tim turun ke desa mamuya untuk mengaudit permasalah yang ada di desa mamuya dengan standar sesuai aturan untuk selesaikan maslah ini selama 10 hati ,” tegasnya.

Selain itu Kepala Inspektorat meminta kepada tokoh masyarakat desa mamuya agar Pro Aktif atas permasalahan ini untuk kelancaran kasus tersebut,” tutur Tony..#Jef

Pemkab Halut Launcing SABETA Untuk Memudahkan Masyarakat

Swaramalut.com – Halut

Pemkab Halut Launcing Sistym Analisa Berbasis Tata Ruang ( SABETA )untuk mempermudah masyarakat tentang informasi tata ruang yang di lakukan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan E.J Papilaya yang mewakili Bupati bertempat di Aula kantor Camat Tobelo Kabupaten Halut, Rabu ( 4/9/2019).SEBETA merupakan proyek Perubahan peserta Diklat Kepemimpinan III dengan Reformer Kepala Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Halmahera Utara Wilson Alexander dengan mentor Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halut Benard TH Pawate.

Dalam sambutan Kepala Dinas PUPR Benard Pawate katakan bahwa tata ruang sangat penting bagi masyarakat sehingga di harapkan dengan sistim berbasis tata ruang ( Sabeta ) ini lebih berkembang.

Sehingga semua kecamatan mempunyai sistim analisis tata ruang yang lebih baik lagi, maka kabupaten halut kedepan akan lebih tertib lagi administrasi unyuk pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsinya,” jelas Kadis.

Hatapan kadis, semoga Sabeta ini dapat di manfaatkan semaksimal mungkin, dan lebih teratur dalam pemenfaatan ruang agar ijin ijin yang di keluarkan benar benar Sesuai dengan fungsi tata ruang itu sendiri.

Sememtara Asisten I Bupati Halut E.J Papilaya menypaikan dengan melalui Lounching Sistim Analisis Berbasis tata ruang ( Sabeta ) agar dapat bermanfaat kepada masyarakat Halut.

Kata Asisten, Sabeta bukan hanya pada Reformer saja namun tetapi bagi kita semua setiap Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat halut.

Melalui hal tersebut dalam lingkungan masyarakat bisa mengetahui batas batas Tamah dan batas batas Desa, maka dengan sendirinya pengembangan pengembangan secara luas oleh tata ruang itu sendiri dapat terintegritas yang baik.

Wilson Alexader sebagai reformer dalam presentasinya dia katakan, Sabeta ini jelaskan tentang data yang ada didalam peta.

Sehingga dapat di ketahui semua peningkatan maupun penurunan yang telah terjadi di Kabupate Halut, contohnya Rumah Parmanen dan  belum parmanen, Sertifikat Tanah,Kecelakaan dan lain lainnya.

Sementara, untuk Sabeta juga dapat membantu kita untuk buda mengetahui semua perubahan perubahan yang terjadi di Daerahaupun di Desa Desa yang perlu untuk pengembangan dalam kebijakan untuk perubahan tata ruang,” tutupnya mengakhiri..#Jef

Pemda Morotai, Gelar Sosialisasi Pengunaan System Aplikasi Logistik Tol Laut Secara Online

Swaramalut.com, Morotai

Kementerian perhubungan melalui Derektorat Jenderal Perhubungan Laut bersama pemerintah daerah mengelar sosialisasi system aplikasi logistik berkaitan dengan hadirnya kapal tol laut yang baru dengan kapasitas 105 konteiner. Bertempat di Aulah Kantor Bupati, Kamis (05/09/2019).

Bupati Pulau Morotai Beny Laos pada kegiatan sosialisasi mengatakan, bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen perhubungan laut memberikan ijin trayek Kapal tol laut baru dengan tujuan Surabaya, Makasar, Morotai.

“Sebelumnya ada tol laut yang di siapkan pemerintah pusat dengan kapasitas kecil dengan rute perjalanan sangat panjang yaitu Surabaya, Makasar, Tidore, Morotai,” kata Benny.

Seiring dengan kehadiran tol laut yang baru ini kami juga akan singkonkan dengan system aplikasi Logistik tol laut. “dengan system ini mempermuda pelaku usaha dalam memesan barang serta akan di koneksikan dengan penggunaan konteiner,” ujarnya.

Sementara tenaga ahli menteri bidang pelayanan transportasi laut kemaritiman dan tol laut Ahmad mengatakan dalam sosialisasi system aplikasi ini untuk mempermuda pemesan barang dan juga dengan muda dapat di awasi kegiatan tol laut melalui system. Dan semoga dengan hadirnya system ini dapat di gunakan dengan baik serta memenuhi semua harapan supliyer, operator, dan lainya.

Tujuanya dalam penggunaan system ini adalah untuk adanya transparansi agar terhindar dari terjadi monopili dalam pemanfaatan tol laut yang bersubsidi.

“Harapannya dengan hadirnya system ini bukan di anggab sebagai kendala karena biasanya lahirnya satu sistem baru karena belum terbiasa dengan sisitem pembinaannya..#amt

Datang Ke Morotai, ini Delapan Pencegahan Korupsi Versi KPK

Swaramalut.com, Morotai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi terkait dengan Gratifikasi Dana Bos dan Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai. Bertempat di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (05/09/2019).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai Muhammad M. Kharie, mewakili Bupati menyampaikan bahwa Sosialisasi Pencegahan Korupsi oleh Tim KPK hari ini terkait Pengelolaan Dana Desa dan Dana Bos sangat penting dan urgent di Kabupaten Pulau Morotai. sebab, saat ini Pemerintah Daerah mencanangkan berbagai program inovasi yang Berbasis Aplikasi Elektronik (ONLINE) untuk semua layanan publik, mulai dari perencanaan sampai pada implementasi, pengawasan dan evaluasi secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik kedepan.

“Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga akan membuat Sistem Sentral Komando atau comand centre untuk memonitoring semua
program yang sementara berjalan. Mulai dari Perencanaan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, menejmen ASN, Optimalisasi Pendapadat Daerah, Menejmen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa,”kata Sekda.

Menurutnya, tujuan dari sistem yang di terapkan oleh pemda kabupaten Pulau Morotai merupakan proses pencegahan alur korupsi yang selama ini terjadi sebelum sistem ini di terapkan.

“Perlu di sampaikan kepada Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa
untuk serius menyelesaikan program dan serius menyelesaikan hutang masa lalu jika masih terdapat hutang. Jika itu tidak di selesaikan akan berdampak pada  tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah Desa,” ujarnya.

Selain itu, Sekda tegaskan kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Kepala Desa, Bendahara Desa dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Permendikbud No.3 Tahun 2019 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI No.16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

“Kepada seluruh Kepala Desa saya menghimbau agar mengunakan Dana Desa Untuk Program yang bermanfaat, jangan salah gunakan Dana Desa karena harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sehingga Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dari desa ke kota atau yang kita kenal dengan Jargon Negara Hadir di tengah-tengah Masyarakat Desa,” terenagnya.

Sementara tim koordinasi supervisi pencegakan KPK Andy Purwana menyampaikan dalam kunjugan kami ke Kabupaten Pulau Morotai ini dalam rangka menyampaikan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan sosialisasi pencegahan.
Dimomen Ini kita dapat meningkatakan pemahaman para Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda terkait program pencagahan korupsi.

Dalam paparannya, KPK menjelaskan ada delapan fokus program pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kedelapan program tersebut antara lain adalah, pertama, integrasi antara e-planning dan e-budgetting.

Kedua, harus ada optimalisasi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa masih merupakan prioritas kasus yang ditangani oleh KPK. “Masih jadi temuan yang banyak dalam tipikor. Makanya perlu perhatian besar,” ungkapnya.

Ketiga adalah hal yang terkait juga dengan pelayanan publik yaitu adanya pelayanan satu pintu. Hal ini merupakan bentuk yang transparansi pelayanan publik. Keempat adalah harus ada upaya peningkatan kapabilitas ASN. Di antaranya dengan penguatan APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kelima adalah pengawasan Dana Desa. Di antaranya melalui publikasi APBDes, implementasi Siskeudes, dan Pengawasan Dana Desa. Keenam, adanya pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini menyangkut perlunya pelimpahan kewenangan; informasi perizinan baik online maupun offline, tersedianya aplikasi perizinan; ketersediaan aturan dan ada rekomendasi teknis.

“Selanjutnya adalah optimalisasi pendapatan daerah. Dengan begitu, daerah punya kemampuan finansial yang cukup,” kata dia. Hal ini diantaranya dengan tersedianya database wajib pajak, tax clearance; dan inovasi peningkatan PAD.

Dan yang terakhir adalah manajemen aset daerah. Yaitu harus ada manajemen BUMD mulai dari database BUMD yang handal, pengamanan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BUMD atau aset daerah..

Kegiatan Sosialisasi tersebut, di hadiri oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas Korwil IX KPK RI Andy Purmana bersama rombongan, Sekretaris Daerah Muhammad M.Kharie, Forkompimda Kab.Pulau Morotai, Para Asisten dan Staf Ahli Kantor Bupati, Pimpinan SKPD dan Para Camat se-Kab.Pulau Morotai serta Para Kepala Sekolah dan Kepala Desa se-Kab.Pulau Morotai..#amt

Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pengembangan Wilayah Strategis Kelurahan Makasar Timur Diduga Asal-Asalan

Swaramalut.com – Ternate

Pekerjaan Proyek revitalisasi pengembangan wilayah strategis di kelurahan makassar timur kota ternate tengah diduga asal-asalan dan tidak tepat sasaran.

Hal ini terlihat pada perkerjaan penimbunan.sebab banyak sampah yang masih belum di bersihkan di permukaan air.

Dari hasil pantauan wartawan media ini Proyek senilai Rp. 3.351.767.000,00 yang diplot pada anggaran APBD 2019 Dinas PUPR yang di kerjakan oleh CV.Dias Putra Mandiri(CV.DPM) ini terkesan berantakan dan asal asalan sebab masih banyak warga yang mengeluh dengan pekerjaan penimbunan yang di lakukan oleh perusahan tersebut

Seorang warga berinisial BD yang juga merupakan warga setempat yang enggan namanya di publikasikan mengatakan bahwa pekerjaan di proyek tersebut hanya asal-asalan dan tidak tepat sasaran sebab timbunan yang mereka lakukan  hanya tepat pada titik yang mereka tentukan,tetapi yang berada dibawah pemukiman rumah warga tidak di timbun dan kenapa seperti itu sebab kami takut nantinya akan berakibat ke kami sebagai warga makasar timur”ujarnya.

Terpisah dari itu Kepala kelurahan  kampung makasar Nahrul mengatakan kami dari kelurahan tidak mengetahui hal tersebut,karena sebelum mereka melakukan penimbunan,”katanya mereka sudah melibatkan warga setempat untuk membersihkan sampah dan terkait sampah di saat penimbunan maaf kami tidak mengetahuinya” Jelasnya.

Lurah juga menyampaikan bahwa pihaknya akan sesegera mungkin akan memangil dan berkoordonasi dengan pihak kontraktor untuk mempertanyakan persoalan tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa pemenang Tender Proyek Revitalisasi Pengembangan wilayah strategis di kelurahan makassar timur adalah CV Dias Putra Mandiri Yang tidak lain pemiliknya adalah Ponakan dari Lurah tersebut.

Dan sampai berita ini diturunkan pihak perusahan CV Dias Putra Mandiri Belum bisa memberikan keterangan..#An