Beberapa Tunjangan ASN Di Morotai Bakal Di Potong, Ini Kata Kepala Inspektorat

Swaramalut.com, Morotai

Temuan Inspektorat sejak tahun 2014 hingga 2017 kini ditindaklanjuti melalui sidang Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugu (TP-TGR).

Sejauh ini penaganan pengembalian kerugian kas daerah yang melibatkan sejumlah pejabat dan PNS itu di kabupaten Pulau Morotai sudah berjalan dengan baik.

Hal itu di sampakan Kepala inspektorat Marwanto P. Soekidi di ruang kerjanya, Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan (Morsel), Senin (09/09/2019.

Menurutnya, saat ini kami sudah menindaklanjuti kasus sejumlah pejabat maupun PNS yang menjadi temuan BPK dan sudah di sidangkan melalui majelis persidangan TP-TGR dan kami sudah terbitkan surat tagihan beserta jaminan kepada pihak yang bersangkutan.

“Jadi bagi pejabat atau PNS yang terkait akan melakukan pengembalian secara cicil dengan cara di adakan pemotongan TKD tiap bulannya dan mereka memberikan jaminan agar di adakan pemotongan hingga tuntutan pengembaliannya yang merugikan kas daerah di selesaikan,” kata marwanto.

Untuk itu, kami terbitkan surat tuntutan ganti rugi kemudian mereka memberikan jaminan pemotongan TKD. Namun, kelemahannya sekarang ini penerimaan gaji kan langsung ke rekening yang bersangkutan jadi pemotongan kita harus ke bank dan harus di beri surat kuasa dari orang yang bersangkutan.

Sedangkan untuk pengembalian, sajauh ini jumlah kerugian yang suda di kembalikan ke kas daerah belum di katahui pasti, namun jumlah total pengembalian suda ada dari total Rp. 4 miliar lebih sejak tahun 2014 hingga 2017.

belum saat ini belum d ketahui secara pasti berapa jumlahnya  namun,
” Yang jelas prosesnya sudah berjalan, sebab ini memang hutang di masa lalu. Karena di tahun ini temuan operasional hampir di katakan tidak ada. Makanya utang ini akan di tagih malaupun orangnya sudah pindah ataupun pensiun,” jelasnya.

Sementara jika ada pegawai yang kemudian melakukan pengajuan pinda namun, tungakannya belum di kembalikan maka akan di lihat datanya sesui mekanisme kalau pegawai yang bersangkutan ada tungakannya maka surat rekomendasi dari pihak inspektorat tidak akan di keluarkan.

“Tapi, jika tidak di ketahui lalu orang tersebut lolos sudah pindah pun tetap akan di kejar untuk di lakukan pengembalian,” ungkapnya.

Mulai tahun ini kita berharap, marilah kita berbenah mulai dari diri sendiri agar pemerintah ini bisa berjalan sesuai aturan. Selain itu, setiap pegawai jangan lagi melakukan korupsi, baik korupsi uang maupun korupsi waktu karena jika itu kita lakukan maka daerah ini tidak akan kemajuan..#amt

Hadiri Furum CIFIT, Pemda Morotai Paparkan Berbagai Potensi Daerah Di Hadapan Pengusaha RRT

Swaramalut.com, Morotai

Dalam rangka promosi potensi daerah pemerintah daerah (Pemda) Kabuapten Pulau Morotai resmi menghadiri undangan Forum China Internasional Fair Investment Trade (CIFIT) Tahun 2019 betempat di Kota Xiamen Provinsi Fujian China.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Fujian, H.E. Ms. Guo Ningning dihadiri seluruh pengusaha RRT, untuk Indonesia dihadiri Dubes RI untuk RRT & Mongolia, dan para pemangku kebijakan dari Indonesia, yakni Kemenperin, BKPM, BP BATAM, serta Konjen RI untuk Guangzhou.

Selain itu, mewakili pemda pulau morotai, wakil bupati Asrun Padoma, didampingi staf Khusus Bupati Bidang Luar Negeri Samuel, Asisten III Ida Arsad, Kadis DKP Suriyani Antarani.

“Kegiatan tersebut digelar selama dua hari mulai tanggal 8 – 9 September 2019 ini, salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah memaparkan potensi sumber daya alam daerah agar dapat menarik investor asing terutama pengusaha RRT,” Hal ini di ungkapkan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai Suriyani Antarani melalui pesan singkatnya, Senin (09/09/2019).

Menurutnya, pemda pulau morotai di ungdang secara resmi di Forum Internasional Fair Investment Trade (CIFIT) kota Xiamen untuk memaparkan potensi daerah. Karena pulau morotai memiliki beragam sumber daya alam yang dapat di kelola oleh investor.

“Berbagai paparan materi dari Pemda Pulau Morotai terus digarap dan bahkan menyampaikan berbagai Potensi Kebijakan Nasional yang strategis dari Pemerintah Pusat seperti, KSPN atau 10 Bali Baru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jababeka (Industrial Park) serta 12 SKPT di Indonesia yang mengekspor Hasil Perikanan,” Kata Suriyani.

Lanjut dia, Di hari pertama, Bussines Meeting antara Tim Morotai dengan Calon Mitra Bisnis, “Shenzhen Fountain Corporation”, Mr. Endrew Zhen (CEO) dab Mr. Alex Huang (Director).

“Pada kesempatan itu Dubes RI utk RRT & Mongolia, H.E. Djauhari Oratmangun bersama wakil bupati Asrun Padoma bertemu langsung dengan Wakil Gubernur (Wagub) Fujian, H.E. Ms. Guo Ningning. Usai pertemuan tersebut, wakil bupati Asrun Padoma mengundang secara resmi wakil gubernur fujian untuk berkunjung ke Indonesia khusus kabupaten pulau morotai,” jelasnya..#amt

Dugaan Kasus Paskibra 2017, Kejari  Halbar Kembali Periksa Sejumlah Saksi

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dugaan Tindak pidana Korupsi Anggaran Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibraka) Kabupeten Halmahera Barat (Halbar) tahun 2017 lalu, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar kembali memeriksa sejumlah saksi.

Berdasarkan pantauan reporter, pada Senin (09/09/2019), saksi yang dipanggil untuk untuk dimintai keterangan diantaranya berinisial II dan RH masing-masing merupakan pejabat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Halbar.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Halbar Zubaidi S Mansur, saat ditemui sejumlah awak media diruang kerjanya, Senin tadi.

“Ia, tadi kami (Penyidik) ada melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat pada Dispora Halbar, guna dimintai keterangan sebagai saksi sepeturan dugaan tersebut,” ungkap Zubaidi.

Humas Kejari Halbar juga mengakui, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi ini, pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi termasuk kedua pejabat Dispora Halbar tersebut.

Namun ketika disentil, apakah dari keterangan para saksi tersebut sudah ada yang mengarah pada tersangka ?. “Dari sejumlah keterangan para saksi memang sudah ada yang mengarah pada calon tersangka, tetapi untuk memperkuat dugaan itu, kami (Penyidik) masih memerlukan keterangan tambahan keterangan dari saksi,” jelas Zubaidi.

“Dan bila sudah selesai, maka kita (Penyidik) akan melakukan gelar perkara untuk menetap tersangka,” kata corong Kejari Halbar

Sekedar diketahui, Anggaran paskibra tahun 2017 lalu, sebesar Rp 100 juta lebih dari total anggaran yang diplot dari APBD 2017 sebesar Rp 700 juta sekian.#chull

Menunggu 762 Calhaj Morotai Sampai 2029

Swaramalut.com, Morotai

Calon jamaah haji (calhaj) yang sudah mendaftarkan diri harus bersabar menunggu keberangkatan ke Tanah Suci. Saat ini daftar tunggu calhaj untuk di kabupaten pulau morotai hingga 10 tahun mendatang.

Kasih penyelenggara haji dan umrah Kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pulau Morotai H. Musanif Sibua, Senin (09/09/2019) menyatakan, daftar tunggu calon jemaah haji di kabupaten pulau morotai cukup lama. Berdasarkan jumlah masyarakat yang telah mendaftar, pemberangkatannya akan selesai hingga 2029.

“Calon jamaah haji yang sudah mendaftar hingga saat ini sudah mencapai 762 orang yang tersebar dari lima kecamatan se-pulau morotai, sementara kuota keberangkatan setiap tahunya di batasi,” kata musanif.

Lanjut dia, setiap bulan ada saja masyarakat yang mendaftar untuk berangkat ke Tanah Suci. Ada yang suda membayar full dan ada yang baru membayar no porsi.

“Biaya pendaftaran untuk pengambilan nobporsi Rp. 25.500.000,00 sedangkan untuk sisah pelunasan sesuai dengan SK Dirjen yang menyelenggarakan haji,” jelasnya.

Berhubung jatah pemberangkatan calon jemaah haji pada tahun 2018 kabupaten pulau morotai mendapat porsi keberangkatan 46 orang, namun pada tahun 2019 jumlah calon jamaah haji mengalami kenaikan menjadi 73 orang.

“Pemberangkatan jamaah sesuai nomor porsi yang sudah mendaftar hingga sampai 2029. Jadi pihaknya harapkan agar calhaj perlu bersabar sampai menunggu tanggal keberangkatan,”tuturnya..#amt