Sahkan APBD-P 2019, Asrun Padoma Beri Aspresiasi Pada DPRD Morotai

Swaramalut.com, Morotai

Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tenteng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun Anggaran 2019. Bertempat di Aulah kantor DPRD, Jln. Sisiwa, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel), Rabu (18/09/2019).

Sidang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Fahri Hairudin di dampingi wakil ketua Rasmin Fabanyo serta 13 anggota DPRD. Hadir wakil bupati Asrun Padoma, Forkopimda Pulau Morotai, Staf Ahli, Kepala BKD Alfatah Sibuah, Kabag Humas Arafik A. Rahman.

Rapat itu berdasarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Pulau Morotai No 09/KPTS/DPRD-PM/2019 tentang pengesahan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2019.

Dalam pengesahan ini, Perubahan APBD 2019 yang di sahkan sebesar Rp. 913.354.355.041,99 sedangkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 926.945.577.893,99 berkurang sebesar Sesuda perubahan Rp. 13.591.222.852,00. Selisih perubahan itu terjadi karena di pengaruhi oleh faktor belanja
sebelum perubahan sebesar Rp. 952.876.985.461,99 sedangkan setelah perubahan sebesar Rp. 939.285.762.609,99.

Selain itu juga terjadi Surplus/(Defisit) dalam Perubahan APBD 2019 dimana sebelum perubahan dan sesudah perubahan sebesar Rp. 25.931. 407.568.00, Pembiayaan Netto
Sebelum perubahan dan sesudah perubahan Rp. 300.000.000, jadi sisah lebih anggaran tahun berkenaan sebelum perubahan dan sesudah perubahan sebesar Rp. 26.231.407.568,00.

Ketua DPRD Fahri Hairudin mengatakan, rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan tahun Anggaran 2019 ini merupakan tahap akhir dari pembentukan produk hukum daerah terkait dengan pengesahan APBD Perubahan tahun 2019, setelah melewati proses yang cukup panjang di mulai dari penyampaian dokumen KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2019 dan nota keuanggannya tanggal 15 agustus tahun 2019.

“Kemudian penandatanganan nota kesepakatan dokumen KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2019 beserta rancangan perda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019 pada tanggal 20 agustus 2019 serta di tamba dengan rapat-rapat pambahasan antara OPD dengan komisi-komisi dan TAPD dengan badan anggaran  DPRD,” kata Fahri.

Sementara wakil bupati Asrun Padoma menyampaikan atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD  Kabupaten pulau Morotai baik yang tergabung dalam badan anggaran, badan legislasi, maupun komisi-komisi yang telah meluangkan waktu dan tenaga mengevaluasi dan membahas RAPBD perubahan tahun anggaran 2019.

“Pada prinsipnya menunjukan komitmen dan integritas selaku mitra kerja eksekutif sehingga dapat menyetujui dokumen rancangan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2019, dengan berbagai saran dan catatan sehingga nantinya dapat disahkan menjadi peraturan daerah,” ujarnya..#amt

Tim Srenad Tinjau Lokasi Pembangunan Batalyon Komposit Dan Pembangunan Kompi Armed

Swaramalut.com, Morotai

Tim Srenad yang di pimpin oleh Kolonel Inf Mukhlis S.A.P ( Paban II/Jemen Srenad) dan anggota Serda Zelvian Tri Yogi P (Staf Spaban IV/Renproggar Srenad) tiba di Bandara Pitu Morotai Desa Wawama Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai. Dalam rangka peninjauan Lokasi lahan pembangunan Batalion Komposit di Desa Sangowo Kec. Morotai Timur dan Peninjauan lokasi pembangunan Kompi Armed, Rabu (18/09/2019).

Rombongan disambut oleh Bupati Pulau Morotai yang diwakili Muhlis Bay (Asisten I Pemda Morotai ), Dandim 1508/Tobelo yang diwakili Mayor Inf Robi Manuel (Kasdim 1508/Tobelo), Dansatgas Kodim Persiapan Mayor Kav Calter Purba, Danramil 1508-06/Bere – Bere Lettu Inf Lessnusa, Kabag Pemerintahan Pemda Morotai Sunardi Barakati, Kabag Protokoler Pemda Morotai Hi. Abdul Karim S.Ag.

Ketua Tim Kolonel Inf Mukhlis S.A.P (Paban II/Jemen Srenad) saat di konfirmasi awak media mengatakan, setelah peninjauan ini akan dilaporkan hasilnya kepada Komando Atas melalui satu kajian untuk rencana pembangunan selanjutnya.

“Ini akan kita laporkan, dimana rencana pembangunan ini merupakan komitmen TNI AD untuk membangun kekuatan pertahanan yang lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, atas nama TNI AD sangat berterima kasih atas dukungan seluruh masyarakat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung rencana penambahan peta kekuatan di wilayah Kodam XVI/Pattimura ini.

Direncanakan hari Kamis tanggal 19 September 2019 Tim Srenad akan melaksanakan pertemuan dengan Pemkab Pulau Morotai. (WYU-1508).

Konsultasi Publik Kedua 65.520,8 Ha Zonasi Dan Pengelolaan KKP Bakal Berdampak Ekonomis Pada Masyarakat

Swaramalut.com, Morotai

USAID bersama dinas kelautan dan perikanan (DKP) Kabuapten Pulau Morotai menggelar Konsultasi publik kedua tentang penyusunan dokumen rencana zonasi dan pengelolaan KKP Pulau Rao – Tanjung Dehegila, bertempat di Daloha Resort, Desa Junga, Kec. Morotai Sekatan (Morsel), Rabu (18/08/2019).

Konsultasi publik di buka langsung oleh wakil bupati pulau morotai Asrun Padoma, dan di hadiri oleh kepala UPTD DKP provinsi Malut Syahrudin Turuy, koordinator kawasan konservasi Febrianty Purnomo, mewakil Danlanud Letda Sus, S. Wahyudi, Mewakili Danlanud pasi intel Kapten Laut (T) Surahman, pos Polair Rahmatullah, Koramil Tusril Noho, MMC Iksan dan beberapa perwakilan nelayan.

Asrun Padoma dalam sambutanya mengatakan, upaya Pemerintah Daerah dalam berbagai kebijakan dan regulasi dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan khususnya pengembangan konservasi perairan di Pulau Morotai telah sesuai dengan
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di
kawasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman secara berkelanjutan.

“Maluku Utara dalam mengelola sumberdaya Kebijakan dan arah penggunaan sumberdaya ditiap satuan perencanaan harus dengan penetapan alokasi ruang dan
rencana ruang yang telah di amanahkan dalam Undang Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” kata Asrun,

Menurutnya, melalui konsultasi publik kedua ini akhirnya Rencana Zonasi memberikan manfaat dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memberikan akses yang lebih luas berdasarkan kepastian hukum bagi semua sektor dalam melakukan investasi di bidang perikanan maupun pariwisata bahari di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

“Agar semua berjalan lancar diharapkan bahwa sosialisasi
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – dan Rencana Pengelolaan dapat Kecil (RZWP-3-K) Maluku Utara mengakomodir kepentingan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu dan tidak bersifat ego sektoral,” ujarnya,

Sementara ketua tim koordinator kawasan konservasi Febrianty Purnomo dalam paparannya mengatakan, sesuai dengan konsultasi publik pertama bahwa pembentukan zonasi terbagi pada tiga kategori diantaranya zonasi inti, zonasi pemanfaatan, zonasi perikanan berkelanjutan. Selain itu ada sub zona budidaya dan sub zona tambat laut, sub zona rehabilitasi serta sub zona perlindungan kabitat dugong.

“Luas zonasi yang ditentukan 65.520,8 hekta. Untuk zona inti awalnya di ajukan 1.696,1 ha sedangkan di konsultasi kedua ini perkusi perubahan menjadi 1.449,82 Ha. Zona pemanfaatan awal yang di ajukan 6.974,6 pada konsultasi kedua terjadi pengurangan 4.414,49 ha, Untuk zona perikanan 55.886,9 Ha sedangkan kedua 58.550,84 Ha,” kata feby.

Sedangkan untuk sub zona budidaya pada konsultasi publik pertama 156,3 Ha pada kedua ini 162,77 Ha. Tambat laut pada konsultasi publik pertama 32,0 Ha untuk kedua ini turun 31, 96 Ha. Sub zona Perlindungan habitat pada konsultasi publik pertama 738,5 ha di kedua ini menjadi 799,51 ha,” tambah dia.

Lanjut dia, dengan adanya kegiatan konsultasi publik kedua ini kami dapat membantu Pemda pulau morotai untuk mengelola kekayaan alam laut tiada lain untuk masyarakat.

“Kami berharap masyarakat bisa mendukung dan mensukseskan zonasi yang di tentukan ini, karena untuk mengelola kekayaan perlu mendukung dari semua pihak. Karena tujuanya adalah untuk meningkatkan keuntungan secara ekologi dan ekonomis untuk masyarakat..#amt