Kapolres  Haltim Lakukan Pengecekan di Pos Pengamanan dan Pelayanan Tahun Baru 2021

Swaramalut.com-Haltim

Kapolres Haltim.Akbp Sugiharto, SE, M.H ,  bersama PJU Polres Haltim melakukan pengecekan terhadap anggota yang melaksanaka pengamanan di sejumlah pos pengamanan dan pelayanan tahun baru 2021 yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.kamis,31/12/2020

Kapolres Haltim menjelaskan  melalui  Kasubag Humas Iptu Jufri Adam bahwa pelaksanaan pengamanan Tahun Baru Polres Haltim mempersiapkan 175 personil Polri,  50 Personil TNI Serta  35 personil instansi terkait lainya, personil tersebut akan ditempatkan pada 7 Pos Pengamanan  untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas dan 4 Pos Pelayanan untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja , terminal, bandara, pelabuhan  dan tempat lainya.

Lanjut Kapolres  mengatakan, pengamanan ini dilakukannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam tahun baru 2021
Selain itu Kapolres membagikan  sembako beras kepada masyarakat yang kurang mampu guna membantu meringankan bebanya akibat dampak covid -19 dan dalam pengecekan pos pam dan pos pelayanan tim kesehatan Polres Haltim membagikan obat vitamin dan mengecek suhu serta tensi kepada personil yang melaksanakan pengamanan, dan kapolres juga membagikan snek di pos pengamanan dan pos pelayanan. Wilayah Kabupaten Halmahera Timur..#Zul

Terdakwa Penyelundupan Unggas di Halbar Divonis 6 Bulan Percobaan

Swaramalut.com, Halbar – Terdakwa kasus penyelundupan unggas jenis ayam philipana, Rudi Jonas (38) warga Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan(Tikep) divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate 6 Bulan Percobaan.

Kasi Pidum Kejari Halbar, Reza Fikri Darmawan

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Kasdum Kejari Halbar) Reza Fikri Dharmawan, ketika dikonfirmasi, Rabu, 30 Desember 2020, membenarkan terdakwa Penyelundupan Unggas jenis ayam philipana sebanyak 15 ekor Rudi Jonas divonis majelis hakim pidana penjara 1 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Halbar.

“Dimana pada persidangan sebelumnya terdakwa dituntut JPU 3 bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp. 5 juta subsider 1 bulan pidan penjara dengan masa percobaan 6 bulan,” ungkapnya.

Dan berdasarkan pada fakta persidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 35 ayat 1a, dan huruf c, Undang-undang  Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa.

“Namun majelis hakim yang ketua Ulfa Rery, Hakim Anggota Khadijah AmalZain Rumalean, Kadar Noh, mempunyai pendapat lain dan menjatuhi hukum kepada terdakwa 2 bulan penjara, denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurang penjara dengan masa percobaan 6 bulan,” kata Reza.

Memang putusan hakim lebih ringan dari tuntutan JPU, namun terdakwa masih wajib membayar denda kalau tidak maka harus menjalani subsider dari denda tersebut, sementara barang bukti dirampas oleh negara.

“Sebenarnya, kami sudah melelang barang bukti tersebut, tetapi salinan putusan baru kami terima, maka lelang baru kami laksanakan pada pekan depan sekaligus mengeksekusi atas denda tersebut,” ujar Kasdum Kejari Halbar. #chull

Wartawan Halbar Ditikam, Ketua KJH Desak Polisi Tangkap Para Pelaku

Swaramalut.con, Halbar – Terkait kasus dugaan penikaman dan pemukulan yang dilakukan Ilyas Dany bersama kawan-kawan terhadap wartawan Cermat Partner Kumparan.com biro Halbar, Rabu 30 Desember 2020 dinihari tadi, mendapat tanggapan serius dari Komunitas Jurnalis Halmahera Barat (KJH).

Menurut Ketua KJH Halbar, Ruslan Habsy, kasus dugaan penikaman dan pemukulan yang diduga dilakukan oleh beberapa pendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Halbar yang berakronim JUJUR ini, pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Jailolo Selatan (Polsek Jalsel).

“Karena ini merupakan tidak melawan hukum dan sudah dilaporkan secara resmi oleh korban (Zulfikar), maka pihak Polsek Jalsel harus mengusut kasus ini hingga tuntas,” kata Ruslan, kepada wartawan, Rabu 30 Desember 2020 pagi tadi.

Dan terkait kasus kekerasan terhadap wartawan kali ini tidak biasa, karena pelaku secara terang-terangan membawa senjata tajam (Sajam) dan langsung menikam dan menganiaya korban.

“Olehnya itu, saya atas nama wartawan dan mewakili seluruh Jurnalis, berharap pihak penegak hukum dapat cepat mengamankan para pelaku, sehingga tidak terjadi kepada rekan pewarta yang lain, karena bisa saja terjadi kembali yang dapat mengancam keselamatan dari pewarta sendiri,” ujar Lan.

Sementara itu korban, Zulfikar Sahman, juga membenarkan terkait kasus pemukulan dan penikaman terhadap dirinya itu sudah laporkan secara resmi kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polsek Jalsel.

“Laporan saya sudah diterima, dan sudah dilakukan permintaan visum,” ucapnya.

Zul sapaan akrab Zulfikar, juga mengisahkan kronologis kejadian tersebut berawal sekitar pukul 01.30 WIT, dirinya sementara duduk disebuah warung makan di Desa Moiso Kecamatan Jalsel, tiba- tiba datang sebuah mobil Avanza dengan nomor polisi DM 1814 DB yang dikendarai Irwan yang juga merupakan salah satu pendukung paslon JUJUR.

“Berselang tak lama, turun sekitar 4 orang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara mengunakan kepalang tangan dan salah satu diantara pelaku bernama Ilyas Dany langsung menikam saya dengan pisau (kris),” jelasnya.

Namun atas kejadian tersebut dirinya mengalami luka memar dan luka robek di bagian wajah akibat terkena Sajam (kris).

“Tapi saya juga bersyukur, karena saat kejadian tersebut ada warga desa setempat sehingga dapat melerainya, dan saya langsung mendatangi Mapolsek Jalsel guna melaporkan kejadian tersebut,” tuturnya.

Kapolsek Jalsel Ipda Ikra Patamani, saat dikonfirmasi, memberikan adanya laporan penganiayaan terhadap salah satu wartawan.

“Kini pihaknya sudah meminta keterangan korban dan melakukan permintaan visum di Puskesmas Sidangoli,” terangnya. #chull

Balai Karantina Wilker Sanana Awasi Ratusan Ton Kopra

Swaramalut.com-SANANA

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Wilayah Kerja (Wilker) Pelabuhan Laut Sanan di Kepuluan Sula (Kepsul), melakukan pemerikasaan terhadap 200 Ton komoditi Kopra di pelabuhan Sanana di atas kapal citra Bahari yang siap dilintasi.

Pemeriksaan tersebut guna mencegah penyakit Organisme Pengganggu Tumbuhan Karangtina (OPTK) tersebar ke Daerah atau Dareah lain.

Hal ini dikatakan oleh Penanggung Jawab Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sanana, Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Wahyu Samurwat saat di wawancarai mengatakan Senin (28/12/2020) dirinya bersama Tim Balai Karangtina telah melakukan Pengwasan serta pemeriksaan terhadap ratusan komoditi Kopra yang siap berlayar ke daerah lain.

Pemerikasaan dan pengawasan tersebut guna mencegah hama dan penyakit yang mangganggu OPTK.

“Pengawasan ini guna mencegah penyakit OPTK. Jadi, setiap hewan dan tumbuhan, baik produknya. Apabila di lalu lintaskan baik masuk dan keluar perlu dilakukan pemeriksaan dengan diterbitkan sertifikat karantina,”kata Wahyu.

Wahyu menambahkan selain pengawasan serta pemeriksaan ribuan Ton kopra yang dilintasi itu, kegiatan kegiatan pengawasan tersebut juga dalam rangka meningkatkan ekspor, Badan Karantina Pertanian melakukan percepatan layanan ekspor untuk menjamin barang bebas dari hama maupun penyakit.

“Kegiatan pengawasan ini juga guna menjamin barang tersebut bebas dari penyakit sehingga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kegiatan pengawasan tersebut dinamakan Gerakan Tiga Kali Ekspor (Pacu Gratieks). Sehingga Kopra di Kepuluan Sula siap di lalulintaskan “tutupnya..#Is

Belum Seminggu Jabat Kabag Kesra, Basiludin Resmi Serahkan Tiga Unit Sepeda Motor di Masjid Al Istiqomah

Swaramalut.com-SANANA

Belum sampai seminggu duduki jabatan Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesrah), Basiludin Labesi mulai resmi memberikan bantuan kepada Masjid Al Istiqomah (Masjid Raya) di Desa Falahu Kecamatan Sanana,kamis (24/12/2020).

Basiludin Labesi kepada wartawan mengatakan bahwa, bantuan tersebut berupa tiga unit sepeda motor dan satu buah laptop serta printer kepada Pengurus Masjid Al-Istiqomah,”Pemberian bantuan itu dalam rangka menunjang pelayanan Perangkat Mesjid Al Istiqomah Sanana.

Lanjut Basiludin,penyerahan secara simbolis berupa tiga buah sepeda motor, diantaranya motor mio, vixon, vega dan satu buah laptop dan printer kepada pihak Masjid tersebut berlangsung di halaman Masjid Al-Istiqomah yang diterima langsung oleh Imam Masjid Al Istiqomah Ustadz Munawir Silia.

Basiludin bilang,bantuan itu sebagai bentuk wujud nyata perhatian bahwa Pemerintah Daerah dalam menunjang kegiatan keagamaan di Masjid Raya Al-Istiqomah,”Jelas Kabag Kesra, yang akrab di panggil Bass kepada media ini.

Ia berharap,dengan ada nya penyerahan bantuan berupa tiga unit kendaraan dan satu buah laptop dan printer dapat mempermudah tugas dan tanggung jawab perangkat Masjid Al Istiqomah Sanana, Sehingga pelayanan terhadap ummat tetap berjalan dgn baik,” Ungkap Bass…#EDL

Pembangunan Puskesmas Baru Jadi Temuan BPK, Kadinkes : Itu Sudah Ditindaklanjuti

Swaramalut.com, Halbar – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara (BPK Malut) menemukan adanya kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Pemkab Halbar) pada Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan tahun 2019 sebesar Rp. 255.828.909, 46.

Bukti pengembalian temuan BPK atas Proyek Pembangunan Puskesmas Baru

Dugaan tersebut berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan Malut atas laporan keuangan Pemkab Halbar tahun 2019 nomor : 17.C/LHP/XIX.TER/06/2020, tertangal 16 Juni 2020.

Dimana dalam LHP BPK tersebut ditemukan adanya kerugian pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Halbar senilai Rp. 255.828.909, 46 atas proyek pembangunan Puskesmas Baru yang dianggarkan melalui APBD Halbar tahun 2019 sebesar Rp. 6.808.267.870,00.

Dari total yang menjadi temuan BPK perwakilan Malut tersebut diantaranya
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 255.594.432.71 dan denda keterlambatan selama 6 hari setelah masa Addendum berakhir yakni sebesar Rp. 234.476,75 atau 6/1000 x (0,574% x Rp6.808.267.870,00).

Kadinkes Halbar Rosfintje Kalengit

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Halbar Rosfintje Kalengit, ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu 23 Desember 2020, membenarkan adanya temuan tersebut.

“Namun temuan tersebut, kami (Dinkes) sudah menindaklanjuti ke pihak Kontraktor dan mereka telah menyelesaikan atau membayar temuan tersebut baik itu Kelebihan pembayaran maupun keterlambatan pekerjaannya,” ungkapnya.

“Jadi pengembalian temuan BPK Malut, baik kelebihan pembayaran maupun keterlambatan pekerjaan, itu langsung dilakukan oleh PT Makmur Konstruksi Pratama (MKP) ke Kas Umum Daerah melalui Bank Maluku – Maluku Utara tertanggal 16 Desember 2020 kemarin,” jelas Fien sapaan akrab Kadinkes Halbar.

Terkait temuan BPK atas proyek pembangunan Puskesmas Baru juga sempat menjadi sorotan dari Sekertaris Jendral DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malut M Idhar Bakri.

Menurut dia, terkait dengan temuan tersebut, pihak penegak hukum harus secepatnya menindaklanjutinya, karna itu temuan BPK perwakilan Malut,” kata Idhar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 22 Desember 2020 kemarin. #chull

Soal TPG 2020, Ini Penjelasan Diknas Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan empat tahun 2020 yang menjadi sorotan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar) tersebut mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan (Diknas) Halbar.

Menurut Sekertaris Diknas Halbar, Marten Manuti, terkait dengan hak – hak khusus guru, seperti, TPG, tunjangan daerah terpencil (Dacil) dan Tambah penghasilan, itu terjadi di seluruh wilayah khususnya triwulan empat.

“Dan saat ini kita hanya akan memproses hak – hak guru yang di triwulan tiga yang masih nunggak,” ungkapnya.

Jadi, yang diharapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Halbar menyangkut hak – hak guru khususnya TPG triwulan empat dibayarkan pada tahun ini sehingga tidak menjadi utang bawaan di 2021, itu tidak mungkin.

“Karena dari hasil koordinasi kami dengan kementrian Pendidikan, belum bisa dibayarkan pada tahun ini,” jelas Marten.

Bahkan mereka, (Kementerian) menyarankan, kalau Pemda setempat mampu untuk membayar silahkan dibayarkan walaupun sebulan, tetapi tidak sanggup nanti dibayarkan pada tahun depan, yakni paling lambat di bulan Februari 2021 mendatang.

” Untuk itu, saya ingin menyampaikan menyangkut hak khusus guru seperti TPG triwulan empat belum bisa kami bayarkan pada tahun ini dan akan menjadi utang bawaan di tahun 2021,” ucapnya.#chull

Jelang Natal 2020 dan Tahun Baru, Polsek Maba Selatan Amankan Ratusan Miras

Swaramalut.com-Haltim

Polsek Maba Selatan  melaksanakan Patroli Cipkon menjelang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021  berhasil mengamankan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 147 kantong plastik di rumah warga Deda Sangaji Kecamatan Kota Maba Kab Halmahera Timur.Rabu,(23/12/2020)

Kapolsek Maba Selatan Iptu Irfan Firdaus S.Tr.K menjelaskan melalui Kasubag Humas Iptu Jufri Adam, S.Sos bahwa  Patroli Cipkon  menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dipimpin langsung Kapolsek Maba Selatan dan informasi dari warga masyarakat di Desa Sangaji Kec Kota Maba warga yang menjual minuman keras jenis captikus kemudian kapolsek bersama anggota mendatangi rumah warga dan berhasil mengamankan minuman keras  sebanyak 147  kantong plastik yang disimpan dalam kamar.

Lanjut Kapolsek adapun Identitas pemilik minuman keras jenis captikus yakni saudara  I  alamat Desa Sangaji dan  saudari  N  alamat Desa Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,

Penyampaian Kedua pemilik minuman jenis captikus  dalam interogasi menjelaskan bahwa minuman tersebut di dapat dari Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan dengan harga Rp. 20.000 dan minuman dibawah ke Kota maba disimpan untuk dijual pada saat Hari Raya Natal  dan Tahun Baru 2021  dengan harga Rp. 50.000 per kantong plastik

Barang bukti minuman jenis captikus sebanyak 147 Kantong Plastik  diamankan di Polsek  Maba Selatan  ,saudara I  dan  N (pemilik minuman keras jenis captikus ) dimintai keterangan oleh anggota Polsek kemudian membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi dan dilakukan pembinaan Rohani Polsek Maba Selatan..#Zul

Sula Jangan Menambah Sejarah, MK Pernah DisKualifikasi Pemenang Pemilu 

Swaramalut.com-JAKARTA

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa Pilgub,Pilbub dan Pilwali pada Januari mendatang Sengketa ini diajukan oleh pasangan Pilgub,Pilbub dan pilwako dimana ada yang masih dianggap melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga digugat ke MK

Salah satu tuntutan Paslon HT-UMAR menginginkan supaya MK membatalkan kemenangan FAM-SAH Sehingga pemohon berharap tuntutan itu dikabulkan.

Dalam sejarah, MK pernah membuat putusan membatalkan kemenangan pasangan calon setelah paslon dimenangkan oleh KPU. Namun, kasusnya adalah pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Seperti putusan MK tentang sengketa Pilkada 2010 di Kotawaringin Barat atau Kobar.

Pembatalan itu disahkan lantaran pemenang Pilkada Kobar terbukti melakukan kecurangan TSM. Sepanjang sejarah sengketa Pemilu, baru Pilkada Kobar yang dibatalkan kemenangannya oleh MK. Hingga saat ini belum ada lagi pemenang yang didiskualifikasi MK.

Pada tahun 2010 lalu, Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar pemilihan kepada daerah (Pilkada) dengan dua pasangan calon. Pasangan itu adalah Sugianto-Eko Soemarno dengan nomor urut satu dan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto nomor urut dua.

Usai pelaksanaan pemungutan suara 5 Juni 2010, KPUD Kobar melakukan penghitungan suara atas dua pasangan calon itu. Hasilnya, pasangan petahana Sugianto-Eko Soemarno menang dengan perolehan suara lebih tinggi dibanding lawannya. Di mana pasangan Sugianto-Eko berhasil meraup 67.199 suara, sementara Ujang-Bambang hanya memperoleh 55.281 suara.

Sugianto-Eko dinilai melakukan pelanggaran yang sangat berat dan serius seperti adanya praktik politik uang.

Dari semua saksi yang dihadirkan di sidang MK, beberapa di antaranya mengatakan telah terjadi praktik-praktik politik uang. Kejadian tersebut terjadi saat pembentukan sebuah relawan yang terdiri dari 78.238 orang atau 62,09 persen dari Daftar Pemilih Tetap. Pengorganisiran tersebut juga diiming-imingi sejumlah dana sebesar Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per orang. Selain itu, adanya ancaman kekerasan terhadap para pemilih jika tak memilih petahana atau pasangan Sugianto-Eko.

Oleh karena itu, pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto memohon agar MK mendiskualifikasi Sugianto-Eko sebagai pemenang Pilkada Kobar 2010.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan gugatan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diajukan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. Dalam vonisnya MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,” ujar Ketua Majelis Hakim MK, yang saat itu dijabat Mahfud MD, di Gedung MK Jakarta, Rabu (7/7/2010).

Kala itu majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan lantaran pemenang terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat. Pilkada Kobar 2010 tidak dilakukan pemungutan suara ulang karena pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh wilayah kabupaten.

Pelanggaran yang dilakukan petahana tidak bisa ditolerir. Sehingga MK memutuskan pemenang Pilkada Kobar 2010 adalah Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

Kasus Pilkada Kobar 2010 merupakan satu-satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi pemenang pemilu yakni pasangan Sugianto-Eko Soemarno. Hal ini juga dibenarkan oleh mantan hakim MK Hamdan Zoelva.

Dan satu-satunya kasus itu, putusan demikian hanya satu itu sepanjang sejarah MK,” katanya beberapa waktu lalu.

Putusan serupa bisa terjadi apabila penggugat dapat membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, jadi yang melakukan TSM dan menang harus berhati-hati jangan sampai anda merupakan Paslon kedua yang akan masuk kedalam daftar tersebut, sebab MK tidak pernah memilih, apakah Incambent atau bukan apabila terbukti maka nasib kalian akan seperti itu..#sumber/ red

TIM Hukum Paslon HT-UMAR Yakin Gugatan Pilbub Kepsul di Kabulkan MK

Swaramalut.com-JAKARTA

Tim kuasa hukum Pasangan calon(Paslon)Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 01 Hendrata Thes-Hi Umar Umabaihi, Amiruddin Yakseb,SH yakin memenangkan gugatan sengketa Pemilihan Bupati (Pilbub) 2020.

“Pasti menang, Insya Allah dengan berbagai ikhtiar yang sudah dilakukan, doa, argumentasi-argumentasi, dan bukti-bukti,” ujar Amiruddin di Jakarta setelah selesai melakukan registrasi gugatan di MK, Senin(21/12/2020) kemarin.

Amiruddin berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberikan putusan yang sejalan dengan kebenaran dan keadilan.

Kendati selisih suara antara paslon nomor urut 01 Hendrata Thes-Umar Umabaihi dan Paslon nomor urut 03 Fifian Adeningsi Mus-Saleh Marajabesi cukup banyak, namun menurut Amiruddin hal itu tidak relevan jika dilihat dari argumentasi kualitatif.

” Angka itu tidak relevan, yang penting dalam argumentasi kualitatif adalah ada kucurangan pemilu yang melanggar asas-asas konstitusi pasal 22 ayat 1,” kata Amiruddin.

” Kalau argumentasi kualitatif, suara Anda selisih 2 ribu itu satu faktor. Tapi Anda melakukan kecurangan pemilu yang melanggar luber dan jurdil itu yang tidak boleh dilakukan,” imbuhnya.

Selanjutnya, ada argumentasi kuantitatif.

Amiruddin mengungkap jika pihaknya telah membuktikan adanya DPT bermasalah, DPT fiktif, NIK dari luar daerah, Jumlah pemilih Disebilitas serta melambungnya pengunaan KTP hingga Money Politik.

” Itu gimana cara membuktikannya? Ya kalau itu dikatakan hadir di dalam TPS pada tanggal 09 Desember kemarin, kami meminta KPUD menghadirkan absen, itu adalah formulir C7, C5 dan Formulir pendamping” katanya.

Namun rupanya, kata Amiruddin termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru nanti kelabakan sebab di Pleno kecamatan dan kabupaten saja mereka tidak mau menghadirkan bukti C7, C5 dan Pemilih tambahan serta lain-lain yang di minta saksi pada pleno waktu itu.

” Itu artinya, dalil kami bahwa ada masalah di beberapa kecamatan itu tidak bisa dibantah oleh termohon karena tidak menghadirkan absensi di TPS,” ujarnya kembali.

Untuk itu saya bersama dengan teman-teman Tim kuasa hukum Paslon HT-UMAR sangat optimis bahwa semua yang kami dalilkan akan membuat pihak penyelengara dalam hal ini KPUD Sula tidak bisa membuktikannya sebab sudah terbukti di pleno kecamatan dan kabupaten pun semua rapat selalu berjalan alot tanpa di hadirkan apa yang saksi mintahkan..#red