TKPRD Malut Mengelar Rapat Dengan Tim Penyusun RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Halsel

EKONOMI/PEMBANGUNAN SWARA TERKINI

Swaramalut.com – SOFIFI

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)Provinsi Maluku Utara melakukan Rapat Pembahasan Dokumen Detail Tata Ruang(RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ)kawasan perkotaan labuha yang bertempat di Sekertariat TKPRD Aula kantor PUPR Malut,rabu (11/3/2020).

Seperti yang kita ketahui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Sebab diamanatkan oleh UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, RDTR dan PZ ini disusun dengan tujuan agar tercipta arahan penataan ruang/ mengarahkan pertumbuhan kawasan sebagai antisipasi terjadinya benturan antar kepentingan dalam pemanfaatan ruang, hingga kedepannya dapat terwujud keharmonisan, kesinambungan dan intensitas penggunaan ruang.

Rapat dilakukan dengan mendengar persentase materi RDTR dan PZ oleh Pemkab Halmahera Selatan yang kemudian akan diboboti oleh TKPRD Provinsi Maluku Utara terkait substansinya.

Sekretaris daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.,MM mengatakan  bahwa Kabupaten Halmahera Selatan termasuk salah satu dari 57 Kabupaten/ Kota di Indonesia yang dalam menyusun RDTR dan PZ memperoleh Bantuan Teknis (Bantek) dari Kementerian ATR/BPN RI dalam rangka mendukung sistem Online Single Submission (OSS)”ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Selatan, Ramli, S.Pd., MM. bahwa memang Halmahera Selatan dipilih mendapatkan bantek dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial dengan melihat minat investasi yang sangat tinggi di Halmahera Selatan.

Terpisah dari itu Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs Samsuddin A.Kadir,M.Si selaku ketua TKPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa “proses Rekomendasi Gubernur terkait dengan RDTR dan PZ Perkotaan Labuha hendaknya dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada gilirannya akan memperoleh RDTR yang berkualitas dan bersinergi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Provinsi Maluku Utara”.

 

Seperti halnya dikatakan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Yerrie Pasilia, ST yang bertindak sebagai moderator mewakili Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Ir.Santrani Abusama yang juga selaku sekretaris TKPRD Provinsi Maluku Utara, pada rapat tersebut menyampaikan bahwa “rekomendasi Gubernur untuk RDTR dan PZ Perkotaan Labuha ini akan segera diselesaikan mengingat target pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang menginginkan agar Perda tentang RDTR dan PZ ini bisa rampung dalam tahun ini juga”jelasnya.

Rapat tersebut di hadiri oleh Sekertaris daerah provinsi Maluku Utara Drs.Samsuddin,A.Kadir,M.Si sekertaris daerah Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe, SE.,MM, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Selatan, Ramli, S.Pd., MM.Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Yerrie Pasilia, ST serta seluruh anggota TIM TKPRD provinsi Maluku Utara dan TIM RDTR dan PZ Halmahera Selatan..#red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *