Ramli Divonis Melanggar, Zubair : BKD Siap Menindaklanjuti Putusan Majelis Kode Etik

HUKUM/KRIMINAL SWARA HALBAR SWARA TERKINI

Swaramalut.com, Halbar –  Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat (BKD Halbar) siap menindaklanjuti putusan majelis karenaKode Etik Pemkab Halbar terhadap Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Halbar Ramli Naser atas dugaan pelanggaran kode etik ASN.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKD Halbar Zubair T Latif, saat ditemui sejumlah awak media dilingkup kantor Bupati Halbar, Rabu (08/07/2020) tadi.

Menurut Zubair, terkait dengan putusan majelis hakim Kode Etik Pemkab Halbar atas pelanggaran yang dilakukan sekertaris DPMPD Halbar Ramli Naser memang belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena masih diberikan waktu untuk dilakukan upaya hukum banding selama 14 hari terhitung sejak diputuskan.

“Namun pada intinya majelis Kode etik Pemkab sudah bekerja sesuai dengan prosedur dalam mengungkap fakta, jadi
kami (BKD) akan menindaklanjuti putusan majelis hakim apabila tidak ada upaya hukum dari yang bersangkutan sampai waktu yang ditentukan,” ungkapnya Zubair kepada sejumlah awak media dilingkup kantor Bupati Halbar, Rabu 08/07/2020 tadi.

Dan lanjut, Zubair, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ramli, majelis Kode etik menjatuhkan hukum penurunan pangkat/ golongan satu tingkat dan akan dicopot dari jabatan sekertaris.

“Tapi itu masih menunggu hingga putusan majelis Kode etik memiliki hukum tetap, maka langsung disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti rekomendasi dari majelis Kode etik Pemkab Halbar tersebut guna dilakukan eksekusi,” katanya.

Kadis DPMPD Halbar Ramli Naser

Terpisah Sekertaris DPMPD Halbar Ramli Naser, ketika ditemui, mengatakan terkait dengan putusan majelis Kode etik itu dirinya belum memberikan tanggapan apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding.

“Karena saat ini saya belum menerima salinan putusan, selanjutnya saya harus mempelajari putusan tersebut sebelum menentukan sikap,” cetusnya saat ditemui di ruang kerjanya Rabu tadi.

Ramli juga merasa aneh dengan putusan majelis Kode etik, masa saya menolong orang  tapi saya yang dihukum, beginilah proses keadilan manusiawi, dan kebenaran akan terungkap juga, karna prinsip saya menolong orang,” akui mantan Sekretaris DP3A Halbar.

Sidang Kode Etik Mejelis Kode Etik Pemkab Halbar

Sekedar diketahui, Majelis Kode etik menjatuhkan hukum penurunan pangkat/golongan dan pencopotan jabatan yakni melanggar kode etik sebagaimana di atur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP nomor  42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps PNS dan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2019, tentang Kode Etik PNS, dilingkup Pemkab Halbar.

Substansi pasal 3 dan pasal 5 huruf b, c, d e dan huruf yang pada pokoknya yaitu tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait kapasitas dan kedudukannya sebagai mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang wajib melaporkan ke pimpinan atau mengarahkan setiap masalah ke tenaga teknis konseling untuk mengadvokasi penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di konsultasikan dan secara kepatutan sosial.

Maka, majelis Kode etik Pemkab Halbar menjatuhkan hukum kepada Ramli dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa (07/07/2020) kemarin, dengan hukuman disiplin sesuai Pasal 7 ayat 4 huruf b yaitu pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah eselon 3 ke eselon 4  yang direkomendasikan dalam putusan Majelis Kode Etik. #chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *