Upah Tukang Belum Dibayar, Penerima BSPS Datangi Kantor DPRD Halbar

EKONOMI/PEMBANGUNAN SWARA HALBAR SWARA NASIONAL SWARA TERKINI

Swaramalut.com, Halbar – Sejumlah warga Desa Ngalo- Ngalo Kecamatan Ibu Selatan  penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Kedatangan warga tersebut terkait upah tukang yang belum dicairkan oleh pihak pemerintah daerah, sementara pembangunan sudah selesai dikerjakan.

Menurut salah satu warga Ngalo – Ngalo yang juga sebagai penerima bantuan Yulianus Cao, mengatakan kedatangan mereka ini guna menyampaikan keluhan mereka terkait dengan upah tukang yang belum dicairkan oleh Pemda setempat.

“Karena persoalan ini juga kami sudah pernah mempertanyakan kepada pihak Dinas (Dinas Perumahan dan Pemukiman) tetapi hingga saat ini belum direspon, sementara pekerjaan yang sudah selesai sebanyak 37 unit dari total 53 unit,”terang Yulianus, yang didampingi beberapa warga usai pertemuan dengan anggota Komisi III DPRD Halbar, Senin (27/07/2020).

Salah satu Anggota komisi I DPRD Halbar, Atus Sandiang, kepada wartawan, mengakui kedatangan warga untuk bertemu dengan komisi III namun berhubung anggota komisi III belum datang sehingga saya ambil alih untuk bertemu dengan mereka.

“Dan keluhan mereka, karena ada desakan dari tukang terkait upah mereka (tukang) yang belum juga dicairkan, sehingga mereka (warga) mendatangi DPRD agar dapat membantu percepatan pencarian upah tukang sebesar Rp 2,5 juta per unit yang belum dicairkan,” kata Antus.

Lanjut Atus, namun karena ini merupakan rananya Komisi III jadi dirinya akan menyampaikan kepada anggota Komisi III agar dapat menyelesaikan persoalan warga,” cetusnya.

Terpisah Kadis Perumahan dan pemukiman (Perkim) Halbar, Yafet Tjanu saat ditemui di kantornya, mengatakan, BSPS merupakan program pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi dan PPK bukan dari Kabupaten melainkan satker SNVT. Dan kami hanya mendampingi, jadi menghimbau kepada warga penerima bantuan perumahan swadaya agar dapat mengikuti petunjuk dari PPK.

“Namun terkait dengan upah tukang yang belum dibayarkan karena pembangunan yang dikerjakan oleh pihak penerima khususnya di Desa Ngalo-Ngalo itu karena tidak sesuai dengan petunjuk Teknis (Juknis), sehingga tidak dicairkan,” jelasnya.

Tambah, Yafet memang pada tahun ini (2020) Halbar mendapat bantuan perumahan swadaya sebanyak 304 unit yang tersebar di 8 Desa di dua Kecamatan, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 17,5 juta per penerima termasuk upah tukang sebesar Rp 2,5 juta,” ujarnya.#chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *