KPU Halut Diduga Langgar Juknis Coklit Sendiri

Swaramalut.com – Halut

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara diduga melanggar Petunjuk Teknis Pencocokan dan Penelitian (Juknis Coklit) yang dibuat sendiri.

Pasalnya dalam Juknis dari KPU kedua Kabupaten, yakni warga Halut yang berada di wilayah Halbar tidak bisa dilakukan pencoklitan oleh PPDP Halut ataupun sebaliknya. demikian disampaikan Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Halbar, Aknosius Datang, kepada wartawan, Senin (10/08/2020).

Jadi dalam keputusan KPU Halut nomor : 255/HK.03.1-Kpt/8203/KPU-Kab/VII/2020 maupun Keputusan KPU Halbar nomor : 99/HK.03.1-Kpt/8203/KPU-Kab/VII/2020 tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada serentak 2020 di dua daerah, sudah tertuang jelas terutama di Desa sengketa.

“Namun saat dilakukan monitoring Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Halbar dan Bawaslu Halut, ditemukan adanya PPDP Halut  melakukan Coklit terhadap warga Halut yang berada di wilayah Halbar,” ungkapnya.

Yakni lanjut Ongki sapaan akrab Kordiv PHL Bawaslu Halbar, PPDP Halut melakukan Coklit di Desa Bangkit Rahmat yang merupakan Desa Halut yang berada di wilayah Halbar, jelas ini sudah bertentangan dengan Juknis yang dibuat KPU kedua Kabupaten.

“Sebagaimana yang dilakukan KPU Halbar dengan mengedepankan juknis yang dibuat, dimana warga Desa Dum-Dum yang terdaftar dalam Form A KWK Halbar tidak dilakukan Coklit oleh PPDP Halbar, sebab Desa Dum-Dum merupakan wilayah hukum Halut,” ujarnya.

Untuk itu diharapkan kepada KPU kedua Kabupaten (Halbar – Halut) agar melakukan revisi keputusan tentang pedoman teknis pemutakhiran data pemilih, sehingga warga masyarakat yang terdaftar dalam Form A KWK dapat menyalurkan hak pilihnya.

“karena yang menjadi titik fokus Bawaslu adalah menjaga hak pilih setiap warga, sehingga semua warga yang terdaftar dalam Form A. KWK diberikan Coklit,” kata Ongki. #chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *