Diduga Ada Pungli Penyaluran BSP Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kabupaten Halmahera Barat khususnya di Kecamatan Ibu Selatan diduga ada terjadi pungutan liar (Pungli).

Hal tersebut disampaikan puluhan warga di tiga Desa di Kecamatan Ibu Selatan yakni Desa Gamsida, Ngalo-Ngalo dan Desa Adu, saat mengadukan dugaan tersebut di Sekertariat Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Halmahera, Selasa (11/08/2020).

Menurut salah satu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan (KPM BSP) Desa Gamsida, Veni Mawea yang didampingi puluhan warga dari tiga Desa tersebut, mengatakan setiap kali dilakukan transaksi atau penarikan di E- Warung yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial selalu sebagai penyedia bantuan sembako tersebut selalu dimintai bayaran dengan jumlah besaran yang bervariasi mulai dari Rp 5 ribu sampai dengan Rp. 10 ribu.

“Bahkan, ketika kita tidak memberikan uang yang diminta, pemilik E- Warung tidak melayani dan menyuruh kami untuk melakukan penarikan di E- Warung yang lain, sehingga kamu datang kesini (Sekertariat PKH) untuk mengadu persoalan,” katanya.

Padahal, dari informasi pihak pendamping PKH tidak ada permintaan biaya pada setiap penarikan yang dilakukan oleh setiap penerima BSP tapi yang terjadi ada permintaan biaya,

“Sampai pada pemotongan Sembako berupa telur sebanyak dua buah juga dilakukan oleh pemilik E-Warung dengan alasan itu atas permintaan Camat Ibu Selatan, bahkan ini dilakukan dalam beberapa bulan terakhir,” terang Veni.

Sementara itu, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) wilayah Kabupaten Halbar, Ayub Sani Ibrahim, mengatakan terkait dengan penarikan BSP oleh KPM tidak ada biaya alias gratis.

“Karena setiap setiap penarikan yang dilakukan oleh KPM BSP E- Warung telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 15 ribu, dan itu jelas tertuang dalam pedoman Teknis,” jelasnya.

Namun lanjut Ayub, terkait dengan persoalan yang dialami KPM BSP itu bukan tanggungjawab kami tetapi pendamping dari Dinsos dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Tapi karena mereka juga merupakan KPM PKH maka kami tetap menerima keluhan mereka guna mencari solusinya.

Selain itu, TKSK Ibu Selatan Tresya Tinungki, mengakui, terkait soal dugaan pungli kemarin sudah ada laporan dan dirinya juga sudah meminta klarifikasi dari pihak E- Warung yang bersangkutan, dan diakui pemilik E- Warung itu tidak benar.

“Dan untuk lebih memastikan hal tersebut, dirinya bersama Kabid Bina Sosial dan Kesra akan turun langsung ke Ibu Selatan,” ujarnya.

Senada juga disampaikan Kabid Bina Sosial dan Kesra Asrawi, dan persoalan seperti ini pernah terjadi sebelumnya, namun saat dilakukan kroscek langsung tidak ditemukan.

“Jadi, keluhan PKM BSP ini akan kami tindaklanjuti dan akan turun langsung ke Kecamatan Ibu Selatan guna mengkroscek dugaan yang diadukan oleh warga ketika Desa tersebut,” ucapnya.

Terpisah itu camat Ibu Selatan Nixson Doru saat dikonfirmasi via telepon, membantah terkait penyampaian dari KPM terkait adanya permintaan telur 2 butir kepada setiap KPM BSP itu tidak benar.

“jujur saja saya tidak pernah campuri soal itu, dan selama ini saya tidak keluarkan bahasa seperti itu, jadi terkait hal ini dirinya akan meminta penjelasan dari PKM BSP maupun pemilik warung,” sebutnya.

Sekedar diketahui, jumlah penerima BSP dari ketiga Desa sebanyak 209 KPM yakni Ngalo-Ngalo 57, Desa Adu 78, dan Desa Gamsida 74 KPM.#chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *