YAMIN-ADA…Ini Filosofi Angka 4 di Pilkada Kota Ternate 

swaramalut.com-Ternate

Pasangan Calon M.Yamin Tawary-Abdullah Taher (YAMIN-ADA) mendapat nomor urut 4 dalam pilkada Kota Ternate tahun ini. Baik Yamin maupun Abdullah merasa bersyukur bisa mendapat nomor urut 4 dalam perhelatan demokrasi di tahun 2020 ini.

Calon Walikota Ternate Yamin Tawary mengaku bersyukur paslon YAMIN-ADA mendapat nomor urut 4.

Sesuai filosofi angka 4 menjadi representasi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia berdiri kokoh dengan berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. 4 pilar ini merupakan warisan dasar bangsa Indonesia untuk mengikat keutuhan bangsa Indonesia.

“Bagi Yamin angka 4 merupakan angka keramat yang telah mengantarkan 8 kursi parlemen kota ternate dengan tagline 4G,” tegas Yamin.

Selain itu juga menurut yamin,angka 4 tercermin  dalam moloku kieraha yang artinya 4 kesultanan di antaranya kesultanan Tidore,Bacan,Jailolo dan Ternate selain itu juga angka empat juga bisa di maknai dengan 4 khalifah yang ada pada jaman rasulullah SAW.

Hal senada juga disampaikan calon wakil Bupati Abdullah Taher. Menurutnya Allah meridhoi semua angka. Angka hanya sebagai simbol untuk lebih menguatkan ikhtiar politik seluruh tim untuk memenangkan paslon YAMIN-ADA.

“Semua angka sama, mau angka 1, 2, 3 atau 4. Asal jangan nomor 5, karena tidak ada calonnya” canda ketua partai Demokrat kota ternate..#red

KPU Kota Ternate Gelar Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Paslon Pilkada 2020

Swaramalut.com,Ternate

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate menggelar Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan nomor urut para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ternate 2020.

Bertempat di Gamalama Ballroum Hotel Said Ternate acara tersebut direncanakan mulai pukul 14.00 WIT.

Namun berdasarkan pantauan di lokasi, acara baru dimulai sekira pukul 14.30 WIT, mundur 30 menit dari rencana awal.

Sebelum acara dimulai, seluruh tamu undangan yang hadir diminta berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.

Ketua KPU Kota Ternate, M.Zen A Karim, menuturkan, pihaknya telah mengatur mekanisme dan teknis acara ini, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

M.Zen berujar, pertama pihaknya telah menyiapkan semacam bola dalam wadah untuk undian, baru setelah itu dilakukan pengambilan nomor urut.

“Seperti pengundian nomor urut kegiatan-kegiatan yang sudah ya. Jadi mekanismenya nanti calon Wakil wali Kota kita minta ambil bola. Di dalam bola ada angka-angka dari 01-10. Kemudian yang angka terkecil itu yang berkesempatan pertama mengambil nomor urut,” ujar M.Zendi lokasi, Kamis (24/9/2020).

“Untuk calon Wakil Wali Kota yang mengambil bola giliran. Kemudian calon Wali Kota yang akan mengambil bola nomor urut,” tambahnya lagi.

Dari hasil pengundian tersebut pasangan Merlisa-Judhi(MAJU) mendapat nomor urut 1, selanjutnya pasangan Tauhid Soleman-Jasri Usman(TULUS) mendapat nomor urut 2, pasangan Hasan Baay-Asgar Saleh(MHB-GAS) mendapatkan nomor urut 3 dan M.Yamin Tawari-Abdullah Taher(YAMIN-ADA) mendapatkan nomor urut 4.

Turut Hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut paslon tersebut Walikota beserta unsur forkopinda kota ternate,ketua dan anggota bawaslu kota ternate,empat calon walikota dan wakil walikota bersama semua pengurus partai pengusung bakal calon tersebut..#red

Diduga Kumpul Kebo,Warga Palang Rumdis Dokter Puskesmas Lolobata 

Swaramalut.com,Haltim

Diduga gunakan sebagai tempat kumpul kebo, warga di Desa Boki Ma’ake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) melakukan pemalangan pada Sebuah Rumah Dinas dokter RS di puskesmas Lolobata.

Informasi yang dihimpun media ini, rumah dinas itu dipalang warga sejak, Senin (21/9/2020) malam sekitar pukul 20.00 WIT. Perbuatan pasangan yang bukan suami istri ini dianggap telah mencederai nilai-nilai agama dan adat budaya setempat.

Sebelumnya, penggerebekan yang dilakukan langsung oleh tokoh adat dan pemuda setempat tidak membuahkan hasil karena pasangan sejoli ini tidak berada di tempat. Mereka pun menunggu berapa jam kemudian hingga pasangan yang bukan muhrim itu datang.

“Palang pintu ruma dinas Puskesmas Lolobata, kami yang ada di desa yang sangat mencintai adat deng aturan ini tidak mau ada orang yang hadir di desa ini walaupun ini ruma dinas, tidak ada yang namanya kumpul kebo atau orang yang bukan suami istri tingal satu ruma,” teriak warga, setelah AS dan RS tiba di rumah dinas.

Safrudin Ahadin, selaku utusan tokoh Adat Qimalaha Lolobata menegaskan, Desa Boki Ma’ake dan Desa Lolobata masih menjunjung tinggi adat istiadat. Sehingga apa yang dilakukan oleh AS dan RS tidak bisa diterima oleh warga di dua desa tersebut.

“Kenapa sampai kami datang ke puskesmas guna menyampaikan protes, karena suda hampir semingu dua orang yang bukan suami istri ini tinggal dalam satu ruma, sehinga dengan kegelisahan kita maka kami datang dengan bentuk protes,” jelas Safrudin.

Setelah diprotes warga, AS dan RS meminta untuk menikah. “Malam ini juga saya segera menikahi (RS), untuk itu bisa menghadirkan tokoh agama atau Imam Masjid Desa Boki Ma’ake sesegranya malam ini kita kawin,” pinta AS.

Danspos Wasile Tengah Bribka, Arnijhon menegaskan, untuk saat ini pihaknya meminta agar AS dan RS tidak bisa tinggal bersama hingga keduanya sah menjadi suami istri. “Belum bisa bersama dan jangan dulu kembali ke rumah dinas menunggu hingga kepastian yang jelas,” tegasnya.

Arnijhon, juga akan berkoordinasi dengan pimpinanya untuk memanggil AS dan RS bersama warga setempat guna menyelesaikan pokok persoalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Vita Sangaji saat dikonfirmasi terkait dengan penempatan rumah dinas tersebut. Vita mengaku tidak mengetahuinya, karena sebelumnya RS telah keluar dari rumah dinas tersebut karena sudah diberhentikan dari masa kontrak sebagai seorang dokter. “Saya selaku kepala dinas tidak mengetahui jika dia (RS) kembali menempati rumah dinas tersebut,” akunya.

RS kembali menempati rumah dinas tersebut diduga kuat karena mendapat surat izin dari AS yang merupakan pegawai di Dinas Kesehatan..#Zul

Bawaslu Periksa Kadinkes dan Ketua KPU Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje Kalengit dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halbal Miftahuddin Yusup, Rabu 16 September 2020.

Pemeriksaan Kadinkes dan Ketua KPU yang dilakukan Bawaslu Halbar itu, terkait dengan statement Kadinkes Halbar adanya salah satu bakal calon Bupati Halbar terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain Kadinkes dan Ketua KPU Halbar, Bawaslu juga memeriksa tiga orang saksi diantaranya, tim Pemenangan Bacalon Bupati Denny Palar, Riswan H. Kadam selaku pelaporan.

Ketua Bawaslu Halbar Alwi Ahmad saat dikonfirmasi, membenarkan adanya pemeriksaan Kadinkes dan 2 orang pelapor dan 2 saksi.

“jadi kami telah melakukan permintaan klarifikasi terhadap Kadinkes selaku terlapor, Riswan sebagai Pelapor dan 3 orang saksi diantaranya Ketua KPU Halbar,” ungkapnya kepada wartawan diruang kerjanya.

Sementara Ketua KPU sendiri diminta klarifikasi seputaran kerja sama instansi terkait menyangkut publikasi hasil tes kesehatan para balon Bupati dan wakil Bupati Halbar sebagaimana yang telah disampaikan saat rapat pleno penyampaian Dokumen syarat calon Bupati dan wakil bupati Halbar beberapa hari kemarin.

” Dan dari hasil klarifikasi nantinya akan kita (pimpinan) melakukan kajian bila dari hasil kajian kami memenuhi syarat pelanggaran maka akan kita tindaklanjuti begitupun sebaliknya, bila tidak memenuhi syarat maka kami akan hentikan,” kata Alwi.

Namun ketika tanya, apakah Bawaslu akan melakukan pemanggilan ulang kepada terlapor, pelapor maupun saksi, dan kapan akan dilakukan rapat pleno hasil permintaan klarifikasi ?.

Alwi mengatakan ” tidak menutup kemungkinan, kami akan melakukan permintaan klarifikasi ulang bila masih terdapat kekurangan keterangan, sementara untuk rapat plenonya akan digelar paling lambat Jumat besok,” ujarnya. #chull

Ketua KPU Halbar Kukuhkan 24 Pengurus Sekertariat PPK Se- Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat (KPU) Halbar secara resmi mengukuhkan sebanyak 24 Pengurus Sekertariat Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) se- Halbar, pada Rabu, 16 September 2020.

Usai Dikukuhkan oleh Ketua KPU Halbar Miftahuddin Yusup yang didampingi seluruh anggota KPU mengatakan, ke 24 Pengurus dalam Hal ini Sekertaris, Staf Keuangan dan Staf Teknis, mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan badan AD Hoc dalam Pilkada Serentak Halbar 2020.

Ketua KPU Halbar Miftahudin Yusup, usai mengukuhkan ke 23 Pengurus Sekertariat PPK se – Halbar, mengatakan pelaksanaan pengukuhan dari 270 Kabupaten -Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, Halbar yang paling terakhir melaksanakannya.

” Sementara masa kerja kalian (Sekertariat) selama 9 bulan yang terhitung sejak Bulan Maret kemarin dan berakhir pada bulan Januari 2021 mendatang,” ungkapnya.

Sedangkan lanjut Mifta, pembentukan Sekertariat berdasarkan pada PKPU 7 hari setelah pembentukan PPK yakni 29 Februari lalu, namun karena terkendala pendemi Covid-19, tetapi SK Sekertariat akan disesuaikan dengan SK PPK.

Olehnya itu, kami berharap kepada pengurus Sekertariat PPK yang baru dikukuhkan ini agar dapat melepaskan semua kepentingan pribadi maupun kelompok demi kesuksesan pilkada serentak Halbar 2020 .

“Kerana Sesuai pakta integritas yang sudah di tandatangani itu jabatan kalian terutama yang PNS telah beralih menjadi penyelenggara, dan Pelaksanaan Pilkada Halbar berada pada pundak kita sekalian, jadi marilah kita bersama – sama mensukseskan pilkada Halbar 2020 ini dengan adil dan aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun PKPU,” pintanya.

Dan perlu diketahui, Pengukuhan ke 24 Pengurus Sekertariat PPK 8 Kecamatan se – Halbar dengan SK berbeda yakni :

Kecamatan Jailolo berdasarkan SK Nomr : 18.1/PP.04.2-KPT/8201/KPU-Kab/III/2020  tertanggal 15 september 2020, atas nama Ismail H Buamona (Sekertaris), Ikram Abd  Gani (Staf Keuangan) dan Ismat Ade Baiji (Staf Teknis).

Kecamatan Jailolo Selatan berdasarkan SK Nomor : 18.2/PP.04.2-KPT/8201/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 september 2020 atas nama  Fredi Glend Hadi (Sekertaris), Jubaina Hamid (Staf Keuangan) dan Maslan (Staf Teknis).

Kecamatan Sahu berdasarkan SK Nomor : 18.3/PP.04.2-KPT/8201/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 september 2020  atas nama Oktofianus Dansa (Sekertaris), Fuad S Manado (staf keuangan) dan Hijrah Istilaf (staf teknis).

Kecamatan Sahu Timur berdasarkan SK Nomor : 18.4/PP.04.2-KPT/8201/KPU-Kab/III/2020  tertanggal 15 september 2020 atas nama Fransius Lenge (Sekertaris), Wilda Metrisna (staf keuangan) dan Melkias Doge (staf teknis).

Kecamatan Ibu Selatan berdasarkan SK Nomor : 18.5/PP.04.2-KPT/8201/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 september 2020 atas nama Nasrun idrus (Sekertaris), Iin Sasmita Hi Hamdja (staf Keuangan) dan Nikson Selong staf teknis).

Kecamatan Ibu berdasarkan SK Nomor : 18.6/PP.04.2-KPT/8201/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 september 2020 atas nama Supardi H Abu (sekertaris),  Sabria Umar )staf keuangan) dan Nurasita Syahmadan (staf teknis).

Kecamatan Ibu Utara berdasarkan SK Nomor : 18.7/PP.04.2-KPT/8201/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 september 2020  atas nama Oliver M Fure (sekertaris), Yoel Osama (staf keuangan) dan Yusak Korois (staf teknis).

Kecamatan Loloda berdasarkan SK Nomor :18.8/PP.04.2-KPT/8201/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 september 2020 atas nama Norlis Souw (sekertaris), Jumrati Waery (staf keuangan) dan Kaspar Saklaressy (staf teknis). #chull

Samad : Penyampaian Kadinkes Halbar Soal Bacalon Positif Covid-19 Terindikasi Perintah

Swaramalut.com, Halbar – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat (Kadinkes Halbar)  Rosfintje Kalengit, terkait adanya salah satu Bakal Calon Bupati Halbar yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mendapat tanggapan dari salah satu relawan Paslon Denny Palar – Iksan Husain (Desain) Samad Moid, Selasa, 15 September 2020.

Menurut Samad, apa yang disampaikan oleh Kadinkes Halbar patut dicurigai adanya “Hipotesis” atau perintah sehingga dirinya berani untuk mempublikasikan salah satu Bacalon Bupati Halbar yang terkonfirmasi terpapar Covid-19.

“Dan penyampaian tersebut juga merupakan langkah tidak beretika dari Pemerintah Daerah Halbar melalui Kadinkes Halbar ini,” kata Mantan Anggota DPR Halbar 3 periode.

Karena lanjut Samad, dalam tatakrama pemeriksaan Kesehatan seseorang jangankan Paslon, masyarakat biasa saja tidak bisa dipublikasikan hasil pemeriksaannya, dan itu dirinya sebagai Kadinkes lebih tahu, kenapa harus dilakukan ?.

Olehnya itu, Kadinkes Halbar harus segera dievaluasi agar menjadi catatan kepada kadis- kadis yang lain, Karena ini merupakan contoh yang buruk dengan apa yang telah terjadi itu.

“Tapi apa yang dia (Kadis) lakukan ini, kami yakin pasti ada yang dibalik itu semua, yakni semacam hipotesis dan itu harus dipertanggung-jawabkan,”tegasnya

Lebih lanjut Samad menjelaskan, yang dimaksud ada hipotesis itu dalam bentuk tanda kutip atau analoginya seperti contoh, ” seorang mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir pasti menyusun kerangka baik itu proposal, Skripsi dan termasuk hipotesis membutuhkan analisis masalah dan itu pasti akan ada,” Ujarnya. #chull

Mencegah Penyalahgunaan Narkoba, Kodim Ternate Sosialisasi P4GN di Koramil Jailolo

Swaramalut.com, Halbar – Guna mencegah penyalahgunaan Narkoba dikalangan prajurit TNI jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1501 Ternate, Kodim Ternate menggandeng Badan Narkotika Nasional Maluku Utara (BNN Malut) mengelar sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Koramil 1501-3 Jailolo, Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Halmahera Barat (Halbar), Selasa, 15 September 2020.

Pasi Intel Kodim Ternate – Halbar, Kapten Inf. Hidayat, mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan tindakan lanjut dari instruksi Pimpinan dan komitmen kami (TNI) dalam pemberantasan Narkoba dilingkungan Institusi TNI.

” Dan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang mana pelaksanaan dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun, ini gunanya dapat memastikan seluruh anggota jajaran Kodim Ternate terbebas dari narkoba sehingga anggota bisa fokus pada tugas,” ungkapnya.

Lanjut Hidayat, Jadi selain melakukan penyuluhan tentang Narkoba sekaligus melakukan pemeriksaan urine kepada seluruh prajurit Koramil 1501-03 Jailolo, karena ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas Narkoba di kalangan prajurit,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang P2M BNN Malut, Hi.Hairuddin Umaternate, mengatakan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim Ternate perlu diberikan apresiasi, karena kegiatan itu merupakan bentuk keseriusan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

“untuk itu diharapkan kegiatan semacam ini harus terus dilakukan sebagai pencegahan dan ini merupakan wujud keseriusan Kodim 1501 Ternate menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, pada hari ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan urine kepada 72 anggota Koramil Jailolo dan alhamdulillah tidak satupun yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkoba,” terangnya.#chull

KPU : Dokumen Syarat Calon 4 Paslon Bupati dan Wabup Halbar Tidak Ada Perbaikan

Swaramalut.com, Halbar – Komisi Pemilih Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mengelar rapat pleno penyampaian Hasil verifikasi berkas bakal calon Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada serentak Halbar 2020, Senin, 14 September 2020 malam.

Ketua KPU Halbar, Miftahuddin Yusup dalam sambutannya sekaligus membuka rapat pleno mengatakan, tahapan pilkada hari adalah penyampaian hasil verifikasi Syarat calon Bupati dan wakil Bupati Halbar pada Pilkad

” jadi dari pelaksanakan penelitian dokumen syarat calon Bupati dan Wabup yang telah disahkan oleh Ketua dan anggota KPU Halbar, dokumen syarat calon dari ke 4 paslon dinyatakan telah lengkap dan tidak adalagi perbaikan,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, hadir dalam rapat pleno yang dilangsungkan diaula KPU Halbar, diantaranya Seluruh Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Halbar, serta Perwakilan Partai Politik se – Halbar dan calon Bupati Halbar Imran Lolori. # chull

Soal Cakada Positif Corona, Riswan Pertanyakan Status Kadinkes Ditahapan Pilkada Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan pernyataan Kapala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat (Kadinkes Halbar) Rosfintje Kalengit menyangkut status kesehatan Calon Kepala Daerah (Cakada) Denny Palar, mendapat tanggapan dari Riswan H Kadam selaku Tim pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halbar Denny Palar dan Iksan Husain (Desain), saat rapat pleno penyampaian  hasil verifikasi Syarat Cakada oleh KPU Halbar, Senin (14/09/2020) malam.

penjelasan KPU Halbar disela -sela rapat verifikasi berkas Cakada Halbar 2020

Riswan mengatakan,  kalau angenda KPU Halbar malam ini merupakan rapat Pleno terbuka penyampaian Hasil Verifikasi syarat calon Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, namun sebelum dilanjutkan kami selaku partai pengusung meminta penjelasan.

” yakni dimana posisi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Halbar dalam kaitan dengan tim pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk atau menjalin kerja sama oleh KPUD Halbar ini kiranya bisa dikonfirmasi kalaupun, Dinas Kesehatan itu merupakan bagian dari tim data objektif berupa SK oleh KPUD,” tanya Politisi PKB Halbar.

Selain itu Riswan, juga mempersoalkan kewenangan dalam mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Pasangan Calon, kami ingin minta penjelasan apakah ada norma atau regulasi atau ada mandat lain yang diberikan oleh KPUD Halbar kepada Kepala Dinas Kesehatan Halbar untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan tes kesehatan Cakada.

” Dan yang berikutnya kami juga meminta penjelasan soal posisi dan kewenangan institusi mana yang punya otoritas untuk menyampaikan hasil tes kesehatan Cakada kepada publik dan apakah itu dimungkinkan oleh norma atau regulasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Halbar Miftahuddin Yusup mengakui, terkait Pemeriksaan kesehatan pihaknya hanya melakukan kerja sama dengan RSUD Chasan Boesorie, Himpunan Psikologi Maluku Utara, BNN Maluku Utara dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Utara.

“Soal kerja sama dengan rumah sakit yaitu harus yang bertipe A dan di Halbar, RS nya belum standar, jadi RSUD Chasan Boesorie ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Sedangkan dalam MOU kerja sama kami dengan Dinas Kesehatan Halbar tidak ada, kami menjalin kerja sama dengan IDI Maluku Utara dan Halbar belum ada IDI cabang, untuk Status Dinkes Halbar bukan domainnya KPU Halbar.

“Kalau pun teman-teman merasa dirugikan dengan Komunikasi itu, silahkan berhubungan Bawaslu Halbar untuk ditelusuri,” ujar Miftahuddin.

Mifta juga menegaskan, terkait dengan otoritas penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan sudah ditegaskan dalam PKPU jangankan dipublikasi, Bawaslu saja kami dilarang untuk memberikan hasil pemeriksaan dari Bapaslon sehingga kami sedikit pun tidak ada kewenangan untuk mempublikasi itu ke pihak luar kita hanya sebatas menyampaikan ke yang bersangkutan sesuai dari hasil pemeriksaan yang kita terima dari tim pemeriksa,” tegasnya. #chull

Komisi I Tanggapi Soal Rencana Peresmian Loteng

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan rencana Peresmian Kecamatan Loloda Tengah (Loteng) Pemerintah daerah melalui Bupati Danny Missy beberapa pekan kemarin mendapat tanggapan dari Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar).

Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Halbar Joko Ahadi, Terkait dengan rencana Peresmian Kecamatan Loteng, memang rananya Pemda, namun persyaratan pendukung belum juga lengkap, karena usulan pemekaran Loteng oleh Pemda bersama DPRD itu hingga saat ini baru sebatas persetujuan melalui Kemendagri, anggaran pemekaran juga belum dibahas oleh DPR.

“Jadi pemerintah dalam hal ini Bupati Danny agar tidak lagi membodohi masyarakat Loloda, karena sampai saat ini belum ada kodefikasi dan registrasi Kecamatan, maupun masih dilengkapi syarat pendukungnya sebagaimana yang diminta oleh Kemendagri,” ungkapnya.

Lanjut Joko, Untuk itu, diharapkan kepada Pemda Halbar agar tidak membuat program hayalan, dan kalaupun Pemda memaksa melakukan peresmian Loteng, maka itu akan menjadi temuan sebab anggaran peresmiannya belum di Bahas.

“Karena Peresmian itu bukan hal yang urgen, tetapi tingkat kejelian Dinas Terkait dalam mengawal kodefikasi Kecamatan dan melengkapi persyaratan yang diminta Kemendagri, agar kodefikasi tersebut secepatnya dikeluarkan oleh Kemendagri karena itu urgensi,” kata politisi Partai Golkar Halbar.

Senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang, menurutnya, langkah yang diambil Pemkab Halbar itu sangat terburu-buru dan terkesan mengejar pencitraan di momentum Pilkada serentak.

Sebab peresmian kecamatan hanya menguras keuangan daerah, lebih baik Bupati Danny Missy diakhir masa jabatanya fokus pada peningkatan jalan Goin-Kedi yang hingga saat ini tak kunjung tuntas.

“Masyarakat Loloda saat ini butuh akses jalan, soal pemekaran alangkah baiknya menunggu terbitnya kodefikasi Kecamatan. Jangan menjanjikan sesuatu yang belum ada kepastian,”cetusnya.

Frangki yang juga anggota komisi I DPRD menambahkan,kaitan dengan pemekaran Loteng sendiri, selain diperlukan adanya kodefikasi Kecamatan melalui Kemendagri, yang nantinya ditindaklanjuti oleh DPRD melalui paripurna,” cetusnya. #chull