Penetapan Tersangka Kasus DD Togoreba Sungi Masih Menunggu Dokumen DPMPD

Swaramalut.com, Halbar – Penangan perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi Peyalahgunaan Dana Desa (DD) Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru jalan ditempat.

Pasalnya kasus yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Kejari Halbar) sudah pada tahapan Penyidikan dan dijanjikan akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat.

Namun lagi – lagi rencana penerapan tersangka terpaksa molor lantaran dokumen pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Halbar belum juga diserahkan ke pihak penyidik.

Kasi Pidsus Kejari Halbar Galih Martino saat ditemui diruang kerjanya, Senin (07/09/2020), mengakui, terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan DD sudah dilakukan gelar perkara dan akan ditetapkan tersangka.

“tetapi karena masih kekurangan Dokumen dan sudah dilayangkan surat permintaan ke pihak DPMPD, namun belum dipenuhi karena Kadisnya lagi sibuk laksanakan Diklat,” cetusnya.

Jadi setelah mendapat dokumen pendukung dari DPMPD, maka kami langsung menetapkan tersangkan dalam perkara yang menilep anggaran Desa Togoreba Sungi tahun 2017 yang ditaksir  sebesar Rp. 400 juta.

“Dan untuk kerugian secara resmi kami akan menyurat kepada pihak Inspektorak Halbar atau Inspektorat Provinsi Malut guna dilakukan audit kerugian Negara,” katanya. #chull

Tercatat Tiga Cakada Halbar Terlilit Utang

Swaramalut.com, Halbar – Tercatat sebayak 3 dari total 4 Calon Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Cakada Halbar) tahun 2020 terlilit utang – piutang.

Ketiga Cakada yang memiliki utang-piutang sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). yakni Danny Missy yang juga petahana, James Uang dan Denny Palar.

Dan berdasarkan pada LHKPN Cakada Halbar Danny Missy tertanggal 31 April 2020 Periodik – 2019 yang diverifikasi pada tanggal 11 Agustus 2020 tercatat memiliki utang –  piutang sebesar Rp.336.598.818,dari total harta kekayaan mencapai Rp. 7.857.531.285, Danny Palar, yang laporkan pada 31 Agustus 2020/ periodik 2019 dan diverifikasi tanggal 1 September 2020 tercatat memiliki utang sebesar Rp 414.126.726, dari total harta kekayaan sebasar Rp.2.374.413.395.

Sedangkan Cakada James Uang berdasarkan pada laporan LHKPN  tanggal 31 Agustus 2020/Periodik – 2019 yang diverifikasi pada tanggal 1 September 2020  tercatat memiliki utang sebesar Rp. 385.250.484 dari total harta kekayaan sebesar Rp.913.922.000, sementara cakada Ahmad Zakir Mando sesuai dari laporan LHKPN  tanggal 29 April 2020/ periodik – 2019 yang diverifikasi pada 15 Mei 2020 tercatat tidak memiliki utang -piutang dari total kekayaannya sebesar Rp. 1. 355.115.300.

Devisi Teknis KPUD Halmahera Barat,Yanto Hasan ketika dikonfirmasi wartawan, memgakui terkait dengan utang – piutang setiap Cakada memjadi salah satu persyaratan calon yang wajib sebagaimana yang tertuang dalam  4 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan.

” namun terkait dengan utang – piutang  tentunya akan kita lihat, apakah utang itu bersifat pribadi ataukah menjadi beban negara, kita menunggu rekomendasi dari Pengadilan Tata Niaga adakah cadaka yang jatuh pailit, sebab itu merupakan ranah  Pengadilan Tata Niaga,” jelasnya. #chull

Penetapan Tersangka Kasus Malaria Centre Menunggu Audit BPK

Swaramalut.com, Halbar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) kembali menjanjikan akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembanguna Malaria Center yang menelan anggaran sebesar Rp. 300 juta dari total anggaran yang diplot dari APBD Halbar tahun 2018  sebesar Rp. 2 miliar lebih.

Kasi Pidsus Kejari Halbar, Galih Martino, mengatakan terkait dengan kasus Malaria Center ini sudah tahap penyidikan dan tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut).

” memang sebelumnya kami janjikan akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat, namun karena hasil perhitungan kerugian negara dari BPK belum juga ada, maka penetapan tersangka juga belum bisa dilakukan,” ungkapnya.

Dan dokumen berkas untuk dilakukan Permintaan Audit sendiri sudah diserahkan ke BPK pada bulan Juli lalu, dan kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak BPK namun belum juga ada hasil.

“jadi sambil menunggu hasil audit secara resmi dari BPK, kami akan kembali melayangkan surat panggilan kepada para saksi guna melengkapi berkas perkara,” ujarnya.

Galih juga menambahkan, terkait dengan perhitungan kerugian secara internal melalui saksi ahli sudah dilakukan perhitungan guna dijadikan data pembanding.

“selain saksi ahli dalam perkara ini juga kami sudah memeriksa sebanyak 20 orang saksi terkait,” terangnya. #chull