Komisi I Tanggapi Soal Rencana Peresmian Loteng

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan rencana Peresmian Kecamatan Loloda Tengah (Loteng) Pemerintah daerah melalui Bupati Danny Missy beberapa pekan kemarin mendapat tanggapan dari Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar).

Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Halbar Joko Ahadi, Terkait dengan rencana Peresmian Kecamatan Loteng, memang rananya Pemda, namun persyaratan pendukung belum juga lengkap, karena usulan pemekaran Loteng oleh Pemda bersama DPRD itu hingga saat ini baru sebatas persetujuan melalui Kemendagri, anggaran pemekaran juga belum dibahas oleh DPR.

“Jadi pemerintah dalam hal ini Bupati Danny agar tidak lagi membodohi masyarakat Loloda, karena sampai saat ini belum ada kodefikasi dan registrasi Kecamatan, maupun masih dilengkapi syarat pendukungnya sebagaimana yang diminta oleh Kemendagri,” ungkapnya.

Lanjut Joko, Untuk itu, diharapkan kepada Pemda Halbar agar tidak membuat program hayalan, dan kalaupun Pemda memaksa melakukan peresmian Loteng, maka itu akan menjadi temuan sebab anggaran peresmiannya belum di Bahas.

“Karena Peresmian itu bukan hal yang urgen, tetapi tingkat kejelian Dinas Terkait dalam mengawal kodefikasi Kecamatan dan melengkapi persyaratan yang diminta Kemendagri, agar kodefikasi tersebut secepatnya dikeluarkan oleh Kemendagri karena itu urgensi,” kata politisi Partai Golkar Halbar.

Senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang, menurutnya, langkah yang diambil Pemkab Halbar itu sangat terburu-buru dan terkesan mengejar pencitraan di momentum Pilkada serentak.

Sebab peresmian kecamatan hanya menguras keuangan daerah, lebih baik Bupati Danny Missy diakhir masa jabatanya fokus pada peningkatan jalan Goin-Kedi yang hingga saat ini tak kunjung tuntas.

“Masyarakat Loloda saat ini butuh akses jalan, soal pemekaran alangkah baiknya menunggu terbitnya kodefikasi Kecamatan. Jangan menjanjikan sesuatu yang belum ada kepastian,”cetusnya.

Frangki yang juga anggota komisi I DPRD menambahkan,kaitan dengan pemekaran Loteng sendiri, selain diperlukan adanya kodefikasi Kecamatan melalui Kemendagri, yang nantinya ditindaklanjuti oleh DPRD melalui paripurna,” cetusnya. #chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *