Soal Cakada Positif Corona, Riswan Pertanyakan Status Kadinkes Ditahapan Pilkada Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan pernyataan Kapala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat (Kadinkes Halbar) Rosfintje Kalengit menyangkut status kesehatan Calon Kepala Daerah (Cakada) Denny Palar, mendapat tanggapan dari Riswan H Kadam selaku Tim pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halbar Denny Palar dan Iksan Husain (Desain), saat rapat pleno penyampaian  hasil verifikasi Syarat Cakada oleh KPU Halbar, Senin (14/09/2020) malam.

penjelasan KPU Halbar disela -sela rapat verifikasi berkas Cakada Halbar 2020

Riswan mengatakan,  kalau angenda KPU Halbar malam ini merupakan rapat Pleno terbuka penyampaian Hasil Verifikasi syarat calon Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, namun sebelum dilanjutkan kami selaku partai pengusung meminta penjelasan.

” yakni dimana posisi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Halbar dalam kaitan dengan tim pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk atau menjalin kerja sama oleh KPUD Halbar ini kiranya bisa dikonfirmasi kalaupun, Dinas Kesehatan itu merupakan bagian dari tim data objektif berupa SK oleh KPUD,” tanya Politisi PKB Halbar.

Selain itu Riswan, juga mempersoalkan kewenangan dalam mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Pasangan Calon, kami ingin minta penjelasan apakah ada norma atau regulasi atau ada mandat lain yang diberikan oleh KPUD Halbar kepada Kepala Dinas Kesehatan Halbar untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan tes kesehatan Cakada.

” Dan yang berikutnya kami juga meminta penjelasan soal posisi dan kewenangan institusi mana yang punya otoritas untuk menyampaikan hasil tes kesehatan Cakada kepada publik dan apakah itu dimungkinkan oleh norma atau regulasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Halbar Miftahuddin Yusup mengakui, terkait Pemeriksaan kesehatan pihaknya hanya melakukan kerja sama dengan RSUD Chasan Boesorie, Himpunan Psikologi Maluku Utara, BNN Maluku Utara dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Utara.

“Soal kerja sama dengan rumah sakit yaitu harus yang bertipe A dan di Halbar, RS nya belum standar, jadi RSUD Chasan Boesorie ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Sedangkan dalam MOU kerja sama kami dengan Dinas Kesehatan Halbar tidak ada, kami menjalin kerja sama dengan IDI Maluku Utara dan Halbar belum ada IDI cabang, untuk Status Dinkes Halbar bukan domainnya KPU Halbar.

“Kalau pun teman-teman merasa dirugikan dengan Komunikasi itu, silahkan berhubungan Bawaslu Halbar untuk ditelusuri,” ujar Miftahuddin.

Mifta juga menegaskan, terkait dengan otoritas penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan sudah ditegaskan dalam PKPU jangankan dipublikasi, Bawaslu saja kami dilarang untuk memberikan hasil pemeriksaan dari Bapaslon sehingga kami sedikit pun tidak ada kewenangan untuk mempublikasi itu ke pihak luar kita hanya sebatas menyampaikan ke yang bersangkutan sesuai dari hasil pemeriksaan yang kita terima dari tim pemeriksa,” tegasnya. #chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *