Soal Penolakan Pembentukan TPS di Jaltim, Pemkab Halbar Gelar Pertemuan

Swaramalut.com, Halbar – Pasca diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 tentang tapal batas wilayah Halmahera Barat dan Halmahera Utara (Halbar-Halut) tidak serta – merta diterima warga Enam Desa versi Halut (Kecamatan Kao Teluk).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Enam Desa dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halbar oleh forum Kepala Desa dan Forum BPD se Kecamatan Kao Teluk.

Terkait dengan adanya penolakan tersebut Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Halbar mengelar pertemuan bersama Panitia Penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU, Senin 19 Oktober 2020 tadi.

Pj Bupati Halbar M Rizal Ismail

Pj Bupati Halbar Muhammad Rizal Ismail usai pertemuan, mengakui rapat yang digelar tadi terkait dengan adanya penolakan pembentukan TPS di wilayah Enam Desa oleh forum Kades dan BPD Kao Teluk.

Dan adanya pembentukan TPS di wilayah Enam Desa oleh KPU Halbar pada pilkada serentak 2020, itu berdasarkan pada hasil kesepakatan antara Pemkab Halbar dan Halut yang dimediasi oleh Pemprov Malut.

“Yakni untuk kepentingan masyarakat Enam Desa dalam menyalurkan hak pilihnya, jadi KPU Halbar akan membuat TPS di wilayah Halbar dan sebaliknya KPU Halut membuat di wilayah Halut, sehingga penetapan TPS oleh KPU Halbar tentunya berpegang pada Permendagri nomor 60 tahun 2019 tersebut,” ujar Rizal.

Lanjut Rizal, jadi untuk menindaklanjuti hal tersebut dirinya selaku Pj Bupati Halbar akan menyurat ke Gubernur Malut guna dapat difasilitasi kembali terutama persoalan yang lebih teknis seperti di Desa Dum- Dum yang mana wilayah masuk Halut namun ada warga setempat ber KTP Halbar sebaliknya di Dusun Bangkok dan Makaeling wilayahnya masuk Halbar, tapi penduduknya ber KTP Halut.

“Jadi teknis penyelesaian seperti apa akan kita bicarakan nantinya, guna menghindari adanya gesekan ataupun ada pihak-pihak tertentu yang bakal memperkeruh suasana, karena kita juga tidak menginginkan ada gesekan saat pelaksanaan peserta Demokrasi ditanggal 9 Desember nantinya,” pintanya.

Sementara itu, Kordiv PHL Bawaslu Halbar Agnosius Datang, mengakui, terkait dengan adanya penolakan tersebut merupakan sebuah lelucon, karena belum ada penetapan TPS di wilayah Enam Desa, dan pembentukan TPS yang rencana KPU Halbar hanya dua titik di Desa Tetewang dengan mengacu pada Permendagri nomor 60 tahun 2019 yakni TPS 7 dan TPS 1.

“Karena prinsipnya kami Bawaslu Halbar, terkait dengan pembentukan TPS akan tetap mengacu pada Permendagri, jika dalam putusannya wilayah tersebut masuk Halbar maka ditempatkan TPS diwilayah tersebut,” cetusnya.

Ongki sapaan akrab Kordiv PHL, juga mengatakan, untuk mengatasi hal ini pihak akan melakukan sosialisasi, namun yang menjadi persoalan adalah penetapan TPS oleh KPU Halut di dusun Maraeli Desa Bangkit Rahmat dan Dusun Bangkok Desa Dodinga sementara dua Dusun tersebut masuk di wilayah Halbar.

“Untuk menghindari adanya warga yang golput, Pihak Bawaslu akan meminta kepada Pemda Halbar agar berkoordinasi dengan Pemda Halut terkait penetapan TPS di Desa Dum-Dum dan Halut juga bisa menempatkan TPS di dua Dusun yang masuk wilayah Halbar tersebut guna meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada ini,” jelasnya.

Ongki juga mengingatkan kepada semua pihak agar jangan coba-coba menghalangi pelaksanaan pemungutan suara, karena ini merupakan hajat nasional, jika ada yang mencoba – coba menghalangi maka akan dikenakan sangsi yang tertuang dalam pasal 178 D Undang-Undang nomor 10,” tegasnya.

Senada juga ketua KPUD Halbar Mifathudin Yusup, menurutnya, dalam pembentukan TPS di wilayah Enam Desa KPU Halbar akan mengacu pada Permendagri nomor 60 tahun 2019, dan rencana pembentukan TPS di wilayah Enam Desa dengan dasar pada PSU Pilgub kemarin, sehingga itu dianggap tidak masalah.

” Sedangkan, Surat penolakan itu
berasal dari pemdes dalam hal ini kepala desa versi Halut yang mereka tujukan kepada penyelenggara pemilu Halut, dan Kami KPU Halbar hanya merespon tetapi Surat itu tidak ditujukan ke kami,” sebutnya. #chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *