Pjs Bupati Halbar Buka Workshop Penyaluran dan Pengunaan DD 2020

Swaramalut.com, Halbar – Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat, dan Terpadu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama dengan Polisi Daerah Provinsi Malut, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan  (DJPb) Provinsi Malut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Malut menyelenggarakan Workshop Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Kegiatan Seminar (Workshop) yang mengangkat tema Pengelolaan Dana Desa Yang Cepat, Tepat, Dan Terpadu Sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19, dilangsungkan di Aula Bidadari Lantai 1 Kantor Bupati Halbar, pada Jumat 4 Desember 2020.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Halmahera Barat (Halbar) M Rizal Ismail, dalam sambutannya sekaligus membuka acara kegiatan workshop, mengucapkan selamat datang kepada para peserta kegiatan dan terima kasih kepada pihak yang menyelenggarakan karena telah menyelenggarakan kegiatan ini di Halbar.

“Untuk itu, saya mengharapkan kegiatan seminar ini dapat bermanfaat bagi Kepala Desa yang mengikuti, dalam peningkatan pengelolaan DD  yang akuntabel, cepat, tepat, dan terpadu,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo dalam sambutannya, sesuai dengan tugas BPKP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sebagai mana dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor. 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta PBJ Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Jadi BPKP sangat berperan penting dalam Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Consulting dan Assurance,” ujarnya.

Yakni dalam Consulting, BPKP berperan untuk membantu memberikan peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa, memberikan Bimtek dan konsultasi, mengembangkan sistem Pengelolaan Keuangan Desa, dan memberikan masukan kepada regulator.

“Sedangkan dalam Assurance, BPKP berperan melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa, mengkoordinir reviu atas penyaluran dan penggunaan dana desa oleh APIP Kabupaten/Kota, Melakukan audit penyaluran BLT-DD, bansos APBN, dan bansos APBD, melakukan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dipadankan dengan bansos APBN, dan bansos APBD,” jalas Aryanto.

Usai sambutan kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Malut Aryanto Wibowo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Malut Bayu Andy Prasetya, Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Malut Kompol Naim Ishak, dan Kepala Dinas PMD Provinsi Malut Drs.Syamsuddin Banyo dan dipandu langsung (Moderator) oleh Kepala Dinas BPMPD Halbar Asnath Sowo.

Sekadar diketahui, kegiatan seminar tersebut dihadiri oleh, Kepala Inspektorat Halbar, Kepala Bappeda, Wakil dari DPMD Halbar, Kabag TU BPKP Malut Mindarto Totok Oktaruna, Koordinator Pengawasan Bidang APD Tousiama Onisimus Adoe, Kabag Pemerintahan,  Camat dan Kades se-Halbar serta para tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Malut. #chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *