Sula Jangan Menambah Sejarah, MK Pernah DisKualifikasi Pemenang Pemilu 

Swaramalut.com-JAKARTA

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa Pilgub,Pilbub dan Pilwali pada Januari mendatang Sengketa ini diajukan oleh pasangan Pilgub,Pilbub dan pilwako dimana ada yang masih dianggap melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga digugat ke MK

Salah satu tuntutan Paslon HT-UMAR menginginkan supaya MK membatalkan kemenangan FAM-SAH Sehingga pemohon berharap tuntutan itu dikabulkan.

Dalam sejarah, MK pernah membuat putusan membatalkan kemenangan pasangan calon setelah paslon dimenangkan oleh KPU. Namun, kasusnya adalah pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Seperti putusan MK tentang sengketa Pilkada 2010 di Kotawaringin Barat atau Kobar.

Pembatalan itu disahkan lantaran pemenang Pilkada Kobar terbukti melakukan kecurangan TSM. Sepanjang sejarah sengketa Pemilu, baru Pilkada Kobar yang dibatalkan kemenangannya oleh MK. Hingga saat ini belum ada lagi pemenang yang didiskualifikasi MK.

Pada tahun 2010 lalu, Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar pemilihan kepada daerah (Pilkada) dengan dua pasangan calon. Pasangan itu adalah Sugianto-Eko Soemarno dengan nomor urut satu dan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto nomor urut dua.

Usai pelaksanaan pemungutan suara 5 Juni 2010, KPUD Kobar melakukan penghitungan suara atas dua pasangan calon itu. Hasilnya, pasangan petahana Sugianto-Eko Soemarno menang dengan perolehan suara lebih tinggi dibanding lawannya. Di mana pasangan Sugianto-Eko berhasil meraup 67.199 suara, sementara Ujang-Bambang hanya memperoleh 55.281 suara.

Sugianto-Eko dinilai melakukan pelanggaran yang sangat berat dan serius seperti adanya praktik politik uang.

Dari semua saksi yang dihadirkan di sidang MK, beberapa di antaranya mengatakan telah terjadi praktik-praktik politik uang. Kejadian tersebut terjadi saat pembentukan sebuah relawan yang terdiri dari 78.238 orang atau 62,09 persen dari Daftar Pemilih Tetap. Pengorganisiran tersebut juga diiming-imingi sejumlah dana sebesar Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per orang. Selain itu, adanya ancaman kekerasan terhadap para pemilih jika tak memilih petahana atau pasangan Sugianto-Eko.

Oleh karena itu, pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto memohon agar MK mendiskualifikasi Sugianto-Eko sebagai pemenang Pilkada Kobar 2010.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan gugatan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diajukan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. Dalam vonisnya MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,” ujar Ketua Majelis Hakim MK, yang saat itu dijabat Mahfud MD, di Gedung MK Jakarta, Rabu (7/7/2010).

Kala itu majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan lantaran pemenang terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat. Pilkada Kobar 2010 tidak dilakukan pemungutan suara ulang karena pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh wilayah kabupaten.

Pelanggaran yang dilakukan petahana tidak bisa ditolerir. Sehingga MK memutuskan pemenang Pilkada Kobar 2010 adalah Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

Kasus Pilkada Kobar 2010 merupakan satu-satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi pemenang pemilu yakni pasangan Sugianto-Eko Soemarno. Hal ini juga dibenarkan oleh mantan hakim MK Hamdan Zoelva.

Dan satu-satunya kasus itu, putusan demikian hanya satu itu sepanjang sejarah MK,” katanya beberapa waktu lalu.

Putusan serupa bisa terjadi apabila penggugat dapat membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, jadi yang melakukan TSM dan menang harus berhati-hati jangan sampai anda merupakan Paslon kedua yang akan masuk kedalam daftar tersebut, sebab MK tidak pernah memilih, apakah Incambent atau bukan apabila terbukti maka nasib kalian akan seperti itu..#sumber/ red

TIM Hukum Paslon HT-UMAR Yakin Gugatan Pilbub Kepsul di Kabulkan MK

Swaramalut.com-JAKARTA

Tim kuasa hukum Pasangan calon(Paslon)Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 01 Hendrata Thes-Hi Umar Umabaihi, Amiruddin Yakseb,SH yakin memenangkan gugatan sengketa Pemilihan Bupati (Pilbub) 2020.

“Pasti menang, Insya Allah dengan berbagai ikhtiar yang sudah dilakukan, doa, argumentasi-argumentasi, dan bukti-bukti,” ujar Amiruddin di Jakarta setelah selesai melakukan registrasi gugatan di MK, Senin(21/12/2020) kemarin.

Amiruddin berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberikan putusan yang sejalan dengan kebenaran dan keadilan.

Kendati selisih suara antara paslon nomor urut 01 Hendrata Thes-Umar Umabaihi dan Paslon nomor urut 03 Fifian Adeningsi Mus-Saleh Marajabesi cukup banyak, namun menurut Amiruddin hal itu tidak relevan jika dilihat dari argumentasi kualitatif.

” Angka itu tidak relevan, yang penting dalam argumentasi kualitatif adalah ada kucurangan pemilu yang melanggar asas-asas konstitusi pasal 22 ayat 1,” kata Amiruddin.

” Kalau argumentasi kualitatif, suara Anda selisih 2 ribu itu satu faktor. Tapi Anda melakukan kecurangan pemilu yang melanggar luber dan jurdil itu yang tidak boleh dilakukan,” imbuhnya.

Selanjutnya, ada argumentasi kuantitatif.

Amiruddin mengungkap jika pihaknya telah membuktikan adanya DPT bermasalah, DPT fiktif, NIK dari luar daerah, Jumlah pemilih Disebilitas serta melambungnya pengunaan KTP hingga Money Politik.

” Itu gimana cara membuktikannya? Ya kalau itu dikatakan hadir di dalam TPS pada tanggal 09 Desember kemarin, kami meminta KPUD menghadirkan absen, itu adalah formulir C7, C5 dan Formulir pendamping” katanya.

Namun rupanya, kata Amiruddin termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru nanti kelabakan sebab di Pleno kecamatan dan kabupaten saja mereka tidak mau menghadirkan bukti C7, C5 dan Pemilih tambahan serta lain-lain yang di minta saksi pada pleno waktu itu.

” Itu artinya, dalil kami bahwa ada masalah di beberapa kecamatan itu tidak bisa dibantah oleh termohon karena tidak menghadirkan absensi di TPS,” ujarnya kembali.

Untuk itu saya bersama dengan teman-teman Tim kuasa hukum Paslon HT-UMAR sangat optimis bahwa semua yang kami dalilkan akan membuat pihak penyelengara dalam hal ini KPUD Sula tidak bisa membuktikannya sebab sudah terbukti di pleno kecamatan dan kabupaten pun semua rapat selalu berjalan alot tanpa di hadirkan apa yang saksi mintahkan..#red

Paslon HT-UMAR Resmi Gugat Hasil Pilkada Kepsul 2020 Ke MK

Swaramalut.com-JAKARTA

Tim Kuasa Hukum pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Hi Umar Umabaihi, secara resmi telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permohonan keberatan atas hasil penetapan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020.

Pengajuan gugatan MK tersebut, telah diterima secara resmi oleh panitera MK bernama Muhidin,SH.M.Hum dan telah tercatat dalam akta pengajuan permohonan pemohon Nomor 93/PAN.MK/AP3/12/2020 pada Senin tanggal 21Desember 2020 pukul 11.54 WIB .

Pendaftaran tersebut diwakilkan melalui tim hukum yang terdiri dari Amiruddin Yakseb,SH  dan kawan-kawan

Kuasa hukum Paslon Hendrata Thes-Hi Umar Umabaihi Amiruddin Yakseb,SH menjelaskan, pihaknya menemukan banyak kecurangan yang ditengarai dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif(TSM). Bahkan, kecurangan tersebut tampak terang-terangan dilakukan

Sejumlah alat bukti, kata Amiruddin, telah dilampirkan dalam berkas gugatan tersebut. Menurutnya, pengajuan gugatan MK tersebut semata-mata untuk mencari keadilan terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Kepulauan Sula.

Adapun alasan pihaknya mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 03 Fifian Adeningsi Mus- Saleh Marasabesi, Dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah nampak secara terang-terangan namun tidak di tindak lanjuti oleh penyelenggara KPUD kepulauan Sula baik di tingkat pleno kecamatan dan di tingkat kabupaten.

Dalam permohonannya, tim kuasa hukum meminta MK memberhentikan Komisioner KPUD sula sebab dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya yang tidak netral serta mendiskualifikasi Paslon Nomor urut 03 FAM-SAH sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula sebab telah terang terangan melakukan pelanggaran yang TSM. Selain itu pihaknya juga meminta agar melakukan pemungutan suara ulang di 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta dan argumentasi permohonan yang menunjukkan adanya kecurangan secara terstuktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sebelumnya Amiruddin mengatakan laporan yang diajukan ke Bawaslu sudah dinaikkan statusnya Bawaslu telah mengelauarkan rekomendasi PSU di kecamatan Mangoli Tengah sebab adanya temuan keterlibatan penyelengara dalam hal ini KPUD, Dikatakan dengan adanya rekomendasi Bawaslu tersebut akan menjadi modal utama bagi pihaknya untuk membuka tabir dan pengungkapan kasus yang dilakukan tim Paslon nomor urut 03 dan KPUD didepan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya.

“Inilah harapan kami yang sudah terwujud sampai saat ini hingga nanti berlanjut sampai ke tahap persidangan dan ini akan memperkuat lagi bukti-bukti kami di Mahkamah Konstitusi. Jadi Bawaslu itu nantinya akan menjadi pihak pemberi keterangan di MK jadi saling melengkapi. Kami tidak main-main, jadi bagi kawan-kawan yang ragu diluar sana, ini bukan perjuangan gertak sambal belaka dan ini serius, kami yakin dan percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri dan kami yakin dalam proses penyidikan nanti akan ada pengembangan dan temuan yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Yuni Ayuningsi Ayuba saat dihubungi mengatakan, pihaknya menghormati hak paslon nomor urut 01 Hendrata Thes-Hi Umar Umabaihi untuk mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada.

“Kita akan mengikuti proses yang akan berlangsung di MK,” ungkapnya

Dia mengatakan, dalam tahapan Pilkada, sudah diatur terkait dengan gugatan apabila ada Paslon yang kurang puas dengan hasil Pilkada. Namun, kata dia, beberapa gugatan juga sudah diatur ada yang tidak bisa.

Sebelumnya diberitakan, KPU Kabupaten Kepulauan Sula telah menetapkan paslon Bupati dan Wakil nomor urut 03 Fifian Adeningsi Mus-Saleh Marajabesi meraih suara tertinggi dibanding dua Paslon lainnya

Untuk itu meski sudah selesai proses rekapitulasi perhitungan suara, belum bisa langsung dilakukan pleno penetapan pemenang Pilkada Kepulauan sula atau kepala daerah terpilih karena harus menunggu adanya gugatan di MK, maka daerah yang melangsungkan pilkada akan berproses dulu.

Dari hasil penetapan KPU, paslon nomor urut 1 HT-UMAR 17.691 suara, Paslon nomor 2 ZADI-IMAM meraup 14, 813 Paslon nomor 3 FAM-SAH mendapatkan suara 20.119..#red

Tunjangan Sertifikasi Guru Belum Dicairkan, Ketua Komisi I DPRD Halbar Angka Bicara

Swaramaut.com, Halbar – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar) menyoroti terkait tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tahun 2020 yang belum dicairkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Halbar.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Halbar Atus Sandiang, kepada sejumlah wartawan, Selasa 20 Desember 2020.

Menurut Atus, terkait dengan hak – hak Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Halbar terutama hak – haln guru dan kepala Desa tidak boleh terbawah dalam utang di tahun berikutnya.

“Jadi terkait dengan tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tahun ini (2020) yang belum dibayar agar secapat dibayar,” ungkapnya.

Sehingga tunjangan ASN terutama guru tahun 2020 ini tidak terbawa atau menjadi utang bawaan Pemda Halbar di tahun 2021 mendatang.

“Untuk itu diharapkan kepada Dinas Pendidikan (Diknas) Halbar agar secepatnya memproses tunjangan sertifikasi guru triwulan akhir tersebut,” katanya.

Politisi Gerindra Halbar juga menyayangkan dengan Diknas Halbar kenapa belum membayar tunjangan sertifikasi guru- guru di Halbar.

“Seharusnya pihak Diknas harus mengambil langkah paling lambat dalam Minggu ini untuk membayar tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tersebut, saya khawatir hak – hak guru ini akan menjadi utang bawaan di Tahun 2021,” tandasnya. #chull

Warga Sanana di Hebohkan Fenomena Alam Angin Puting Beliung

Swaramalut.com-SANANA

Warga Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) di hebohkan dengan munculnya venomena alam Angin Puting Beliung. Selasa (22/12/2020).

Fenomena alam angin puting beliung itu terjadi sekitar pukul 13:46 wit siang tadi. Tepatnya laut Kabupaten Kepulauan Sula kemudian diabadikan oleh masyarakat setempat dengan kamera ponsel.

Hal ini jadi perbincangan warga sekitar kota Sanana yang telah mengabidikan venenoma alam tersebut. Seperti yang terlihat di seputaran pasar Basanohi Kota Sanana. Dimana warga yang berada tidak jauh dari lokasi langsung mengambil handphone dan segera merekam momen langka itu.

Sealin itu Angin puting beliung tersebut juga divideokan oleh salah satu warga Kepuluan Sula yang di ketahui bernama Soamole Irham pada akun Facebooknya dengan durasi 1 menit denagn memperlihatkan pusaran angin ditengah laut yang berjalan berputar-putar.

Dalam Vidio tersebut Soamole Irham mengatakan Fenomena angin puting beliung tesebut terjadi di Kota Sanana Kabupaten Kepuluan Sula. “Kejadian ini sementara terjadi di Sanana,”tutur Soamole Irham pada Vidionya. .#MitKou