Pembangunan Puskesmas Baru Jadi Temuan BPK, Kadinkes : Itu Sudah Ditindaklanjuti

Swaramalut.com, Halbar – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara (BPK Malut) menemukan adanya kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Pemkab Halbar) pada Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan tahun 2019 sebesar Rp. 255.828.909, 46.

Bukti pengembalian temuan BPK atas Proyek Pembangunan Puskesmas Baru

Dugaan tersebut berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan Malut atas laporan keuangan Pemkab Halbar tahun 2019 nomor : 17.C/LHP/XIX.TER/06/2020, tertangal 16 Juni 2020.

Dimana dalam LHP BPK tersebut ditemukan adanya kerugian pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Halbar senilai Rp. 255.828.909, 46 atas proyek pembangunan Puskesmas Baru yang dianggarkan melalui APBD Halbar tahun 2019 sebesar Rp. 6.808.267.870,00.

Dari total yang menjadi temuan BPK perwakilan Malut tersebut diantaranya
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 255.594.432.71 dan denda keterlambatan selama 6 hari setelah masa Addendum berakhir yakni sebesar Rp. 234.476,75 atau 6/1000 x (0,574% x Rp6.808.267.870,00).

Kadinkes Halbar Rosfintje Kalengit

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Halbar Rosfintje Kalengit, ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu 23 Desember 2020, membenarkan adanya temuan tersebut.

“Namun temuan tersebut, kami (Dinkes) sudah menindaklanjuti ke pihak Kontraktor dan mereka telah menyelesaikan atau membayar temuan tersebut baik itu Kelebihan pembayaran maupun keterlambatan pekerjaannya,” ungkapnya.

“Jadi pengembalian temuan BPK Malut, baik kelebihan pembayaran maupun keterlambatan pekerjaan, itu langsung dilakukan oleh PT Makmur Konstruksi Pratama (MKP) ke Kas Umum Daerah melalui Bank Maluku – Maluku Utara tertanggal 16 Desember 2020 kemarin,” jelas Fien sapaan akrab Kadinkes Halbar.

Terkait temuan BPK atas proyek pembangunan Puskesmas Baru juga sempat menjadi sorotan dari Sekertaris Jendral DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malut M Idhar Bakri.

Menurut dia, terkait dengan temuan tersebut, pihak penegak hukum harus secepatnya menindaklanjutinya, karna itu temuan BPK perwakilan Malut,” kata Idhar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 22 Desember 2020 kemarin. #chull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *