Mukhtar Adam : Pinjaman 1,2 Triliun Jangan Asal Pinjam Tapi Tidak Ada Grand Desain

Swaramalut.com-SOFIFI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) merancang pinjaman ke dua kalinya sebesar Rp. 1,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke pihak PT. Sarana multi infrastruktur (SMI).

Menurut Kepala Bappeda Provinsi Malut Salmin Janidi, pinjaman yang nantinya diajukan ke PT. SMI itu, ada beberapa pertimbangan yang nantinya akan dikaji kembali oleh Bappeda Malut bersama tim teknis yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2018, tentang pinjaman daerah.

Kemudian berdasarkan PP tersebut, tentunya diajukan berdasarkan beberapa syarat diantaranya, Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (DSCR), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), Belanja Pegawai dan Belanja DPRD serta Biaya administrasi, Provinsi, Biaya Asuranai dan Denda.

“Saat ini kita baru buat rancangan, jadi nanti dikaji kembali bersama tim,” jelasnya.

Ia menambahkan,  total perkiraan pendapatan pada RAPBD 2021 sebesar Rp 2,8 triliun defisit yang terjadi sebesar Rp. 530 miliar, sehingga berdasarkan pasal 6 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2018, tentang pinjaman daerah yang menyebutkan, penetapan batas maksimal jumlah kumulatif devisit APBD dan batas maksimal devisit APBD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya, sehingga dalam pengitungan DSCR, sudah menggunakan PMK nomor : 121/PMK-07/2020, terkait batas kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah tahun 2021 dan PMK nomor 120, tentang peta kapasitas fiskal daerah.

” Pemprov malut berdasarkan PMK 120/PMK-07/2020, berada pada indeks 0,125 yang masuk dalam kategori sangat rendah.

Untuk itu berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf e, PMK 121/PMK-07/2020, batas defisit APBD masing masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah, sebesar 5 persen dari perkiraan pendapatan daerah 2021 untuk kategori sangat rendah,” jelasnya.

Dikatakannya lagi bahwa total PAD sebesar Rp. 320 miliar DBH Rp. 139 miliar DBHDR Rp. 16 miliar DAU Rp. 1,3 triliun dan Belanja Wajib Rp. 658 miliar, jadi asumsi penghitungan pinjaman dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun maka jumlah pinjaman mencapai Rp. 1,2 triliun, sementara angsuran pokok pokok per tahun 150 miliar, bunga pinjaman 5,10 persen, jumlah bunga pinjaman 61, 2 miliar. Jika melakukan pinjaman Rp. 1,2 triliun, dengan jangka waktu 8 tahun, maka besaran pokok utang adalah Rp. 12,5 miliar per tahun, sementara bunga yang akan dibayar per tahun dengan asumsi suku bunga 5,1 sampai dengan 5,9 persen dan pembayaran per bulan sebesar Rp. 17,6 miliar, yang terdiri dari pembayaran pokok Rp.12,5 miliar dan pembayaran bunga Rp. 5,1 miliar.

Ditanya terkait peruntukan item kegiatan dari pinjaman tersebut kata Salmin, bahwa hal itu masih dalam penggodokan yang belum dibahas sampai pada rincian kegiatan serta sub kegiatan. “Masih dalam penggodokan program pemulihan ekonomi (PEN) dan masih siapkan bahan” Tuturnya, Kamis, (16/2/21)

Terpisah dari itu pengamat ekonomi Unkhair Ternate Dr. Mukhtar Adam, menyatakan Pinjaman daerah memiki legalitas bagi daerah untuk menutupi defisit atas belanja pemerintah, sehingga ekspansi fiskal menjadi penting bagi kondisi ekonomi yang mengalami resesi termasuk Indonesia yang harus melepas Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Rebulik Indonesia (ORI), dengan mempertimbangkan batas akumulasi defisit 30% dari total produk domestik bruto atau PDB.

Menurut Mukhtar Adam, dalam regulasinya Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pendapatan umum daerah, agar tidak menganggu aktivitas pemerintah daerah,
Walaupun saat ini Kementerian keuangan (Kemenkeu) memberikan kemudahan pinjaman namun bukan berarti kemudian asal pinjam tanpa membaca lebih detail syarat-syarat atas pengakuan pinjaman, “urgensi pinjaman di peruntukan untuk apa saja, perlu juga di publikasi jangan asal ngomong, tanpa melalui kajian yang komprehensif atas kesehatan fiskal daerah.” Tutur Mukhtar, saat di konfirmasi wartawan media ini,Kamis (17/02/2021).

Doktor muda Maluku utara ini menjelaskan, pada tahun 2020 Pemprov sudah ada pinjaman 500 Miliar, yang pembayaran pokok dan pinjaman sudah di laksanakan, jika di tambah dengan beban pinjaman baru Rp 1.2 Triliun artinya beban fiskal dari pokok pinjaman sudah mencapai Rp 1.7 triliun belum termasuk beban bunga yang 3%, jika dihitung dari pendapatan umum APBD Maluku utara maka sudah mencapai Rp 2.6 Triliun otomatis beban fiskal sudah mencapai 76,92% dari pendapatan umum daerah.

” Kondisi ini bagi daerah sangat memberatkan, oleh sebab itu angka 35% dari DAU di gunakan untuk gaji, bagaimana mungkin bisa mengatasi cicilan atas pokok dan bunga pinjaman, sementara disisi lain ruang fiskal yang rendah menjadi ancaman bagi pemprov dalam mengelola pembangunan.

Selain itu Bappeda sebagai institusi perencanaan juga tidak menyampaikan secara lugas terkait pinjaman yang mau dilakukan dalam jangka ekspansi fiskal untuk pemulihan ekonomi, apa saja yang dikerjakan oleh pemprov dan bagaimana konsuldasi kabupaten/kota dan desa, agar program pemulihan melalui pinjaman terintegrasi antar level pemerintahan. Karena itu jangan asal menyampaikan program pinjaman yg kesan asal pinjam tapi tidak ada grand desain pemulihan ekonomi.” Pungkasnya..#red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *