DPRD Halsel Sesalkan Keputusan PT. Harita Yang Tolak Pembangunan KJSN di Pulau Obi

Swaramalut.com -HALSEL

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menyesalkan pihak PT. Harita Group menolak rencana pembangunan Kawasan Jalan Strategis Nasional (KJSN) di pulau Obi yang rencana di bangun tahun 20201 ini. Progran tersebut dari pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR Pusat

Komis III DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru kepada Swaramalut.com, mengatakan sesuai peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang proyek jalan startegis Nasiona DPRD merespon niat baik dari pemerintah pusat.Hanya saja pada saat rapat kordinasi baru-baru ini antara DPRD dan PUPR Provinsi bersama  PT. Harita Group, pihak perusahan dalam hal ini PT. Harita berkeberatan.

“Alasan dari Pihak perusahan karena rencana pembangunan jalan starategis Nasional melewati wilayah IUP nya perusahan yang bercokol di Pulau Obi,”akunya.

Dengan begitu DPRD menilai PT. Harita Group tidak sinergi dengan ketentuan perundang-undangan dimana Pulau Obi masuk dalam kawasan industri maka Pemerintah terbitkan Perpres 109 tahun 2020 itu.

“Masa Harita tolak kami DPRD saja merespon baik, seharunya perusahan Harita ligowolah jangan hanya persoalan kawasan dipersoalkan,” tegas DPRD Dapil Obi ini.

Dikesempatan itu anggota DPRD Mohtar Sumaila, mengatakan komisi III DPRD akan berkordinasi dengan PUPR Provinsi untuk mendorong program pemerintah Pusat yang sudah dicanangkan.”Intinya kami DPRD Halsel tetap merespon Program Pemerintan Pusat,”tegas Politisi Partai PAN ini.

Menyikapi keberatan PT. Harita Grub wakil Ketua II DPRD Muslim Hi. Rakib, dikonfirmasi swaramalut.com Pulau Obi yang suda dicanangkan Presiden sebagai Kawasan Ekonomi Kusus (Kek) sudah tentu rencana pembangunan jalan stargis nasional melalui kementerian PUPR ini menjadi penting karena nantinya menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi.

“Apa lagi Obi itu cukup berpartisipasi dalam memberikan pendapatan Negara cukup besar, masa kepentingan masyarakat di Halang-halangi, apa lagi kata Ketua Fraksi Partai PKB itu perusahan besar seperti perusahan Harita wanatiara.

“Seharusnya Perusahan yang ada di Obi sadar karena begitu banyak mengambil kekayaan alam di Pulau Obi oleh karena itu DPRD mendukung program pemerintah pusat melalui kementrian PUPR,”tutup Muslim..#iL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *