Dinkes Halsel Gelar Pelatihan dan Bimtek Aplikas eHDW Di 3 Kecamatan

Swaramalut.com HALSEL

Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan(Halsel)menggelar kegiatan Pelatihan dan Bimtek Aplikasi Elektronik Human Development Worker (eHDW), Konvergensi stunting cluster ditiga Kecamatan yakni Kecamatan Kasiruta Barat, Obi Timur dan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera selatan Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan yang berlangsung di ruangan aula hotel jenisy desa Tomori kecamatan Bacan ini, kegiatan ini buka langsung oleh Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, yang di wakilkan oleh kabid kesehatan masyarakat Aslima Kasuba.

Kepala Bidang Kemasyarakatan di Dinas Kesehatan Halmahera Selatan Aslima Kasuba, pada sambutannya, memeberikan apresiasi kepada penyelenggara kegiatan karena meskipun dirinya bukan mempunyai jurusan kesehatan, tetapi karena ia dengan itikad baik dan niatan yang sama guna menekan angka stunting di kabupaten Halmahera selatan.

“Kali pertama kegiatan kegiatan Bimtek karena selama ini, kita selalu berkutat dengan agenda sosialisasi stunting,”kata Ima sapaanya.

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada seluruh desa khususnya 3 kecamatan yang turut mengambil peran dan menjadi peserta dalam kegiatan pada kesempatan hari ini dan berlangsung selama kurang lebih 2 hari ini.

“Ini sebenarnya kegiatan berskala komprehensif, Halmahera selatan sejak tahun 2018 sudah menjadi lokus stunting dan terhitung sudah 3 tahun berjalan,”terang Ima.

Sementara itu, Dani M Samsudin Tenaga Ahli pelayanan sosial dasar, yang Membidangi pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Halmahera selatan, ketika di konfirmasi swaramalut.com, pada (09/04/2021) mengatakan, konvergensi Stunting ini adalah upaya bersama dari semua lintas sektor. Fokus kepada dinas kesehatan ini cuman 30%,intervensi yang bisa di lakukan sedangkan yang 70 % lainnya di kembalikan kepada lintas sektor. Dalam Hal ini adalah Disperkim, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan anak, dinas sosial kemudian juga ke Desa.

“Kami dari pendamping juga akan berupaya semaksimal mungkin mendorong pemerintah Daerah, agar supaya kepentingan konvergensi ini bisa lebih mengambil peran. Nah upaya ini,tidak terlepas dari peran-peran lintas sektor dalam hal ini Bappeda, BPMD, Dinas Kesehatan, kemudian P3MD mulai dari tenaga ahli Kabupaten, pendamping Kecamatan, maupun pendamping di Desa,”ujarnya.

“Sinergitas kami upayakan bagaimana desa memanfaatkan itu dan alhamdulilah berhasil bahkan sampai pada tingkat pengadaan Hp android sebagai sarana penopang untuk oprasionalkan aplikasi eHDW,”sambung Dani.

Dengan begitu Dani berharapa dengan adanya Bimtek, Kader-kader yang mendapat penguatan pada kegiatan tersebut bisa maksimal dalam melakukan pemantauan terhadap Gizi masyarakat, dalam hal ini sasarannya adalah ibu hamil, anak 2 tahun-6 tahun keatas

“Karena dari hasil pemantauan, data -data yang diinput diaplikasi dapat digunakan oleh lintas sektor. Hal ini karena, ada Daspor kabupaten yang saya adalah pengelolanya akan memberikan informasi kepada dinas terkait,yang barkaitan dengan kondisi kesehatan sehingga lintas sektor bisa melakukan intervensi ke desa,” pungkas tutup Dani..#iL

Hari ini Sebanyak 53 Peserta UKW Malut, Jalani Swab Antigen

Swaramalut.com- TERNATE

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo bekerja sama dengan Dewan Pers sudah di mulai pada hari ini. Sesuai rencana, UKW tersebut akan dilaksanakan pada 9 sampai 10 April 2021.

Adapun tujuan diadakannya UKW adalah untuk meningkatkan profesionalisme wartawan sesuai kode etik jurnalistik dan amanah Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Penyelenggaraan UKW dilakukan atas petunjuk peraturan Dewan Pers, untuk menyertifikati setiap pekerja pers agar kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi.

Sebelum pelaksanakan UKW hari ini, pihak penyelenggara menggelar tes Swab Antigen di Sahid Bella Hotel,jumat (9/4/2021) pagi tadi sekitar pukul 07.00 WIT. Tujuan diadakan tes Swab ini sendiri agar dapat dipastikan bahwa peserta UKW aman dari COVID-19.

“ Yang mengikuti tes ini (UKW) ada sekitar 53 wartawan dan terdiri dari 9 kelas” ucap ketua panitia penyelenggara Wahyudi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil Swab akan langsun disampaikan hari ini juga sebelum dimulainya pelaksanaan UKW. Bagi peserta UKW yang reaktif/positif tidak akan di izinkan untuk mengikuti uji kompetensi tersebut.

“Kalau hasil tesnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau positif, maka peserta tersebut tidak diikutkan UKW.

Test swab ini sendiri sangat sederhana, karena hanya memasukan alat tes ke hidung dan tidak memakan waktu yang lama. Suhardi koromo salah satu peserta UKW yang mengikuti tes swab menjelaskan bahwa tes Swab tersebut sangat cepat dan tidak terasa sakit.

“Tadinya saya agak ragu untuk dites swab, karena saya pikir tes ini akan lama dan terasa sakit, akan tetapi tes ini sangat cepat dan tidak terasa sakitnya”, tutup wartawan media cermin halmahera ini..#red

Diduga Korupsi Dana Desa, 9 Kades di Halut Terancam Masuk Bui

Swaramalut.com-HALUT

Sembilan Kepala Desa (Kades) termasuk mantan Kades, di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Maluku Utara (Malut) terancam mendekam di balik jeruji besi (Bui). Kesembilan Kades dan mantan Kades ini, diadukan Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik (LP3) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Halut ke Inspektorat setempat. Karena diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) tahun 2019 lalu, dan berbagai masalah lainnya.

Dugaan penyelewengan DD, sesuai data yang dikantongi LP3 Tipikor Halut, dan siap disampaikan saat hearing bersama pihak Inspektorat, Kamis (08/04/2021), usai menggelar aksi di depan kantor Inspektorat Kabupaten Halut.

Ke-9 Kades dan mantan Kades yang diduga menyelewengkan DD tahun 2019, diantaranya mantan Kades Limau, M. Sleman, terkait pembangunan gedung pertemuan. Kemudian Kades Dodowo, Fadel Hi. Abd Muthalib, terkait BLT, dan pembangunan Paud, yang kuat dugaan tidak sesuai RAB.

Berikut, Kades Supu, terkait proyek APBDes pembangunan/rehabilitas peningkatan sistem pembuangan air limbah senilai Rp122.206.000 tahun 2019. Juga pengadaan sarana prasarana alat peraga PAUD senilai Rp216.480.000 tahun 2019, dan pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp469.643.000 tahun 2020.

Kades Apulea, terkait proyek APBDes sarana prasarana energi alternatif senilai Rp175.000.000 tahun 2019, dan tahun 2020 senilai Rp198.000.000. Berikut, Kades Dokulamo, terkait pembebasan lahan pasar yang tidak ada realisasi.

Kemudian Kades Rawajaya, meliputi proyek APBDes terkait pembangunan drainase senilai Rp174.156.500 tahun 2018. Dan pembangunan Jalan Desa senilai Rp316.718.000 tahun 2019. Serta rehabilitas gorong-gorong, sekolah, dan lain-lain ditahun 2020. Termasuk soal sengketa lahan kantor desa, yang awalnya adalah milik Kristian Wuisan, kemudian diklaim menjadi milik desa.

Berlanjut ke Kades Galao, terkait proyek pembangunan talud, sesuai rencana akan dibangun 150 meter, ternyata hanya terealisasi 50 meter. Berlanjut ke Kades Toweka, soal proyek pembangunan dan penyaluran BLT yang tidak sesuai prosedur sesuai pagu. Dan kesembilan, Kades Jere, Saiful Mustika, soal dugaan pemalsuan ijazah.

Koordinator aksi LP3 Tipikor Halut, Safril Silim saat orasi menyampaikan, pemerintah daerah, dalam hal ini Inspektorat, harus segera memeriksa sembilan Kades dan mantan Kades tersebut.

“Kami mendesak Pemkab di dinas terkait, agar tidak tinggal diam terhadap masalah ini. Dan kami juga memintan agar secepat mungkin mengambil tindakan terhadap sembilan Kades dan mantan Kades tersebut, untuk diproses sesuai ketentuan yang berlau,” katanya, Kamis (08/04/2021).

Tak lama berselang saat aksi, massa LP3 Tipikor Halut kemudian diperkenankan pihak Inspektorat Halut, melalui Pembantu III, Ridwan Putun untuk lakukan hearing bersama. Ridwan juga mengucap terima kasih atas penyampaian informasi terkait permasalahan di tingkatan desa tersebut.

“Kepada rekan-rekan yang menggelar aksi, serta melaporkan masalah ini, agar secepatnya menyiapkan berkas-berkas pengaduan secara tertulis, agar kami bisa menindaklanjuti permasalahan tersebut,” pinta Ridwan..#jef