Kapolres Kepsul Diduga Abaikan Arahan Kapolri Tentang Prokes 5M

Swaramalut.com-SANANA

Kapolres Kabupaten Kepulauam Sula (Kepsul),Provinsi Maluku Utara (Malut) Herry Purwanto diduga tidak mengindahkan arahan Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tentang penerapan protokol kesehatan (Prokes) 5M.

Padahal Kapolri telah mengingatkan personil Polri/TNI untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun,menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Seperti yang dilansir melalui media REPUBLIKA.co.id.

Pantauan media ini, kamis (15/04/2020), Kapolres Herry Purwanto seperti nya tidak mengindahkan peringatan Kapolri tentang prokes 5M tersebut. Pasal nya aksi unjuk rasa yang di gelar oleh sejumlah Calon Kepala Desa (Cakades) yang tidak lulus dalam skrening beberapa hari lalu sehingga mereka menggelar aksi dengan tuntutan menolak hasil skerening dan meminta tunda pelaksanaan pilkades.

Aksi yang di gelar di depan Kantor DPRD dan di depan Kantor Bupati oleh sejumlah Cakades gagal skrening itu di ikuti ratusan masa yang diduga di mobilisasi oleh sejumlah kelompok salah satu pasangan calon Bupati saat pilkada 2020 lalu.

Meskipun aksi unjuk rasa itu tidak mendapat izin dari pihak Polres namun Kapolres AKBP Herry Purwanto dan personil polres turut mengawal.

Amatan media ini, ratusan masa aksi membludak di depan kantor DPRD dan Kantor Bupati dengan mengabaikan Protokol kesehatan. Terlihat hanya sebagian kecil yang memakai masker namun sebagai besar masa aksi tidak memakai masker.

Meskipun demikian namun tidak ada tindakan dari pihak Kepolisian untuk mecegah masa aksi agar jaga jarak dan memakai masker, padahal aksi tersebut di saksikan langsung oleh Kapolres sendiri.

Kepala Bagian Operasional (Kabag) Ops Polres Kepsul AKP. Mirsan Yasin,S.H yang di wawancara Pos Timur.net di sela-sela aksi unjuk rasa itu. Saat di tanya menyangkut izin demo, dia pun meminta agar bertemu lagsung dengan kasat intel. Karena terus di tanya, dia pun menjawab bahwa, pihak Kepolisian tidak mengeluarkan izin namun pihak Kepolisian hanya mengawal saja,” Tidak ada izin namun kita hanya mengawal saja,”Ungkapnya.

Kemudian saat di tanya soal tindakan pencegahan kerumunan oleh ratusan masa itu, Mirsan meminta agar ketemu langsung dengan Korlap aksi. Kemudian di tanya soal tindakan pencegahan kerumunan masa dari pihak kepolisian sendiri, jawab dia,” Kita dari kepolisian mau cekal tapi sudah terlanjur terjadi seperti begini mau gimana lagi,”Ucapnya.

“Nanti Korlap aksi nya yang kita panggil saja,”Tutupnya..#Edl

Pj Bupati Halut Tinjau Persiapan PSU di Desa Tetewang

Swaramalut.com-HALUT

Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Utara (Halut) Saifuddin Djuba,ST.M.Si meninjau satu titik desa yang menjadi lokasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang(PSU) yakni Desa Tetewang kecamatan Kao Teluk, Jumat (16/4/2021).

Rombongan yang mendampingi Pj Bupati tiba di Desa Tetewang Kao Teluk ini sekitar pukul 10.00 WIT dan disambut oleh Camat Kao Teluk, kepala Desa Tetewang, Kapolsek  dan warga Masyarakat.

Pj Bupati Saifudin Djuba mengatakan, sebagaimana putusan MK agar KPU menggelar PSU ulang, maka semua persiapan harus baik dan optimal sehingga prosesnya tidak ada kendala.

Bahkan, sesuai amanah Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba,Lc dan Kemendagri, semua pihak terkait untuk mensukseskan PSU di Halut sebagai salah satu tugas yang di emban sebagai Pj Bupati.

” Kita selesaikan semua dengan baik, namun mohon dukungan semua pihak,” katanya.

PJ. Bupati Halmahera Utara Saifuddin Djuba juga meminta  kepada aparatur pemerintah daerah kabupaten Halut dari Camat, Kades dan Aparatur desa untuk bersikap netral dalam pemilihan suara ulang Pilkada serentak di Kabupaten Halut  pada 28 April mendatang.

” Ada hukum pidana penjara satu sampai enam bulan apabila kita terbukti melakukan intervensi atau penekanan terhadap pemilik hak suara pada pilkada, dan ini bukan hoax,” ucap Pj.Bupati.

” Saya berharap kepada seluruh Lapisan masyarakat yang ada di desa Tetewang Khususnya dan Masyarakat Halut Pada Umumnya untuk selalu berkordinasi guna mensukseskan prlaksanaan PSU nanti, terutama kita seluruh ASN, seluruh gerak kita sudah dalam pengawasan dari pihak keamanan dan pemerintah pusat, jadi saya tegaskan sekali lagi bersikaplah netral dan jangan mempengaruhi dan mengintervensi siapapun juga untuk memihak kepada pilihan kita,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, TPS 2 Desa Tetewang merupakan TPS yang masuk dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang di intrusikan oleh MK pada putusan permohonan Perselisihan hasil pemilu(PHPU) pada tanggal 22 Maret 2021..#red