Inequality of Women Policy” di Indonesia !!!

Marisa Limun (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta).

Email: marisalakpesdam@gmail.com

Kwualitas hidup perempuan di satu dasawarsa terakhir sudah membaik, perempuan Indonesia adalah sumber daya potensial yang apabila diberi kesempatan akan maju dan meningkatkan kualitasnya secara mandiri dan menjadi penggerak dalam dimensi kehidupan dan pembangunan bangsa.

Namun Masih ada fakta kurang menyenangkan bagi perempuan seperti masih tinggi tingkat kekerasan pada perempuan, kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, kurangnya peran perempuan dalam lembaga publik yang lebih luas (seperti partisipasi di bidang politik dan jabatan strategis di bidang pemerintah) Dan Ketika perempuan menjadi pemimpin apakah mereka akan memiliki keberpihakan kepada perempuan? Inilah tantangan yang harus dijawab oleh perempuan di berbagai bidang masing-masing. Secara kultural, perempuan masih dibelenggu oleh budaya patriarki, perempuan di sektor domestik, laki-laki disektor publik.

Akses dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan masih rendah.

Selama ini perempuan selalu dianggap sebagai objek dari pembangunan, padahal sudah sangat lama ditemukan bukti bahwa perempuan sudah berhasil menjadi subjek dari pembangunan, sehingga istilah “Pemberdayaan Perempuan” sudah tidak cocok lagi untuk digunakan, karena yang lebih cocok adalah“ Peningkatan Keberdayaan Perempuan”.

Olehnya, penting semestinya haru ada penyatuan paradigma bersama bahwa perempuan bukan lagi pelengkap melainkan penentu kebijakan yang sensitive gender di berbagai aspek baik pendidikan, kesehatan masyarakat, pemerintahan, ekonomi dalam mendorong dan merealisasi kepemimpinan perempuan Indonesia.

1. Bidang Pendidikan
Tantangan global ke depan adalah begitu cepatnya perubahan zaman yang sangat dinamis, sehingga dibutuhkan peran wanita untuk menghadapi permasalahan global, seperti magine comunity, sehingga diperlukan kepemimpinan yang tangguh. sedangkan Pengertian kepemimpinan yakni suatu proses untuk mencapai tujuan bersama. Banyak perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin, akan tetapi Untuk tampil sebagai pemimpin ada hambatan yang seolah-olah tidak terlihat tetapi dalam kenyataannya merintangi akses dalam menuju kepemimpinan puncak antara lain Isu gender dan ketidakadilan (di Indonesia gender belum memiliki padanan kata, sehingga tetap digunakan) sifatnya melekat dan dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Manisfestasi ketidakadilan gender à kemiskinan ekonomi, misal:  alih fungsi lahan bisa menggunakan tenaga perempuan, di daerah upah untuk perempuan lebih rendah (penggajian yang tidak equal), subordinasi, pembentukan stereotipe, kekerasan, beban kerja lebih karena dianggap itu sudah menjadi kodratnya, sosialisasi ideologi peran gender.
•Fakta menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan kepemimpinan, semakin rendah proporsi perempuan.
•Meskipun belum proporsional, perempuan berpeluang menduduki berbagai posisi pimpinan baik struktural maupun fungsional.
•Yang penting sebetulnya adalah apakah pemimpin tersebut sudah berperspektif gender.
Maka dari itu Dalam menghadapi tantangan global diperlukan kepemimpinan perempuan yang visioner, berfikir inovatif, mempunyai kemampuan manajemen waktu,membina kerja tim, mengenali dirinya, percaya diri, berperspektif gender”.

2. Bidang Kesehatan
Banyak sekali tantangan di era sekarang, misal kasus kematian ibu. Di tahun 2015 akhir (29%); kasus gizi buruk; masalah penyakit menular dan tdk menular (sekarang cukup banyak); pembiayaan kesehatan; kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat (yang paling sulit menghentikan/mengatur tidak merokok di dalam rumah); akses dan mutu pelayanan (saat ini sudah cukup bagus dengan RS dan PUSKESMAS, namun akses masih menjadi perempuanoblem, misal untuk penyandang difabel)  Dalam bidang kesehatan, tenaga kesehatan lebih banyak perempuan di banding laki-laki, di sini perempuan memerankan untuk membuat rekaya social, diantaranya adalah diperlukan satu kepemimpinan yang benar-benar tahu kondisi masyarakat, yang seperti apa pemimpin perempuan? Maskulin/tegas/ambisius?, kecenderungan gaya kepemimpinan perempuan bagi kesehatan sangat menguntungkan karena melalui hubungan dan keakraban, perempuan cenderung demokratif dan partisipatif, transformasional (percaya, bangga thdp atasan) à kadang perempuan cenderung memilih calon pemimpin laki2 dibanding perempuan, pdhl perempuan jauh lebih bagus, komponen kepemimpinan yang transformasional antara lain Motivasi, inspirasional, Keteladanan, Pertimbangan individu,Kolaboratif dan inovatif, refleksi kepemimpinan perempuan dalam peningkatan perempuan yang telaten, sabar mampu menjadi teladan bagi masyarakat untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat sudah banyak sosialisasi ttg pola hidup bersih dan sehat melalui berbagai komunitas. Serta implementasi kepemimpinan (perempuan peletak batu pertama bagi anak) maka perempuan juga merangkap peran sebagai pendidik, pengasuh, pendamping, penuntun, pendorong/motivator dalam keluarga, pemuat, pendamping suami, pencari nafkah tambahan

3.Bidang Pemerintahan
Kendala bagi kaum wanita dari faktor eksternal antara lain : Sistem sosial (kodrat perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki), Nilai-nilai budaya (perempuan menjadi orang kedua), Sikap laki2 terhadap feminisme (perempuania kebanyakan menganggap perempuan tidak menjadi pesaing, tapi pendamping). Sedangkan untuk aktor internal atau dari diri perempuan sendiri Kekuatan (ingin menyamai laki2 dan jika perlu melampaui; tekun, jujur, teliti; mempunyai gaya kepemimpinan yang manusiawi juga tegas; dukungan keluarga) kepemimpinan adalah seni untuk mengolah rasa (kerja harus sesuai aturan). Kelemahan (merasa bersalah meninggalkan keluarga dalam hal ini seorang ibu harus memberi pengertian kepada anak tanpa mengabaikan keperluan anak, seorang pemimpin juga memperjuangkan karir perempuan di belakangnya/anak buahnya] dan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga [ketika keluar rumah harus beres, misalnya menyiapkan makanan anak-anak] dan mencari nafkah [membantu mencari nafkah, tapi berdasar fakta kini perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga, ketika melebihi suami perempuan harus menjaga suami supaya suami tetap dihargai dan tidak disepelekan.
4.Bidang Politik
Dari sisi norma, perempuan menjadi pemimpin sudah sangat kuat sekali (dari UUD sangat jelas disebutkan dan dari berbagai UU sudah ada peraturan yang kuat, dan saat ini sedang dibahas UU Desa dimana perempuan sangat memungkinkan untuk masuk). Peluang cukup besar bagi perempuan di 2 pemilu terakhir (2004: UU Parpol yang mengharuskan adanya kuota perempuan, bias saat ada kata “bisa” dalam Parpol). Hambatan bagi perempuan: politik uang yang terjadi di semua level ketika terjadi perempuan oses pemilihan, termasuk saat PEMILU (ditambah lagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang perempuan pragmatis), proses demokrasi menjadi proses yang sepertinya demokratis, tapi di baliknya ada minus etika politik, sehingga di tahun 2019 harus dikurangi politik uang yang menjadikan demokrasi tidak sehat, hambatan ke depan bagi Indonesia: harus ada pendidikan politik yang tuntas, ada pendidikan kewarganegaraan yang baik di sekolah-sekolah, tantangan agama Islam yang bias gender (seperti ada fatwa larangan memilih perempuan. Padahal secara universal, perempuan maupun laki-laki, dan yang harus dilakukan untuk pemilu ke depan: memperkuat jaringan, memperkuat pendidikan politik utk pemilih pemula.
Dari beberapa persoalan diatas, barangkali banyak hal yang perlu kita evaluasi bersama terutama bagaimana kesadaran serta penguatan bahwa perempuan sebenarnya memiliki tanggungjawab untuk up skilling berdasarkan kemampuan yang dimiliki, mendorong kebijakan pemerintah yang sensitive gender, pedayagunaan kemampuan di lining sector, serta optimalisasi pengisian kuota 30 % perempuan parlemen. Tentu, ini juga tidak muda, kita butuh gerakan bersama untuk saling menguatkan dan mengawal dengan begitu serius…Sekian.

 

 

DPP PAN Resmi Serahkan SK Struktur DPD PAN Halsel

Swaramalut.com-HALSEL

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Halmahera Selatan periode 2020 – 2025.

Bertempat di kantor DPP PAN Jalan daksa 1 No 10, Selong Jakarta Selatan. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyerahkan langsung SK kepada ketua DPD PAN Halsel terpilih Muhtar Sumaila. Disaksikan oleh wakil ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi dan juga ketua DPW PAN Maluku Utara Iskandar Idrus.

Ketua DPD PAN Halmahera Selatan periode 2020 – 2025 Muhtar Sumaila kepada media ini mengatakan bahwa misi partai yang diamanahkan kepadanya akang di laksanakan dengan penuh dedikasi, tanggungjawab dan totalitas untuk kemajuan dan kebangkitan PAN di kabupaten Halmahera Selatan.

PAN adalah partai besar, dengan niat dan semangat yang tak kenal lelah, tentu saja meningkatkan DPD PAN sebagai partai yang berkualitas adalah bagian dari tekad bulat untuk menghadapi Pileg Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2024 mendatang.

“Bersama saudara-saudaraku pengurus DPD PAN Halsel periode 2020-2025 kami optimis dalam target PAN pada pileg 2024 mendatang. Sebab kepengurusan DPD Halsel telah  mengakomodir seluruh suku dan komunitas di lima daerah pemilihan Halmahera Selatan,”ujar dia.

Lanjut Mohtar, PAN sacara institusi bersama dan mendukung program kerja secara totalitas bupati dan wakil bupati terpilih Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba dalam membangun dan mengsejahterakan seluruh warga Halmahera Selatan.

“Kepada semua pihak yang telah berkonstribusi kami ucapkan banyak terima kasih, saya mengajak kepada seluruh komponen warga Halsel, mari bersama Partai Amanat Nasional kita membangun Halsel. PAN siap menjadi corong politik berkemajuan untuk semua kalangan,” tutup Mohtar..#iL

Viral..Cawagub Sulut Terpilih Sebagai Bupati Kepulauan Sula, Ini Sikap FRPD

Swaramalut.com-SANANA

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul),Provinsi Maluku Utara (Malut) sampai saat ini masi hangat dan mendadak viral.

Kenapa tidak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Sula yang di Pimpin Yuni Yunengsi Ayuba itu diduga meloloskan berkas persyaratan salah satu Calon Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus yang dinilai cacat hukum. Berkas tersebut adalah Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang di terbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Surat tersebut mendadak viral karena di dalam isi Surat keterangan sebagai syarat admistrasi tersebut, tertulis, bahwa Fifian Adeningsi Mus sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, bukan sebagai Calon Bupati Kepulauan Sula.

Tak hanya itu, adapun SK pemberhentian Fifian Adeningsi Mus dari status ASN yang mana di dalam sala satu konsideran surat nya berdasarkan surat Keputusan KPU Sula tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 23 september 2020, sedangkan SK Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tertanggal 22 september 2020. Dimana nomor surat KPU yang di ketahui oleh Bupati Taliabu dalam mengeluarkan SK pemberhentian Fifian Adeningsi Mus tersebut.

Jadi kesannya nomor surat KPU sebelum di keluarkan tapi sudah lebih dulu di ketahui oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Dari sejumlah pelanggaran admistrasi Fifian Adeningsi Mus tersebut yang diduga di muluskan oleh KPU Kepulauan Sula itu, akhir nya di proses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI).

Aneh juga, meskipun laporan proses pelanggaran admistrasi suda di laporkan ke DKPP, tapi saat berlangsung proses sidang sengketa Pilkada Kepsul tanggal 29 januari 2021 di Mahkama Konstitusi (MK), Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba dengan tegas menyatakan kepada Majelis Hakim MK bahwa tidak ada laporan yang di sampaikan kepada DKPP terkait dengan proses Pilkada Kepulauan Sula.

Olehnya itu, Hakim MK memustuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasa Bessy (FAM-SAH) sebagai pemenang suara terbanyak.

Meskipun lolos dari Mahkama Konstitusi, namun KPU Kepulauan Sula tidak lolos dari jeratan DKPP. Pasalnya, di sidang pembacaan putusan pada hari rabu tanggal 21 april 2021 beberapa hari lalu, DKPP akhir nya mengabulkan pengaduan pengadu dan memutuskan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Sula terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

DKPP pun menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu, yaitu Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba dan Anggota, yakni Ramli K Yakub, Ifan Sulabesi Buamona, Samsul Bahri Teapon dan Hamida Umalekhoa.

Melalui putusan resmi DKPP-RI tersebut, oleh nya itu Fron Rakyat Peduli Demokrasi (FRPD) Kepulauan Sula beberapa hari belakangan ini tidak tinggal diam. FRPD terus melakukan aksi unjuk rasa. Aksi yang di pimpinan Herdiyanto Bone selaku kordinator itu, menyuarakan persesengkolan KPU dengan paslon Bupati Fifian Adeningsi Mus dalam hal persyaratan admistrai yang pada akhir nya terbukti di DKPP.

Masa aksi menyebutkan bahwa, Ketua dan para Anggota Komisioner KPU Kepulauan Sula secara nyata dan terbukti telah melakukan persesengkolan dan kejehatan pemilu dengan salah satu pasangan calon bupati.

Dengan alasan-alasan inilah kami dari Fron Masyarakat Peduli Demokrasi (FRPD) Kepulauan Sula mendesak secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara agar mengawasi putusan DKPP-RI dan mendiskualifikasi Fifian Adeningsi Mua dan Hi.Saleh Marasabessy (FAM-SAH).

Mendesak kepada KPU-RI untuk membatalkan penetapan pasangan nomor urut 3 Fifian Adeningsi Mus dan Sale Marasabessy sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula yang telah cacat hukum. Mendesak KPU RI, KPUD Provinsi dan KPU Kepulauan Sula untuk segera menindaklanjuti putusan DKPP-RI..# Edl

Wakapolres Halut Geram Pelayanan Plt Sekda Ke Kapolda

Swaramalut.com-HALUT

Wakil Kepala Polisian Resort (Wakapolres) Halmahera Utara(Halut), Kompol Alwan Aufat sesalkan pelayanan pemerintah daerah dalam hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Yudihart Noya. Pasalnya tidak ada pelayanan fasilitas dari pemda terhadap Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Malut, Irjen Pol Risyapudin Nursin S.I.K.

Padahal kunjungan Kapolda ke Halut yang di agendakan hari ini (Senin, 26/04/2021) adalah untuk menjalankan tugas negara yaitu meninjau desa-desa yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pilkada Halut. Namun sayangnya pelayanan fasilitas kendaraan yang disiapkan oleh Plt Sekda di nilai tidak layak.

Kaitan dengan itu, Kompol Alwan Aufat menilai pelayanan Plt. Sekda, Yudihart Noya dinilai telah melecehkan Institusi kepolisian dan itu membuat dirinya marah besar.

“Secara pribadi maupun Institusi saya merasa dihina. Masa seorang Jendral bintang Dua, di berikan kendaraan rongsokan. Diberikan mobil Hi- Lux yang tempat duduknya sudah sobek” kesal Kompol Alwan Aufat didepan sejumlah awak media di depan kantor desa Rawajaya.

Alwan juga sempat mempertanyakan dimana mobil bupati sehingga untuk pelayanan  Kapolda saja mobilnya harus dipinjam”ucapnya.

Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu bahwa mobil bupati sebelumnya bertipe Pejero sport dakar 4×4 nomor polisi  B 1038 THQ, dan wakil bupati Fortuner 2.7V A/T dengan nomor polisi DG 1094 HU sampai sekarang belum dikembalikan..#red

Pantau Persiapan PSU di Halut, Kapolda Malut Sembangi Beberapa TPS 

Swaramalut.com-HALUT

Kapolda Maluku Utara Irjend Pol Risyapudin Nursin ,S.I.K menyambangi Beberapa TPS untuk mengecek kesiapan Polres Halut dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Kedatangan Kapolda Malut didampingi Dirsamapta Polda Malut, Kabid Humas, tersebut disambut langsung Kapolres dan wakapolres  Halut beserta Pejabat Utama Polres Halut, Senin(26/4/2021) pukul 15.00 WIT.

Dalam keterangannya di sela-sela kunjungannya Kapolda Malut  Irjen Pol Risyapudin Nursin ,S.I.K  mengatakan jika kedatangannya ini untuk memantau langsung kesiapan anggotanya di Polres Halut guna persiapan pemungutan suara ulang (PSU) yang akan berlangsung di tanggal 28 April besok.

Disinggung terkait persiapan PSU yang sehari dua berlangsung, pihaknya menegaskan jika telah siap baik dari segi keamanan dan tentunya terkait dengan keamanan ini nantinya Polres Jajaran Polda Malut akan dibantu dengan TNI.

Adapun tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar PSU didaerah hukum Polres Halut yakni di Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Kao Teluk dan 2 TPS Khusus di PT NHM.

Kapolda pun berharap kepada masyarakat untuk melaksanakan pesta demokrasi tersebut dengan suka cita dan menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya dengan baik.

“Mari kita sukseskan bersama PSU di tanggal 28 April besok dan semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua nantinya,” pungkasnya.

Sekedar informasi Kapolda Malut melakukan pemantauan pertama di TPS 02 Desa Tetewang selanjutnya ke TPS Khusus yang ada di PT NHM dan kemudian ke TPS 07 desa Rawajaya, setelah TPS Rawajaya rombongan Kapolda kemudian menuju ke kantor KPUD Halut..#red

AGK Resmi Lantik Tauhid-Jasri Sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Ternate

Swaramalut.com-SOFIFI

Wali kota dan wakil wali kota Terpilih Kota Ternate, Tauhid Soleman-Jasri Usman akhirnya dilantik oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, atas nama Presiden Republik Indonesia di aula nuku lantai II kantor gubernur Provinsi Maluku Utara, Senin(26/4/2021) pagi tadi.

Pelantikan wali kota dan wakil wali kota Ternate ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-1055 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya menyampaikan, dilantiknya pasangan wali kota dan wakil wali kota Ternate, merupakan hasil pilihan masyarakat pada Pilkada yang lalu.

“Masyarakat telah memberikan aspirasi sesuai dengan hati nurani, sehingga pada hari ini diwujudkan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur untuk melantik dan mengambil sumpah saudara berdua, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri,” ucap gubernur.

Dikatakan gubernur, Pelaksanaan Pilkada dimanapun selalu diwarnai perbedaan kepentingan. Namun dirinya ingatkan bahwa persoalan yang terjadi selama Pilkada segera disudahi.

“Tidak ada lagi kelompok yang menang dan kalah. Sejak hari ini, saudara bukan lagi milik kelompok tertentu tapi milik seluruh lapisan masyarakat,” kata Abdul Gani Kasuba.

Gubernur berpesan kepada wali kota dan wakil wali kota Ternate agar senantiasa membangun pemerintahan yang lebih baik, dengan menunaikan janji-janji Kampanye.

Pada pelantikan tersebut, dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali, Sekretaris Provinsi Samsuddin A. Kadir, PJ. Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng barang, Forkopimda Maluku Utara dan Kota Ternate, Bupati Halteng Edi Langkara, Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Perdie M. Yoseph, sejumlah pimpinan OPD Malut dan Kota Ternate beserta tamu undangan lainnya..#red

Jelang PSU, Pemda Halut Bersama Forkopinda Gelar Rakoor Bersama KPU dan Bawaslu

Swaramalut.com-HALUT

Kabupaten Halmahera Utara Bersama dengan KPU dan Bawaslu Halut Serta Unsur Forkopinda Halut mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Senin (26/04/2021) di Ruang Meating buoati, Rakor ini dihadiri oleh,Pj Bupati Halut Saifuddin Djuba, Kapolres Halut, Dandim 1508/Tobelo, Plt Setda, Kajari Halut, Kepala Pengadilan Halut, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Halut, Setaf Ahli, KPU Halut, Banwaslu Halut dan OPD Terkait.

Ketua KPU Halut Muhammad Rizal dalam arahannya menyampaikan pasca putusan MK, kita akan membuat rencana tahapan dan program jadwal PSU, yang mana tahapan-tahapan itu. Nantinya harus bisa di sosialisasikan dengan baik kepada pemilih dan stakeholder lainnya.

Ketua  KPU Halut juga menghimbau bantuannya kepada Kapolres Halut dan Dandim 1508/tobelo serta  Pemeritah Halut Untuk Membantu KPU.

Tujuan dilaksanakannya rakoor ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan langkah terkait rencana jadwal dan tahapan yang akan diambil untuk melaksanakan PSU.

Pemerintah Halut bersama TNI-POLRI Siap Membatu KPU dalam Menyelenggarakan Pemilihan Ulang Ini Semoga Pemilihan Ulang ini Berjalan dengan damai.

Sekedar informasi bahwa pada Rakoor tersebut juga di hadiri oleh tim Pasangan calon(Paslon)nomor urut 01 dan 02..#red