Tolak Hasil PSU Halut, Tim JOEL-SAID Akan Masuk MK Jilid II

Swaramalut.com-HALUT

Pasangan JOEL-SAID Akan Segera mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Permohonan ini dilakukan setelah pasangan ini tidak terima hasil  pemungutan suara ulang (PSU) di 6 TPS pada 28 April lalu.

Hal ini dikatakan langsung oleh ketua Tim pemenangan JOEL-SAID Irfan Soekonoe kepada sejumlah awak media,Sabtu (1/5/2021).bahwa Tim pasangan nomor urut 2, Joel Said siap tempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukan hanya itu saja Irfan juga menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halut,  agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, jika sengaja menabrak aturan PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Pasalnya, sesuai informasi rencananya pihak KPU akan melakukan penetapan dalam waktu dekat ini. Apabila  dengan sengaja nekat menetapkan pemenang terpilih, lalu mengabaikan regulasi yang ada dipastikan bisa berdampak kelanjutannya laporan ke DKPP dan Pidana bagi penyelenggara yang nekat tabrak aturan.

Menurut Irfan, ada regulasi yang mengatur terkait dengan pasca PSU untuk itu jika pihak KPU sengaja dan memaksakan akan tetap melakukan pleno terbuka dipastikan telah menyalahi aturan.

“Menyikapi rencana KPU Halut untuk melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Halmahera Utara pada hari Minggu 2 Mei besok, Tim JOS menilai langkah ini keliru mengingat penetapan hasil Pilkada setelah PSU dapat dijadikan objek sengketa hasil jilid 2 di MK,” jelas Ketua DPC PKB Halut

Irfan menambahkan, ada obyek sengketa hasil baru berupa Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halamahera Utara bertanggal 30 April 2021.

“Maka sesuai prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, seharusnya KPU Halut dalam hal penetapan paslon terpilih menunggu terlebih dahulu paling lama 5 (lima) Hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU,” ucap dia.

Kata Irfan, KPU Halut juga keliru membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam angka 5 amar putusannya memerintahkan KPU Halut membuat keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020.

“Penyelenggara agar bersikap adil, sebaiknya jangan melakukan penetapan paslon terpilih, Hal ini jelas menunjukan keberpihakan KPU Halut kepada Paslon Petahana,” pungkasnya..#red