Bupati Halsel Bacakan Amanat Kapolri Tentang Pelarangan Mudik

Swaramalut.com-HALSEL

Bupati Halmahera Selatan Hi. Bahrain Kasuba, M.Pd , memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 di halaman Mapolres Halmahera Selatan

Kegiatan ini di ikuti oleh Personil Kodim 1509 Labuha, Personil Gabungan Polres Halsel, Personil KP3 Pelabuhan Babang, serta Pesonil Satpol PP, Rabu (5/5/21). Apel gelar pasukan ini menjadi tanda resmi akan dimulainya Operasi Ketupat 2021 di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, yang akan digelar selama 12 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Terlihat hadir pada kesempatan itu Kapolres Halsel AKBP Muhammad Irvan, S.I.K, Dandim 1509 Lah Letkol Untung Prayitno, S.I.P, M. Han., Wakapolres Halsel Kompol Rusli Mangoda S.H, M.H, Kepala KP3 Pelabuha Babang H Jufri Rahmad, Letnan 2 Bambang suharjana danton kompi Rider Sus, Danpom Labuha Letda CPM Defi dan Para PJU Polres Halmahera selatan.

Bupati saat membacakan amanat tertulis Kapolri menyampaikan, tahun 2021 pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik bagi seluruh masyarakat pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ini adalah tahun kedua dimana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik pada libur Hari Raya Idul Fitri, karena situasi pandemi Covid-19. Namun disadari, bahwa larangan pemerintah ini tidak serta merta dipatuhi masyarakat, sehingga potensi pergerakan orang untuk melakukan perjalanan mudik masih cukup tinggi.

Untuk itu, kata Bahrain Kasuba, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat atensi bersama pada saat digelar Operasi Ketupat 2021 ini, khususnya terkait warga masyarakat yang telah mudik mendahului dan pelaksanaan vaksinasi yang harus tetap berjalan.

Lebih lenjut  Bahrain Kasuba, mengatakan, substansi dari kebijakan larangan mudik oleh pemerintah adalah mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Di mana setiap pelaksanaan libur panjang selalu terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 yang cukup signifikan.

Kenyataan bahwa masyarakat telah melaksanakan mudik sebelum tanggal pelarangan, harus dilakukan langkah-langkah konkrit di setiap wilayah tujuan mudik. Misalnya dengan penerapan isolasi dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus tetap berjalan dan diamankan.

“Siapkan mental dan fisik saudara yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hindari sikap dan tindakan tindakan tidak simpatik dan arogan yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung pengayom dan pelayan masyarakat,” ujar orang nomor satu di Halsel ini.

Tidak hanya itu,  Bupati Bahrain Kasuba, dirinya juga menekankan kepada seluruh personil yang akan bertugas untuk dapat melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas, untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat. Sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas.

“Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H di seluruh wilayah, khususnya daerah yang memiliki kerawanan serta berpotensi menjadi target para pelaku,” tandasnya.

Adapun, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 ini akan melibatkan 90.592 personel Polri, 11.533 TNI, serta 52.880 personil instansi terkait lainnya yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Jasa Raharja dan lain-lain.

Personil tersebut akan ditempatkan pada 333 Pos penyekatan untuk mengantisipasi terhadap warga masyarakat yang masih nekat akan melaksanakan perjalanan mudik. 1.536 Pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas dan 596 Pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, tempat wisata dan lain-lain..#red

Disperindagkop Halsel Gelar FGD UMKM 

Swaramalut.com-HALSEL

Dinas Koperasi Perdagangan dan Penindustrian (Disperindagkop) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Forum Grub Discusion tujuannya adalah untuk menemukan titik temu tugas, fungsi dan wewenang stakeholder. Selain itu dipetakan tatahubungankerja para stakeholder dalam rangka pemeberdayaan UMKM secara kolaboratif.

Peserta FGD terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perbankan, Pihak Swasta, Akademisi, UMKM Center, dan Saruma Handycraft (perwakilan pelaku UMKM).

Kepala Disperindagkop Muhammad Nur mengtakan, pada tahun 2020 jumlah UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 12.696 usaha, yang terdiri dari UMKM Bidang Kuliner 1.664 Usaha, UMKM bidang Fashion 73 Usaha , UMKM bidang Pendidikan 3 Usaha, UMKM bidang otomotif  66 Usaha, UMKM Bidang Industri Kecil 873 Usaha, UMKM Bidang Perdagangan 9.896 usaha  dan UMKM Bidang Budidaya Pertanian 121 Usaha.

“Pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan kurang dari 1 %,  UMKM yang sudah memiliki legalitas 6,76%, sedangakan hasil produk UMKM 90 % dipasarkan masih di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan,”ungkapnya.

Hal ini kata M. Nur menggambarkan, bahwa UMKM belum pada performa yang baik dalam menopang percepatan pemulihan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat berkembang antara lain. 1. Akses permodalan yang masih rendah. 2. Legalitas usaha yang belum terpenuhi sehinga daya saing produk UMKM masih rendah. 3. Pangsa pasar yang terbatas bagi produk-produk UMKM karena persoalan legalitas produk, kemasan, dan pemasaran yang masih konvensional. 4. masalah kelembagaan.

“Dari empat hal ini yang melatarbelakangi perlunya gagasan untuk melaksanakan pemberdayaan secara kolaboratif oleh stakeholder terkait. Agar dapat ditemukan titik temu dan model kolaborasi yang tepat,”ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan dirinya berharap kepada semua stakeholder terkait berkomitmen kuat untuk melakukan pemberdayaan UMKM dalam sebuah kolaborasi yang dimungkinkan dapat menyelesaikan permsalahan-permasalahan pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong pengembangan UMKM secara maksimal yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi kedepan.

“Diharapkan Kolaborasi ini akan dilaksanakan melalui Tim Kordinasi Lintas Sektor, dimana Dinas Kopersasi Perindustrian dan Pedagangan berfungsi sebagai front office dalam melayani kepentingan pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM tidak sendirian dalam memproses segala kebutuhan yang terkait dengan legalitas, akses permodalan, akses pasar dan pengembangan kelembagaanya,”papar M. Nur selalu penggagas kegiatan FGD ini.

Muhammad Nur menambahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terus berpacu menyesuaikan ritme langkah Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ,  yang sudah diatur lebih lanjut dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Kami sedang menyiapkan Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis pelaksanaan PP tersebut, salah satu langkah konkrit adalah diadakannya FGD ini,”tutup M. Nur.#il