Disperindagkop Halsel Gelar FGD UMKM 

Swaramalut.com-HALSEL

Dinas Koperasi Perdagangan dan Penindustrian (Disperindagkop) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Forum Grub Discusion tujuannya adalah untuk menemukan titik temu tugas, fungsi dan wewenang stakeholder. Selain itu dipetakan tatahubungankerja para stakeholder dalam rangka pemeberdayaan UMKM secara kolaboratif.

Peserta FGD terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perbankan, Pihak Swasta, Akademisi, UMKM Center, dan Saruma Handycraft (perwakilan pelaku UMKM).

Kepala Disperindagkop Muhammad Nur mengtakan, pada tahun 2020 jumlah UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 12.696 usaha, yang terdiri dari UMKM Bidang Kuliner 1.664 Usaha, UMKM bidang Fashion 73 Usaha , UMKM bidang Pendidikan 3 Usaha, UMKM bidang otomotif  66 Usaha, UMKM Bidang Industri Kecil 873 Usaha, UMKM Bidang Perdagangan 9.896 usaha  dan UMKM Bidang Budidaya Pertanian 121 Usaha.

“Pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan kurang dari 1 %,  UMKM yang sudah memiliki legalitas 6,76%, sedangakan hasil produk UMKM 90 % dipasarkan masih di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan,”ungkapnya.

Hal ini kata M. Nur menggambarkan, bahwa UMKM belum pada performa yang baik dalam menopang percepatan pemulihan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat berkembang antara lain. 1. Akses permodalan yang masih rendah. 2. Legalitas usaha yang belum terpenuhi sehinga daya saing produk UMKM masih rendah. 3. Pangsa pasar yang terbatas bagi produk-produk UMKM karena persoalan legalitas produk, kemasan, dan pemasaran yang masih konvensional. 4. masalah kelembagaan.

“Dari empat hal ini yang melatarbelakangi perlunya gagasan untuk melaksanakan pemberdayaan secara kolaboratif oleh stakeholder terkait. Agar dapat ditemukan titik temu dan model kolaborasi yang tepat,”ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan dirinya berharap kepada semua stakeholder terkait berkomitmen kuat untuk melakukan pemberdayaan UMKM dalam sebuah kolaborasi yang dimungkinkan dapat menyelesaikan permsalahan-permasalahan pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong pengembangan UMKM secara maksimal yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi kedepan.

“Diharapkan Kolaborasi ini akan dilaksanakan melalui Tim Kordinasi Lintas Sektor, dimana Dinas Kopersasi Perindustrian dan Pedagangan berfungsi sebagai front office dalam melayani kepentingan pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM tidak sendirian dalam memproses segala kebutuhan yang terkait dengan legalitas, akses permodalan, akses pasar dan pengembangan kelembagaanya,”papar M. Nur selalu penggagas kegiatan FGD ini.

Muhammad Nur menambahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terus berpacu menyesuaikan ritme langkah Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ,  yang sudah diatur lebih lanjut dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Kami sedang menyiapkan Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis pelaksanaan PP tersebut, salah satu langkah konkrit adalah diadakannya FGD ini,”tutup M. Nur.#il

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *