Tidak Transparansi Terkait DD 2021, Bupati Halsel Usman Sidik Resmi Copot Kades Loleo Mekar

Swaramalut.com-HALSEL

Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hi. Usman Sidik resmi mencopot Kepala Desa Loleo Mekar Sukri Kader dari jabatannya, pencopotan dilakukan lantaran masyarakat Desa Loleo Mekar melaporkan terkait dugaan ketidak tranparansi pencairan Anggaran dana Desa tahap satu tahun 2021.

Kades Sukri Kader telah membohongi masyarakat dengan mengatakan belum ada pencaiaran Anggaran DD, sementara pengakuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel bahwa Anggaran DD untuk Desa Loleo tahap satu tahun 2021 telah dicairkan sebesar Rp.259 juta.

Kepala Dinas (DPMD) Halsel Bustamin Soleman ketika dikonfirmasi Rabu (09/06/21), membenarkan bahwa Bupati Usman Sidik telah mencopot Kepala Desa Loleo Mekar Sukri Kader.

“Iya benar bupati sudah mencopot Kepala Desa Loleo Mekar Sukri Kader tinggal menunggu Pak Bupati balik dari luar Daerah langsung kami ajukan SK krateker,”Akui Bustamin.

Pembenaran terkait pembohongan Kades juga dibenarkan sala satu masyarakat Desa Loleo Mekar, merutnya masyarakat merasa kecewa terhadap Kades karena membohongi masyarakat bahwa DD belum cair dan yang baru dicairkan hanya bantuan langsung tunai BLT.

“Kami punya kecurigaan ternyata butul, bahwa Kades sengaja sambunyi ke masyarakat kalau anggaran belum cair, setelah kami lapor ke Bupati, kebutulan Kepala DMPD juga ada di ruangan Bupati saat itu, dan pak kadis DMPD sampaiakan betul sudah cair,”#ilham

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gelar Sidang Perdana Antara Yulius vs AHY

Swaramalut.com-NASIONAL

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hari Selasa (09/06/2021) menggelar sidang perdana perkara Nomor 325/Pdt.Sus/Parpol/2021

Tentang gugatan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Yulius Dagilaha terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kuasa Hukum Yulius Dagilaha Kasman Ely SH dalam pesan singkatnya mengatakan, sidang perdana dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Heru Hanindyo SH. MH. LLM, dengan agenda pembacaan gugatan terkait Surat Keputusan Nomor 37/SK/DPP.PD/IV/2021 tentang pemberhentian tetap sebagai anggota partai Demokrat.

Menurut Kasman dalam pembacaan gugatan menyatakan SK pemberhentian yang dikeluarkan tergugat dalam hal ini DPP Partai Demokrat tidak berdasar menurut hukum serta tidak memiliki landasan konstitusional sebab kehadirannya pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tahun 2021 di Deli Serdang Sumatera Utara yang gadang-gadangi sebagai sebagai gerakan pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang tidak berdasar.

Untuk itu lanjut Kasman, dalam pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, menyentil soal pelanggaran yang di lakukan oleh DPP Partai Demokrat terhadap penggugat karena dianggap telah melanggar hak subjektif sebagai warga Negara untuk menyatakan pendapat seperti di atur oleh Undang-undang Dasar 1945 jo, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo, AD-ART Partai Demokrat Tahun 2020.

“Ya jadi dalam pembacaan gugatan juga disentil soal pelanggaran DPP Partai terhadap klaim saya karena ini bertentangan dengan aturan yang ada,” ungkapnya

Selain itu, dalam pembacaan gugatan pada persidangan Yulius Dagilah diwakili kuasa hukum Kasman Ely SH, memerintahkan kepada DPP untuk menghentikan seluruh perbuatan dan keputusan kepada penggugat sebagai anggota DPRD Halmahera Utara periode 2019 2024, sampai pada putusan yang memeliki kekuatan hukum tetap serta menyatakan SK DPP Partai Demokrat No.37/SK/DPP.PD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat berada dalam status quo.

Diketahui sidang gugatan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Yulius Dagilaha terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 dengan agenda jawaban tergugat..#SM

Wow…Gelar Pelantikan Pada Malam Hari Dikediamannya, Bupati Ningsi Banyak Isi Pejabat Taliabu Di Sula 

Swaramalut.com-KEPSUL

Sejumlah pengamat di kabupaten Kepulauan Sula dan beberapa daerah yang ada di provinsi Maluku utara mempertanyakan dilantiknya beberapa pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas serta merotasi beberapa posisi pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan sula yang dilakukan di luar dari biasanya (Malam hari, red) dan didominasi para pejabat yang berasal dari kabupaten pulau taliabu.

Bupati Kepulauan Sula Fifian Ade Ningsi Mus yang baru dilantik gubernur Jumat Kemarin, mengelar Pelantikan  sejumlah pejabat eselon II pada Selasa malam (08/06/2021) yang bertempat di Istana Daerah (Rumah dinas bupati).

“Kami mencium ada gelagat “sesuatu”, terkesan ada kepentingan politik dan sepertinya tidak ingin tercium publik. Tidak biasanya pelantikan pejabat dilakukan pada malam hari,” kata salah satu pengamat politik yang enggan namanya disebut kepada media ini, rabu (9/6/2021).

Ia menjelaskan pejabat yang baru dilantik tersebut harus hasil dari open biding yang diadakan oleh tim melalui beberapa tahapan yang diharapkan menghasilkan pejabat yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang tinggi.

“Ada beberapa tahapan dalam open biding di antaranya assesment, membuat makalah, pemaparan, wawancara, uji gagasan yang semuanya dinilai tim yang independen,” jelasnya.

Sekedar diketahui bahwa Pejabat yang dilantik termasuk satu asisten dan lima Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih aktif dan semuanya dari kabupaten Pulau Taliabu yang menyeberang ke Sula untuk dilantik.

Dari hasil pantauan media ini Kelima Pimpinan OPD Kabupaten Pulau Taliabu yang menyeberang ke Kabupaten Kepulauan Sula diantaranya Kepala Dinas Perindustrian Perdaganagan dan Koperasi  UKM Kabupaten Taliabu Muchlis Soamole yang dilantik sebagai Plt. Sekda Kepsul,  Sekwan Taliabu Ali Umanahu dilantik dalam jabatan yang sama di Kabupaten Sula, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu Sunadi Buamona  diberikan tugas sebagai Kepala Dinas Perijinan di Kabupaten Sula, Ridwan Buamona yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnaya Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu Sahjuan Fatgehipon, dilantik menjadi Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Sementara Ahmad Salawane yang juga Asisten I Taliabu dilantik sebagai Asisten I Kepulauan Sula.

Bukan hanya itu saja menurut informasi ada kurang lebih lima pejabat esalon IV Kabupaten Pulau Taliabu juga ikut pindah dan menyeberang ke kabupaten Sula dan dilantik bersama-sama pada malam yang sama diantaranya Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu Sehat Umagap diilantik sebagai Kabag Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Kabid Logistik BPBD Kabupaten Pulau Taliabu, Junaidi Buamona dilantik sebagai Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sula, Kabag Umum Sekertariat DPRD kabupaten Pulau Taliabu Rifai Haitami dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu, Budi Duwila, diilantik sebagai Kabag Risalah Sekwan Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kepala Puskesmas Bobong Kabupaten Pulau Taliabu Marini Nur Ali dilantik sebagai Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Sula..#red

ASN Kepsul Nyatakan Mosi Tidak Percaya Ke Bupati Fifian dan Desak AGK Utus Pejabat Pemprov

Swaramalut.com-KEPSUL

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Fifian Adeningsi Mus.

Mereka juga mendesak kepada Gubernur Maluku Utara(Malut)KH Abdul Gani Kasuba,Lc sebagai penyambung tangan pemerintah pusat agar  mengutus sejumlah pejabat di lingkungan provinsi untuk mengatasi masalah yang terjadi di kabupaten tersebut apalagi terkait rotasi jabatan yang dinilai tidak sesuai aturan.

” Banyak regulasi yang tidak sesuai aturan atau dilanggar” kata salah satu ASN yang tidak mau namanya dipublis,  Rabu (9/6/2021).

Regulasi yang tak sesuai itu seperti pengangkatan dan rotasi jabatan yang dilakukan Bupati Fifian Adeningsi Mus.

Setidaknya, ada beberapa pejabat termasuk Sekda yang di nonjobkan oleh Bupati sehari mulai dirinya berkantor pasca dilantik di tanggal 4 Juni 2021 kemarin dan tanpa adanya pemberitahuan apapun sebelumnya” sebutnya

“Ini sudah melanggar, plt yang diangkat itu cacat prosedur, cacat hukum,” ucapnya.

Terpisah dari itu, Bupati Fifian Adeningsi Mus mengklaim bahwa mutasi tersebut, merupakan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen-Otda), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Mengutip steatment FAM sebelumnya, bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri, dengan cara menyurat, namun sampai sekarang Bupati Fifian Adeningsi Mus belum menyatakan surat balasan dari Dirjen Otda.

” Kami juga merasa heran kalau sudah ada konsultasi dengan Dirjen Otda sebab beliau dilantik pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, beliau pertama berkantor Senin tanggal 7 Juni 2021 dan SK mutasi yang beliau tandatangani tertanggal 7 Juni 2021 jadi kapan kira-kira beliau menyurat dan kenapa surat balasan dari Dirjen Otda yang sudah ada balasannya tidak dipublis..#red