Ini Tanggapan Pejabat dan ASN Kepsul, Terkait Rotasi Jabatan Oleh Bupati Ningsi

Swaramalut.com-KEPSUL

Tanggapan Atas Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang baru saja dilakukan oleh bupati FifianAdeningsi Mus.

Pada kesempatan ini karena saya pihak yang terkena dampaknya diminta untuk memberi tanggapan, maka saya wajib memberi penjelasan kepada saudara/i atau adik-adik (Pewarta),Kamis (10/6/2021).

Secara pribadi saya juga dalam waktu dekat jikalau Allah SWT mengijinkan berencana melanjutkan Studi Doktor (S3) di Jakarta dan memandang jabatan itu adalah amanah dari sang Pemilik langit dan bumi,  datang kapan saja dan lepas juga kapan saja saat dikehendaki-Nya.

Sebagai informasi bahwa saya sudah diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 880/678/KEP/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 dengan pertimbangan Baperjakat Nomor : 800/640.1/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021.

Kita ketahui bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkup Pemerintah Daerah adalah hal yang lumrah dan wajar dengan tujuan diantaranya memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Tentunya dalam hal ini yang menjadi sandaran adalah Peraturan Perundangan yang berlaku, supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan marwah birokrasi tetap terjaga. Dengan demikian saya ingin memberi tanggapan dan penjelasan terhadap beberapa hal berikut :

Terhadap Pemberhentian Sekretaris Daerah bahwa , Pemberhentian Sekretaris Daerah belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah Pasal 214 (Ayat 2) : Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sedangkan dalam kondisi saat ini saat diberhentikan, Sekretaris Daerah tidak berhalangan apapun dan melaksanakan tugas sebagimana mestinya.

Terhadap Pemberhentian Inspeketur Daerah juga belum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 99B (Ayat 2) :  Bupati/Walikota sebelum melaksanakan Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota telebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ Tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Angka 6) : Konsultasi Pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan/atau Indspektur Pembantu Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan, konsultasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Bupati/Walikota melakukan proses pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota.

Terhadap Pemberhentian Kadis Kependukan dan Pencatatan Sipil

Pemberhentian Kadis Kependukan dan Pencatatan Sipil juga belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas  Undang-undang Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 83A (Ayat 2) : Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota melalui gubernur;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/134/SJ Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, (Angka 4) : Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukam apabila melanggar Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 merupakan Pelanggaran Administrasi Berat dengan Sanksi Pemeberhentian Tetap karena bertentangan dengan pasal 17, pasal 70, pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitarsi Pemerintahan.

Terhadap Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Esalon II), Pejabat Administrator (Esalon III) dan Pejabat Pengawas (Esalon IV) secara umum.

Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administor dan Pejabat Pengawas juga belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

5. Terhadap Pertimbangan Baperjakat yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan

Proses ini apakah dilakukan atau tidak, karena Sekretaris Daerah sebagai Ketua Baperjakat juga diberhentikan. Begitu juga dengan Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) sebagai Sekretaris Baperjakat dan anggotnya Inspektur Daerah juga diberhentikan dalam waktu yang bersamaan.

6. Terhadap Pemberhentian Pejabat diwaktu yang sangat cepat

Sebagaimana diketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kepulaun Sula dilantik pada hari Jumat, 4 Juni 2021, dan Sabtu, 5 Juni  – Minggu, 6 Juni 2021 adalah hari libur. Pada hari Senin, 7 Juni 2021 saat Bupati dan Wakil Bupati baru pertama masuk kantor langsung dilakukan sidang Baperjakat kemudian memberhentikan secara masal Pejabat Pimpinan tinggi Pratama dan Administrator di waktu yang hampir bersamaan. Sehingga banyak pihak yang multitafsir atas keputusan itu.

7. Terhadap Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama yang dipegang oleh Pejabat Pengawas dan Staf serta status ASN nya masih di daerah lain

Terdapat ASN yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama adalah yang tdak memegang jabatan apapun (Staf), padahal salah satu persyaratan Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama adalah harus memegang jabatan definitif paling kurang 1 (satu) tingkat di bawahnya, sehingga dalam hal ini Pejabat Pengawas (Kasubag/Kasubid) juga tidak bisa. Bahkan diduga yang menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah selain masih bersatus ASN di Kabupaten Pulau Taliabu, yang  bersangkutan juga jabatan definitifnya hanya Pejabat Administrator (Sekretaris), yang artinya 2 (dua) tingkat dibawahnya, maaf ya….adik-adik kalau dugaan ini salah……. Sedangkan persyaratan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah adalah minimal memegang jabatan definitif Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup Pemerintah Daerah setempat.

 8. Terhadap Pemberhertian dan Pengangkatan di atas yang menurut Bupati sesuai hasil konsultasi dengan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampikan Bupati saat apel perdana Bupati dan Wakil Bupati dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Adminitrator dan Pejabat Pengawas serta staf pada hari Senin, 7 Juni 2021. Hemat kami, jika sekalipun ada konsultasi dan arahan lisan tidak serta merta bisa dijadikan dasar atas kepututusan Pemberhentian dan Pengangkatan dimaksud..#red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *