Instruksi Pemerintah Pusat Penanganan Covid-19 di Halsel Turun Level Dua

Swaramalutm.com-Jakarta

Pemerintah Pusat akhirnya menetapkan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara, sebagai salah satu Kabupaten yang sudah turun di level dua penanganan Covid-19.

Penetapan Kabupaten Halmahera Selatan turun dari level 3 ke level 2 itu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2021 Dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Dikonfirmasi wartawan Kepala bagian Humas dan protokol Setda Halsel Hendra Selang, membenarkan, ia menjelaskan Surat Instruksi itu dikeluarkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Wali kota
Seluruh Indonesia.

“Dalam instruksi tersebut, Bupati/Wali kota dengan kriteria Level 2 (dua)
sebagaimana angka 3 (tiga) dan
Bupati/Wali kota yang tidak masuk kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga), menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masinghnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.”jelas Hendra.

Dijelaskan, Hendra, dalam instruksi Mendagri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan Posko penanganan Corona virus disease 2019 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona virus disease 2019. Penjelaskan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan Posko penanganan Corona virus disease 2019 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona virus disease 2019.

Meksi suda turun di level dua warga diminta tetap mengikuti ptotokol kesehatan.

“Ia walapun suda ada instruksi kami di Halsel suda turun protokol kseshatan tatap kita patuhi,”ujarnya.#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Bantuan Dana Korban Rusuh 1999 Untuk Malut Ditunda

Swaramalut.com-SOFIFI

Dana bantuan rusuh 1999 dari hasil gugatan LBH Kepton kepada Pengadilan Negeri Jakarta pusat hingga berakhir di Mahkamah Agung dan diputuskan Rp. 3 Trilun untuk provinsi Maluku dan Maluku Utara, dimana Maluku Utara mendapatkan Rp 900 Miliar berpotensi ditunda.

Penundaan bantuan dana rusuh 1999 itu disampaiakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) yang telah mengikuti pertemuan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. Pertemuan tersebut di ikuti oleh Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba, yang diwakili oleh Asisten II Sry Haryati Hatari.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Muhammad H. Ismail, Mengukapkam, Dinas sosial sebagai dinas tekhnis masih menunggu pembentukan tim panel, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten untuk memverifikasi kembali data penerima yang dimasukkan oleh LBH Kepton.

“Statemen dari Menkopolhukam pembayarannya masih bisa ditunda berhubung karena Covid-19. Jadi ini belum bisa dipastikan bahwa kapan dibayar,”aku Muhammad kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Meski begitu, dia mengaku bahwa dana tersebut akan dibayar oleh pemerintah pusat sebab pihaknya telah mendapat rincian pembayarannya.

“Final dibayar, Rincian pembayaran juga sebenarnya sudah ada, ada rilisnya dan ada yang dapat 15 Juta,” Akunya.#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Telan Anggaran 9 Miliar, Lampu Jalan Dipusat Ibukota Haltim Dibiarkan Rusak

Swaramalut.com-HALTIM

Niat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya justru berbanding terbalik. Banyak fasilitas publik di kabupaten bermoto limabot faifiye itu malah dibiarkan rusak begitu saja.

Salah satunya lampu penerang yang berada di jalan kilo meter 40 di Kota Maba tidak difungsikan(Rusak). Padahal, proyek yang dikerjakan pada 2015 itu menelan anggaran Rp 9 miliar.

Kepala Disperindakop Halmahera Timur, Taslim Manaf menjelaskan, pekerjaan 200 lampu jalan menggunakan tenaga surya tersebut awalnya melekat pada Dinas Pertambangan Halmahera Timur.

Namun ada perubahan nomenklatur, penguasaan anggaran dialihkan ke dinas perdaganan perindustrian, koperasi dan UMKM atau disperindakop.

Taslim mengatakan, dari total 200 unit, terdapat 170 unit diantaranya rusak. Yang rusak, sambung Taslim, lampu jalan tipe dua mata; meliputi bateray, system, dan balon lampu.

“Kerusakan ini (tipe dua mata) di 66 tiang lampu. Sedangkan tipe satu mata , kerusakan pada bateray, sistem dan bola lampu di 84 tiang, ditambah 20 unit modul yang rusak berat,” kata Taslim, Rabu 1 September 2021.

Bupati Halmahera Timur Hi. Ubaid Yakub saat dikonfirmasi membenarkan adanya kerusakan lampu jalan tersebut. Hi. Ubaid menyatakan, pemerintah daerah bakal kembali membenahi.

“Yang jelas kami akan perbaiki kembali, tetapi itu membutuhkan waktu yang lama karena persoalannya berada diangaran. Tentunya ini membutuhkan angaran yang bukan sedikit,” tuturnya mengakhiri..#zul

 

Reporter : Julhan

Tabrakan Yamaha Mio VS Honda Revo Dijalan Trans Halut, Satu Pengendara Meninggal

Swaramalut.com-HALUT

Sunguh tragis nasib yang dialami seorang petani bernama Dikson Bonyaho (24) asal Desa Gayok Kecamatan Malifut, harus merengang nyawa akibat motor Yamaha Mio Soul GT, warna putih dengan nomor Polisi DB 3795 FA yang dikendarainya mengalami tabrakan dengan Honda Revo Fit warna hitam, nomor polisi DG 2142 MI yang ditumpangi Sofian Soni Paradi (26) Asal Desa Aketolo Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

Kejadian tersebut terjadi di jalan Trans Halut, tepatnya di Desa Kao komplek pasar Kao pada Selasa (31/08/2021) sekira pukul 12.05 WITA.

Menurut informasi yang di dapat wartawan media ini menyebutkan, “Sekitar pukul 12.00 Wita, Sofyan Badiri berbonceng dengan Saudara Sofian Soni Paradi (pemilik motor) dari arah barat menuju timur (Waringin Lelewi – Kao), sesampai di bengkel Mas Bambang, Sofyan Badiri menghentikan kendaraan di samping bahu jalan sebelah kanan lalu turun dan menuju bengkel dengan maksud memeriksa motor yang sementara di perbaiki.

Sesaat setelah Saudara Sofyan Badiri ke bengkel motor, Saudara Sofian Soni mengambil alih kendaraan dan memutar kendaraan dengan tujuan kembali ke desa Waringin lelewi (timur-barat) Saat memutar kendaraan di atas bahu jalan (tidak melewati garis tengah), dari arah barat datang saudara Dikson Bonyaho mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dengan kecepatan tinggi, hilang kendali dengan posisi kendaraan sebelah kanan bahu jalan kemudian menyerempet kendaraan yang dikendarai saudara Sofian Soni Paradi, lalu saudara Dikson Bonyaho membanting setir ke arah kiri bahu jalan hingga keluar jalur dan menabrak pagar tembok lalu jatuh terpental mengenai marka jalan,” ungkap Kasubag Humas Polres Halmahera Utara AKP Mansur Basing.

Mendapat informasi tersebut anggota Polsek Kao langsung menuju TKP,  setiba di tempat kejadian Polisi langsung melakukan olah TKP.

Kasubag Humas Polres  juga Menyatakan bahwa  saat ini Kasusnya sementara di tangani Polsek Kao,” tutupnya mengakhiri..#red

Menjelang STQ Tingkat Nasional Ke-XXVI, ASN Lingkup Pemprov Malut Gelar Kerja Bhakti

Swaramalut.com-SOFIFI

Provinsi Maluku Utara semakin memantapkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran(STQ) tingkat Nasional ke-XXVI Tahun 2021. Persiapan terus dimatangkan, termasuk berbagai fasilitas Asrama yang akan dihuni Para Kafilah.

Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba,Lc(AGK) saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatapp, Rabu(1/9/2021) mengatakan bahwa memang kegiatan itu tersebut telah diusulkan sudah jauh-jauh hari untuk seluruh SKPD lingkup Pemprov Malut untuk pembersihan di seluruh Perumahan ASN yang akan dijadikan Asrama Untuk Para Kafilah nanti.

AGK mengatakan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemptov Malut terus melakukan persiapan jelang Kegiatan STQ Ke XXVI tingkat Nasional, Salah satunya, dengan bersih-bersih di Perumahan ASN I dan II yang nantinya sebagai tempat untuk para Kafilah.

Dengan demikian, kita juga mulai menyuarakan mengenai persiapan STQ Tingkat Nasional untuk seluruh masyarakat Provinsi Malut menyambut dan juga mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas-aktivitas sebagai tuan rumah yang baik,” kata AGK menambahkan.

Untuk diketahui, selai pembersihan perumahan untuk para Kafilah, pembersian juga dilakukan di taman-taman jalan yang ada di seputaran jalan 40 sofifi..#red

Ini Tanggapan M.Yunus Najar Terkait Jalan Lingkar Obi Yang Disoalkan Bambang Hermawan

Swaramlaut.com-HALSEL

Mantan Anggota DPRD Halsel dapil Obi M. Yunus Najar angkat bicara terkait dengan izin jalan lingkar Pulau Obi yang sempat dipersoalkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan.

Dalam pernyataannya, Bambang menyebut bahwa status jalan lingkar Pulau Obi yang melekat pada Balai Pekerjaan Jalan dan Jembatan Satuan Kerja (Satker) Wilayah II yang membawahi Kota Ternate, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) belum ada satupun izin lingkungan yang dikantongi.

Menanggapi hal tersebut, M Yunus Najar, dari press rilis diterima wartawan, Rabu (1/9/2021), menyampaikan beberapa tanggapannya yang ditujukan kepada Kepala DPMPTS Bambang Hermawan dan kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasim Daeng Barang. Pertama, M Yunus Najar mengatakan, jalan lingkar Pulau Obi adalah cita-cita dan kebutuhan dasar yang sudah sejak lama di impikan masyarakat yang ada di pulau Obi.

Ke dua, potensi sumber alam, baik sumber daya hutan maupun sumber daya mineral yang ada di pulau Obi telah berpuluh-puluhan Tahun di eksploitasi secara besar-besaran. Akan tetapi, tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan pembangunan, salah satunya adalah infrasturktur jalan lingkar Pulau Obi.

Ke tiga, jalan lingkar Pulau Obi adalah ruas jalan Provinsi yang di bangun oleh Balai Jalan dan Jembatan Satker wilayah II Provinsi Maluku Utara dengan menggunankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, maka apa yang disampaikan Kepala DPMPTSP soal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta izin lingkungan atau Amdal dan pembebasan lahan, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan bukan menjadi urusan pihak Balai Jalan dan Jembatan.

Ke empat, harusnya Pemerintah Provinsi bersyukur kepada pihak Balai Jalan dan Jembatan Wilayah II Maluku Utara karena telah membantu Pemerintah Provinsi mewujudkan cita-cita dan hak dasar masyarakat Obi terkait dengan kebutuhan akan terbangunnya jalan lingkar Pulau Obi yang sudah sejak lama di impikan seluruh masyarakat yang mendiami pulau obi, sehinga tidak lagi membebani APBN provinsi Maluku Utara.

Ke lima, menanggapi pernyataan Kepala Dinas ESDM, Hasim Daeng Barang, bahwa hal itu telah dilakukan beberapa kali pertemuan. Dan terakhir pertemuan dilakukan antara pihak PT. Trimega Bangun Persada bersama pihak Balai Jalan dan Jembatan Satker wilayah II Provinsi Maluku Utara di Kantor Bupati Halsel yang di fasilitasi Bupati Halsel, Usman Sidik pada beberapa waktu lalu yang di dampingi Forkopimda Halsel.

Hasil pertemuan tersebut menurut M. Yunus Najar telah memperoleh kata sepakat bahwa pembangunan jalan lingkar Pulau Obi tetap sesuai dengan rood mad yang telah ditetapkan oleh Balai jalan. Hanya saja terdapat sedikit perubahan sebagaimana yang di minta pihak PT. Trimega Bangun Persada.

Ke enam, atas nama masyarakat Obi, M. Yunus Najar menyarankan kepada seluruh pemangku kebijakan di tingkat Provinsi, kiranya tidak beropini di media, tetapi fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permalasahan terkait dengan keberlangsungan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi. Sebab menurutnya, hal itu merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari Pemprov Malut.

“Apabila seluruh proses perijinannya sebagaimana di sampaikan Kepala DPMPTSP, Bambang Hermawan, maka dirinya yang mewakili masyarakat Obi menyarankan, kiranya jalan tersebut yang statusnya jalan Provinsi segera di hibahkan kepada Balai Jalan dan Jembatan, sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak Balai dan Jembatan Satker Wilayah II Provinsi Maluku Utara,” jelasnya.. #ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Dinilai Ingkar Janji Terkait Pembayaran Lahan 4 Bangunan Pemerintah Di Morotai Selatan, Ahli waris Bakal Boikot Aktifitas

Swaramalut.com-MOROTAI

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dinilai ingkar janji dalam kesepakatan pembayaran lahan seluas 2 hektare yang kini telah dibangunkan 4 Kantor yakni Puskesmas Daruba, kantor Central Bisnis Distrik (CBD), BumDes dan gedung Oikumene. Lahan tersebut berada di lokasi Pasar Modern Gotalamo, Morotai Selatan.

“Pemda belum membayar lahan tersebut dan saya nilai Pemda telah ingkar janji,Padahal ia mengaku sudah datang jauh-jauh dari Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.” kata ahli waris dari pemilik lahan, Pendeta Yelsince L Andi kepada sejumlah awak media, Rabu,(1/9/3021).

“Karena masalah ini, saya samapai rela menetap hampir dua tahun di Pulau Morotai ini, hanya untuk menunggu kepastian pembayaran lahan, tapi pemerintah hanya terus berjanji,” sesalnya.

Dia mengatakan, lahan tersebut milik keluarganya berdasarkan bukti surat keterangan kepemilikan tanah dengan Nomor 593.3/01/2019 yang ditandatangani Kepala Desa Gotalamo, Yanto Abdul Gani, Camat Morotai Selatan, Darmin Djaguna dan tiga orang saksi lainnya masing-masing Kornelius Madalis, Herson H.Lapasiang, Ritman Tambirang.

Lantaran itu, ahli waris dari pemilik lahan tersebut mengancam, akan memboikot aktivitas pelayanan publik milik Pemkab Pulau Morotai, terutama pelayanan Puskesmas Daruba.

Yelsince menceritakan, awalnya lahan tersebut merupakan peninggalan dari kakeknya bernama Petrus Andi. Pada 2019, Pemkab Pulau Morotai menawarkan untuk membeli lahan itu, dengan tujuan kepentingan pembangunan fasilitas umum. Namun, hingga saat ini belum ada upaya ganti rugi atas lahan tersebut.

“Pemerintah berjanji akan membayar Rp50 ribu per meter. Jadi, total yang harus dibayar oleh pemerintah sebesar Rp900 juta,” katanya.

Menurutnya, ia telah berupaya bertemu Bupati, Benny Laos dan Wakil Bupati, Asrun Padoma. Ia diarahkan bertemu dengan Bagian Pemerintahan, Sekretaris Kabupaten dan Asiten I untuk proses pembayaran lahan.

“Tetapi, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Waktu itu penjelasan melalui Kabag Pemerintahan, Sofia Doa, yang berjanji akan membayar secepatnya, setelah pembebasan lahan yang ada di belakang Morotai dulu, baru punya kami dibayar,” bebernya.

Ia berharap, kali ini ada itikad baik dari Pemkab Pulau Morotai untuk secepatnya membayar ganti rugi lahan.

“Yang pasti jika tidak ada kejelasan, selaku ahli waris yang sah, saya akan mengambil sikap dengan memboikot sementara bangunan yang ada sampai ada kejelasan pembayaran,” tutupnya mengakhiri..#tox