Dinilai Ingkar Janji Terkait Pembayaran Lahan 4 Bangunan Pemerintah Di Morotai Selatan, Ahli waris Bakal Boikot Aktifitas

Swaramalut.com-MOROTAI

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dinilai ingkar janji dalam kesepakatan pembayaran lahan seluas 2 hektare yang kini telah dibangunkan 4 Kantor yakni Puskesmas Daruba, kantor Central Bisnis Distrik (CBD), BumDes dan gedung Oikumene. Lahan tersebut berada di lokasi Pasar Modern Gotalamo, Morotai Selatan.

“Pemda belum membayar lahan tersebut dan saya nilai Pemda telah ingkar janji,Padahal ia mengaku sudah datang jauh-jauh dari Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.” kata ahli waris dari pemilik lahan, Pendeta Yelsince L Andi kepada sejumlah awak media, Rabu,(1/9/3021).

“Karena masalah ini, saya samapai rela menetap hampir dua tahun di Pulau Morotai ini, hanya untuk menunggu kepastian pembayaran lahan, tapi pemerintah hanya terus berjanji,” sesalnya.

Dia mengatakan, lahan tersebut milik keluarganya berdasarkan bukti surat keterangan kepemilikan tanah dengan Nomor 593.3/01/2019 yang ditandatangani Kepala Desa Gotalamo, Yanto Abdul Gani, Camat Morotai Selatan, Darmin Djaguna dan tiga orang saksi lainnya masing-masing Kornelius Madalis, Herson H.Lapasiang, Ritman Tambirang.

Lantaran itu, ahli waris dari pemilik lahan tersebut mengancam, akan memboikot aktivitas pelayanan publik milik Pemkab Pulau Morotai, terutama pelayanan Puskesmas Daruba.

Yelsince menceritakan, awalnya lahan tersebut merupakan peninggalan dari kakeknya bernama Petrus Andi. Pada 2019, Pemkab Pulau Morotai menawarkan untuk membeli lahan itu, dengan tujuan kepentingan pembangunan fasilitas umum. Namun, hingga saat ini belum ada upaya ganti rugi atas lahan tersebut.

“Pemerintah berjanji akan membayar Rp50 ribu per meter. Jadi, total yang harus dibayar oleh pemerintah sebesar Rp900 juta,” katanya.

Menurutnya, ia telah berupaya bertemu Bupati, Benny Laos dan Wakil Bupati, Asrun Padoma. Ia diarahkan bertemu dengan Bagian Pemerintahan, Sekretaris Kabupaten dan Asiten I untuk proses pembayaran lahan.

“Tetapi, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Waktu itu penjelasan melalui Kabag Pemerintahan, Sofia Doa, yang berjanji akan membayar secepatnya, setelah pembebasan lahan yang ada di belakang Morotai dulu, baru punya kami dibayar,” bebernya.

Ia berharap, kali ini ada itikad baik dari Pemkab Pulau Morotai untuk secepatnya membayar ganti rugi lahan.

“Yang pasti jika tidak ada kejelasan, selaku ahli waris yang sah, saya akan mengambil sikap dengan memboikot sementara bangunan yang ada sampai ada kejelasan pembayaran,” tutupnya mengakhiri..#tox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *