Beredar di Masyarakat Desa Pelita Disogok 35 Juta, Udin Minggu : Saya di Fitnah

Swaramalut.com-HALSEL

Informasi yang Beredar di masyarakat desa Pelita bahwa salah satu warga yaitu Udin Minggu telah menerima suap dari kepala desa Sabrun Usman, untuk menutup kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dokumen RPJMD itu tidak benar alias (Hoax).

Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh ketua BPD dan sekertaris desa Pelita ke Polsek Pulau Bacan Bacan.

Udin Minggu, kepada wartawan media ini, Minggu, (05/09/2021), diminta untuk dipublish, mengatakan bahwa prihal beredarnya informasi dimasyarakat kepala desa meberikan uang sebesar 35 juta untuk menutup kasus tersebut itu tidak benar.

“Beredar dikampong bahwa saya dapa sogok dari kepala desa 35 juta, supaya saya diamkan ini masalah, soal pemalsuan tanda tangan. Padahal itu samua bohong saya hanya difitnah,”ungkap Udin.

Udin dirinya merasa terancam akibat isu yang beredar dimasyarakat terkait sogokan 35 juta itu,”Saya turun di pelita juga terancam jadi saya tidak terima nama baik saya suds tercoreng di masyarakat desa Pelita,”tutur Udin dengan keluh.

“Kasus pencemaran nama baik ini Udin mengaku, ia telah melaporkan ke Polsek pulau Bacan namun tidak direspon oleh pihak Polsek,”Saya lapor di Polsek, tapi Polsek dorang bilang Om Udin lia kerja la kerja,”akunya.

Udin menyentil kasus dugaan pencurian aset desa berupa 1 unit mesin 40 PK, Udin mengaku dirinya tidak berniat mencuri namun hanya mencari tau apakah mesin tersebut itu milik desa atau milik pribadi kepala desa Sabrun Usman.

“Mesin 40 PK itu saya cuma pindahkan di desa kampung baru tidak niat pencuri karena hanya mau cari tau apakah butul itu aset desa atau milik pribadi kades, karena masyarakat desak saya bagimana caranya, satu-satunya cara ya torang pindahkan di desa kampung baru, jadi niat pencuri itu tarada”tutur Udin.

Udin lantas membeberkan, katika kepala desa Sabrun Usman memberitahukan bahwa telah hilang satu buah mesin desa lewat pengumuman di Mesjid baru masyarakat mengetahui bahwa mesin tersebut milik desa,”Setelah dorang dengar pengumuman itu, warga langsung telfon saya bahwa kades so Kase pengumuman bahwa mesin itu milik desa,”jelas Udin.

Lanjut Udin, setelah dirinya mengetahui bahwa mesin 40 PK itu milik desa langsung mengembalikan ke desa, namun mesin tersebut masi berada di desa Kampung Baru anehnya kata Udin setelah mesin tersebut dikembalikan, kepala desa Sabrun Usman, langsung melaporkan ke Polsek pulau Bacan.

“Torang Kase kembali tapi posisi mesin Masi di kampung baru, kades tau mesin itu di kampung baru dia lapor, setelah itu jam 2 malam saya di panggil Polisi inisial MA via handphone, saya datang dirumah langsung Polisi itu arahkan saya di Polsek, nah, dipolsrk saya hanya ditanya beberapa jam ssja langsung dikurun di sel selama 9 hari baru ada surat pemberitahuan penangkapan ke keluarga saya,”uku Udin

Menurutnya, dirinya tidak diperlukan secara tidak adil oleh Polsek Pulau Bacan. Sebab kata Udin, pihak Polsek dalam pemeriksaan beberapa jam saja langsung dimasukan ke dalam Sel,”inikan tidak adil tampa bukti dan saksi yang jelas, saya langsung di kurung, di sel”ungkap Udin.

Sementar itu Kapolsek Pulau Bacan dikonfirmasi terkait hal ini Kapolsek beralasan, pihaknya baru menjabat jadi belum mengetahui.”Saya baru jadi belum monitor,”ujar Kapolsek..#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Disnakertrans Haltim dan PT. JAS Saling Tuding Terkait Upah Kerja Yang Belum Terbayar

Swaramalut.com-HALTIM

Dinas Tenaga Kerja dan transmigarasi Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dan PT. JAS Saling tuding, Pasalnya belum lama ini puluhan karyawan menuntut upah yang belum dilunasi oleh pihak perusahan hal itulah membuat pihak perusahan dan Disnaker saling tuding terkait dengan masalah tersebut

Belum lama ini Human Resources Development (HRD) Rismanto Ridwan mengatakan, ini hanya persoalan data karyawan yang belum terkafer mulai dari bulan November 2019 sampai Juli 2020.

Managemen PT JAS berdiskusi terkait masalah BPJS, membenarkan bahwa Ada Karyawan dari bulan November 2019 sampe Juli 2020 belum tercover oleh karena itu sebagaimana permitaan pihak karyawan kalau bisa BPJS Ketenagakerjaan diuangkan secara tunai dan pihak managemen PT JAS bersedia.

“Perselisihan karyawan dengan pihak perusahan di beberapa poin itu menyusul pihak managemen masi membutuhkan kajian terkait dengan poin poin tambahan tersebut, tetapi pihak karyawan ngotot sampai berunjung ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur,”ungkap Rismanto belum lama ini

Menanggapi hal tersebut Mediator kementerian Ketenagakerja Halmahera Timur, Saiful Kadir, pada sejumlah wartawan mengatakan,Terkait polemik antara Perusahan bersama karyawan itu, Disnaker setempat, sudah melakukan mediasi sebanyak tiga kali, namun hasil mediasi belum membuahi nampak baik antara dua belah pihak dimana hasil mediasi itu, para karyawan menuntut sepuluh poin berdasarkan kenerja yang sudah dilakukan pada perusahan tersebut.

“Mediasi sudah tiga kali, namun belum ada kesepatakan bersama antara karyawan dan pihak perusahan.”kata Saiful, Sabtu (4/9/2021)kemarin.

Meski demikian ia mengaku, dari sepuluh poin tuntutan itu, Pihaknya melakukan kajian yang layak untuk wajib dibayarkan hal para buru itu hanya empat tuntutan saja, akan tetapi lagi-lagi pihak PT JAS tetap bersih keras hanya akan melakukan pembayaran hak buru sesuai keputusan perusahan paska melayangkan surat secara formal ke dinas terkait.

“Dari kententuan hanya ada empat tuntutan yang wajib hukumnya di bayarkan oleh perusahan, tetapi perusahan hanya mau membayar satu poin saja tanpa melihat UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang anjuran peraturan Mentri,”jelasnya

Menurut Saiful, Berdasarkan anjuran, empat tuntutan yang wajib di lakukan pembayaran oleh pihak perusahan terhadap karywan,dianatranya upah menimum, upah lembur karyawan yang selama setahun belum di bayarkan,dan upah kompensasi atau upah Jasa karyawan (BPJS), hal itu diabaikan pelihak perusaha maka bisa jadi pihak perusahan bisa di sangsi

“Jika tidak terbayar maka sangsi Hukum dan waktu Cuti itu selalu dilakukan pelumburan oleh karyawan sudah tentu kan harus terhitung karena waktu libur pun di perusahan menyuruh karyawan untuk bekerja,”tegasnya

ia mengungkapkan Dinas Disnakertrans hanya memiliki kewengan untuk memberikan anjuran sesuai regulasi UU yang disampaikan lewat peraturan Mentri, sehingga tuntutan tersebut merasa tidak puas oleh pihak perusahan,maka harus melawati pengadilan Industrial ..#Zul

“Jika pihak perusahan ingin melakukan pengaduan harus melalui PI,sebab kami hanya mengeluarkan anjuran sesuai yang berlaku.”Ujarnya

Dirinya juga menambahkan,Dari 42 Karyawan yang melakukan aktifitas di pertambangan yang berlokasi di areal Subaim itu merupakan Karyawan yang memiliki ilmu teknisi yang cukup handal dalam bidang Pertambangan.

Seperti yang kita ketahui ada kurang lebih 42 karyawan yang belum mendapatkan haknya dan semuanya bekerja sebagai draiver di alat berat..#zul

 

Reporter : Julhan

Pencairan Tahap II Desa Loleo Mekar Kandas, Kepala Inspektur: Saya Sudah Arahkan DPMD Untuk Konsultasi Ke KPPN

Swaramalut.com-HALSEL

Pencairan anggran dana desa tahap II desa Loleo Mekar Kecamatan Kasiruta Timur Halmahera Selatan, akhirnya mendapat titik terang dari Inspektorat Halmahera Selatan

Kepala inspektorat Halsel Suhadri Ingratubun dikonfirmasi wartawan media ini, vhia Watsaap, Minggu, (05/09/21), mengatakan pihaknya telah memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Halmahera Selatan untuk berkonsultasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN.

“Ia, saya suda arahkan dinas DPMD untuk konsultasi ke KPPN terkait permasalahan di maksud dan KPPN harus memberikan solusi utuk pencairan dana desa tahap dua,”terang mantan staf Ahli ini.

Meski begitu pihak Inspektorat masih menunggu hasil konsultasi ke KPPN apakah disetujui atau tidak,”kami masi menunggu hasil dari KPPN apakah laporan tahap I itu belum masuk itu bisa cair tahap II atau tidak,”jelasnya.

Jika disetujui KPPN untuk melakukan pencairan tahap II, kata Soadri, mantan kepala desa tetap memasukan laporan realisasi tahap I yang suda dicairkan,”Yang jelas mantan kades tetap bertanggung jawab atas pencairan tahap I.”singkat Soadri.

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Halmahera Selatan melalui sekertaris Faris Hi. Madan, dikonfirmasi, membenarkan ia mengatakan DPMD suda berkonsultasi.

“Seman-taman DPMD suda berangakat di Ternate, barangkat kamarin untuk berkonsultasi terkait pencairan tahap II itu,”ujar Faris kepada wartawan melaui sambungan seluler.#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Pencairan ADD-DD Loloemekar Tahap II 2021 Kandas di LPJ 2020 dan Laporan Realisasi Pencairan Tahap I

Swaramalut.com -HALSEL

Pemerintah Desa Loloemekar Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selata, mengeluh akibat Dana Desa tahap dua belum juga bisa dicairkan.

keluhan itu disampaikakan Pejabat kepala desa Loleo Mekar, Anis Iskandar Alam, ia mengaku, keterlambatan pencairan tahap dua ini akibat mantan kepala desa Sukri Kader, hingga kini belum juga memasukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2020. Dan laporan reaslisa tahap satu yang suda cairkan Mei 2021, untuk dimasukan kepada dinas Perberdayaan Masyarakat Desa DPMD namun sampai sekarang loparan tersebut belum juga dimasukan

“Kami mau urus pencairan tahap dua, tapi tidak bisa cair karena dari DPMD minta mantan kades masukan LPJ 2020 dan laporan realisa pencairan tahap 1, laporan itu masuk baru bisa cair,”ungkap Anis.

Anis dirinya merasa terbeban karena masyarakat desa Loleomekar terus Bertanya-tanya terntang pencaitan tahap dua.”Saya, sebagai pejabat terbeban,”keluh Anis.

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Halmahera Selatan melalui sekertaris Faris Hi, Madan, dikonfirmasi terpisah, membenarkan, ia mengatakan problem pencairan anggran dana desa di desa Loleo Mekar karena mantan kepala desa tak memasukan laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahun 2020, dan laporan realisasi pencairan tahap satu 2021 itu.

“Kalua mau cair itu dana mantan, kades dia koperatif (kerja sama) la dia kase selesaikan dia punya administrasi yang belum dia kase masuk itu, karena sarat pecairannya harus laporan masuk dulu baru bisa cair, sementara LPJ 2020 dan realisai pencairan tahap satu belum juga masuk,”ungkap Faris kepada wartawan ketika dihubungi meluia sambungan seluler belum lama ini.

Bahkan Faris mengaku ia, suda berulang-ulang kali memberitahukan kepada mantan kepala desa Loleo Mekar Sukri Kader, untuk memasukan LPJ 2020 dan reaslisa pencairan tahap satu itu, namun matan kepala desa hanya berjanji.

“Saya suda perintahkan dia buat laporan itu, bahkan sampai saya minta bantu di anggota Pol PP dan Pom panggil itu mantan kades bawa ke kantor DPMD buat pertanggung jawaban, namun dia mantan kades hanya berjanji akan memasukan LPJ dan reaslisa tahap 1 itu, nyatanya sampai sekarang belum juga masuk.”jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, mantan kepala desa Loleo Mekar Sukri Kades dikonfirmasi diluar jangkauan.#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham