Terkait Perlindungan Kesehatan, Pemkab Halut dan BPJS Kesehatan Gelar Rakoor dan Evaluasi

Swaramalut.com- Halut

Pemerintah kabupaten(Pemkab) Halmahera Utara(Halut)bersama Badan Pekerja Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan cabang Ternate mengelar Koordinasi(Rakoor) dan Evaluasi untuk memberikan penyampaian perkembangan pelaksanaaan program jaminan sosial kesehatan, Kamis (09/9/2021).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Rinaldi Wibisono mengatakan maksud dan tujuan pelaksanan kegiatan dari jaminan sosial ini adalah untuk melakukan kordinasi dan evaluasi dengan Pemda Halut guna peningkatan pencapaian kepesertaan dan iuran.

” Kalau untuk pembayaran iuran sudah sampai pada bulan Juni 2021, dan sisanya Masih ada kewajiban kurang lebih 3 bulan dengan total anggaran belum diketahui, karena harus dilakukan rekonsiliasi lebih awal.” Jelasnya

Selanjutnya, bagi ASN yang belum mendapat Perlindungan BPJS kemungkinan baru menikah sehingga belum mengaktifkan data penduduk, ditambah lagi ada juga yang belum keluar dari data keluarga orang tua.

Dalam kesempatan yang sama, menurut sekretaris Daerah, Erasmus J. Papilaya Pemerintah perlu ikut ambil andil dalam menyukseskan program jaminan sosial. dan juga harus dapat memastikan bahwa seluruh pekerja yanga ada di Kabupaten Halut telah mendapat perlindungan jaminan sosial kesehatan.

Untuk itu, Pemda Halut berencana dalam waktu dekat akan berkordinasi duduk bersama dengan para Manager minimarket Alfamidi dan Indomaret.

“Mungkin masih dalam tahapan percobaan atau pun batasan – batasan waktu kerja sebagai Syarat karyawan untuk mendapat Perlindungan jaminan sosial. Lanjut sekda, seharusnya minimarket sudah mengalokasikan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan bagi tenaga kerja”tutupnya mengakhiri..#jojo

Reporter : Niklas.H

Bassam Kasuba Hadiri Kegiatan Talk Show KNPI Halsel

Swaramalut.com-HALSEL

Wakil bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menghadiri kegiatan Talk Show yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Selatan yang bertemakan ‘Quo Vadis Pemerintahan “Usman Bassam Tinjauan 100 Hari kerja, Smart City & Visi Besar Membangun Halmahera Selatan’. Kegiatan ini berlangsung di Sabiji Caffe, Rabu(8/9/2021) malam.

Kegiatan Quo Vadis Pemerintahan “Usman Bassam, 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Halsel itu dihadiri sejumlah OKP di Halmahera Selatan, selain itu nampak hadir tim perancang Smart City, sementara itu Panilis dalam kegiatan itu 3 orang diantaranya, Politisi ketua partai Gelora Halsel, Husen Said, Staf Khusus Bupati, La Rudi, dan Dr. Muammil sebagai akademisi Unkhair Ternate Maluku Utara.

Wakil Bupati Bassam dalam sambutannya mengatakan bahwa diskusi ini merupakan wadah curah gagasan, dengan begitu diharapkan mampu memberikan kritikan dan solusi untuk pembangunan Halmahera Selatan kedepan yang lebih baik

“Diskusi ini wadah curah gagasan, mari kita tukar pendapat untuk bangun ini Halsel”ucap wakil Bassam.

Orang nomor dua di Halmahera Selatan ini, Mengatakan dikepemimpinan dirinya sebagai wakil dan bupati Usman Sidik, masi terbilang baru, itu sebebnya kata wakil Bassam, dirinya meminta kepada Pemuda di Halmahera Selatan untuk bersama-sama membantu berupa saran dan masukan untuk kedepan lebih baik.

“Dalam hitungan 100 hari kerja kami masi sangat baru, jadi Masi banyak hal yang menjadi perhatian dan konsentrasi, Mengembangkan daerah ini kedepan,”ujarnya.

Sementara itu ketua KNPI Halmahera Selatan, Fahrizal Rahmadi, dalam sambutannya menyampaikan KNPI Halsel akan mengambil peran mengawal agenda-agenda Pemerintahan Halsel, untuk itu diskusi ini sengaja digelar sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kita maupun Pemerintah kabupaten Halsel.

KNPI siap mengawal agenda-agenda pemda Halmahera Selatan, untuk itu diskusi ini kita buat bersama,”kata Izal sapaan akrabnya..#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Jadi Sorotan Publik, Mutasi ASN Halut Diduga Sarat Kepentingan dan Menyalahi Aturan

Swaramalut.com- Halut

Mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), Ir Frans Manery kepada sejumlah pegawai menjadi sorotan publik sebab diduga sarat kepentingan, terkesan dipaksakan dan menyalahi aturan.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh AK yang tidak mau namanya dipublis dan sejumlah rekannya yang saat ini telah di pindahkan di beberapa tempat paska pilkada dan ini diduga telah abaikan aturan. Yakni, Undang-undang tentang Pilkada, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, serta Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, ditambah lagi Surat BKN Nomor : K.26-30/V.108-6/99.

Menurutnya, terdapat kurang lebih 23 pegawai yang dimutasikan pada beberapa instansi berdasarkan keputusan Bupati dengan mengacu peraturan nomor 3 Tahun 2002.

“Sementara Baperzakat ini sudah ditiadakan dengan lahirnya peraturan nomor 15 Tahun 2019” jelasnya, Kamis (9/09/2021).

AK juga mengatakan bahwa kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah berlakunya Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Kewenangan dari Baperzakat tidak ada lagi sebab pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme promosi terbuka yang dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Untuk diketahui, ada pembaharuan yang harus dilaksanakan terhadap ketentuan peraturan pemerintah agar sesuai dengan Undang – Undang Aparatur Sipil Negara.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Halut, Efraim Oni Hendrik mengatakan bahwa Baperzakat masih tetap ada untuk memberikan pertimbangan -pertimbangan Uji kompetensi (Talenpul), dan Baperzakat tidak harus menentukan akan tetapi memberikan pertimbangan.

Sehingga issu terkait mutasi jabatan ini bagian dari memberikan pembinaan dan peningkatan loyalitas kerja ” Supaya Dia tau Masih ada orang lagi yang ternyata bisa kerja.” Katanya.

Terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tetap diberlakukan jika keadaan APBD memungkinkan, kalau tidak maka tetap kembali Pada Sumpah dan janji sebagai seorang ASN yakni bersedia ditempatkan dimana saja..#jojo

Reporter : Niklas.H

Usman Sidik menerima Sekaligus Melepas 192 Mahasiswa Unkhair Untuk Kegiatan MBKM Pada 3 Kecamatan di Halsel

Swaramalut.com-HALSEL

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, menerima dan melepaskan 192 orang  Mahasiswa Universitas Khirun Ternate Maluku Utara yang akan melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di 25 Desa 3 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pelepasan mahasiswa (MBKM) ini dilepaskan langsung oleh Bupati Hi. Usman Sidik, dihadiri rektor Universitas Khirun, Dr. M. Ridha Ajam. Di gelar di aula kantor bupati Halsel, pada Kamis, (09/09/2021).

Bupati H. Usman, dalam sambutannya menyampaikan selaku Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sangat berterima kasih kepada rektor Universitas Khirun atas kepercayaanya telah memilih Kabupaten Halmahera Selatan sebagai tempat perkulihan melalui kegiatan membangun desa yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

“Kami selaku Pemerintah daerah berharap kapada adik-adik mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat sebagai masukan terhadap kami di Pemda Halsel,”kata Bupati Usman.

Disamping itu kata, orang nomor satu di Halmahera Selatan ini, ia mengharapkan kapada mahasiswa MBKM untuk dapat mengurai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Yang terpenting lagi adik-adik mahasiswa lebih punya kepedulian dan empati terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat,”ujarnya Usman.

Sementara itu, rektor Universitas Khairun Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum dalam pidatonya menyampaikan pilot project perdana yakni membangun kerjasama penempatan mahasiswa magang di Kabupaten Halmahera Selatatan.

“Saya berharap kerjasama ini dapat terus berjalan guna menyiapkan mahasiswa yang memiliki kompetensi dan terus belajar dimanapun mereka berada,”kata Ridha.

Melalui program ini Rektor M. Ridha Ajam mengapresiasi Pemda Halmahera Selatan dibawah kepemimpinan Hi. Usman Sidik.

“Kami pimpinan dan segenap dosen Unkhair sangat berterima kasih kepada bapak bupati Usan Sidik, dan bapak wakil bupat Basam Kasuba yang telah bersedia menerima mahasiswa kami.”imbuhnya.

Koordinator kegiatan MBKM Julkifli SM. M. Si, dikonfirmasi, terpisah, mengatakan 192 mahasiswa terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Study Manajemen, berkuliah diluar kampus selama I sementar.  dan akan ditempatkan pada 5 Kecamatan dan 25 Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Selama I semester, efektinya 4 bulan, dan mahasiswa MBKM diwajibkan menulis hasil kegiatan dilapangan karena itu masuk dalam ujian tengah semester, setelah itu masuk Ujian Akhir Semester UAS itu mahasiswa melakukan penelitian dilapngan dan hasil kegiatan yang dilakukan, nah, hasil itu nantinya di uji oleh kepala desa,”jelasnya.

“Penempatan mahasiswa pada desa- desa tersebut telah disimulasi dan dalam praktek pelaksanaannya Dosen Pendamping lapangan akan tetap berada di Bacan guna terus melakukan pembimbingan dan pembinaan bagi mahasiswa program MBKM. Kami berharap kehadiran mahasiswa di desa dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya sendiri dan masyarakat utamanya.#ilham

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham