Disperindag Halut Serap Aspirasi Pedagang Alun -Alun

Swaramalut.com- Halut

Isu yang beredar disejumlah pedagang terkait biaya sewa dan penataan lapak alun -alun kawasan Kantor pemerintahan Kabupaten Halamahera Utara, pada hari Senin (13/09/21) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Nyoter Koenoe mengundang langsung para pengembang untuk menyerap aspirasi hal tersebut.

Kurang lebih 20 orang yang ikut menghadiri dalam pertemuan itu, kata Nyoter bahwa semua problem pengembang alun -alun akan disampaikan kepada Bupati.

“salah satu langka yang diambil untuk menata adalah dengan mengundang orang yang membangun disana” jelas Nyoter.

Setelah dilakukan penyerapan masalah pengembang maka Sudah menjadi kewajiban dirinya akan menyampaikan kepada Bupati untuk mencari langka Kongkrit berdasarkan regulasi agar tidak menimbulkan Permasalahan.

Ia pun mengaku penataan lapak alun -alun ini bukan program atau proyek Disperindag ” kami hanya menata pedagang bukan Menata lokasi bangunan lapanya” untuk itu terkait adanya tudingan menurutnya sangat tidak benar Karena itu jika masuk dalam APBD Menjadi kewajiban Disperindag.

“Tapi Mereka sudah mengelu dan ini masalah maka harus diselesaikan, tidak mungkin pemerintah tidak melindungi warganya. selanjutnya alhasil dari pada kordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati akan disampaikan kembali,” pungkasnya..#jojo

 

Reporter : Niklas.H

Berdalil Pungut Dana Untuk Persiapan Pelantikan Kepsek, Wagub : Itu Hanya Alasan Yang Dibuat-Buat

Swaramalut.com-SOFIFI

Wakil Gubernur(Wagub) Maluku utara(Malut) Al Yasin Ali mengatakan bahwa apa yang disampaikanKepala Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara (Malut) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Ramli Litiloly terkait dana pungutan dari kepsek untuk biaya persiapan pelantikan tidak mendasar dan hanya sebagai alasan saja yang dibuat-buat.

Hal ini dikatakan wagub Al Yasin ali usai meresmikan gedung TP-PKK Malut, senin(13/9/2021) siang tadi bahwa sejau ini tidak ada yang namanya biaya pelantikan Kepala sekolah ditanggung oleh orang yang dilantik itu sendiri karena semua biaya sudah di tanggung oleh pemeintah.

“ Apa yang dikatakan Sdr Ramli tidak mendasar sama sekali dan itu merupakan satu alasan yang dibuat-buat sebab biaya untuk pelantikan semua sudah ditangung oleh pemerintah bukan biayanya dipungut dari calon kepsek itu sendiri, ini kan aneh” ucapnya

Wagub juga mengatakan bahwa dari berita yang dikutip Haliyora.id pada edisi 10 september 2021 lalu dengan judul” Mengaku Diperintah, Kepala Perwakilan Dikbud Halbar Galang Dana”yang dilakukan Kepala perwakilan dikbud Malut untuk kabupaten Halbar adalah intruksi dari Dikbud Malut itu sendiri oleh sebab itu terkait hal ini yang harus bertanggungjawab penuh adalah Dinas itu sendiri.

“Saya tegaskan Bahwa tidak ada jual beli jabatan untuk duduki jabatan kepala sekolah dan jangan sekali-kali  mengatasnamakan Gubernur, Wakil Gubernur,Sekda, partai A, partai B, partai C, dan kelompok Tim kemudian meminta uang, saya tegaskan bahwa terkait informasi ini saya akan berkoordinasi dengan gubernur untuk mengusutnya sampai tuntas” tegas wakil gubernur Al Yasin Ali.

Lanjut wagub, apa yang dilakukan ini sudah mencorong dunia pendidikan malut dan hal ini juga pasti tidak diingingan Gubernur,oleh sebab itu dirinya mengingatkan bahwa jika kedapatan ada oknum yang mencatut nama, serta meminta imbalan, akan ditindak tegas dan diproses hukum,

“Bisa bermasalah hukum, saya akan konsultasi dengan gubernur terkait permasalahan  yang ada di dikbud, tidak akan ada jual beli jabatan kepala sekolah, jadi untuk apa membayar? Dan apabila kami temukan ada dua hal yang akan kita lakukan, pertama oknum tersebut akan diberikan sanksi tegas dan yang kedua akan kami bawah ke aparat penegak hukum” ucapnya.

Wagub menambahkan seminggu ini sudah banyak informasi yang masuk bahwa kuat dugaan ada terjadi jual beli jabatan kepala sekolah untuk itu wagub minta agar Kadikbud Malut Imam Mahdi harus segera membuat keterangan terkait persoalan ini sebab persoalan ini sudah mencoreng citra pemerintahan dan Reformasi khususnya dunia pendidikan saat ini”tutup wagub mengakhiri..#red

 

Pemkab Halut Berikan Bonus Untuk 36 Atlet Berprestasi

Swaramalut.com- Halut

Pemerintah kabupaten Halmahera Utara(Halut) melauu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  (Kadispora) Halmahera Utara Sakeus Manery memberikan apresiasi kepada 36 atlet Tae Kwon Do  yang berhasil merebut ajang kejuaraan WaliKota Cup III di Ternate.

Atlet Tae Kwon Do Halut ini berhasil menyumbangkan 10 emas, 9 perak, dan 10 perunggu dengan membawa juara dua umum karena perolehan medali nomor dua terbanyak.

Bentuk apresiasi ini Pemda Halut akan memberikan bonus sebesar Rp. 20.000. 000 kepada 36 atlit Tae kwon do, masing -masing untuk Wakil Bupati Muchlis Tapi Tapi sebesar Rp. 10.000.000 dan Dinas Pemuda dan Olararaga (Dispora) sebesar 10.000.000 pada acara penyambutan di lobi depan Kantor Bupati, Senin (13/09/2021).

Kata Wakil Bupati, prestasi ini sebagai langka awal mereka terus dilakukan pembinaan dan pendampingan hingga kedepan para atlet muda Halmahera Utara juga berkesempatan ikut diajang nasional

” Luar biasa, saya berharap kepada adik -adik agar prestasi ini jangan anggap sebagai puncak, Masi ada lagi event hingga tingkat nasional yang harus dipersiapkan” kata Ulis.

Sementara dalam kesempatan yang sama juga menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Sakeus Manery menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta atlet dan Pelatih yang telah meraih prestasi pada turnamen Walikota Cup III serta mengharumkan nama baik Kabupaten Halmahera Utara.

“Sebagai Bentuk apresiasi kami dari Dispora Memberikan Bonus sebesar Rp. 10 000 000, mudah -mudahan apa yang kami berikan menjadi motivasi buat mereka” ujar Sakeus.

Ditambah lagi Dia bilang perlu untuk diketahui bahwa Prestasi ini sebagai modal dalam persiapan mereka nanti dipekan olahraga Provinsi (Porprov) yang rencananya akan digelar Tahun 2022 Mendatang..#jojo

Reporter : Niklas.H

Wagub Angkat Bicara Terkait Isu Jual Beli Jabatan Kepsek di Dikbud Malut

Swaramalut.com-SOFIFI

Terkait isu praktek jual beli jabatan Kepala Sekolah SMU/SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara beberapa hari terakhir ini membuat Wakil Gubernur Malut Al Yasin Ali langsung Angkat bicara

Wakil gubernur Malut Al Yasin Ali kepada sejumlah awak media,Senin(13/9/2021) usai peresmian gedung TP-PKK Malut mengatakan bahwa dirinya meminta kepada semua pihak yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan atau membuat aduan kepada inspektorat atau kepada pemerhati pendidikan atau kepenegak hukum agar langsung diinvestigasi untuk mengetahui kebenarannya bahwa dilakukan oleh pejabat tertentu,” ujarnya.

Menurut Wagub, meski masih bersifat informasi (isu) namun ini harus di investigasi untuk menyelusuri kebenarannya sebab ada juga yang mengatakan bahwa dana tersebut dipakai untuk biaya pelantikan, dan ini kan aneh sebab biaya pelantikan kepsek ditanggung oleh pemerintah bukan oleh kepsek itu sendiri”jelasnya.

“Saya dengar informasi bahwa dana yang diambil dari para kepsek dipakai untuk biaya pelantikan, ini kan aneh setau saya biaya pelantikan paling hanya makan minum dan itu semua ditanggung oleh pemerintah bukan oleh kepsek itu sendiri.dan praktik seperti inilah yang patut dicurigai”ujar wagub.

Wagub juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini dirinya akan koordinasi dengan gubernur terkait permasalahan ini dan meminta agar Kadikbud Imam Mahdi harus dipanggil untuk mendengar tanggapannya terkait hal tersebut sebab sebagai kadis sudah pasti akan tau  pengangkatan kepsek ini”jelasnya.

“Beberapa hari terakhir ini issu jual beli jabatan kepala sekolah mencuat dan masyarakat resah serta bertanya-tanya, kenapa proses pendidikan kita sudah dijual belikan. Oleh sebab itu saya akan sampaikan ke pak Gubernur agar cepat menyikapi dengan dengan meminta keterangan ke Kadis Pendidikan agar tidak menjadi masalah besar,” ucap wagub.

Wagub juga berharap Bagi pihak-pihak yang merasa sebagai korban atau dirugikan agar jangan takut untuk melaporkannya sebab ini sudah masuk dalam katagori mal administrasi  dan ini tentu sudah masuk dalam unsur pidana, sebab ada proses permintaan imbalan dan itu sudah masuk kategori pungli.

“Jadi sekali lagi saya persilahkan kepada mereka yang merasa menjadi korban terkait masalah ini untuk melaporkan atau mengadukan langsung kepada Inspektorat atau instansi hukum lainnya,”tutup wagub mengakhiri..#red