Berdalil Pungut Dana Untuk Persiapan Pelantikan Kepsek, Wagub : Itu Hanya Alasan Yang Dibuat-Buat

Swaramalut.com-SOFIFI

Wakil Gubernur(Wagub) Maluku utara(Malut) Al Yasin Ali mengatakan bahwa apa yang disampaikanKepala Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara (Malut) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Ramli Litiloly terkait dana pungutan dari kepsek untuk biaya persiapan pelantikan tidak mendasar dan hanya sebagai alasan saja yang dibuat-buat.

Hal ini dikatakan wagub Al Yasin ali usai meresmikan gedung TP-PKK Malut, senin(13/9/2021) siang tadi bahwa sejau ini tidak ada yang namanya biaya pelantikan Kepala sekolah ditanggung oleh orang yang dilantik itu sendiri karena semua biaya sudah di tanggung oleh pemeintah.

“ Apa yang dikatakan Sdr Ramli tidak mendasar sama sekali dan itu merupakan satu alasan yang dibuat-buat sebab biaya untuk pelantikan semua sudah ditangung oleh pemerintah bukan biayanya dipungut dari calon kepsek itu sendiri, ini kan aneh” ucapnya

Wagub juga mengatakan bahwa dari berita yang dikutip Haliyora.id pada edisi 10 september 2021 lalu dengan judul” Mengaku Diperintah, Kepala Perwakilan Dikbud Halbar Galang Dana”yang dilakukan Kepala perwakilan dikbud Malut untuk kabupaten Halbar adalah intruksi dari Dikbud Malut itu sendiri oleh sebab itu terkait hal ini yang harus bertanggungjawab penuh adalah Dinas itu sendiri.

“Saya tegaskan Bahwa tidak ada jual beli jabatan untuk duduki jabatan kepala sekolah dan jangan sekali-kali  mengatasnamakan Gubernur, Wakil Gubernur,Sekda, partai A, partai B, partai C, dan kelompok Tim kemudian meminta uang, saya tegaskan bahwa terkait informasi ini saya akan berkoordinasi dengan gubernur untuk mengusutnya sampai tuntas” tegas wakil gubernur Al Yasin Ali.

Lanjut wagub, apa yang dilakukan ini sudah mencorong dunia pendidikan malut dan hal ini juga pasti tidak diingingan Gubernur,oleh sebab itu dirinya mengingatkan bahwa jika kedapatan ada oknum yang mencatut nama, serta meminta imbalan, akan ditindak tegas dan diproses hukum,

“Bisa bermasalah hukum, saya akan konsultasi dengan gubernur terkait permasalahan  yang ada di dikbud, tidak akan ada jual beli jabatan kepala sekolah, jadi untuk apa membayar? Dan apabila kami temukan ada dua hal yang akan kita lakukan, pertama oknum tersebut akan diberikan sanksi tegas dan yang kedua akan kami bawah ke aparat penegak hukum” ucapnya.

Wagub menambahkan seminggu ini sudah banyak informasi yang masuk bahwa kuat dugaan ada terjadi jual beli jabatan kepala sekolah untuk itu wagub minta agar Kadikbud Malut Imam Mahdi harus segera membuat keterangan terkait persoalan ini sebab persoalan ini sudah mencoreng citra pemerintahan dan Reformasi khususnya dunia pendidikan saat ini”tutup wagub mengakhiri..#red

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *