Wagub Angkat Bicara Terkait Isu Jual Beli Jabatan Kepsek di Dikbud Malut

Swaramalut.com-SOFIFI

Terkait isu praktek jual beli jabatan Kepala Sekolah SMU/SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara beberapa hari terakhir ini membuat Wakil Gubernur Malut Al Yasin Ali langsung Angkat bicara

Wakil gubernur Malut Al Yasin Ali kepada sejumlah awak media,Senin(13/9/2021) usai peresmian gedung TP-PKK Malut mengatakan bahwa dirinya meminta kepada semua pihak yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan atau membuat aduan kepada inspektorat atau kepada pemerhati pendidikan atau kepenegak hukum agar langsung diinvestigasi untuk mengetahui kebenarannya bahwa dilakukan oleh pejabat tertentu,” ujarnya.

Menurut Wagub, meski masih bersifat informasi (isu) namun ini harus di investigasi untuk menyelusuri kebenarannya sebab ada juga yang mengatakan bahwa dana tersebut dipakai untuk biaya pelantikan, dan ini kan aneh sebab biaya pelantikan kepsek ditanggung oleh pemerintah bukan oleh kepsek itu sendiri”jelasnya.

“Saya dengar informasi bahwa dana yang diambil dari para kepsek dipakai untuk biaya pelantikan, ini kan aneh setau saya biaya pelantikan paling hanya makan minum dan itu semua ditanggung oleh pemerintah bukan oleh kepsek itu sendiri.dan praktik seperti inilah yang patut dicurigai”ujar wagub.

Wagub juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini dirinya akan koordinasi dengan gubernur terkait permasalahan ini dan meminta agar Kadikbud Imam Mahdi harus dipanggil untuk mendengar tanggapannya terkait hal tersebut sebab sebagai kadis sudah pasti akan tau  pengangkatan kepsek ini”jelasnya.

“Beberapa hari terakhir ini issu jual beli jabatan kepala sekolah mencuat dan masyarakat resah serta bertanya-tanya, kenapa proses pendidikan kita sudah dijual belikan. Oleh sebab itu saya akan sampaikan ke pak Gubernur agar cepat menyikapi dengan dengan meminta keterangan ke Kadis Pendidikan agar tidak menjadi masalah besar,” ucap wagub.

Wagub juga berharap Bagi pihak-pihak yang merasa sebagai korban atau dirugikan agar jangan takut untuk melaporkannya sebab ini sudah masuk dalam katagori mal administrasi  dan ini tentu sudah masuk dalam unsur pidana, sebab ada proses permintaan imbalan dan itu sudah masuk kategori pungli.

“Jadi sekali lagi saya persilahkan kepada mereka yang merasa menjadi korban terkait masalah ini untuk melaporkan atau mengadukan langsung kepada Inspektorat atau instansi hukum lainnya,”tutup wagub mengakhiri..#red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *