Dugaan Jual Beli Jabatan Kepsek, Minggu Ini Komisi IV DPRD Malut Akan Panggil Imam Mahdi Bersama Ramli Litiloly

Swaramalut.com-SOFIFI

Terkait Isu Dugaan jual beli jabatan kepsek di dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Malut yang marak diperbincangkan seminggu ini membuat Komisi IV DPRD Provinsi Malut sesegera mungkin memanggil kepala dinas pendidikan dan kebudayaan(Kadikbud) Malut Imam Mahdi Bersama Kepala Perwakilan Cabang dinas Halbar Ramli Litiloly.

Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dr. Hariyadi Ahmad kepada sejumlah awak media,Selasa (14/9/2021) bahwa dalam minggu ini akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kepala perwakilan cabang Dinas di Halbar untuk mengklarifikasi isu jual beli jabatan kepala sekolah.

“Dalam minggu ini Komisi IV akan memanggil Kadis Dikbud untuk dimintai penjelasan atau klarifikasi terkait isu jual beli jabatan kepala sekolah pada dinas yang dipimpinnya. Jika ada oknum yang melakukan hal itu maka kami minta segera dievaluasi bahkan dicopot jabatannya,” kata Hariyadi.

Menurut Hariyadi terkait informasi adanya jual beli jabatan kepsek dan apabila semua itu benar maka dunia pendidikan di Maluku Utara tercoreng. ”Makanya Kadis harus dipanggil dan memberikan klarifikasi. Bagaimana kita mau perbaiki dan tigkatkan kualitas pendidikan kalau pelaku pendidikannya berprilaku seperti itu,” tandasnya.

Hariyadi juga mengatakan bahwa DPRD akan akan berkunjung ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat untuk meminta penjelasan kepala perwakilannya Ramli Litiloly yang disebut mengkoordinir pengumpulan uang para calon kepala sekolah sebelum pelantikan saat itu.

” Ada sembilan orang Kepsek Halbar yang dilantik tujuh bulan lalu yang disebut dimintai uang pelicin juga akan dipanggil untuk memberikan penjelasan”jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Malut sangat mengharapkan kebanaran isu jual beli jabatan Kepsek dapat terkuak setelah DPRD meminta penjelasan dari Kepala Cabang Dinas Halbar maupun Kadis Dikbud Malut.

“Akan terbaca kebenaran isu jual beli jabatan Kepsek itu setelah Kepala Perwakilan Cabang Dikbud Halbar dan Kadis Dikbud Malut memberikan keterangan dan  kalau ditemukan kebenarnya bahwa telah terjadi jual beli jabatan, maka Komisi IV DPRD akan merekomendasikan kepada Gubernur untuk mengganti oknum pejabat yang melakukan atau terlibat praktik jual beli jabatan itu,” tutup Haryadi mengakhiri..#red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *