Pukul Anggota DPRD Saat Musrembang, Oknum Pejabat PP2A & KB Halut Ini Resmi Dipolisikan

Swaramalut.com- Halut

Kepolisian Halmahera Utara menerima laporan anggota DPRD Kab.Halmahera Utara yang diduga mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan . Anggota DPRD Halut Irfan Soekoenay yang merupakan anggota dari fraksi PKB tersebut melaporkan kekerasan yang dialaminya saat mengikuti acara musrembang RPJMD tahun 2021-2022 di Aula hotel Grandland,Rabu (22/9/2021) ke Polresta Halut.

Dari informasi yang ada di lapangan menyebutkan bahwa  Anggota DPRD dari Fraksi PKB itu ditonjok dengan tangan oleh Asri Tapi Tapi pada saat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RPJMD.siang tadi.

Akibat dari ulah Kadis tersebut yang berlagak preman itu telah mencoreng kedua instansi baik dari pihak pelapor maupun terlapor.

Irfan mengatakan, terkait hal itu juga akan disikapi dan dibicarakan pada internal DPRD dan Partai PKB Untuk melakukan pertimbangan – pertimbangan dari tindakan yang dinilai kekanak – Kanakan.

Sebab, Kehadirannya merupakan representatif Institusi lembaga DPRD yang secara resmi menjalankan tugas sebagai  Anggota DPRD.

Politis PKB itu mengaku penyebab dari kejadian tersebut, dirinya juga tidak mengetahui secara detail terkait persoalan hingga apa hungga berujung terjadinya pemukulan dari salah satu pimpinan SKPD tersebut.

“Barang tadi itu tiba – tiba, saya juga tidak menyadari apa sebabnya hingga Kadis tersebut bisa melakukan hal tersebut,” ungkap Ketua PKB Halut Kepada sejumlah Wartawan, tutupnya mengakhiri..# jojo

Reporter : Niklas.H

Kesbangpol Halut Gelar Sosialisasi Pembagunan Sistem Deteksi Dini Konflik Dikalangan Masyarakat

Swaramalut.com- Halut

Dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bekerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Sosialisasi Pembangunan Sistem Deteksi Dini Konflik Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara

Sosialisasi tersebut dilaksanakan bertempat di Hotel Greenland Tobelo, Rabu (22/9/2021) yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Utara, Drs. E J Papilaya MTP.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut
Kaban Kesbangpol Provinsi Maluku Utara Ir. H Hasbi Pora, Kaban Kesbangpol Halmahera Utara Drs F N Sahetapy MH, Pasi Intel Kodim 1508 Tobelo Kapten Inf Inri Kuswanto, Kasat Binmas polres Halut Iptu Nimbrot Muman, Camat Tobelo Safrudin Lauhin SH, Para Kepala Desa Tobelo, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh Pemuda.

Maksud dan tujuan dari sosialisasi pembangunan sistem deteksi dini konflik ini untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan terjadinya konflik ditengah tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah, Drs.E J Palilaya MTP saat membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa Pelaksanaan kegiatan seperti ini tentunya memiliki makna untuk mengingatkan kita semua tentang potensi-potensi konflik disekitar kita, serta bagaimana alternatif untuk bersikap dan bertindak dalam penanganannya sesuai dengan karakteristik wilayah dan prosedur yang telah ditetapkan.

Lanjut Sekda bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, ditegaskan bahwa, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran umum dan menegakan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteran, tertib, damai dan sejahtera.

“Secara teknis pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2014 tentang pelaksanaan atas Undang-undang nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial”, ungkapnya.

Ia pun mengatakan dalam menindaklanjuti keputusan tersebut, Gubernur Maluku Utara telah mengeluarkan surat keputusan
Gubernur Maluku Utara sejak tahun 2016 tentang tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang telah bekerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap bulan secara berjenjang kepada mennteri dalam negeri, sesuai rencana aksi daerah yang telah disesuaikan.

Alhasil Bahwa secara nasional, evaluasi tim terpadu penanganan konflik sosial oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada beberapa tahun terakhir, Provinsi Maluku Utara selalu masuk pada penilaian provinsi terbaik dalam pelaporan penanganan konflik sosial dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di indonesia.

” Ini artinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah provinsi maluku utara, dalam pelaporan pencegahan dan
penanganan konflik di daerah sangat diapresiasi di tingkat nasional oleh pemerintah pusat “, kata sekda.

Sementara prestasi tersebut tentunya tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota, yang setiap 4 (empat) bulan menyampaikan pelaporan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan
ketertiban umum.

Oleh karena itu untuk mengetahui secara dini potensi konflik serta bagaimana mengelola potensi tersebut, menjadi sebuah kebutuhan kita bersama sehingga hubungan dan interaksi antara masyarakat dapat terus dijaga dalam suasana kekerabatan dan kebersamaan.

Terutama dalam konteks tersebut pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana yang di lakukan hari ini, menjadi sebuah kebutuhan secara dini mengenal potensi – potensi konflik, sehingga setiap perbedaan dapat kita antisipasi bersama untuk diselesaikan dengan cara – cara yang damai dan beradab.

Dalam kesempatan itu, Dirinya mengajak agar kita bersama sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi moment pemilihan umum serentak di tahun 2024, karena itu kita semua dituntut untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

” Kepada seluruh peserta sosialisasi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan, semoga pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem deteksi dini konflik di kalangan masyarakat ini, dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian,” pungkasnya saat mengakhiri..#jojo

 

Reporter : Niklas.H

Pemkab Halsel Bakal Melaksanakan Lelang Kendaraan pada Awal Oktober 2021 Mendatang

Swaramalut.com-HALSEL

Pemerintah kabupaten Pemkab Halmahera Selatan Maluku Utara, pada awal Oktober mendatang bakal melaksanakan lelang kendaraan roda 2, 3 dan 4 melalui sistem online.

Kepala Bidang Aset BPKAD Halmahera Selatan. Risno Tes, saat dikonfirmasi swaramalut. Rabu, (22/09/2021). mengatakan, sebanyak 1014 kendaraan roda 2, 3 dan roda 4 yang bakal dilelang. Dari total itu kendaraan roda 2 sebanyak 103 unit sementara roda empat 6 unit dan roda tiga kaisar 5 unit, yang akan dilelang.

“Mekanisme lelang terbuka untuk umum, jadi masyarakat biasapun bisa ikut, dengan sistem lelang satu orang ikut 1 sampai 3 kendaraanpun bisa”kata Risno

Meski begitu kata Risno, pelaksanaan lelang masi menunggu tim penilai dari pusat yaitu kantor jasah penilaian Publik (KJPP) yang akan melakukan penilaian.

“Setelah tim dari pusat KJPP suda menilai baru kami BPKAD jadikan dasar untuk melaporkan, dan membuat permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) pusat untuk menyelenggarakan lelang,”jelasnya.

“Kami BPKAD susa berkordinasi dengan tim
dari kantor jasah penilaian Publik (KJPP) pusat insa Allah Minggu depan tim penilai dari kantor jasah penilaian Publik (KJPP) suda pasti turun, melakukan lelang, jadi kemungkinan awal Oktober itu kami suda bisa melakukan lelang kendaraan”sambung dia.

Risno menambahkan BPKAD juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD Halmahera Selatan, melalui sisitem lelang kendaraan.#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Bupati Hadiri dan Buka Musrembang RPJMD 2021 – 2022, Ini Empat misi pembangunan Kabupaten Halut

Swaramalut.com- Halut

Bupati Halmahera Utara, Ir. Frans Manery membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ,bertempat di Aula Hotel Greenland, Rabu ( 22/9/2021).

Dalam musrembang kali ini Kepala Bappeda, dr. Devie Bitjoli menyampaikan laporan, bahwa pelaksanaan musrenbang RPJMD merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD, sebelum perumusan rancangan akhir RPJMD yang telah diatur dalam Permendagri No 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RPJMD untuk penajaman dan penyelarasan rancangan RPJMD serta akan dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

Lebih lanjut Ia pun mengatakan, tahapan penyusunan RPJMD telah dilaksanakan rangkaian kegiatan yaitu penyusunan Rancangan awal RPJMD yang dilaksanakan sejak Bupati dan Wakil Bupati Halut dilantik pada 9 juli 2021, serta pelaksanaan konsultasi publik Rancangan awal RPJMD pada 12 agustus 2021, dan persetujuan DPRD dan Penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan awal RPJMD pada 27 agustus 2021, sudah di lakukan konsultasi ke Gubernur Maluku Utara rancangan awal RPJMD dimulai sejak 27 agustus sampai 7 september 2021, dan telah dilaksanakan forum lintas perangkat daerah dari tanggal 10 sampai 17 september 2021.

Tambahnya, menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, steategi ,arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD Kab Halut tahun 2021-2026.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara Ir.Frans Manery dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terima kasih serta apresiasinya terkait pelaksanaan pencegahan covid 19 di kabupeten Halmahera Utara, yang saat ini mengalami kemajuan dalam menekan kasus angka penyebaran Covid 19, serta mengapresiasi jajaran TNI dan Polri serta tenaga kesehatan yang sudah berupaya melaksanakan program vaksinasi kepada masyarakat berjalan secara baik.

Lanjut Frans mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Daerah Halmahera Utara memberikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh peserta musrenbang RPJMD yang telah hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Sedangkan Kegiatan ini mengandung bobot yang sangat penting dalam menitik beratkan pada pembahasan dan sinkronisasi visi dan misi hingga rencana program pembangunan antara pemda dengan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Frans menambahkan, dalam rangka pencapaian pembangunan bersama guna melaksanakan visi pembangunan jangka menengah kabupaten halut tahun 2021-2026 dengan visi yang kami angkat adalah terwujudnya kesejahteraan masyarkat halut melalui pembangunan berkelanjutan dengan inovasi dan investasi dalam kebersamaan yang berkelanjutan.

Tidak hanya itu, dirinya pun berharap agar melalui forum ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi serta penyempurnaan terhadap perancangan RPJMD tersebut, sehingga pada saatnya nanti kita dapat memperoleh masukan dan komitmen dari pemangku kepentingan untuk pembangunan dikabupaten Halmahera Utara.

“untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dikabupaten Halmahera Utara maka kebijakan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Musrenbang ini diharapkan dapat memujudkan visi dan misi kepala daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan,” ujar Frans.

Closeng statement nya, bupati menyampaikan ada 4 misi pembangunan kabupaten Halmahera Utara, dianatanya :

1. Memperkuat pelayanan dibidang kesehatan,pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk kemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah.

2. Mengurangi kesenjangan wilayah,memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur untuk ekonomi, dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup .

3.Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata, serta perlindungan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi.

4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi bisnis berkelanjutan.

Oleh karenanya, bupati berharap agar melalui musrenbang ini, dapat diperoleh kesepakataan dalam merencanakan program pembangunan yang bersifat strategis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat didaerah agar program yang direncanakan dapat berdaya guna dan berhasil.

Perlu di ketahui, kegiatan Musrembang ini di hadiri oleh, Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis Tapi Tapi S.Ag Sekretaris Daerah Drs.E J Papilaya MTP , Wakil Ketua DPRD Inggrid Paparang beserta anggota DPRD, Para Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Forkopimda Halut , Perwakilan Beppeda Provinsi Maluku Utara, para Camat se-Kabupaten Halut, Para Kasubag Program, OKP, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan para insan pers, Tandasnya..#jojo

 

Reporter : Niklas.H

Terkait Pernyataan DR Mohtar Adam, Bupati Usman Sidik Akhirnya Angkat Bicara

Swaramalut.com HALSEL

Pernyataan DR. Mohtar Adam yang menyebutkan bahwa ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan dalam menggenjot peningkatan PAD pada APBD-P 2021 bakal beresiko terjadi pelebaran devisit keuangan daerah ditanggapi Bupati Halsel, Usman Sidik.

Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik mengatakan penetapan kenaikan PAD adalah bagian dari strategi Pemda Halmahera Selatan dalam mengoptimalkan target pendapatan maka SKPD penghasil tentu akan dipacu untuk mencapai target tersebut.

“Sumber pendapatan yang dapat mendongkrak PAD yakni pada sektor pajak penerangan jalan di kawasan industri pertambangan di Pulau Obi, pajak galian C di kawasan industri Pulau Obi, pajak restoran di kawasan industri Pulau Obi, retribusi IMB, dan pajak PBB P2 di kawasan industri Pulau Obi,”ujar Bupati Usman Sidik

Lanjut Politisi PKB ini mengatakan, retribusi IMTA atau izin masuk tenaga kerja asing, retribusi sektor perikanan, pajak hotel dan restoran dalam kawasan perkotaan Labuha, dan pajak reklame. selain yang disebutkan diatas masih banyak lagi sumber sumber pendapatan yang dapat maksimalkan dalam rangka mencapai target realisasi pendapat.

“Kami juga punya strategi tersendiri apabiila pada minggu terakhir bulan November nanti belum memenuhi target, maka akan dilakukan tindakan pengendalian anggaran untuk menjaga likuiditas kas daerah. Ada penambahan angaran transfer masuk APBD-P itu bukan DAU. Jadi, Mohtar Adam seharusnya membaca benar APBD- Halsel secara benar dan kami tidak pernah menyebutkan DAU 2021 mengalami kenaikan itu salah besar. Mohtar komentar harus berbasis data bukan kata orang

Sementara itu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair, Muammil Yusup Pres rilis diterima swaramalut. Rabu, (22/09/21),menyebutkan, sah-sah saja jika Pemda Halmahera Selatan punya target APBD yang meningkat. Menurutnya, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang baru, sehingga berbeda dengan sebelumnya.

“Realisasi APBD biasanya tidak capai target, dan itu wajar dalam pengelolaan keuangan. Karena pemda menetapkan target tujuannya agar semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maksimalkan kinerjanya, terutama dalam sektor penerimaan,” ujar Amil Jusup.

Muammil menambahkan, bahwa sumber penerimaan dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dari sumber penerimaan tersebut, misal PAD Pemda Halmahera Selatan bisa genjot dengan cara optimalisasi (ekstensifikasi dan intensifikasi) penerimaan baik pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya.

Selain itu kata Muammil, Pemda Halmahera Selatan masih bisa menambah objek pajak dan upayakan mengurangi terjadinya kebocoran, serta pengelolaan aset daerah secara benar sehingga bisa menjadi penerimaan.

“Yang perlu dipahami adalah bahwa realisasi pasti tak sesuai target yang ditentukan. Hanya saja bagaimana Pemda Halmahera Selatan bisa optimalkan sumber penerimaan dari PAD, yakni dengan arah kebijakan yang susah tertuang dalam renstra OPD,”tambah Muammil

Masih menurut Muammil, implementasi visi misi kepala daerah yang tertuang dari renstra RKPD juga harus capai target penerimaan yang maksimal.

“Jadi Pak Mohtar Adam itu keliru. Kalau kita cek di daerah mana saja realisasi selalu tidak capai target. Yang terpenting pemda mampu meningkatkan penerimaan agar belanja publik jg bisa meningkat yg berdampak pada pembangunan daerah/masyarakat. karena APBN maupun APBD menggunakan model defisit sehingga realisasi selalu tidak capai target,” pungkasnya.#ilham

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham