Kajati Malut Tinjau Obvitnas Dipulau Obi

Swaramalut.com-HALSEL

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara (Malut) Dade Ruskandar, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja selama 4 hari di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada 11-14 Oktober 2021.

Pada kunjungan kali ini,  Kajati meninjau objek vital nasional (obvitnas) yang berlokasi di Pulau Obi guna memastikan terus beroperasi secara optimal demi kontribusi positif bagi negara dan daerah.

Kunjungan kerja di Pulau Obi ini adalah yang pertama bagi Dade Ruskandar sejak dirinya resmi dilantik sebagai Kajati Malut pada 29 Juli 2021 lalu.

Dalam kegiatan ini, ia disertai Asisten Tindak Pidana Khusus M. Irwan Datuiding, Kepala Bagian Tata Usaha M. Fadil Jauhari, Kepala Kejaksaan Negeri Labuha Fajar Haryowimbuko, Kepala Seksi Intel Fardana,  Koordinator Intel Imam Sutopo, Kepala Sub Bagian Protokol Halik Kunyer, Kepala Urusan Protokol M. Sahlan Drakel, Kepala Urusan Dokumentasi Hukum Fikrian Nurhidayat, dan beberapa staf lainnya.

Kajati Malut Dade Ruskandar mengatakan, beberapa waktu belakangan ini pihaknya fokus melakukan kunjungan kerja untuk mengawal dua amanat dari Kejaksaan Agung. “Kami sedang mengawal dana penanggulangan Covid-19, serta proyek strategis nasional di beberapa daerah.

Perintah Jaksa Agung, semua proyek yang sifatnya strategis yang berada di wilayah Kejaksaan Tinggi Malut harus ada perhatian, karena mereka berjasa dalam peningkatan ekonomi negara. Salah satu proyek strategis nasional yang kami kawal adalah HARITA Nickel,” ungkapnya.

Ia pun berharap kerja sama yang dibangun bersama HARITA Nickel dapat menciptakan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan daerah. “Kita harus terus kawal proyek strategis nasional ini. Banyak yang bisa kita tingkatkan melalui sinergi yang baik, terutama hal-hal yang terkait dengan bidang hukum,” ucap Dade.

Ia berharap perusahaan pertambangan dan hilirisasi nikel ini dapat terus memberi kebaikan bagi masyarakat luas.

Kunjungan Kajati Malut ini disambut baik oleh manajemen HARITA Nickel. Menurut Younsel Evand Roos selaku perwakilan manajemen, kegiatan ini sangat baik untuk meningkatkan sinergi antara Kejaksaan Tinggi Malut dan HARITA Nickel.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kajati di Site Obi. Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama kedua pihak demi terciptanya manfaat yang lebih besar bagi daerah,” ujar Younsel yang merupakan Head of Site HARITA Nickel

Younsel menambahkan, perhatian negara terhadap investasi adalah hal yang sangat penting dalam keberlanjutan usaha. Ia pun menilai kunjungan kerja ini menjadi bukti kehadiran negara yang aktif menjaga investasi sesuai aturan-aturan yang berlaku.

“HARITA Nickel adalah perusahaan yang terus tumbuh. Banyak proyek strategis yang sedang dan akan dijalankan. Oleh karena itu, perhatian dari negara, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Malut, sangat dibutuhkan agar kegiatan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,” jelasnya.

Pada kunjungan kerja ini, Kajati Malut beserta rombongan melihat langsung bagaimana proses penambangan dan pengolahan bijih nikel dilakukan.

Kajati juga menyempatkan diri untuk menanam bibit pohon di area perusahaan sebagai bentuk kolaborasi bersama HARITA Nickel untuk menjaga lingkungan.

Menanam pohon adalah investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan ekosistem dan kualitas udara di lingkungan, serta membantu mengatur tingkat polusi global. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19..#red/Humas harita

Pemda Halsel, Tekan MoU Dengan Polres dan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan

Swaramalut.com HALSEL

Bupati Halsel Usman Sidik dan Wakil Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba hadiri acara pembukaan Sosialisasi Penegak Hukum untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resost Halmahera Selatan, Rabu, (13/10/2021) bertempat di Aula Kantor Bupati Halsel.

Bupati Halsel Usman Sidik dalam sambutannya menyampaikan, pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakan roda perekonomian, karena terkait erat dengan penggunaan anggaran Negara.

“Selama ini aparat penegak Hukum termasuk kejaksaan Negeri Halamahera Selatan telah bersinergi dengan pemerintah Daerah dalam upaya penegakan Hukum baik itu berupa pencegahan pengawasan dan penindakan,”tandasnya.

Lanjut Bupati, kerja sama ini pihaknya akan menindak lanjuti nota kesepahaman antara kementrian dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia nomor 700/8829/SJ; Nomor KEP694/A/JA/11/3017; nomor B/108/XI/2017/ tanggal 30 November 2017 tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan aparat penegakan Hukum (APH) terkait dengan laporan atau pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah.

Kerja sama ini dilakukan dengan semangat dan saling menguntungkan dengan cara efektif dan efesien

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat restu dan berkah dari Allah swt, sehingga kedepan setalah pendatangana MOU, semua pihak yang terkait kerja sama melakukan komitmennya dengan baik dan semangat,”pungkasnya Bupati Usman Sidik..#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Hari Ini, Rombongan Kafilah STQ Nasional Enam Provinsi Tiba di Ternate

Swaramalut.com-TERNATE

Jelang Pembukaan STQ Nasional yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2021, rombongan para kafilah dari berbagai Provinsi terus berdatangan.

Sesuai dari hasil pantauan media ini di bandara Sultan Babullah Kedatangan rombongan kafilah pada hari ini, Rabu (13/10/2021), berasal dari 6 Provinsi yang datang dengan maskapai yang berbeda.

Dari informasi yang diperoleh rombongan kafilah datang pada pukul 7.27 WIT dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang terdiri dari tiga provinsi yakni  Provinsi Aceh sebanyak 36 orang, Provinsi  Kepulauan Riau 67 orang dan Provinsi Kalimantan Tengah 26 orang.

Sedangkan rombongan Kafilah yang menggunakan Batik Air tiba pada pukul 8.35 WIT terdiri dari tiga Provinsi diantaranya, Provinsi Riau dengan jumlah rombongan 47 orang, Provinsi Sumatera 41 orang dan Provinsi Bengkulu 30 orang.

Kedatangan para rombongan Kafilah dari 6 provinsi ini langsung di sambut oleh Asisten II Gubernur Sri Hartati, Asisten III Gubernur Asrul Gailea, Asisten I Pemkot Ternate, Muhdar Din dan Asisten II Bahtiar Teng.

Para rombongan kemudian diarahkan oleh masing-masing LO menuju ke pelabuhan Ahmad Yani untuk menuju ke lokasi STQ di Sofifi melalui Kapal Cepat..#red/Hms Adpim

Beredar Isu, Komisi III DPRD Halut Panggil Pihak Terkait

Swaramalut.com- Halut

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kini merespon isu yang beredar terjadi di rumah sakit umum daerah Tobelo, terkait penanganan pasien yang dinilai tidak optimal.

Beredarnya isu lantaran dinilai pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo tidak secara optimal memberikan pelayanan terhadap salah seorang pasien bernama Allen Andew.

Beragam opini dari kejadian itu, Komisi III DPRD akhirnya merespon melalui rapat bersama antara pihak RSUD dan keluarga pasien di ruang komisi III, Selasa (12/10/2021).

Menyusul pernyataan usai rapat bersama, Ketua Komisi III DPRD Sahril Hi. Rauf mengatakan, penelusuran kebenaran dari kejadian ini harus melibatkan kedua belah pihak untuk memberikan testimoni. Tetapi Dengan begitu kata Sahril, ada hal yang perlu diluruskan terkait dengan pelayanan RSUD.

“Terkait kejadian ini DPRD Komisi III akan forumkan kembali dalam rapat kerja Setelah mempelajari testimoni kedua belah pihak tadi” ujarnya.

Opini dari kejadian ini pihaknya berharap ada kesimpulan akhir hingga tidak menjadi komsumsi publik dan bias digoreng. Politisi dari Fraksi Hanura itu menyebutkan jika RSUD sudah melakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, maka dikembalikan ke pihak Rumah Sakit (RS). Namun bila ada pergeseran, DPRD melalui Komisi III juga menyampaikan kepada RS dan keluaga pasien.

Selanjutnya kata dia menjadi kewenangan Hukum menangani kejadian ini, apabila adanya indikasi pelanggaran dalam menjalankan SOP dari pihak RSUD Tobelo.

“Jika ditemukan ada indikasi, bukan lagi menjadi kewenangan DPRD. dan sebagai wakil rakyat secara politik kita memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan sekaligus memberikan warna bahwa RSUD adalah milik masyarakat sehingga tidak seharusnya terjadi. Apalagi prestasi RSUD kita ini sangat baik, maka pelayanan pun harus dibarengi dengan keberadaan infrastruktur” ungkapnya.

Disinggung juga Sahril agar Direktur RSUD Tobelo dapat memberikan perhatian kepada tenaga medis sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu pendekatan psikologi kata dia juga sangat penting untuk dilakukan terpisah dengan pelayanan medis.

“Bukan hanya pelayanan medis saja yang menjadi standar kepuasan, tetapi juga Pendekatan komunikasi terhadap semua pasien” katanya

Sementara menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, dr Irwanto Tandaan membenarkan terkait penanganan terhadap pasien itu, tenaga medis sudah memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, Pungkasnya..#jojo

 

Reporter : Niklas.H