Swaramalut.com TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. M. Al Yasin Ali selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting(TP2S) Provinsi Maluku Utara(Malut) mengukuhkan Bapak/bunda asuh anak stunting yang dilanjutkan dengan rapat Koordinasi bersama tim percepatan penurunan stunting bertempat di Aula Makorem 152/Babullah Ternate, Selasa (13/9/2022).
Wagub melalui sambutannya menyampaikan, berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yakni dengan mendorong Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dengan struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kemudian Penguatan Kerangka Intervensi yang ditujukan untuk memastikan konvergensi sampai ke tingkat keluarga.
Melalui Peraturan Presiden ini kata Wagub, dimaksudkan memberikan penguatan kerangka intervensi dengan menggunakan pendekatan keluarga, serta penguatan kerangka pendanaan, dimana pendanaan percepatan penurunan stunting menggunakan Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDesa, serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sebagai Wakil Gubernur dan sekaligus Ketua TP2S Provinsi Maluku Utara, drinya berharap bahwa saat ini semua kabupaten/kota sudah harus mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RAD Pangan dan Gizi).
“Satuan Tugas di tingkat Kabupaten dan Kota sudah harus mendorong program atau kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan cara berkoordinasi dengan kepala daerah untuk meningkatkan alokasi APBD 2023”.
Wagub juga mengingatkan, pada kesempatan rapat kordinasi bersama TPPS hari ini harus mampu merumuskan kebijakan kebijakan tim yang komprehensif sehingga tahun 2023 nanti akan dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan target penurun stunting di maluku utara dapat dicapai secara berjenjang.
Sebelumnya Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Pusat, Eni Gustina dalam sambutannya mengatakan, saat ini kita membutuhkan keberadaan bapak asuh anak stunting sebagai pengawalan dan pendampingan dari mulai calon pengantin. Hal ini menurut Eni harus dimulai dengan merubah pola perilaku atau dalam istilah kami merencanakan setiap kehamilan.
Merencanakan kehamilan lanjut Eni tidak boleh diabaikan sehingga betul-betul anak yang terlahir dalam kondisi yang sehat dan berkualitas. Dirinya kemudian mengatakan pihaknya telah memiliki tim pendamping keluarga di setiap kabupaten/kota yang terdiri dari tiga orang.
“Jadi tim pendamping keluarga ini akan mendampingi calon pengantin”. Ucapnya
Dirinya menjelaskan di indonesai setiap tahun ada 2 juta pernikahan sementara terdapat 80% langsung hamil untuk itu kata Eni BKKBN telah menyiapkan bahwa tidak semua calon pengantin itu layak nikah dan layak hamil.
“Insya Allah apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk anak-anak kita terutama upaya penurunkan stunting”.
Sementara Danrem 152 Babullah, Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito berharap kepada para pejabat yang telah diberikan amanah serta tanggung jawab sebagai bapak/bunda asuh agar lebih proaktif melakukan pendampingan dan monitoring sesuai wilayah masing-masing.
Disamping itu dirinya mengajak semua pihak agar menyamakan persepsi dan langkah strategis melakukan pencegahan stunting dengan bersinergi seluruh stakeholder terkait guna menurunkan angka stunting dan menyelamatkan generasi muda Maluku Utara dari bahaya stunting.
Kegiatan ini akhiri dengan pengukuhan Bapak/Bunda Asuh anak stunting melalui penyematan selendang dan penyerahan piagam penghargaan yang disaksikan oleh Tim percepatan penurunan stunting kabupaten/kota, Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, Kepala BKKBN Perwakilan Malut, Renta Rego Tarangi, beserta tamu undangan lainnya..#tim/red
