Ruslan : Pejabat Karteker Desa Loleo Mekar Menunggu SK Pemberhentian Dari DPMD

Swaramalut.com HALSEL

Pejabat karateker desa Loleo Mekar Kecamatan Kasiruta Timur masih menunggu surat keputusan pemberhentian dari Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Halmahera Selatan (Halsel)

Demikian disampaikan kepala bagian Hukum Setda Halsel Ruslan, saat dikonfirmasi Swaramalut.com, diruang kerjanya, Senin, (14/06/21). Ia mengatakan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bustamin Soleman, sudah menyampaikan bahwa bupati Halsel telah melakukan pencopotan terhadap kepala desa Loleo Mekar Sukri Kader.

“De fakto nya sudah ada, akan tetapi berhubung pak bupati dan kepala dinas DPMD masih diluar daerah jadi proses pemberhentian dan pengangkatan pejabat karateker, masih menunggu pak bupati Usman Sidik dan kepala dinas datang,”jelas Ruslan.

Meski belum ada surat pemberhentian secara resmi dari dinas DPMD Halsel kepala desa Loleo Mekar, sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai kepala desa.

“Saya pikir sudah tidak lagi, karena dia (kepala desa Sukri Kader-red) sudah ada sanksi berupa pemberhentian dari pak bupati,”tandas Kabag Hukum Ruslan.

Kepala dinas DPMD Halmahera Selatan Bustamin Soleman dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Senin, (14/06/21), mengatakan pihak DPMD menunggu usulan nama pejabat karateker dari masyarakat setempat,”kalau sudah ada nama yang diusulkan masyarakat tinggal kami usulkan ke bagian Hukum untuk di proses,”ujar Bustamin..#ilham

Terkait Konsep Pembangunan Usman-Bassam, M.Yunus Nasar Sebut Muliansyah Mimpi Disiang Bolong

Swaramalaut.com – HALSEL

Pernyataan Muliansyah yang mengatakan Bupati Usman Sidik dan wakil Bupati Hassan Ali Bassam Kasuba, tidak memiliki konsep yang jelas ditanggapi sekertaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Halmahera Selatan M.Yunus Najar, M.Si.

Pernyataan Muliansyah seperti dikutip di media online koridormalut.com “Saya melihat pasangan ini semenjak berdebat kandidat hingga saat kampanye, kelihatanya pasangan Usman – Bassam tidak punya konsep membangun Halmahera Selatan, terakhir di 100 hari kerja ini juga tidak siap mejalankannya” ujar Muliansyah Sabtu, (12/6/2021)

Menanggapi pernyataan Muliansyah. Dalam konferensi persnya di cafe Fatima, Sabtu, (12/06/21). Yunus Najar mengatakan, pernyataan Muliansyah disampaikan di media online itu terlalu dini, tidak berdasar dan bahkan mengambarkan ke tidak tahuan visi dan misi sarta program 100 hari kerja Bupati H.Usman Sidik dan wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba diKabupaten Halmahera Selatan.

“Sudara (Muliansyah/red) ibarat baru bangun tidur, jadi ibarat mimpi disiang bolong,”sebut Yunus Najar.

Selain itu pernyataan Muliansyah yang mengatakan “Konsep apa sebenarnya dipakai oleh Usman–Bassam ini, padahal Halsel memiliki potensi alam yang melimpah, mulai dari potensi ekonomi unggulan seperti cingke, pala, coklat, kelapa, maupun pariwisata.

Menanggapi pernyataan terkait konsep pembangunan Usman-Bassam, Mantan anggota DPRD dua Periode ini menjelaskan, bahwa terkait dengan 100 hari kerja Bupati H.Usman Sidik dan wakil bupati  Bassam Kasuba, memiliki konsep yang jelas yakni. Pertama pengendalian covid-19, kedua pemulian ekonomi, merevatilisasi sistem, kemendirian ekonomi yang bertumpuh pada potensi lokal, ketiga, penataan birokrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dengan memperhatikan prinsip reformasi birokrasi dan tatakelolah pemerintahan yang baik serta berbasis kenerja, keempat, penyusunan dokumen rancangan awal pembangunan kawasan perkotaan Labuha yang disebut sebagai smart city.

“Jadi saat ini, bupati dan wakil bupati Usman-Bassam sudah punya program rencana strategi (Renstra) RPJMD sudah disusun Bappelingbangda Halsel, dan dokumen Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang sementara sudah disusun oleh Universitas Muhamadiyah Maluku Utara,”ungkap Najar

Dengan demikian arah kebijakan pembangunan kedepan peridde 2021-2024 telah siap dilaksanakan, “InsyaAllah dalam satu bulan kedepan RPJMD Halsel telah rampung,”tegas Najar.

Selain itu Lanjut M Najar, Dalam penyusunan dokumen pembangunan 5 tahun kedepan dirinya menegaskan Bupati Usman Sidik dan wakil Bupati Bassam Kasuba sudah berkerja sama dengan dua perguruan tinggi yakni Universita Muhamadiyah Maluku Utara Saiful Deni, dan Sekolah tinggi pertanian (STP) Labuha Yudi Eka Prasetia, M. Si. Bentuk kerja sama ini telah di lakukan dimana telah ditandatangani kerja sama antara pemerintah daerah Halsel, dengan kedua perguruan tinggi pada hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Selatan ke 18 pada tanggal 09 Mei 2021 kemarin.

“Sebelum saran di sampaikan Muliansyah ke Pemda Halsel, kami sudah membangun komunikasi dan bekerjasama dengan kedua perguruan tinggi yang ada di Ternate dan Halsel,”tandasnya.

Dirinya menambahkan, Soal pembangunan Parawisata, salah satu program prioritas dan program stategis Usman-Bassam adalah, revitalisasi kota tua peningalan kota tua peninggalan kesultanan Bacan yang kedepan akan di tetapkan sebagai kawasan stratigis wisata, kawasan stategis sosial budaya yang akan menjadi bagian dari kita mengembangkan wisata perkotaan.#ilham

Bupati Halsel Usman Sidik Hadiri Kegiatan Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Malut di Gorontalo

Swaramalut.com-HALSEL

Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hi. Usman Sidik, Sabtu (12/06/2021) mengikuti kegiatan regional meeting kawasan teluk Tomini dan Maluku Utara(Malut). Dalam rangka revitalisasi kawasan  peningkatan kesejahteraan ekonomi dan investasi pedesaan dipusatkan di Provinsi Gorontalo.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, Menteri Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal, Halim Iskandar, 47 Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Halim Iskandar dalam konferensi Pers nya mengatakan kegiatan regional meeting kawasan teluk Tomini dan Maluku Utara ini terlaksana atas kerjasama sama Kementrian PDT dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan akan ditindak lanjuti dengan langkah konkrit. “Kami berharap kegiatan ini bisa berdaya guna dan tepat sasaran serta tidak ada masalah di kemudian hari,”pungkasnya

Press rilis diterima swaramalut.com. Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar di kesempatan itu mengatakan, regional meeting ini sangat penting untuk mendongkrak secara cepat dan komprehensif semua sektor lintas regional baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).

“Jadi, saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kekuatan wisata saja tetapi sekaligus kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga kawasan wisata misalnya harus menjadi kawasan wisata berkesinambungan, ramah lingkungan dan memiliki daya tahan dalam menghadapi apapun termasuk pandemi Covid 19,”tandasnya

Lanjut pria yang bisa disapa Cak Imin ini menuturkan, kawasan Tomini dan Maluku Utara ini sudah terdesain sejak awal memiliki daya tahan dan sistinibility yang abadi sehingga semua perencanaan betul-betul ramah lingkungan sekaligus menghitung daya tahan sumber daya alam atau daya tahan ekonomi. “Ini perencanaan yang tepat dan deklarasinya sudah ditandatangani oleh semua pimpinan daerah,”tuturnya.

Sekedar diketahui, Bupati Halsel Hi. Usman Sidik adalah salah satu kepala daerah yang ikut menanda tangani naskah deklarasi kegiatan regional meeting kawasan teluk Tomini dan Maluku Utara dalam rangka revitalisasi kawasan  peningkatan kesejahteraan ekonomi dan investasi pedesaan.#ilham

Kapolres Haltim Pimpin Sertijab Kabagops , Kasat Reskrim, Kapolsek Wasile Selatan dan Kapolsek Maba Selatan 

Swaramalut.com-HALTIM

Upacara serah terima jabatan(sertijab) Kabagops , Kasat Reskrim, Kapolsek Wasile Selatan dan Kapolsek Maba Selatan dipimpin langsung Kapolres Haltim Akbp Edy Sugiharto, SE, M.H, serah terima jabatan dilaksanakan di halaman Polres Haltim dan mematuhi disiplin Protokol Kesehatan.sabtu, (12/6/2021)

Pelaksanaan serah terima jabatan (Sertijab) tersebut  berdasarkkan Telegram Kapolda Malut Nomor : TR/ 317/ 6 /2021/Ro Sdm tanggal 28 Mei 2021 tentang  pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polda Malut

Serah terima Jabatan Kabag ops Dari Akp Jamaluddin , ke Akp Azis Ibrahim Umar, SH, jabatan Kasat Reskrim dari Akp Paultri Yustian, S I.K, ke Iptu Abu Zabir Latupono, SH, Jabatan Kapolsek Maba Selatan dari Iptu Ifan Firdaus, S.Tr.K ke Ipda Chruys Ryzer Adetya Putra Rumbiak, S.Tr.K, dan Jabatan Kapolsek Wasile Selatan Dari Ipda Chuys Ryzer Aditya Putra Rumbiak, S.Tr.K. ke Ipda Muhammad Andy Kurniawan, S.Tr.K.

Pejabat Lama Kabag ops Akp Jamaluddin menduduki Jabatan Baru Kabag Sunda Polres Pulau Morotai dan pejabat baru Kabag ops Akp Azis Ibrahim Umar, SH, sebelumnya menduduki jabatan Ps.Kasubagmin opsnal bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Malut , pejabat lama Kasat Reskrim Akp Paultri Yustian, S I.K, menduduki jabatan baru Ps Kasubag Kompeten Bagbingkar Ro Sdm Polda Malut, pejabat baru kasat Reskrim Iptu Abu Zabir Latupono, SH, sebelum menjabat Ps. Kaurmin subagrenmin Ditresnarkoba Polda Malut , pejabat lama Kapolsek Maba Selatan Iptu Ifan Firdaus, S.Tr.K menduduki jabatan baru Kapolsek Oba Utara Polres Tidore pejabat baru Ipda Chruys Ryzer Adetya Putra Rumbiak, S.Tr.K, sebelumya menduduki jabatan Kapolsek Wasile Selatan , pejabat lama Kapolsek Wasile Selatan Ipda Chuys Ryzer Aditya Putra Rumbiak, S.Tr.K. menduduki jabatan Kapolsek Maba Selatan, dan pejabat baru Kapolsek Wasile Selatan Ipda Muhammad Andy Kurniawan S.Tr.K sebelum bertugas di Polres Halsel.

Sambutan Kapolres Haltim bahwa mutasi jabatan di jajaran Polri khusus nya Polda Malut akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan dan pengembangan karir personil Polri , jadi mutasi jabatan ini bukan merupakan hal yang luar biasa tapi sudah merupakan hal yang wajar .

Pejabat yang baru di lantik agar secepatnya menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas dan masyarakat , serta senantiasa meningkatkan kinerja dan pengabdianya, serta meningkatkan menajemen pengrndalian kegiatan operasional, komunikasi menjunjung nilai- nilai berlaku baik internal maupun eksternal.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat yang lama atas dedikasi dan jeri paya selama ini dalam mencurahkan segara pikiran dan tenaga untuk kemajuan kesatuan yang dapat ditunjukan dengan terkendalinya gangguan kamtibmas diwilayah Haltim.

Hadir dalam upacara serah terima jabatan tersebut yaitu PJU Polres Haltim dan Personil Polres Haltim..#Sumber Humas Polres Haltim

Yayasan Paud Kartika Jaya XIII-18 Kodim 1509/Labuha Wisudakan 35 Orang Siswa di Angkatan Ke 5 Tahun 2020-2021

Swaramalut.com HALSEL

Yayasan Paud Kartika Jaya XIII-18 Kodim 1509/Labuha Kembali Wisuda Siswa-Siswi Angkatan Ke – 5 DiTahun ajaran 2020-2021 Yayasan Kartika Jaya XIII-18 kembali mewisuda Siswa siswi yang berjumlah 35 orang siswa yang terdiri dari 14 Siswi dan 21 Siswa, di Kelas Sultan Nuku PAUD Kartika jalan Poros Labuha Panambuang, Desa Mandaong kecamatan Bacan, Sabtu, (12/6/2021) pagi.

Pelepasan siswa siswi PAUD dipimpin langsung Oleh ketua Yayasan Paud Kartika Jaya Uly Untung Prayitno, dengan tema “Jadilah kebanggaan ayah dan bunda sejak dini bagai Bintang yang bersinar menuju generasi yang berabad untuk investasi Masa Depan”

Acara waisuda dihadiri oleh segenap para orang tua Siswa-siswi Kartika Jaya mendampingi Anaknya yang ikut melaksanakan Wisuda.

Press rilis direrima swaramalum.com. Dalam sambutan ketua Yayasan Kartika Jaya mengatakan. Selaku pengurus yayasan Paud Kartika Jaya dirinya mengucapkan terimakasih kepada para Orang Tua siswa-siswi yang telah mempercayakan pendidikan di Paud Kartika, dirinya merasa bangga dengan siswa-siswi PAUD Kartika Jaya yang diwisuda.

“Semoga menjadi generasi yang berabad dan berahlak mulia, serta jadi kebanggaan untuk Orang Tua, tak lupa kami ingatkan para orang tua agar selalu mendampingi anak anda dalam proses belajar dirumah agar seimbang dalam pendidikan antara sekolah dan Dirumah,”ujar Uly

“Kami juga membuka kembali pendaftaran bagi siswa-siswi yang ingin mendaftarkan untuk menghubungi pihak yayasan,”sambung Uly.

Setelah sambutan dari ketua yayasan dan Kepala sekolah dilanjutkan Pembacaan Ayat suci Al-Quran oleh siswa siswi dan pembacaan Puisi serta pembagian Ijazah Bagi Peserta Wisuda yang dibagikan oleh Ketua Yayasan dan Kepala sekolah PAUD Kartika Jaya.#ilham

Ini Tanggapan Pejabat dan ASN Kepsul, Terkait Rotasi Jabatan Oleh Bupati Ningsi

Swaramalut.com-KEPSUL

Tanggapan Atas Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang baru saja dilakukan oleh bupati FifianAdeningsi Mus.

Pada kesempatan ini karena saya pihak yang terkena dampaknya diminta untuk memberi tanggapan, maka saya wajib memberi penjelasan kepada saudara/i atau adik-adik (Pewarta),Kamis (10/6/2021).

Secara pribadi saya juga dalam waktu dekat jikalau Allah SWT mengijinkan berencana melanjutkan Studi Doktor (S3) di Jakarta dan memandang jabatan itu adalah amanah dari sang Pemilik langit dan bumi,  datang kapan saja dan lepas juga kapan saja saat dikehendaki-Nya.

Sebagai informasi bahwa saya sudah diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 880/678/KEP/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 dengan pertimbangan Baperjakat Nomor : 800/640.1/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021.

Kita ketahui bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkup Pemerintah Daerah adalah hal yang lumrah dan wajar dengan tujuan diantaranya memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Tentunya dalam hal ini yang menjadi sandaran adalah Peraturan Perundangan yang berlaku, supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan marwah birokrasi tetap terjaga. Dengan demikian saya ingin memberi tanggapan dan penjelasan terhadap beberapa hal berikut :

Terhadap Pemberhentian Sekretaris Daerah bahwa , Pemberhentian Sekretaris Daerah belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah Pasal 214 (Ayat 2) : Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sedangkan dalam kondisi saat ini saat diberhentikan, Sekretaris Daerah tidak berhalangan apapun dan melaksanakan tugas sebagimana mestinya.

Terhadap Pemberhentian Inspeketur Daerah juga belum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 99B (Ayat 2) :  Bupati/Walikota sebelum melaksanakan Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota telebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ Tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Angka 6) : Konsultasi Pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan/atau Indspektur Pembantu Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan, konsultasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Bupati/Walikota melakukan proses pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota.

Terhadap Pemberhentian Kadis Kependukan dan Pencatatan Sipil

Pemberhentian Kadis Kependukan dan Pencatatan Sipil juga belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas  Undang-undang Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 83A (Ayat 2) : Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota melalui gubernur;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/134/SJ Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, (Angka 4) : Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukam apabila melanggar Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 merupakan Pelanggaran Administrasi Berat dengan Sanksi Pemeberhentian Tetap karena bertentangan dengan pasal 17, pasal 70, pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitarsi Pemerintahan.

Terhadap Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Esalon II), Pejabat Administrator (Esalon III) dan Pejabat Pengawas (Esalon IV) secara umum.

Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administor dan Pejabat Pengawas juga belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

5. Terhadap Pertimbangan Baperjakat yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan

Proses ini apakah dilakukan atau tidak, karena Sekretaris Daerah sebagai Ketua Baperjakat juga diberhentikan. Begitu juga dengan Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) sebagai Sekretaris Baperjakat dan anggotnya Inspektur Daerah juga diberhentikan dalam waktu yang bersamaan.

6. Terhadap Pemberhentian Pejabat diwaktu yang sangat cepat

Sebagaimana diketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kepulaun Sula dilantik pada hari Jumat, 4 Juni 2021, dan Sabtu, 5 Juni  – Minggu, 6 Juni 2021 adalah hari libur. Pada hari Senin, 7 Juni 2021 saat Bupati dan Wakil Bupati baru pertama masuk kantor langsung dilakukan sidang Baperjakat kemudian memberhentikan secara masal Pejabat Pimpinan tinggi Pratama dan Administrator di waktu yang hampir bersamaan. Sehingga banyak pihak yang multitafsir atas keputusan itu.

7. Terhadap Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama yang dipegang oleh Pejabat Pengawas dan Staf serta status ASN nya masih di daerah lain

Terdapat ASN yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama adalah yang tdak memegang jabatan apapun (Staf), padahal salah satu persyaratan Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama adalah harus memegang jabatan definitif paling kurang 1 (satu) tingkat di bawahnya, sehingga dalam hal ini Pejabat Pengawas (Kasubag/Kasubid) juga tidak bisa. Bahkan diduga yang menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah selain masih bersatus ASN di Kabupaten Pulau Taliabu, yang  bersangkutan juga jabatan definitifnya hanya Pejabat Administrator (Sekretaris), yang artinya 2 (dua) tingkat dibawahnya, maaf ya….adik-adik kalau dugaan ini salah……. Sedangkan persyaratan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah adalah minimal memegang jabatan definitif Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup Pemerintah Daerah setempat.

 8. Terhadap Pemberhertian dan Pengangkatan di atas yang menurut Bupati sesuai hasil konsultasi dengan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampikan Bupati saat apel perdana Bupati dan Wakil Bupati dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Adminitrator dan Pejabat Pengawas serta staf pada hari Senin, 7 Juni 2021. Hemat kami, jika sekalipun ada konsultasi dan arahan lisan tidak serta merta bisa dijadikan dasar atas kepututusan Pemberhentian dan Pengangkatan dimaksud..#red

Diduga Langgar Aturan, Dirjen Otda Desak Bupati Sula Kembalikan Semua Pejabat Yang Dirotasi ke Jabatan Semula

Swaramalut.com-TERNATE

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Kamil langsung  memerintahkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menyelidiki keputusan Bupati Kepulauan Sula terkait rolling jabatan.

Pasalnya, baru saja menjabat lima hari Bupati Fifian Adeningsi Mus langsung mengganti 57 pejabat eselon II hingga IV, termasuk Sekretaris Daerah.

Sikap dan pernyataan tersebut disampaikan Akmal saat berkunjung ke Ternate, Malut, Kamis (10/6/2021) pagi tadi, Ia mempertanyakan dasar Bupati Sula fifian Adeningsi Mus  melakukan pergantian pejabat sebelum 6 bulan menjabat.

Dirinya menepis bahwa apa yang di sampaikan Fifian adalah konsultasi yang dilakukan kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri bukan berarti sudah mendapat izin untuk melakukan reshuffle. Sebab izin yang dimaksud adalah izin tertulis.

” Semua orang bisa melakukan konsultasi seperti itu hanya di dalam undang-undang menyatakan dilarang melakukan mutasi kecuali ada izin Mendagri secara tertulis. Jadi tanya ke Bupati, apakah ada izin tersebut tertulis dari mendagri” ucap Akmal.

Ia pun meminta Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba,Lc agar  melakukan investigasi langsung  terkait kebijakan mutasi pejabat tersebut.

“Jika hasil investigasi Pak Gubernur dengan pemberitaan yang ada benar dan  menemukan rotasi pejabat di Kepsul tidak ada izin Mendagri, maka saya minta semua pejabat dikembalikan ke posisi jabatan semula sebab telah melanggar aturan” tutup Akmal mengakhiri..#red

Tindak Lanjuti 100 Hari Kerja, Bupati Usman Sidik Tarik Aset Randis Halsel

Swaramalut.com-HALSEL

Menindak lanjuti 100 hari kerja Bupati Usman Sidik dan wakil bupati Hassan Ali Bassam Kasuba, Badan Pengelolaan Aset Daerah Halmahera Selatan menarik seluruh aset kendaraan Dinas(Randis) roda dua dan empat di seluruh OPD.

Pantauan wartawan media ini, Kamis, (10/06/21). Kedaraan roda dua dan rota empat berplat merah berantrian memasuki ke lapangan kantor bupati Halmahera Selatan untuk dulukan pengecekan baik STNK dan Plat motor.

Foto : Kepala Bidang Aset Daerah DPKAD Risno Tess

Kepala Bidang Aset Daerah DPKAD Risno Tess, ditemui media ini, dilokasi. Mengatakan sala satu program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba didalamnya termasuk penertibaan Aset Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

“Takutnya Aset daerah dikuasi pihak ketiga, Tampa didukung dengan pinjam pakai, makanya lewat infentarisasi ini samua aset kami tertibkan,”ungkapnya.

Risno mengatakan, aset Pemerintah Daerah Halmahera Selatan tercatat sebanyak 642 unit untuk kendaraan roda dua, sementara kendaraan roda empat sebanyak 111 unit.”dari total 642 kendaraan roda dua itu, sebagian tersebar di seluruh Kecamatan Halsel,”akui dia.

Meski begitu lanjut Risno infentarisasi kendaraan roda dua dan roda empat ini dilakukan masi difokuskan di ibu kota Labuha yang dalam penguasaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Halsel.”Setelah selesai di SKPD baru aset kendaraan yang ada di Kecamatan kami tarik untuk melakukan pengecekan,”tutup Risno mengakhiri..#Ilham

Tidak Transparansi Terkait DD 2021, Bupati Halsel Usman Sidik Resmi Copot Kades Loleo Mekar

Swaramalut.com-HALSEL

Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hi. Usman Sidik resmi mencopot Kepala Desa Loleo Mekar Sukri Kader dari jabatannya, pencopotan dilakukan lantaran masyarakat Desa Loleo Mekar melaporkan terkait dugaan ketidak tranparansi pencairan Anggaran dana Desa tahap satu tahun 2021.

Kades Sukri Kader telah membohongi masyarakat dengan mengatakan belum ada pencaiaran Anggaran DD, sementara pengakuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel bahwa Anggaran DD untuk Desa Loleo tahap satu tahun 2021 telah dicairkan sebesar Rp.259 juta.

Kepala Dinas (DPMD) Halsel Bustamin Soleman ketika dikonfirmasi Rabu (09/06/21), membenarkan bahwa Bupati Usman Sidik telah mencopot Kepala Desa Loleo Mekar Sukri Kader.

“Iya benar bupati sudah mencopot Kepala Desa Loleo Mekar Sukri Kader tinggal menunggu Pak Bupati balik dari luar Daerah langsung kami ajukan SK krateker,”Akui Bustamin.

Pembenaran terkait pembohongan Kades juga dibenarkan sala satu masyarakat Desa Loleo Mekar, merutnya masyarakat merasa kecewa terhadap Kades karena membohongi masyarakat bahwa DD belum cair dan yang baru dicairkan hanya bantuan langsung tunai BLT.

“Kami punya kecurigaan ternyata butul, bahwa Kades sengaja sambunyi ke masyarakat kalau anggaran belum cair, setelah kami lapor ke Bupati, kebutulan Kepala DMPD juga ada di ruangan Bupati saat itu, dan pak kadis DMPD sampaiakan betul sudah cair,”#ilham

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gelar Sidang Perdana Antara Yulius vs AHY

Swaramalut.com-NASIONAL

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hari Selasa (09/06/2021) menggelar sidang perdana perkara Nomor 325/Pdt.Sus/Parpol/2021

Tentang gugatan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Yulius Dagilaha terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kuasa Hukum Yulius Dagilaha Kasman Ely SH dalam pesan singkatnya mengatakan, sidang perdana dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Heru Hanindyo SH. MH. LLM, dengan agenda pembacaan gugatan terkait Surat Keputusan Nomor 37/SK/DPP.PD/IV/2021 tentang pemberhentian tetap sebagai anggota partai Demokrat.

Menurut Kasman dalam pembacaan gugatan menyatakan SK pemberhentian yang dikeluarkan tergugat dalam hal ini DPP Partai Demokrat tidak berdasar menurut hukum serta tidak memiliki landasan konstitusional sebab kehadirannya pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tahun 2021 di Deli Serdang Sumatera Utara yang gadang-gadangi sebagai sebagai gerakan pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang tidak berdasar.

Untuk itu lanjut Kasman, dalam pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, menyentil soal pelanggaran yang di lakukan oleh DPP Partai Demokrat terhadap penggugat karena dianggap telah melanggar hak subjektif sebagai warga Negara untuk menyatakan pendapat seperti di atur oleh Undang-undang Dasar 1945 jo, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo, AD-ART Partai Demokrat Tahun 2020.

“Ya jadi dalam pembacaan gugatan juga disentil soal pelanggaran DPP Partai terhadap klaim saya karena ini bertentangan dengan aturan yang ada,” ungkapnya

Selain itu, dalam pembacaan gugatan pada persidangan Yulius Dagilah diwakili kuasa hukum Kasman Ely SH, memerintahkan kepada DPP untuk menghentikan seluruh perbuatan dan keputusan kepada penggugat sebagai anggota DPRD Halmahera Utara periode 2019 2024, sampai pada putusan yang memeliki kekuatan hukum tetap serta menyatakan SK DPP Partai Demokrat No.37/SK/DPP.PD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat berada dalam status quo.

Diketahui sidang gugatan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Yulius Dagilaha terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 dengan agenda jawaban tergugat..#SM