Abrasi Ancam Pemukiman Warga Kelurahan Rua

Swaramalut.com, TERNATE – Abrasi mengancam pemukiman warga di Lingkungan Monge RT 08 / RW 04 Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara (Malut).

Tanggul ambruk akibat abrasi pantai

Berdasarkan pantauan Swaramalut.com, Selasa 30 Maret 2021, Akibat kuatnya gelombang dan arus laut sehingga mengancam puluhan rumah yang berada di pesisir pantai lingkungan tersebut. Bahkan jarang bibir pantai dengan beberapa rumah warga tinggal kurang lebih 3 meter.

Salah satu warga Lingkungan Monge (RT 08/RW 04) Djunaidi Kasim, mengeluhkan terkait kondisi tersebut dan meminta adanya perhatian dari pemerintah setempat.

“Jadi dengan kondisi ini, tentunya kami sangat membutuhkan perhatian dan upaya penanganan agar rumah warga terhindar dari ancaman abrasi,” ungkapnya.

Dan bila tidak ada upaya penanganan dengan membuat breakwater (tanggul pemecah gelombang) atau semacamnya bisa dipastikan rumah warga disekitar lingkungan ini akan hilang.

“Sebab lahan yang berada di lingkungan warga ini sudah cukup panjang sekitar 10 meter yang terkikis akibat abrasi,” jelas warga adat lingkungan Monge.

Karena pohon Capilong atau Nyamplung (penahan abrasi laut) juga sudah banyak yang roboh, bahkan bangunan swering (tanggul) yang dibangun sebahgian sudah ambruk.

“Olehnya itu, penanganan dari pemerintah daerah sangat diharapkan dalam mengatasi kondisi tersebut,” pinta Djunaidi. #Red

Santrani : Saya Akan Tindak Pelaksana Proyek Yang Belum Menyelesaikan Upah Para Pekerja

Swaramalut.com-SOFIFI

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Din-PUPR) Provinsi Maluku Utara dalam waktu tempo akan tindak pelaksana-pelaksana proyek di tahun 2020-2021 dalam hal ketergantungan gaji dan upah para pekerjaan proyek.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Malut, Santrani Abusama, saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (16/03/2021), menyampaikan bahwa soal proyek-proyek yang ada saat ini banyak yang masih bermasalah, bukan hanya di proyek jalan desa akesipang menuju desa ngokomalako.

“Memang bukan hanya di akesipang dan di ngokomalako hampir rata-rata pekerjaan proyek itu pekerjaan nya sudah capai 100% maupun 75% belum ada pencairan, nah ini yang menjadi beban, yang ini bebannya juga di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ujarnya.

Untuk itu, Kadis pun menyarankan agar pelaksana proyek secepatnya melakukan pencairan agar dapat membayar upah pekerjaan.

“Nah saya sarankan agar segera untuk di laksanakan pencairan utang bawaan di 2020-2021 ini supaya pelaksana itu segera bayar gaji dan upah-upah orang tersebut,” ucap Santrani.

Sambungnya, “Karena di beberapa tempat saya sudah tanyakan dan mereka katakan bahwa mereka sudah kerja sudah 60% tapi belum ada uang muka, artinya apa.? Dengan pekerjaan 1 Milyar misalnya, dan mereka kerja sudah sampai 500 Juta begitu baru belum ada uang pencairan kan sangat di sayangkan,” tandasnya.

Untuk itu Pihaknya akan panggil pada pihak Rekanan untuk Carikan uang agar di bayar, karena kata Santrani, itu juga menyangkut dengan hak orang. Dan untuk material masyarakat, harusnya di selesaikan, dan itu setahunya, jikalau tidak salah anggaran tersebut itu belum ada pencairan.

“Makanya itu selebihnya nanti saya yang secara langsung cek dan akan saya menyuruh untuk di selesaikan, dan nanti saya instruksikan kepada PPK agar segera memanggil pelaksana yang pekerjaan nya yang sudah pernah pencairan 30% untuk segera di selesaikan upah pekerjaan mereka (masyarakat), dan itu akan saya selesaikan,” tutupnya mengakhiri..#Adi

Besok Menaker-RI Ida Fauziah Kunjungi Malut, Ini Agendanya

Swaramalut.com-SOFIFI

Besok Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziah, M.Si beserta rombongan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka membuka pelatihan berbasis kompetensi yang di laksanakan di Aula Balai Latihan Kerja  (BLK) Ternate, dan juga mengadiri panen raya padi varietas serta menyaksikan penandatangan MoU yang dilaksanakan di areal PT. IWIP Halmahera Tengah,provinsi Maluku Utara.

“ Rombongan menteri dijadwalkan berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 684 dan tiba di bandara Baabullah Ternate pada pukul 07.25. Rombongan selanjutnya akan  dijemput oleh Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba” ucap karo Humas setda Malut Rahwan K. Suamba kepada sejumlah awak media, Kamis (04/03/2021).

Kata Rahwan, Kedatangan Menteri Tenaga Kerja disertai Staf khusus dan anggota DPR RI.

Menteri Ida Fauziah sendiri, sambung Karo Humas, akan berada di Maluku Utara selama dua hari dan akan mengunjungi dua daerah yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmaher Tengah.

Menurut Karo Humas, kunjungan Menteri Tenaga Kerja RI ini dalam rangka membuka acara Pelatihan Berbasis Komputer (PBK), diisi dengan dialog serta meninjau workshop yang dilaksankan di aula kantor BLK Ternate. Kemudian besoknya  Menteri Ida Fauziah melanjutkan kunjungan ke PT. IWIP.

“Jadi hari pertama ibu mentri melaksanakan agendanya di Ternate dan besoknya ke Halteng melalui bandara. Kemudian  rombongan Mentri akan menuju kota Weda menggunakan Speet Boat untuk menghadiri panen raya padi varietas 70-D dan M-400 di Desa Wairoro, Kabupaten Halmahera Tengah,” jelas Karo.

Agenda menteri selanjutnya, kata Rahwan, yakni melanjutkan perjalanan menuju PT. IWIP menggunakan speed boat. Di PT. IWIP, Menteri akan menyaksikan penadatanganan MoU antara Ditjen Binalattas dengan PT. IWIP serta penandatanganan PKB antara PT. IWIP dengan serikat pekerja,” ucapnya.

“Setelah menyaksikan penandatanganan, Menteri Ida Fauziah dan robongan akan  menuju landasan udara PT. IWIP kembali ke Ternate untuk melanjutkan perjalanan kembali ke jakarta” tutup Karo mengakhiri..#red

 

Mukhtar Adam : Pinjaman 1,2 Triliun Jangan Asal Pinjam Tapi Tidak Ada Grand Desain

Swaramalut.com-SOFIFI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) merancang pinjaman ke dua kalinya sebesar Rp. 1,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke pihak PT. Sarana multi infrastruktur (SMI).

Menurut Kepala Bappeda Provinsi Malut Salmin Janidi, pinjaman yang nantinya diajukan ke PT. SMI itu, ada beberapa pertimbangan yang nantinya akan dikaji kembali oleh Bappeda Malut bersama tim teknis yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2018, tentang pinjaman daerah.

Kemudian berdasarkan PP tersebut, tentunya diajukan berdasarkan beberapa syarat diantaranya, Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (DSCR), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), Belanja Pegawai dan Belanja DPRD serta Biaya administrasi, Provinsi, Biaya Asuranai dan Denda.

“Saat ini kita baru buat rancangan, jadi nanti dikaji kembali bersama tim,” jelasnya.

Ia menambahkan,  total perkiraan pendapatan pada RAPBD 2021 sebesar Rp 2,8 triliun defisit yang terjadi sebesar Rp. 530 miliar, sehingga berdasarkan pasal 6 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2018, tentang pinjaman daerah yang menyebutkan, penetapan batas maksimal jumlah kumulatif devisit APBD dan batas maksimal devisit APBD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya, sehingga dalam pengitungan DSCR, sudah menggunakan PMK nomor : 121/PMK-07/2020, terkait batas kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah tahun 2021 dan PMK nomor 120, tentang peta kapasitas fiskal daerah.

” Pemprov malut berdasarkan PMK 120/PMK-07/2020, berada pada indeks 0,125 yang masuk dalam kategori sangat rendah.

Untuk itu berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf e, PMK 121/PMK-07/2020, batas defisit APBD masing masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah, sebesar 5 persen dari perkiraan pendapatan daerah 2021 untuk kategori sangat rendah,” jelasnya.

Dikatakannya lagi bahwa total PAD sebesar Rp. 320 miliar DBH Rp. 139 miliar DBHDR Rp. 16 miliar DAU Rp. 1,3 triliun dan Belanja Wajib Rp. 658 miliar, jadi asumsi penghitungan pinjaman dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun maka jumlah pinjaman mencapai Rp. 1,2 triliun, sementara angsuran pokok pokok per tahun 150 miliar, bunga pinjaman 5,10 persen, jumlah bunga pinjaman 61, 2 miliar. Jika melakukan pinjaman Rp. 1,2 triliun, dengan jangka waktu 8 tahun, maka besaran pokok utang adalah Rp. 12,5 miliar per tahun, sementara bunga yang akan dibayar per tahun dengan asumsi suku bunga 5,1 sampai dengan 5,9 persen dan pembayaran per bulan sebesar Rp. 17,6 miliar, yang terdiri dari pembayaran pokok Rp.12,5 miliar dan pembayaran bunga Rp. 5,1 miliar.

Ditanya terkait peruntukan item kegiatan dari pinjaman tersebut kata Salmin, bahwa hal itu masih dalam penggodokan yang belum dibahas sampai pada rincian kegiatan serta sub kegiatan. “Masih dalam penggodokan program pemulihan ekonomi (PEN) dan masih siapkan bahan” Tuturnya, Kamis, (16/2/21)

Terpisah dari itu pengamat ekonomi Unkhair Ternate Dr. Mukhtar Adam, menyatakan Pinjaman daerah memiki legalitas bagi daerah untuk menutupi defisit atas belanja pemerintah, sehingga ekspansi fiskal menjadi penting bagi kondisi ekonomi yang mengalami resesi termasuk Indonesia yang harus melepas Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Rebulik Indonesia (ORI), dengan mempertimbangkan batas akumulasi defisit 30% dari total produk domestik bruto atau PDB.

Menurut Mukhtar Adam, dalam regulasinya Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pendapatan umum daerah, agar tidak menganggu aktivitas pemerintah daerah,
Walaupun saat ini Kementerian keuangan (Kemenkeu) memberikan kemudahan pinjaman namun bukan berarti kemudian asal pinjam tanpa membaca lebih detail syarat-syarat atas pengakuan pinjaman, “urgensi pinjaman di peruntukan untuk apa saja, perlu juga di publikasi jangan asal ngomong, tanpa melalui kajian yang komprehensif atas kesehatan fiskal daerah.” Tutur Mukhtar, saat di konfirmasi wartawan media ini,Kamis (17/02/2021).

Doktor muda Maluku utara ini menjelaskan, pada tahun 2020 Pemprov sudah ada pinjaman 500 Miliar, yang pembayaran pokok dan pinjaman sudah di laksanakan, jika di tambah dengan beban pinjaman baru Rp 1.2 Triliun artinya beban fiskal dari pokok pinjaman sudah mencapai Rp 1.7 triliun belum termasuk beban bunga yang 3%, jika dihitung dari pendapatan umum APBD Maluku utara maka sudah mencapai Rp 2.6 Triliun otomatis beban fiskal sudah mencapai 76,92% dari pendapatan umum daerah.

” Kondisi ini bagi daerah sangat memberatkan, oleh sebab itu angka 35% dari DAU di gunakan untuk gaji, bagaimana mungkin bisa mengatasi cicilan atas pokok dan bunga pinjaman, sementara disisi lain ruang fiskal yang rendah menjadi ancaman bagi pemprov dalam mengelola pembangunan.

Selain itu Bappeda sebagai institusi perencanaan juga tidak menyampaikan secara lugas terkait pinjaman yang mau dilakukan dalam jangka ekspansi fiskal untuk pemulihan ekonomi, apa saja yang dikerjakan oleh pemprov dan bagaimana konsuldasi kabupaten/kota dan desa, agar program pemulihan melalui pinjaman terintegrasi antar level pemerintahan. Karena itu jangan asal menyampaikan program pinjaman yg kesan asal pinjam tapi tidak ada grand desain pemulihan ekonomi.” Pungkasnya..#red

Ahmad Purbaya Pastikan TTP Untuk ASN Pemprov Malut Akan di Cairkan Besok

Swaramalut.com- SOFIFI

Pemerintah Provinsi Provinsi Maluku Utara memastikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai(TTP) bagi ribuan PNS atau ASN Pemprov Malut bakal segera dicairkan. Dana tersebut diperkirakan akan dibagikan pada selasa (9/2/2021) atau rabu (8/2/2021) besok.

 
” Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara akan diupayakan untuk dicairkan besok sebab TPP ini terkait dengan penilaian kehadiran dan kinerja ASN”ucap Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah (BPKPAD) Provinsi Malut Ahmad Purbaya di ruang kerjanya, Senin(8/02/2021).

Lanjut Kaban, sebenarnya untuk nomor registrasi  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah keluar pada hari ini (Senin-red), namun Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) belum keluar, untuk itu DPA kami akan upayakan menyusul pada Minggu depan sebab sekarang ini kami masih menginput data dari setiap SKPD.

Kaban juga menambahkan Meski DPA belum keluar, namun untuk TTP itu sendiri sudah diijinkan untuk dilakukan pembayaran secara manual.

Penundaan itu, kata dia, karena ada usulan dari ASN dan fungsional tertentu yang belum terakomodir.

Dan pada hari ini menurut kaban sudah  ada tujuh OPD yang  telah memasukkan laporan permintaan” jelasnya

” Perhari ini saja setelah saya korcek sudah ada tujuh OPD yang telah memasukan laporanya, saya berharap  besok sudah ada pencairannya.

Bukan hanya itu saja, kaban juga menjelaskan bahwa TTP yang nanti di bayarkan baru di bulan November dan bulan Desember 2020 sedangkan di bulan Januari dan Februari 2021 belum di bayarkan” tutup Kaban Mengakhiri..#red

ASN dan Masyarakat Resah Sebulan Lift Kantor Gubernur Malut Rusak, Kabiro Umum Hindari Wartawan

Swaramalut.com- SOFIFI

ASN dan Masyarakat yang berurusan ke kantor Gubernur Maluku Utara, merasa tak nyaman dengan pelayanan fasilitas dikantor gubernur. pasalnya gedung dengan kapasitas 4 lantai itu harus dilewati dengan tangga manual akibat dari lift yang selama ini digunakan sudah satu bulan terakhir ini tidak bisa digunakan lagi dikarenakan rusak.

Pantauan media ini, Selasa (2/2/21). para pengunjung rela menunggu hingga ber jam-jam di salah satu lantai dengan alasan kelelahan karena naik turun menggunakan anak tangga manual.

Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Malut, Jamaluddin Wua, ketika ingin dikonfirmasi seakan menghindar.

“Kami sudah dua kali ke ruangan Biro Umum, kata sesprinya (asisten pribadi) pak kepala lagi makan, kemudian sesprinya mengatakan ulang bahwa kepala biro sudah ke lapangan,” ungkap salah satu wartawan yang bertugas di kantor Gubernur Malut.

Sampai berita ini ditayangkan Kepala biro umum dan perlengkapan Setda Malut Jamaludin wua belum dapat di konfirmasi.#red

Dugaan Pungli Dana Pengungsi, Kadinsos Himbau Warga Malut Jangan Percaya Lembaga Yang Lain

Swaramalut.com-SOFIFI

Terkait dana pengungsi pasca rusuh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku Utara (Malut), Muhamad Ismail mengimbau kepada masyarakat agar tidak lagi mempercayai pihak-pihak yang membawa informasi seputaran dengan bantuan pengungsi yang beredar beberapa waktu terakhir ini.

” Saya mendapat laporan adanya LSM yang selama ini melakukan pengumpulan KTP dan KK dan memungut biaya administrasi agar bisa dihentikan dulu, dan masyarakat jangan mudah percaya terhadap pihak-pihak yang membawa informasi tersebut,” ungkap Muhamad Ismail di kantor Gubernur, Selasa (02/02/2021).

Lebih jauh, Muhammad mangatakan, dalam hal data penerima bantuan yang dimaksud, pihaknya juga sudah mengantongi itu sebelumnya.

Muhammad juga menambahkan bahwa pihaknya sudah punya data penerima bantuan pada saat rusuh, dan saat ini tim internal kami telah melakukan up date, oleh sebab itu masyarakat jangan percaya pada tim tertentu jangan sampai digunakan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.

” saat ini Kementerian Sosial sudah mengeluarkan surat kepada beberapa lembaga pemerintah daerah termasuk Maluku Utara (bekas rusuh) agar membentuk tim panel yang akan dikirim ke pusat untuk membicarakan terkait dengan dana bantuan pengungsi yang sebelumnya telah digugat dan dimenangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Mahkamah Agung” jelasnya.

Muhammad berharap agar masyarakat Malut tidak lagi mempercayai pihak manapun dalam pengupulan KTP.

Seperti yang di jelaskan oleh kadis sosial Malut Muhammad Ismail bahwa Data penerima bantuan yang kita up date sementara ini berjumlah 53.000 KK dan 159.000 jiwa.

” Dari informasi yang kami dapatkan ada terjadi pengumpulan KTP dan KK  oleh lembaga yang mengatasnamakan lembaga bantuan hukum(LBH) di beberapa kabupaten/kota di Malut yang cukup menghebohkan. Lembaga ini melakukan pengumpulan data dengan biaya administrasi 50ribu, 100 ribu bahkan 150 ribu dengan berdalil akan mendapatkan bantuan sosial tersebut

” Kami minta agar masyarakat se Malut tidak lagi mempercayai lembaga tersebut sebab ini Rana kami dan Kamilah yang berwenang dalam hal pemberian bantuan tersebut” tutup kadis mengakhiri..#red

Pembangunan Puskesmas Baru Jadi Temuan BPK, Kadinkes : Itu Sudah Ditindaklanjuti

Swaramalut.com, Halbar – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara (BPK Malut) menemukan adanya kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Pemkab Halbar) pada Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan tahun 2019 sebesar Rp. 255.828.909, 46.

Bukti pengembalian temuan BPK atas Proyek Pembangunan Puskesmas Baru

Dugaan tersebut berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan Malut atas laporan keuangan Pemkab Halbar tahun 2019 nomor : 17.C/LHP/XIX.TER/06/2020, tertangal 16 Juni 2020.

Dimana dalam LHP BPK tersebut ditemukan adanya kerugian pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Halbar senilai Rp. 255.828.909, 46 atas proyek pembangunan Puskesmas Baru yang dianggarkan melalui APBD Halbar tahun 2019 sebesar Rp. 6.808.267.870,00.

Dari total yang menjadi temuan BPK perwakilan Malut tersebut diantaranya
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 255.594.432.71 dan denda keterlambatan selama 6 hari setelah masa Addendum berakhir yakni sebesar Rp. 234.476,75 atau 6/1000 x (0,574% x Rp6.808.267.870,00).

Kadinkes Halbar Rosfintje Kalengit

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Halbar Rosfintje Kalengit, ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu 23 Desember 2020, membenarkan adanya temuan tersebut.

“Namun temuan tersebut, kami (Dinkes) sudah menindaklanjuti ke pihak Kontraktor dan mereka telah menyelesaikan atau membayar temuan tersebut baik itu Kelebihan pembayaran maupun keterlambatan pekerjaannya,” ungkapnya.

“Jadi pengembalian temuan BPK Malut, baik kelebihan pembayaran maupun keterlambatan pekerjaan, itu langsung dilakukan oleh PT Makmur Konstruksi Pratama (MKP) ke Kas Umum Daerah melalui Bank Maluku – Maluku Utara tertanggal 16 Desember 2020 kemarin,” jelas Fien sapaan akrab Kadinkes Halbar.

Terkait temuan BPK atas proyek pembangunan Puskesmas Baru juga sempat menjadi sorotan dari Sekertaris Jendral DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malut M Idhar Bakri.

Menurut dia, terkait dengan temuan tersebut, pihak penegak hukum harus secepatnya menindaklanjutinya, karna itu temuan BPK perwakilan Malut,” kata Idhar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 22 Desember 2020 kemarin. #chull

Soal TPG 2020, Ini Penjelasan Diknas Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan empat tahun 2020 yang menjadi sorotan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar) tersebut mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan (Diknas) Halbar.

Menurut Sekertaris Diknas Halbar, Marten Manuti, terkait dengan hak – hak khusus guru, seperti, TPG, tunjangan daerah terpencil (Dacil) dan Tambah penghasilan, itu terjadi di seluruh wilayah khususnya triwulan empat.

“Dan saat ini kita hanya akan memproses hak – hak guru yang di triwulan tiga yang masih nunggak,” ungkapnya.

Jadi, yang diharapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Halbar menyangkut hak – hak guru khususnya TPG triwulan empat dibayarkan pada tahun ini sehingga tidak menjadi utang bawaan di 2021, itu tidak mungkin.

“Karena dari hasil koordinasi kami dengan kementrian Pendidikan, belum bisa dibayarkan pada tahun ini,” jelas Marten.

Bahkan mereka, (Kementerian) menyarankan, kalau Pemda setempat mampu untuk membayar silahkan dibayarkan walaupun sebulan, tetapi tidak sanggup nanti dibayarkan pada tahun depan, yakni paling lambat di bulan Februari 2021 mendatang.

” Untuk itu, saya ingin menyampaikan menyangkut hak khusus guru seperti TPG triwulan empat belum bisa kami bayarkan pada tahun ini dan akan menjadi utang bawaan di tahun 2021,” ucapnya.#chull

Tunjangan Sertifikasi Guru Belum Dicairkan, Ketua Komisi I DPRD Halbar Angka Bicara

Swaramaut.com, Halbar – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar) menyoroti terkait tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tahun 2020 yang belum dicairkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Halbar.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Halbar Atus Sandiang, kepada sejumlah wartawan, Selasa 20 Desember 2020.

Menurut Atus, terkait dengan hak – hak Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Halbar terutama hak – haln guru dan kepala Desa tidak boleh terbawah dalam utang di tahun berikutnya.

“Jadi terkait dengan tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tahun ini (2020) yang belum dibayar agar secapat dibayar,” ungkapnya.

Sehingga tunjangan ASN terutama guru tahun 2020 ini tidak terbawa atau menjadi utang bawaan Pemda Halbar di tahun 2021 mendatang.

“Untuk itu diharapkan kepada Dinas Pendidikan (Diknas) Halbar agar secepatnya memproses tunjangan sertifikasi guru triwulan akhir tersebut,” katanya.

Politisi Gerindra Halbar juga menyayangkan dengan Diknas Halbar kenapa belum membayar tunjangan sertifikasi guru- guru di Halbar.

“Seharusnya pihak Diknas harus mengambil langkah paling lambat dalam Minggu ini untuk membayar tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tersebut, saya khawatir hak – hak guru ini akan menjadi utang bawaan di Tahun 2021,” tandasnya. #chull