Rencana Pembangunan PA Halbar,  KPA Ternate Akui Dapat Angin Segar

Swaramalut.com, Halbar – Kepala Pengadilan Agama (KPA) Kota Ternate, Djabir Sasole, mengakui mendapat angin segar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Pemda Halbar) terkait rencana pembentukan Pengadilan Agama (PA) di wilayah Halbar.

Menurut Djabir, berdasarkan pada persoalan Hukum agama yang dihadapi warga Halbar sudah terbilang banyak sehingga layak untuk dibentuk PA di wilayah Halbar.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami (PA) bersamaan pihak Kementerian Agama (Kemenag) Halbar melakukan koordinasi dengan pihak Pemda yakni Sekda Halbar Syahril Abd Rajak,” ungkapnya.

Dan hasil koordinasi tadi kami mendapat angin segar, dimana Pemda bersedia menyiapkan lahan pembangunan PA seluas 1 hektar.

“Jadi untuk mendukung percepatan pembangunan PA, kami sudah menyiapkan dokumen, berupa dukungan dari stakeholder, yakni Kemenag, MUI dan DPR,” kata Djabir.

Selanjutnya kami akan meminta dukungan dari pihak Kesultanan Jailolo, karena Jailolo merupakan wilayah kesultanan, dan disertifikasi lahan tersebut. Kemudian diserahkan secara langsung ke MA.

“Setelah melalui tahapan tersebut, MA akan melakukan survei, jika dalam survei nantinya dianggap darurat maka pembangunan PA tidak akan lama,” ujar orang nomor satu PA Kota Ternate. #chull

Dokumen APBD-P Halbar 2020 Mandek Dimeja Gubernur

Swaramalut.com, Halbar – Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tahun 2020 yang sudah disahkan DPR dan dikirim ke Provinsi Maluku Utara untuk dievaluasi.

Namun Dokumen APBD-Perubahan tahun 2020 yang sudah dikirim beberapa bulan lalu itu mandek di meja Gubernur Malut, sehingga dokumen APBD perubahan yang merupakan rancangan keuangan Daerah perubahan itu belum bisa di Perdakan oleh Pemda Halbar.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua DPR Halbar, Charles Gustan, menurut dia dokumen APBD perubahan 2020 itu sudah dibahas dan disahkan oleh DPR, tinggal menunggu hasil evaluasi dari Provinsi Maluku Utara.

“Sementara hasil evaluasi tersebut belum juga diterima oleh Pemda Halbar, karena pekan kemarin Gubernur lagi keluar daerah,” ujarnya kepada wartawan, saat ditemui di kantor DPR Halbar, Senin 19 Oktober 2020.

Dan pastinya dokumen APBD perubahan sangat penting untuk dikantongi, karena menyangkut dengan pembahasan piutang pihak ketiga yang harus dibayarkan melalui APBD induk 2021 yang dituangkan dalam KUA-PPAS yang sementara masih dilakukan pembahasan ini.

“Jadi KUA-PPAS 2021 belum bisa disepakati dan terpaksa diskorsing beberapa kali, karena berapa besar piutang pihak ketiga yang akan dianggarkan harus dikaji oleh DPR dengan mengacu pada dokumen APBD-P 2020 tersebut,” jelas Charles.

Terpisah Sekretaris daerah (Sekda) Halbar Syahril Abdul Radjak saat dikonfirmasi wartawan Senin 19 Oktober 2020, mengaku dokumen APBD perubahan sudah dirikim ke Gubernur untuk dievaluasi, tetapi hingga memasuki bulan Oktober, tak kunjung diterima oleh Pemda.

” Jadi sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi dokumen APBD perubahan, dan saya juga kurang tahu kenapa belum dikirim, karena urusanya itu di kantor Gubenur,” terangnya. #chull

Mediasi Aduan Warga, Kades Ratem Cuek Inisiatif Komisi I

Swaramalut.com, Halbar – Kepala Desa (Kades) Ratem Kecamatan Jailolo Selatan (Ratem) terkesan cuek dengan langkah inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat (DPR Halbar) guna menyelesaikan persoalan pembangunan yang diadukan oleh warga setempat.

Menurut, Sekertaris Komisi I Joko Ahadi, inspeksi dalam bentuk kunjungan kerja yang dilakukan oleh kami Komisi I di Desa Ratem kemarin, guna menindaklanjuti aduan masyarakat setempat terkait sejumlah pekerja fisik tahun 2018 yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) diantaranya jalan produksi sepanjang kurang lebih satu kilometer.

“Jadi berdasarkan pada aduan tersebut, kami Komisi I langsung menindaklanjuti, dan berinisiatif untuk untuk memediasi antara masyarakat (pengadu) dengan Kades setempat atau mencari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Namun upaya baik yang kami (Komisi I) lakukan, tidak dihargai alias dicuekin oleh Kades yang bersangkutan dengan tidak menghadiri dalam Kunjungan Kerja tersebut padahal dirinya berada di Desa.

Dan lanjut Ketua fraksi Golkar Halbar, apa yang ditunjukkan oleh Kades Ratem itu menunjukkan pejabat Desa yang memiliki etika yang kurang baik.

“Olehnya itu, terkait dengan apa yang dilakukan Kades itu, kami Komisi I akan menindaklanjuti dalam pembahasan internal komisi selanjutnya dilakukan akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Inspektorat, DMPD, Camat Jailolo Selatan dan Kepala Desa Ratem terhadap masalah ini,” tegas Joko.

Kami juga tambah Jodi sapaan akrab Sekertaris Komisi I DPR Halbar, akan meminta Kades Ratem untuk mengklarifikasikan terkait aduan masyarakat tersebut sekaligus ketidak hadirannya dalam kunjungan kami Komisi I kemarin,” ujarnya. # chull

Tenda Ditabrak Mobil, Aweng Tuntut Ganti Rugi ke Pengurus PDIP Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Salah satu Pengusaha Tenti di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Rony Mailangkai alias Ko Aweng, menuntut ganti rugi atas kerusakan tenti miliknya kepada pengurus DPC PDIP Halbar.

Menurut Ko Aweng, kerusakan tenti yang dialaminya pada saat digunakan oleh pengurus DPC PDIP Halbar guna menyambut kedatangan Ketua DPC PDIP Danny Missy usai menerima rekomendasi sejumlah Parpol guna mendaftarkan dirinya sebagai Bupati Halbar yang berpasangan dengan Imran Lolori.

” jadi total ganti rugi yang saya minta sebesar Rp. 30,8 juta itu sudah termasuk sewa pemasangan Tenti dan sewa Kursi,” ungkapnya kepada wartawan dilingkup Kantor Bupati Halbar, Kamis 08 Oktober 2020.

Namun hingga kini kerugian atas kerusakan tenti miliknya belum juga direalisasikan
oleh pihak pengurus PDIP Halbar, bahkan mereka saling lempar tanggung jawab.

“Padahal saat kejadian mereka siap bertanggung jawab untuk mengganti rugi, tapi yang terjadi hingga saat ini tidak ada yang  mau bayar,” ujar Ko Aweng.#chull

Melanggar Kode Etik, Sek DPMPD Halbar Turun Jabatan

Swaramalut.com, Halbar – Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) berinisial RN dijatuhi hukuman penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah.

Suasana Sidang Kode Etik terhadap RN

Penurunan pangkat yang dijatuhi kepada RN lantaran yang bersangkutan terbukti bersalah melanggar kode etik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps PNS dan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2019, tentang Kode Etik PNS , dilingkup Pemda Halbar, oleh Majelis Kode Etik Pemkab Halbar pada bulan Juli lalu.

Dan atas putusan tersebut Bupati Halbar Danny Missy, menjatuhi hukum disiplin kepada RN dengan Pemindahan dan penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah melalui SK Bupati Halbar Nomor 4/KPTS/KP/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 Tentang penjatuhan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilingkungan pemerintah Halbar.

Dimana RN yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa ( DPMPD) Halbar eselon IIIa dipindahkan dengan jabatan Kepala seksi harmonisasi layanan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Halbar Eselon IVa.

Sekta

Sekertaris BKD Halbar, Abdul Latif

Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar, Abdul Latif, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya Pemindahan dan penurunan pangkat terhadap RN.

“Jadi yang bersangkutan dipindahkan bagian dari menindaklanjuti putusan majelis Kode etik Pemda nomor : 01/ MKE/VII/ 2020 tertanggal 7 Juli 2020,” jelasnya.#chull

Joko : Pemdes Adu Diduga Politisasi Bantuan Pusat

Swaramalut.com,Halbar – Sejumlah Bantuan Pemerintah Pusat yang diperuntukkan kepada masyarakat Halmahera Barat (Halbar) khususnya di Desa Adu Kecamatan Ibu  Selatan diduga dipolitisasi oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dan Tim Sukses salah satu Kandidat Peserta Pilkda serntak Halbar 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halbar Joko Ahadi usai melakukan kunjungan kerja (Kuker) di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan, Senin 05 Oktober 2020.

“ Jadi dari hasil Kuker Komisi I tadi, kita temukan adanya dugaan politisasi sejumlah bantuan dari Pusat, yakni,  Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), dan Bantuan Rumah Kumuh yang dilakukan oleh Pemdes dan Tim sukses salah satu kandidat,” katanya.

Lanjut Ketua Fraksi Golkar Halbar, kami selaku wakil rakyat di legislatif, sangat disayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Pemdes Adu yang mencoba mempolitisasi dan juga mengintimidasi kepada warga setempat melalui bantua pusat tersebut untuk kepentingan kandidat tertentu.

“sebab, Bantuan tersebut merupak program Nasional yang dirancang oleh  Pemerintah Pusat dan bukan pemerintah daerah, jadi Pemda melalui Pemdes setempat  jangan mengintervensi program tersebut karena itu bukan kewenangan daerah,” tegas Jodi sapaan akrab Joko Ahadi.

Untuk itu, dirinya minta kepada para pendamping sosial didesa agar kerja secara profesional, dan juga Pemerintah Desa serta tim sukses jangan politisasi atau mengintimidasi masyarakat untuk ikut memilih salah satu kandidat  pilihan kalian melalu bantua pusut,  bahkan sampai dengan mengancam dengan mengalihkan bantuan kepada orang lain bilah tidak mendukung kandidat tertentu.

“dan atas apa yang menjadi temuan kami  Komisi I, akan kami tindak lanjuti dengan memberikan warning terhadap Pemdes setempat dan juga Tim Sukses dari Kandidat tertentu,” ujar Jodi. #chull

APBD Halbar 2021 ‘Jongkok’

Swaramalut.com, Halbar – Anggaran Pendapat Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat (APBD Halbar) tahun 2021 mengalami penurun yang sangat siknifikan alias ‘Jongkok’.

Hal tersebut terlihat dari Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 yang dimasukan oleh Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Halbar guna dilakukan pembahan oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) Halbar, yakni sebesar Rp. 949 miliar atau berkurang sebesar Rp. 134, 544 miliar atau dengan presentase 12,49 persen.

Penurunan APBD 2021, lantaran adanya penurunan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 sebesar  Rp. 105 918 miliar dari tahun sebelumnya (2020) sebesar Rp.148 miliar.

Penurunan juga terjadi pada Dana Tranfer pusat sebesar Rp. 31,225 miliar atau turun 3,39 persen dari tahun 2020 sebesar Rp. 920, 700 miliar, samahal Dana Perimbangan mengalami juga penurunan 42,82 persen atau sebesar Rp. 35, 928 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp. 746,074 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) berkurang  12, 78 persen atau sebesar Rp. 3,757 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp. 29,409 miliar.

Sementara pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan, yakni DAU meningkat sebesar 2.68 persen atau sebesar rp13,875 juta dari tahun 2020 sebesar Rp.517, 241 miliar, DAK non Fisik bertambah 5,38 persen atau sebesar Rp. 3,434 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp. 63,818 miliar. Sedangkan DAK fisik mengalim pengurangan 35,94 persen atau sebesar Rp. 53,927 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp. 150,055 miliar.

Anggota Banggar DPR Halbar Joko Ahadi, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, namun draf  KUA –PPAS yang diajukan oleh TPAD masih bersifat rancangan, jadi bisa tutrun lagi atau bertambah, tergantung pada hasil pembahasan Banggar bersama TPAD Pemkab Halbar.

“Jadi Dokumen KUA – PPAS tersebut akan kita kaji terutama estimasi PAD dan pembahasan Komisi  bersama mitra SKPD terkait,” ungkapnya

Ketua Fraksi Golkar Halbar juga mengatakan dalam Dokum KUA –PPAS yang diajukan TPAD semestinya mengokodir program yang diajukan pada Musrembang tingkat Desa atau pada tingkat Kecamatan.

“ Namun pada draf KUA –PPAS yang diajukan tersebut sebahgian besar tidak mengakomodir program yang menyentuh kepada Masyarakat secara langsung,” Kata Joko dan mencontohkan, seperti anggaran pembebasan lahan Kantor PLN Loloda, Pembahasan Lahan pesar Dodinga, maupun lahan terbuka hijau atau Water Front City. #chull

Bertandang ke DPR, Pjs Bupati Halbar Dicecar Persoalan Guru dan Pemdes

Swaramalut.com, Halbar – Pejabat Sementara Bupati Halmahera Barat (Pjs Bupati Halbar) Muhammad Rizal Ismail, dicecar sejumlah persoalan yang dialami guru-guru dan Pemerintah Desa (Pemdes) se-Halbar oleh Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Joko Ahadi saat bertandang ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halbar, Kamis 1 Oktober 2020.

Joko saat kegiatan silahturahmi tersebut, meminta kepada Pjs Bupati agar dapat secepatnya merealisasikan hak-hak guru dan Pemdes se – Halbar, terutama soal sertifikasi guru yang sudah setahun belum juga cairan.

“Dan anggaran Operasional dan tunjangan Pemdes secepatnya dicari, sehingga pada akhir tahun nantinya tidak ada gejolak dan terbawa pada tahun berikutnya.

Ketua Fraksi Golkar Halbar juga mengharapkan agar pada momentum Pilkada Pjs Bupati bisa menjalankan dan mengawal apa yang telah disampaikan pada saat apel perdana kemarin dalam hal ini terkait Netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) lingkup Pemkab Halbar.

“karena dalam setiap momentum Pilkada, saya bukan pesimis soal keterlibatan ASN politik praktis atau tidak, nanti itu dapat dibuktikan dari sejumlah bukti  berupa gambar bergerak,”cetus Joko.

Joko juga mengharapkan, Pjs Bupati selaku ketua Satgas Covid-19, dapat menekan angka penyebaran Covid-19, dengan meniadakan kegiatan – kegiatan yang bisa meningkatkan akan Positif Covid.

“Memang di Halbar masih minim angka positif,  tetapi saat pemberlakuan new Normal oleh Pemerintah Pusat tren positif Covid meningkatkan, jadi Pemda harus serius dalam penanggulangannya,” ujarnya.

Pjs Bupati Halbar Muhammad Rizal Ismail bersama Ketua DPR Halbar

Pjs Bupati Halbar mengatakan, terkait pencegahan penanggulangan Covid-19 di Halbar, dirinya selaku ketua tim bersama dengan Forkopimda Halbar sudah mulai eksen.

” dan dirinya telah menandatangani Perbup tatanang kehidupan masyarakat yang sehat,” kata menjelaskan Pertanyakan Ketua fraksi Golkar Halbar Joko Ahadi.

Sementara menyangkut netralitas ASN pihaknya dan Dinas terkait sudah membentuk tim dan membicarakan tentang Peraturan Menpan RB dan ada surat edaran dari Mendagri, ada juga Peraturan Pemerintah yang terkait dengan disiplin ASN kita coba padukan sehingga ketika kita melangkah pada posisi hukum yang benar.

“Insyaallah hari Senin itu saya dan unit tertentu menggodok aturan tersebut untuk ditegakkan soal kedisplinan ASN,” ucapnya.

Olehnya itu, diharapkan kepada seluruh pihak agar dapat membantu pihak pemerintah daerah dengan memberikan informasi atas keterlibatan ASN dalam pilkada serentak ini sekaligus mengawasi gerak-gerik ASN pada momentum politik.

” Sedangkan menyangkut hak-hak guru dan Pemdes, Saya akan bicarakan dengan Tim TPAD untuk diusahakan kalau tidak bisa di tahun ini mungkin tahun depan,” tutup Rizal. #chull

Fraksi Golkar Halbar Mengapresiasi Peryataan Pj Bupati Halbar Soal Netralitas ASN

Swaramalut.com, Halbar – Fraksi Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mengapresiasi pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Halbar Muhammad Rizal Ismail beberapa hari lalu terkait Netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada Pilkada serentak Halbar 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua fraksi Golkar Halbar, Joko Ahadi kepada wartawan di lingkup Kantor DPR Halbar, Rabu 30 September 2020 tadi.

Menurut Joko, pada momentum demokrasi sekarang ini memang sangat dibutuhkan netralitas dari ASN, sehingga apa yang disampaikan Pj Bupati itu kami dari Fraksi Golkar sangat mengapresiasi.

“Namun apa yang disampaikan Pj Bupati ini, harus dapat dijaga dan dijalankan, agar pesta Demokrasi saat ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” pintanya.

Apalagi Pj Bupati Halbar adalah anak daerah yang hanya merantau keluar dan kembali, jadi apa yang telah disampaikan pada apel perdana kemarin soal menjaga netralitas ASN, bisa dapat diimplementasikan di lapangan nantinya.

“Agar apa yang telah disampaikan itu bukan hanya dijadikan slogan semata,” tandasnya. #chull

Diguyur Hujan Seharian, Puluhan Rumah di Linggua Terendam Banjir

Swaramalut.com, Halbar – Akibat diguyur hujan hampir seharian puluhan rumah di Desa Linggua Kecamatan Loloda terendam banjir, pada Rabu 23 September 2020 pekan kemarin.

salah satu rumah warga Desa Linggau yang terendam banjir

Selain terendam banjir akibat luapan sungai mati, hujan yang mengguyur Desa Linggua hampir seharian tersebut juga menyebabkan 1 rumah warga desa setempat bernama Alex Tonjao tertimpa longsoran.

Kepala Desa Linggua Joni Bobane kepada wartawan,Senin 28 September 2020, mengatakan, akibat banjir tersebut tercatat sebanyak 58 rumah warga yang terendam dan 1 rumah warga yang tertimpa longsor.

“Dan kejadian yang terjadi sejak 23 September lalu ini sudah kami laporkan ke Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) guna mendapat perhatian Pemerintah,” ungkapnya.

Namun sejak dilaporkan hingga saat ini belum ada respon ataupun bantuan dari Pemerintah Daerah kepada warganya yang tertimpa musibah tersebut.

“Bahkan beberapa hari kemarin saya juga sudah melaporkan ke Pemda Halbar agar diberikan bantuan terutama mesin lampu desa yang mengalami kerusakan, mengingat kondisi kampung juga gelap gulita akibat tidak ada penerangan lampu desa,” cetusnya.

Terpisah Plt. Kepala Pelaksana BPBD Halbar Abdullah Ishak yang dikonfermasi diruang kerjanya, Senin tadi, mengaku terkait banjir yang terjadi di Loloda itu memang pihaknya  sudah mengetahui tapi belum turun ke lokasi langsung untuk membantu.

” Karena keterbatasan anggaran, yang jelas kalau ada anggaran kita tetap bantu mayarakat yang terkena musibah,” ujarnya.

Dia juga menghimbau kepada masayarakat Halbar saat ini jangan hanya terlena dengan kondisi Covid-19 tapi waspada juga terkait dengan banjir, jika di lingkungan warga ada kali mati agar diharapkan kepada masyarakat jangan membuang sampah kali mati tersebut tapi buanglah sampah di Tempat pembuangan Sampah (TPA),” Abdullah. #chull