Hari Ke-3 Operasi Zebra, Polres Haltim Berhasil Amankan Puluhan Kantung Miras

Swaramalut.com- Haltim

Kasat Lantas Haltim Iptu Ikwan SE, berhasil mengamankan puluhan kantong minuman jenis Captikus dalam Operasi Zebra,Rabu (28/10/2020).

Kata Kasat Lantas melalui Kasubaghumas Iptu Jufri Adam , S.Sos menjelaskan bahwa Operasi Zebra baru berjalan 3 hari dan telah berhasil mengamankan  23 kanton minum keras jenis captikus,  barang haram tersebut di bawah oleh sudara DA , alamat Desa Yondeliu Kecamatan Patani Kabupaten Halteng, menggunakan motor  Honda Blade warna hitam tanpa Plat nomor (TNKB ) dari  Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah dengan tujuan Petani Kabupaten Halteng dan saat anggota melaksanakan Operasi  Zebra di pertigaan Desa Gamesan Kecamatan. Maba  berhasil mengamankan  minuman jenis captikus yang disimpan di dalam tas ransel  saudara DA,

Lanjut Kasat lantas Saudara DA dibawah ke Polres untuk dilakukan pembinaan dan membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatanya dan  kendaraan saudara DA ditilang karna tidak dapat menunjukan surat -surat kendaraan serta kelengkapan kendaraan .

Operasi Zebra dilaksanakan selama 14 Hari dari tanggal 26 Oktober 2020 sampai tanggal 8 November 2020 ,selain Operasi Zebra Polres Haltim juga melaksanakan giat  Rutin sebelum berhasil mengamankan minuman jenis captikus sebanyak 47 kantong plastik

Dihimbau kepada masyarakat  Kabupaten Halmahera Timur  disaat membawa kendaraan roda dua, sampai kendaraan roda sepuluh agar tidak menkonsumsi minuman keras ,wajib membaw SIM, STNK dan kelengkapan kendaraan serta mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan..#Zul

Hari ke Dua Operasi Zebra Halbar 2020, 9 Kendaraan Terjaring

Swaramalut.con, Halbar – Memasuki hari ke dua Operasi Zebra 2020 yang digelar Satuan Lalulintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Barat (Polres Halbar), tercatat sebanyak 50 Kendaraan baik Roda dua (R2), Roda tiga (R3), Roda 4 (R4) dan Roda enam (R6) terjaring.

Kasat Lantas Polres Halbar AKP Ridwan Usman, saat ditemui, mengatakan, ini merupakan operasi rutin tahunan dengan sandi Operasi Zebra Kieraha 2020 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari yakni sejak tanggal 26 Oktober dan berakhir pada tanggal 8 November 2020 mendatang.

“Dan menjelang hari ke dua Operasi tercatat sebanyak 50 Kendaraan baik R2 R3, R4 dan R6 yang terjaring,” ungkapnya.

Namun dari 50 Kendaraan yang terjaring tercatat sebanyak 9 kendaraan R2 yang kena tindakan tilang, sementara yang lain diberikan teguran baik berupa teguran lisan maupun tertulis.

Kerena operasi kali ini masih dalam masa pandemik Covid-19, maka dalam operasi kita kedepankan tindakan pembinaan dan pencegahan penyebaran Covid-19 selain penertiban lalulintas.

“Tetapi dari 9 kendaraan yang ditilang karena melanggar pelanggaran yang secara kasat mata dan tingkat fitalitas yang tinggi diantaranya tidak mengunakan helm dan lainnya,” terang Ridwan.

Mantan Kasat Lantas Tidore Kepulauan, juga mengharapkan usai dari operasi zebra yang dilaksanakan ini, para pengguna jalan khususnya di wilayah Halbar sadar dan disiplin dalam berkendaraan,” harap Ridwan. #chull

Kejari Halbar Resmi Terima Tahap II Kasus Penyelundupan Ayam Philipina

Swaramalut.com, Halbar – Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Kejari Halbar) secara resmi menerima berkas tahap II kasus dugaan penyelundupan Hewan Unggas jenis ayam Philipina dengan tersangka Berinisial RY alias Rudy warga Sofifi Kecamatan Tidore kepulauan (Tikep), dari penyidik Balai Karantina Hewan dan Pertanian Provinsi Maluku Utara (Malut),  Kamis 22 Oktober 2020 kemarin.

 

Foto JPU Kejari Halbar, Dery F Rachman bersama penyidik Karantina Hewan Malut, dan Tersangka penyelundupan Ayam Philipina

 

Kepala Kejari (Kajari) Halbar Salomina Meyke Saliama, melalui Kasi Intel Penyuluhan dan Penerangan Hukum, Deri F Rachman membenarkan adanya penyerahan berkas tahap II dari Balai Karantina Hewan dan Pertanian Malut, Kamis Kemarin.

“Jadi selain berkas Tahap II penyidik juga menyerahkan tersangka berinisial RY dan barang bukti (BB) berupa 15 ekor unggas jenis ayam Philipina sebanyak 15 ekor,” ungkap Dery saat dikonfirmasi sejumlah wartawan Jumat 23 Oktober 2020.

Dan berdasarkan pada hasil pemeriksaan berkas perkara, tersangka dan BB, tersangka terbukti melanggar pasal 35 ayat (1) huruf a dan c jo Pasal 88 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, dengan ancaman hukum kurang penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar.

“Namun tersangka tidak ditahan, karena ancaman hukum pasal yang disangkakan tersebut kurang dari 4 tahun dan BB dititipkan ke Balai Karantina,” jelas Deri.

Corong Kejari Halbar juga, mengisahkan kronologis penangkapan pemasok Unggas jenis ayam Philipina yang dilarang masuk ke wilayah Malut, bermula dari adanya operasi gabungan, yakni Balai Karantina Pertanian, KP3 Pelabuhan Jailolo, Karantina Kesehatan Pelabuhan Jailolo dan POM AD Ternate diatas KM Permata Bunda, pada Senin (09/03/2020) lalu.

“Dari hasil operasi tersebut, petugas gabungan berhasil menemukan sebanyak 15 ekor ayam Philipina yang tidak dilengkapi dokumen kesehatan hewan dan tidak dilaporkan kepada Balai Karantina Hewan dan Pertanian yang dipasok dari Manado Sulawesi Utara oleh tersangka,” ulasannya.

Dari temuan tersebut petugas gabungan langsung, mencari pemasok Unggas tersebut, namun yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan dokumen (sertifikat) kesehatan hewan tersebut, sehingga petugas gabungan langsung mengamankan barang bukti tersebut serta pemasoknya (tersangka) lantaran diduga melanggar hukum sebagaimana pasal yang disangkakan guna diproses lebih lanjut,” tutup Dery.#chull

Menyambut Hari Sumpah Pemuda, Kejari Halbar Gelar Sosialisasi Pemilih Pemula

Swaramalut.com, Halbar –  Dalam rangka Menyambut Hari Sumpah Pemuda ke 92 tahun 2020 yang bertepatan dengan Pelaksanaan Pilkada serentak Halbar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Kejari Halbar) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Halbar mengelar Sosialisasi Pemilih Pemula, pada Kamis 22 Oktober 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung serbaguna d’Hoek Hotel, Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo yang mengangkat tema ” Mari Bersatu dan Bangkit” dihadiri oleh Kordiv Sumber Daya Manusia (SDM) Muhammadun Hi. Adam, Kasi Intel Kejari Halbar Deri Fuad Ratcman, Kasi Barang Bukti Nofan Toro Catur Prabowo, Jaksa Fungsional, Afan Beni Arseno, Kasubsi Kepegawaian Fandi Kunu, serta para Siswa -Siswi SMAN 1 Jailolo dan SMA Islam Jailolo selaku pemilih Pemula.

Tujuan dari kegiatan yang dicanangkan Bagian Intel, Penyuluhan dan Penerangan Hukum Kejari Halbar dengan subtema “Penanganan Hukum Pemilu pada Pemilih Pemula ” agar para pemilih pemula memahami dan tidak melakukan pelanggaran dalam Pilkada serentak Halbar 2020 ini.

Setelah dibuka secara resmi oleh MC (Pembawa Acara) kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber Kasi BB Nofan Toro Catur Prabowo dan Kordiv SDM Bawaslu Halbar Muhammadun Hi Adam dengan materi Perkenalan Hukum Pemilu bagi Pemilih – Pemula.

Nofan, dalam penyampaian materinya, mengatakan, Potensi kerawanan Pilkada serentak yang sering terjadi apalagi di tengah Pandemi Covid-19, yakni, Politik Uang, Politik Identitas, Relasi Kuasa pada Politik Lokal, Kampanye Hitam di Medsos, Penyelenggara tidak Netral (ASN, TNI – Polri) dan Kampanye Memanfaatkan Fasilitas dan Program Pemerintah seperti Bantuan Sosial (Bansos).

Dan untuk mengantisipasi dan menangani setiap Pelanggaran Pemilu pada Pilkada serentak ini dengan dasar Asas Keadilan, Kepastian, Manfaat, Persamaan di muka Hukum, Praduga tak bersalah, melalui Sentral Gakumdu.

“Jadi Bentuk penanganan pelanggaran di Gakumdu sendiri bisa berupa Laporan atau Temuan langsung oleh Tim Gakumdu,” dan dari laporan atau Temuan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti, bila terbukti maka langsung diberikan sangsi pidana,” jelasnya.

Sementara itu, Muhammadun Hi Adam dalam penyampaian materi, mengatakan, syarat coblos bagi pemilih Pemula, yakni sudah berusia 17 tahun yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan dari Dukcapil,

“Untuk itu, para pemilih pemula dapat membuat KTP sehingga dapat memberikan hak suara di Pilkada serentak Halbar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang

Olehnya itu, diharapkan kepada para pemilih pemula apalagi yang mengikuti kegiatan ini, agar tidak mengambil uang bila ada salah satu kandidat yang membagi-bagi, karena dipastikan kalian (adik-adik) yang menerima maupun yang memberikan akan dikenakan pelanggaran pemilu dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Karena fenomena yang terjadi di Halbar pada setiap pemilihan itu identik dengan politik uang, dan itu sangat berdampak buruk karena dapat merusak daerah ini.

“Sehingga saya sangat berharap pada tanggal 9 Desember nanti saat menyalurkan hak pilihnya, adik – adik harus dan wajib menghindari yang namanya politik uang serta tidak boleh menyebar berita hoax atau Issu Agama dan lainnya,” pintanya.

Sebab pada hari H pencoblosan penyelenggara Pengawasan (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam tim Gakumdu akan mengawasi dan bila adik-adik yang menemukan pelanggaran maka boleh datang melaporkan kepada 3 lembaga tersebut.

Sekedar diketahui, Usai penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, pada sesi ini sebanyak 3 siswa yang mengajukan pertanyaan yakni 2 Siswa-siswi SMAN 1 Jailolo, Muhammad Syarif dan Dina Kaucil serta satu siswi SMA Islam Jailolo, Riskiana. #chull

Mediasi Aduan Warga, Kades Ratem Cuek Inisiatif Komisi I

Swaramalut.com, Halbar – Kepala Desa (Kades) Ratem Kecamatan Jailolo Selatan (Ratem) terkesan cuek dengan langkah inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat (DPR Halbar) guna menyelesaikan persoalan pembangunan yang diadukan oleh warga setempat.

Menurut, Sekertaris Komisi I Joko Ahadi, inspeksi dalam bentuk kunjungan kerja yang dilakukan oleh kami Komisi I di Desa Ratem kemarin, guna menindaklanjuti aduan masyarakat setempat terkait sejumlah pekerja fisik tahun 2018 yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) diantaranya jalan produksi sepanjang kurang lebih satu kilometer.

“Jadi berdasarkan pada aduan tersebut, kami Komisi I langsung menindaklanjuti, dan berinisiatif untuk untuk memediasi antara masyarakat (pengadu) dengan Kades setempat atau mencari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Namun upaya baik yang kami (Komisi I) lakukan, tidak dihargai alias dicuekin oleh Kades yang bersangkutan dengan tidak menghadiri dalam Kunjungan Kerja tersebut padahal dirinya berada di Desa.

Dan lanjut Ketua fraksi Golkar Halbar, apa yang ditunjukkan oleh Kades Ratem itu menunjukkan pejabat Desa yang memiliki etika yang kurang baik.

“Olehnya itu, terkait dengan apa yang dilakukan Kades itu, kami Komisi I akan menindaklanjuti dalam pembahasan internal komisi selanjutnya dilakukan akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Inspektorat, DMPD, Camat Jailolo Selatan dan Kepala Desa Ratem terhadap masalah ini,” tegas Joko.

Kami juga tambah Jodi sapaan akrab Sekertaris Komisi I DPR Halbar, akan meminta Kades Ratem untuk mengklarifikasikan terkait aduan masyarakat tersebut sekaligus ketidak hadirannya dalam kunjungan kami Komisi I kemarin,” ujarnya. # chull

Tenda Ditabrak Mobil, Aweng Tuntut Ganti Rugi ke Pengurus PDIP Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Salah satu Pengusaha Tenti di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Rony Mailangkai alias Ko Aweng, menuntut ganti rugi atas kerusakan tenti miliknya kepada pengurus DPC PDIP Halbar.

Menurut Ko Aweng, kerusakan tenti yang dialaminya pada saat digunakan oleh pengurus DPC PDIP Halbar guna menyambut kedatangan Ketua DPC PDIP Danny Missy usai menerima rekomendasi sejumlah Parpol guna mendaftarkan dirinya sebagai Bupati Halbar yang berpasangan dengan Imran Lolori.

” jadi total ganti rugi yang saya minta sebesar Rp. 30,8 juta itu sudah termasuk sewa pemasangan Tenti dan sewa Kursi,” ungkapnya kepada wartawan dilingkup Kantor Bupati Halbar, Kamis 08 Oktober 2020.

Namun hingga kini kerugian atas kerusakan tenti miliknya belum juga direalisasikan
oleh pihak pengurus PDIP Halbar, bahkan mereka saling lempar tanggung jawab.

“Padahal saat kejadian mereka siap bertanggung jawab untuk mengganti rugi, tapi yang terjadi hingga saat ini tidak ada yang  mau bayar,” ujar Ko Aweng.#chull

Melanggar Kode Etik, Sek DPMPD Halbar Turun Jabatan

Swaramalut.com, Halbar – Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) berinisial RN dijatuhi hukuman penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah.

Suasana Sidang Kode Etik terhadap RN

Penurunan pangkat yang dijatuhi kepada RN lantaran yang bersangkutan terbukti bersalah melanggar kode etik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps PNS dan Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2019, tentang Kode Etik PNS , dilingkup Pemda Halbar, oleh Majelis Kode Etik Pemkab Halbar pada bulan Juli lalu.

Dan atas putusan tersebut Bupati Halbar Danny Missy, menjatuhi hukum disiplin kepada RN dengan Pemindahan dan penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah melalui SK Bupati Halbar Nomor 4/KPTS/KP/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 Tentang penjatuhan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilingkungan pemerintah Halbar.

Dimana RN yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa ( DPMPD) Halbar eselon IIIa dipindahkan dengan jabatan Kepala seksi harmonisasi layanan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Halbar Eselon IVa.

Sekta

Sekertaris BKD Halbar, Abdul Latif

Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar, Abdul Latif, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya Pemindahan dan penurunan pangkat terhadap RN.

“Jadi yang bersangkutan dipindahkan bagian dari menindaklanjuti putusan majelis Kode etik Pemda nomor : 01/ MKE/VII/ 2020 tertanggal 7 Juli 2020,” jelasnya.#chull

Soal Dugaan Politisasi Bansos Pusat, PKH Halbar Angkat Bicara

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dugaan adanya politisasi dan intimidasi Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Adu Kecamatan Ibu Selatan yang menjadi temuan Komisi I DPR Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendapat tanggapan serius dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Halbar.

Pasalnya, dugaan adanya intimidasi dan politisasi Bansos Pusat khususnya PKH, mendapat sorotan dari Kementerian Sosial.

Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Halbar, Ayub Sani Ibrahim, ketika dikonfirmasi, Rabu 07 Oktober 2020, mengakui, terkait adanya intimidasi tersebut memang dirinya selaku Korkab PKH Halbar pernah mendengar, namun belum memiliki bukti dan belum ada yang melaporkan ke kami.

“Bahkan dari Kementerian Sosial juga telah mewanti-wanti kepada kami (PKH) agar mengawal setiap bantuan sehingga tidak terjadi intimidasi karena ini menjelang momentum pilkada,” ungkapnya.

Jadi untuk menindaklanjuti arahan Menteri, selaku Korkab PKH Halbar saat penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) di Desa Adu, telah mensosialisasikan kepada penerima PKH maupun Pemdes agar tidak memasukkan program pusat ini dalam berpolitik apalagi sampai menekan masyarakat khususnya penerima Bansos.

“Untuk itu, diharapkan kepada keluarga penerima PKH agar tidak terpancing dengan dan takut dengan ancaman seperti itu, karena yang mengeluarkan atau mengantikan kalian adalah operator kami (PKH) bukan mereka,” tegas Ayub.

Karena mengeluarkan atau mengantikan penerima juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi dengan beberapa syarat, diantaranya yang bersangkutan sudah sejahtera.

“Dan kepada Pemdes silahkan kalian berpolitik, tapi jangan mengintimidasi penerima PKH untuk kepentingan politik kalian, karena ini program pusat guna kesejahteraan masyarakat,” pinta Ayub. #chull

Joko : Pemdes Adu Diduga Politisasi Bantuan Pusat

Swaramalut.com,Halbar – Sejumlah Bantuan Pemerintah Pusat yang diperuntukkan kepada masyarakat Halmahera Barat (Halbar) khususnya di Desa Adu Kecamatan Ibu  Selatan diduga dipolitisasi oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dan Tim Sukses salah satu Kandidat Peserta Pilkda serntak Halbar 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Halbar Joko Ahadi usai melakukan kunjungan kerja (Kuker) di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan, Senin 05 Oktober 2020.

“ Jadi dari hasil Kuker Komisi I tadi, kita temukan adanya dugaan politisasi sejumlah bantuan dari Pusat, yakni,  Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), dan Bantuan Rumah Kumuh yang dilakukan oleh Pemdes dan Tim sukses salah satu kandidat,” katanya.

Lanjut Ketua Fraksi Golkar Halbar, kami selaku wakil rakyat di legislatif, sangat disayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Pemdes Adu yang mencoba mempolitisasi dan juga mengintimidasi kepada warga setempat melalui bantua pusat tersebut untuk kepentingan kandidat tertentu.

“sebab, Bantuan tersebut merupak program Nasional yang dirancang oleh  Pemerintah Pusat dan bukan pemerintah daerah, jadi Pemda melalui Pemdes setempat  jangan mengintervensi program tersebut karena itu bukan kewenangan daerah,” tegas Jodi sapaan akrab Joko Ahadi.

Untuk itu, dirinya minta kepada para pendamping sosial didesa agar kerja secara profesional, dan juga Pemerintah Desa serta tim sukses jangan politisasi atau mengintimidasi masyarakat untuk ikut memilih salah satu kandidat  pilihan kalian melalu bantua pusut,  bahkan sampai dengan mengancam dengan mengalihkan bantuan kepada orang lain bilah tidak mendukung kandidat tertentu.

“dan atas apa yang menjadi temuan kami  Komisi I, akan kami tindak lanjuti dengan memberikan warning terhadap Pemdes setempat dan juga Tim Sukses dari Kandidat tertentu,” ujar Jodi. #chull

Hamili Anak Gadis, Oknum Polisi Halbar Minta Digugurkan

Swaramalut.com, Halbar – Oknum anggota Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Barat (Polres Halbar) berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), berinisial AIP diduga menghamili anak gadis orang berinisial FS warga Kecamatan Jailolo dan tak mau bertanggung jawab.

Dan yang lebih tidak terpuji lagi sang oknum tersebut meminta korban untuk menggugurkan kandungan yang kini telah memasuki usia kandungan 7 bulan lebih.

Ayah korban, kepada sejumlah awak media, mengakui, atas musibah yang dialami anaknya, dirinya bersama keluarganya sudah berulang kali meminta kepada oknum polisi tersebut untuk bertanggungjawab dengan menikah anaknya, namun AIP tidak menolak.

“Karna upaya yang kami ditolak AIP, sehingga kami mengambil jalan hukum dengan melaporkan masalah ini ke Sipropam Polres Halbar guna mendapat kepastian,” Ujarnya, Kamis 1 Oktober 2020.

Lanjutnya, laporan tersebut, kami sudah laporkan pada tanggal 29 September 2020 kemarin dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor :  STPL/03./IX/2020/ Sipropam.

“Dan yang kami orang tua merasa tersinggung merasa terhina dengan ucapan AIP melalui via Messanger selain tidak mau bertanggung jawab, dia (Oknum Polisi) meminta anaknya untuk mengugurkan kandungannya, bahkan upaya tersebut telah dilakukan dengan membeli obat datang bulan (Kiranti) kepada anaknya,” terang Ayah Korban.

Selain itu tambah ayah korban, Oknum Anggota Polres Halbar ini juga meminta anaknya untuk tidak mempersoalkan masalah tersebut nanti diberikan uang dengan jumlah yang terbilang besar.

“ini kan  sebuah penghinaan kepada kami selaku orang tua dari FS, jadi tujuan kami melaporkan persoalan ini agar yang bersangkutan bisa diproses,” pintanya.

Sementara itu, Pihak polres Halbar dalam hal ini Kapolres, maupun Kasi Propam Polres Halbar belum bisa dikonfirmasi karena masih sibuk (vidcall).#chull