Bawaslu Periksa Kadinkes dan Ketua KPU Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), memeriksa Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje Kalengit dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halbal Miftahuddin Yusup, Rabu 16 September 2020.

Pemeriksaan Kadinkes dan Ketua KPU yang dilakukan Bawaslu Halbar itu, terkait dengan statement Kadinkes Halbar adanya salah satu bakal calon Bupati Halbar terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain Kadinkes dan Ketua KPU Halbar, Bawaslu juga memeriksa tiga orang saksi diantaranya, tim Pemenangan Bacalon Bupati Denny Palar, Riswan H. Kadam selaku pelaporan.

Ketua Bawaslu Halbar Alwi Ahmad saat dikonfirmasi, membenarkan adanya pemeriksaan Kadinkes dan 2 orang pelapor dan 2 saksi.

“jadi kami telah melakukan permintaan klarifikasi terhadap Kadinkes selaku terlapor, Riswan sebagai Pelapor dan 3 orang saksi diantaranya Ketua KPU Halbar,” ungkapnya kepada wartawan diruang kerjanya.

Sementara Ketua KPU sendiri diminta klarifikasi seputaran kerja sama instansi terkait menyangkut publikasi hasil tes kesehatan para balon Bupati dan wakil Bupati Halbar sebagaimana yang telah disampaikan saat rapat pleno penyampaian Dokumen syarat calon Bupati dan wakil bupati Halbar beberapa hari kemarin.

” Dan dari hasil klarifikasi nantinya akan kita (pimpinan) melakukan kajian bila dari hasil kajian kami memenuhi syarat pelanggaran maka akan kita tindaklanjuti begitupun sebaliknya, bila tidak memenuhi syarat maka kami akan hentikan,” kata Alwi.

Namun ketika tanya, apakah Bawaslu akan melakukan pemanggilan ulang kepada terlapor, pelapor maupun saksi, dan kapan akan dilakukan rapat pleno hasil permintaan klarifikasi ?.

Alwi mengatakan ” tidak menutup kemungkinan, kami akan melakukan permintaan klarifikasi ulang bila masih terdapat kekurangan keterangan, sementara untuk rapat plenonya akan digelar paling lambat Jumat besok,” ujarnya. #chull

Samad : Penyampaian Kadinkes Halbar Soal Bacalon Positif Covid-19 Terindikasi Perintah

Swaramalut.com, Halbar – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat (Kadinkes Halbar)  Rosfintje Kalengit, terkait adanya salah satu Bakal Calon Bupati Halbar yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mendapat tanggapan dari salah satu relawan Paslon Denny Palar – Iksan Husain (Desain) Samad Moid, Selasa, 15 September 2020.

Menurut Samad, apa yang disampaikan oleh Kadinkes Halbar patut dicurigai adanya “Hipotesis” atau perintah sehingga dirinya berani untuk mempublikasikan salah satu Bacalon Bupati Halbar yang terkonfirmasi terpapar Covid-19.

“Dan penyampaian tersebut juga merupakan langkah tidak beretika dari Pemerintah Daerah Halbar melalui Kadinkes Halbar ini,” kata Mantan Anggota DPR Halbar 3 periode.

Karena lanjut Samad, dalam tatakrama pemeriksaan Kesehatan seseorang jangankan Paslon, masyarakat biasa saja tidak bisa dipublikasikan hasil pemeriksaannya, dan itu dirinya sebagai Kadinkes lebih tahu, kenapa harus dilakukan ?.

Olehnya itu, Kadinkes Halbar harus segera dievaluasi agar menjadi catatan kepada kadis- kadis yang lain, Karena ini merupakan contoh yang buruk dengan apa yang telah terjadi itu.

“Tapi apa yang dia (Kadis) lakukan ini, kami yakin pasti ada yang dibalik itu semua, yakni semacam hipotesis dan itu harus dipertanggung-jawabkan,”tegasnya

Lebih lanjut Samad menjelaskan, yang dimaksud ada hipotesis itu dalam bentuk tanda kutip atau analoginya seperti contoh, ” seorang mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir pasti menyusun kerangka baik itu proposal, Skripsi dan termasuk hipotesis membutuhkan analisis masalah dan itu pasti akan ada,” Ujarnya. #chull

KPU : Dokumen Syarat Calon 4 Paslon Bupati dan Wabup Halbar Tidak Ada Perbaikan

Swaramalut.com, Halbar – Komisi Pemilih Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mengelar rapat pleno penyampaian Hasil verifikasi berkas bakal calon Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada serentak Halbar 2020, Senin, 14 September 2020 malam.

Ketua KPU Halbar, Miftahuddin Yusup dalam sambutannya sekaligus membuka rapat pleno mengatakan, tahapan pilkada hari adalah penyampaian hasil verifikasi Syarat calon Bupati dan wakil Bupati Halbar pada Pilkad

” jadi dari pelaksanakan penelitian dokumen syarat calon Bupati dan Wabup yang telah disahkan oleh Ketua dan anggota KPU Halbar, dokumen syarat calon dari ke 4 paslon dinyatakan telah lengkap dan tidak adalagi perbaikan,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, hadir dalam rapat pleno yang dilangsungkan diaula KPU Halbar, diantaranya Seluruh Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Halbar, serta Perwakilan Partai Politik se – Halbar dan calon Bupati Halbar Imran Lolori. # chull

Soal Cakada Positif Corona, Riswan Pertanyakan Status Kadinkes Ditahapan Pilkada Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan pernyataan Kapala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat (Kadinkes Halbar) Rosfintje Kalengit menyangkut status kesehatan Calon Kepala Daerah (Cakada) Denny Palar, mendapat tanggapan dari Riswan H Kadam selaku Tim pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halbar Denny Palar dan Iksan Husain (Desain), saat rapat pleno penyampaian  hasil verifikasi Syarat Cakada oleh KPU Halbar, Senin (14/09/2020) malam.

penjelasan KPU Halbar disela -sela rapat verifikasi berkas Cakada Halbar 2020

Riswan mengatakan,  kalau angenda KPU Halbar malam ini merupakan rapat Pleno terbuka penyampaian Hasil Verifikasi syarat calon Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, namun sebelum dilanjutkan kami selaku partai pengusung meminta penjelasan.

” yakni dimana posisi Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Halbar dalam kaitan dengan tim pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk atau menjalin kerja sama oleh KPUD Halbar ini kiranya bisa dikonfirmasi kalaupun, Dinas Kesehatan itu merupakan bagian dari tim data objektif berupa SK oleh KPUD,” tanya Politisi PKB Halbar.

Selain itu Riswan, juga mempersoalkan kewenangan dalam mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Pasangan Calon, kami ingin minta penjelasan apakah ada norma atau regulasi atau ada mandat lain yang diberikan oleh KPUD Halbar kepada Kepala Dinas Kesehatan Halbar untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan tes kesehatan Cakada.

” Dan yang berikutnya kami juga meminta penjelasan soal posisi dan kewenangan institusi mana yang punya otoritas untuk menyampaikan hasil tes kesehatan Cakada kepada publik dan apakah itu dimungkinkan oleh norma atau regulasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Halbar Miftahuddin Yusup mengakui, terkait Pemeriksaan kesehatan pihaknya hanya melakukan kerja sama dengan RSUD Chasan Boesorie, Himpunan Psikologi Maluku Utara, BNN Maluku Utara dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku Utara.

“Soal kerja sama dengan rumah sakit yaitu harus yang bertipe A dan di Halbar, RS nya belum standar, jadi RSUD Chasan Boesorie ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Sedangkan dalam MOU kerja sama kami dengan Dinas Kesehatan Halbar tidak ada, kami menjalin kerja sama dengan IDI Maluku Utara dan Halbar belum ada IDI cabang, untuk Status Dinkes Halbar bukan domainnya KPU Halbar.

“Kalau pun teman-teman merasa dirugikan dengan Komunikasi itu, silahkan berhubungan Bawaslu Halbar untuk ditelusuri,” ujar Miftahuddin.

Mifta juga menegaskan, terkait dengan otoritas penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan sudah ditegaskan dalam PKPU jangankan dipublikasi, Bawaslu saja kami dilarang untuk memberikan hasil pemeriksaan dari Bapaslon sehingga kami sedikit pun tidak ada kewenangan untuk mempublikasi itu ke pihak luar kita hanya sebatas menyampaikan ke yang bersangkutan sesuai dari hasil pemeriksaan yang kita terima dari tim pemeriksa,” tegasnya. #chull

Komisi I Tanggapi Soal Rencana Peresmian Loteng

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan rencana Peresmian Kecamatan Loloda Tengah (Loteng) Pemerintah daerah melalui Bupati Danny Missy beberapa pekan kemarin mendapat tanggapan dari Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar).

Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Halbar Joko Ahadi, Terkait dengan rencana Peresmian Kecamatan Loteng, memang rananya Pemda, namun persyaratan pendukung belum juga lengkap, karena usulan pemekaran Loteng oleh Pemda bersama DPRD itu hingga saat ini baru sebatas persetujuan melalui Kemendagri, anggaran pemekaran juga belum dibahas oleh DPR.

“Jadi pemerintah dalam hal ini Bupati Danny agar tidak lagi membodohi masyarakat Loloda, karena sampai saat ini belum ada kodefikasi dan registrasi Kecamatan, maupun masih dilengkapi syarat pendukungnya sebagaimana yang diminta oleh Kemendagri,” ungkapnya.

Lanjut Joko, Untuk itu, diharapkan kepada Pemda Halbar agar tidak membuat program hayalan, dan kalaupun Pemda memaksa melakukan peresmian Loteng, maka itu akan menjadi temuan sebab anggaran peresmiannya belum di Bahas.

“Karena Peresmian itu bukan hal yang urgen, tetapi tingkat kejelian Dinas Terkait dalam mengawal kodefikasi Kecamatan dan melengkapi persyaratan yang diminta Kemendagri, agar kodefikasi tersebut secepatnya dikeluarkan oleh Kemendagri karena itu urgensi,” kata politisi Partai Golkar Halbar.

Senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat Frangki Luang, menurutnya, langkah yang diambil Pemkab Halbar itu sangat terburu-buru dan terkesan mengejar pencitraan di momentum Pilkada serentak.

Sebab peresmian kecamatan hanya menguras keuangan daerah, lebih baik Bupati Danny Missy diakhir masa jabatanya fokus pada peningkatan jalan Goin-Kedi yang hingga saat ini tak kunjung tuntas.

“Masyarakat Loloda saat ini butuh akses jalan, soal pemekaran alangkah baiknya menunggu terbitnya kodefikasi Kecamatan. Jangan menjanjikan sesuatu yang belum ada kepastian,”cetusnya.

Frangki yang juga anggota komisi I DPRD menambahkan,kaitan dengan pemekaran Loteng sendiri, selain diperlukan adanya kodefikasi Kecamatan melalui Kemendagri, yang nantinya ditindaklanjuti oleh DPRD melalui paripurna,” cetusnya. #chull

KPU Halbar Tetapkan DPS 2020 Sebanyak 78.897 Jiwa

Swaramalut.com, Halbar – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat (KPU Halbar) mengelar rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih  Sementara (DPS) pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Selasa (08/09/2020) malam.

Dalam rapat yang dilangsungkan di ruang pleno KPU Halbar di Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo dipimpin oleh Ketua KPU Halbar Miftahudin Yusuf yang didampingi seluruh Komisioner KPU, dan dihadiri oleh seluruh Komisioner Bawaslu, perwakilan partai politik dan Anggota PPK se-Halbar.

Dimana dalam rapat tersebut KPU Halbar menetapkan sebanyak 78.897 jiwa dan tidak memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 12.719 jiwa yang tersebar di 8 Kecamatan se-Halbar.

Miftahudin saat sambutan sekaligus membuka rapat pleno mengatakan, Rapat pleno yamg digelar hari ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan.

” jadi hari ini kita lanjutkan pada tingkat Kabupaten, namun penyampai hasil per Kecamatan akan disampaikan secara langsung oleh masing – masing Ketua PPK se -Halbar,” ungkap ketua KPU Halbar.

Sementara Itu, Ketua Bawaslu Halbar, Alwi Ahmad usai rapat pleno, mengakui terkait dengan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Halbar sebesar 91.616 jiwa itu dinilai tidak wajar.

“Namun berdasarkan pada rapat rekapitulasi ini terdapat sebanyak 12.917 jiwa yang tersebar di semua Kecamatan se – Halbar, itu angka pemilih yang masih wajar ketimbang sebelumnya,” katanya.

Dan ini rincian Daftar Pemilih sementara (DPS) hasil rekapitulasi per Kecamatan se – Halbar yakni :

* Kecamatan Jailolo
Jumlah Desa : 34
Jumlah TPS : 74
Jumlah Pemilih Laki-laki : 10.834
Jumlah Perempuan : 11.404
Total  : 22.238

* Kecamatan Jailolo Selatan :
Jumlah Desa : 22
Jumlah TPS : 60
Jumlah Pemilih Laki-laki : 6.670 Jiwa
Jumlah Pemilih Perempuan : 6.354 Jiwa
Total : 13.034 Jiwa

* Kecamatan Sahu
Jumlah Desa : 19
Jumlah TPS : 29
Jumlah Pemilih Laki-laki : 3.654 jiwa
Jumlah Perempuan : 3.592 jiwa
Total  : 7. 246 jiwa

* Kecamatan Sahu Timur
Jumlah Desa : 18
Jumlah TPS : 23
Jumlah Pemilih Laki-laki : 3. 086
Jumalah Pemilih Perempuan : 3.158  jiwa
Total :  6. 244 jiwa

*  Kecamatan Ibu Selatan
Jumlah Desa : 16
Jumlah TPS : 31
Jumlah Pemilih Laki-laki : 4. 414 jiwa
Jumlah Pemilih Perempuan : 4.111 jiwa
Total : 8. 525 jiwa

* Kecamatan Ibu
Jumlah Desa : 17
Jumlah TPS : 30
Jumlah Pemilih Laki-laki : 3.672 jiwa
Jumlah Pemilih Perempuan : 3.604 jiwa
Total : 7. 276 jiwa

* Kecamatan Tabaru (Ibu Utara)
Jumlah Desa : 16
Jumlah TPS : 22
Jumlah Pemilih Laki-laki : 3. 250 jiwa
Jumlah Pemilih Perempuan : 3. 027 jiwa
Total : 6. 277 jiwa

* Kecamatan Loloda
Jumlah Desa : 27
Jumlah TPS : 36
Jumlah Pemilih Laki-laki : 4. 217 jiwa
Jumlah Pemilih Perempuan : 3. 800  jiwa
Total : 8. 017 jiwa #chull

Tercatat Tiga Cakada Halbar Terlilit Utang

Swaramalut.com, Halbar – Tercatat sebayak 3 dari total 4 Calon Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Cakada Halbar) tahun 2020 terlilit utang – piutang.

Ketiga Cakada yang memiliki utang-piutang sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). yakni Danny Missy yang juga petahana, James Uang dan Denny Palar.

Dan berdasarkan pada LHKPN Cakada Halbar Danny Missy tertanggal 31 April 2020 Periodik – 2019 yang diverifikasi pada tanggal 11 Agustus 2020 tercatat memiliki utang –  piutang sebesar Rp.336.598.818,dari total harta kekayaan mencapai Rp. 7.857.531.285, Danny Palar, yang laporkan pada 31 Agustus 2020/ periodik 2019 dan diverifikasi tanggal 1 September 2020 tercatat memiliki utang sebesar Rp 414.126.726, dari total harta kekayaan sebasar Rp.2.374.413.395.

Sedangkan Cakada James Uang berdasarkan pada laporan LHKPN  tanggal 31 Agustus 2020/Periodik – 2019 yang diverifikasi pada tanggal 1 September 2020  tercatat memiliki utang sebesar Rp. 385.250.484 dari total harta kekayaan sebesar Rp.913.922.000, sementara cakada Ahmad Zakir Mando sesuai dari laporan LHKPN  tanggal 29 April 2020/ periodik – 2019 yang diverifikasi pada 15 Mei 2020 tercatat tidak memiliki utang -piutang dari total kekayaannya sebesar Rp. 1. 355.115.300.

Devisi Teknis KPUD Halmahera Barat,Yanto Hasan ketika dikonfirmasi wartawan, memgakui terkait dengan utang – piutang setiap Cakada memjadi salah satu persyaratan calon yang wajib sebagaimana yang tertuang dalam  4 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan.

” namun terkait dengan utang – piutang  tentunya akan kita lihat, apakah utang itu bersifat pribadi ataukah menjadi beban negara, kita menunggu rekomendasi dari Pengadilan Tata Niaga adakah cadaka yang jatuh pailit, sebab itu merupakan ranah  Pengadilan Tata Niaga,” jelasnya. #chull