Debat Kandidat, Bawaslu Halbar Himbauan Tidak Ada Saling Hujat

Swaramalut.com, Halbar – Debat Kandidat Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) periode 2021 – 2025 yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halbar, di Bella Said Hotel Ternate, Rabu 28 Oktober 2020 besok.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halbar Alwi Ahmad, menghimbau agar dalam debatan tersebut, tidak saling serang antara Paslon.

“Tetapi bagaimana dari setiap Paslon, agar menyampaikan visi -missi nya serta memberikan tanggapan sesuai dengan materi yang diberikan oleh materi atau panelisnya,”

Apalagi menyerang persoalan privasi dari Paslon lain.

Alwi juga menghimbau, agar dalam debat kandidat nantinya, para pasangan colon maupun Tim sukses dan tamu undangan, agar dapat mengikuti tata tertib yang telah dibuat oleh panitia, sehingga debat yang dilaksanakan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Dan yang paling penting, tetap mengikuti protokol kesehatan,” pintanya.#chull

Kejari Halbar Resmi Terima Tahap II Kasus Penyelundupan Ayam Philipina

Swaramalut.com, Halbar – Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Kejari Halbar) secara resmi menerima berkas tahap II kasus dugaan penyelundupan Hewan Unggas jenis ayam Philipina dengan tersangka Berinisial RY alias Rudy warga Sofifi Kecamatan Tidore kepulauan (Tikep), dari penyidik Balai Karantina Hewan dan Pertanian Provinsi Maluku Utara (Malut),  Kamis 22 Oktober 2020 kemarin.

 

Foto JPU Kejari Halbar, Dery F Rachman bersama penyidik Karantina Hewan Malut, dan Tersangka penyelundupan Ayam Philipina

 

Kepala Kejari (Kajari) Halbar Salomina Meyke Saliama, melalui Kasi Intel Penyuluhan dan Penerangan Hukum, Deri F Rachman membenarkan adanya penyerahan berkas tahap II dari Balai Karantina Hewan dan Pertanian Malut, Kamis Kemarin.

“Jadi selain berkas Tahap II penyidik juga menyerahkan tersangka berinisial RY dan barang bukti (BB) berupa 15 ekor unggas jenis ayam Philipina sebanyak 15 ekor,” ungkap Dery saat dikonfirmasi sejumlah wartawan Jumat 23 Oktober 2020.

Dan berdasarkan pada hasil pemeriksaan berkas perkara, tersangka dan BB, tersangka terbukti melanggar pasal 35 ayat (1) huruf a dan c jo Pasal 88 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, dengan ancaman hukum kurang penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar.

“Namun tersangka tidak ditahan, karena ancaman hukum pasal yang disangkakan tersebut kurang dari 4 tahun dan BB dititipkan ke Balai Karantina,” jelas Deri.

Corong Kejari Halbar juga, mengisahkan kronologis penangkapan pemasok Unggas jenis ayam Philipina yang dilarang masuk ke wilayah Malut, bermula dari adanya operasi gabungan, yakni Balai Karantina Pertanian, KP3 Pelabuhan Jailolo, Karantina Kesehatan Pelabuhan Jailolo dan POM AD Ternate diatas KM Permata Bunda, pada Senin (09/03/2020) lalu.

“Dari hasil operasi tersebut, petugas gabungan berhasil menemukan sebanyak 15 ekor ayam Philipina yang tidak dilengkapi dokumen kesehatan hewan dan tidak dilaporkan kepada Balai Karantina Hewan dan Pertanian yang dipasok dari Manado Sulawesi Utara oleh tersangka,” ulasannya.

Dari temuan tersebut petugas gabungan langsung, mencari pemasok Unggas tersebut, namun yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan dokumen (sertifikat) kesehatan hewan tersebut, sehingga petugas gabungan langsung mengamankan barang bukti tersebut serta pemasoknya (tersangka) lantaran diduga melanggar hukum sebagaimana pasal yang disangkakan guna diproses lebih lanjut,” tutup Dery.#chull

Menyambut Hari Sumpah Pemuda, Kejari Halbar Gelar Sosialisasi Pemilih Pemula

Swaramalut.com, Halbar –  Dalam rangka Menyambut Hari Sumpah Pemuda ke 92 tahun 2020 yang bertepatan dengan Pelaksanaan Pilkada serentak Halbar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Kejari Halbar) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Halbar mengelar Sosialisasi Pemilih Pemula, pada Kamis 22 Oktober 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung serbaguna d’Hoek Hotel, Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo yang mengangkat tema ” Mari Bersatu dan Bangkit” dihadiri oleh Kordiv Sumber Daya Manusia (SDM) Muhammadun Hi. Adam, Kasi Intel Kejari Halbar Deri Fuad Ratcman, Kasi Barang Bukti Nofan Toro Catur Prabowo, Jaksa Fungsional, Afan Beni Arseno, Kasubsi Kepegawaian Fandi Kunu, serta para Siswa -Siswi SMAN 1 Jailolo dan SMA Islam Jailolo selaku pemilih Pemula.

Tujuan dari kegiatan yang dicanangkan Bagian Intel, Penyuluhan dan Penerangan Hukum Kejari Halbar dengan subtema “Penanganan Hukum Pemilu pada Pemilih Pemula ” agar para pemilih pemula memahami dan tidak melakukan pelanggaran dalam Pilkada serentak Halbar 2020 ini.

Setelah dibuka secara resmi oleh MC (Pembawa Acara) kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber Kasi BB Nofan Toro Catur Prabowo dan Kordiv SDM Bawaslu Halbar Muhammadun Hi Adam dengan materi Perkenalan Hukum Pemilu bagi Pemilih – Pemula.

Nofan, dalam penyampaian materinya, mengatakan, Potensi kerawanan Pilkada serentak yang sering terjadi apalagi di tengah Pandemi Covid-19, yakni, Politik Uang, Politik Identitas, Relasi Kuasa pada Politik Lokal, Kampanye Hitam di Medsos, Penyelenggara tidak Netral (ASN, TNI – Polri) dan Kampanye Memanfaatkan Fasilitas dan Program Pemerintah seperti Bantuan Sosial (Bansos).

Dan untuk mengantisipasi dan menangani setiap Pelanggaran Pemilu pada Pilkada serentak ini dengan dasar Asas Keadilan, Kepastian, Manfaat, Persamaan di muka Hukum, Praduga tak bersalah, melalui Sentral Gakumdu.

“Jadi Bentuk penanganan pelanggaran di Gakumdu sendiri bisa berupa Laporan atau Temuan langsung oleh Tim Gakumdu,” dan dari laporan atau Temuan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti, bila terbukti maka langsung diberikan sangsi pidana,” jelasnya.

Sementara itu, Muhammadun Hi Adam dalam penyampaian materi, mengatakan, syarat coblos bagi pemilih Pemula, yakni sudah berusia 17 tahun yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan dari Dukcapil,

“Untuk itu, para pemilih pemula dapat membuat KTP sehingga dapat memberikan hak suara di Pilkada serentak Halbar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang

Olehnya itu, diharapkan kepada para pemilih pemula apalagi yang mengikuti kegiatan ini, agar tidak mengambil uang bila ada salah satu kandidat yang membagi-bagi, karena dipastikan kalian (adik-adik) yang menerima maupun yang memberikan akan dikenakan pelanggaran pemilu dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Karena fenomena yang terjadi di Halbar pada setiap pemilihan itu identik dengan politik uang, dan itu sangat berdampak buruk karena dapat merusak daerah ini.

“Sehingga saya sangat berharap pada tanggal 9 Desember nanti saat menyalurkan hak pilihnya, adik – adik harus dan wajib menghindari yang namanya politik uang serta tidak boleh menyebar berita hoax atau Issu Agama dan lainnya,” pintanya.

Sebab pada hari H pencoblosan penyelenggara Pengawasan (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam tim Gakumdu akan mengawasi dan bila adik-adik yang menemukan pelanggaran maka boleh datang melaporkan kepada 3 lembaga tersebut.

Sekedar diketahui, Usai penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, pada sesi ini sebanyak 3 siswa yang mengajukan pertanyaan yakni 2 Siswa-siswi SMAN 1 Jailolo, Muhammad Syarif dan Dina Kaucil serta satu siswi SMA Islam Jailolo, Riskiana. #chull

Penyuluh Agama Non PNS se- Halbar Mengikuti Diklat

Swaramalut.com, Halbar – Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat (Kemenag Halbar) mengelar Pendidikan (Diklat) Teknis  Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Halbar angkatan II.

Peserta Diklat Teknis Penyuluh Agama Non PNS wilayah Kemenag Halbar

Kegiatan yang dilangsungkan di Ruang Aula Kantor Kemenag Halbar tersebut dibuka secara resmi oleh Kakan Kemenag Halbar Hasbullah Tahir pada Selasa 20 Oktober dan akan berakhir pada Ahad 25 Oktober 2020 dan dihadiri seluruh Penyuluh Agama Non PNS se-Halbar yang berjumlah 30 orang.

KTU Kemenag Halbar Muchdar Mustafa

Kepala Tata Usaha (KTU) Kemenag Halbar Muchdar Mustafa, ketika dikonfirmasi, mengatakan kegiatan Diklat Penyuluh Agama Non PNS angkatan II diwilayah Halbar ini, guna memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan teknis bagi para penyuluh Agama Non PNS se-Halbar.

“Sehingga para penyuluh Agama Non PNS yang berada di wilayah Halbar bisa lebih profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang tersebut,” jelasnya.

Dan peserta yang mengikuti Diklat sebanyak 30 orang yakni 15 orang dari penyuluh Agama Islam dan 15 orang dari penyuluh Kristen yang tersebar di wilayah Halbar.

“Alhamdulillah, hingga memasuki hari ke 3 Diklat ini, para peserta masih tetap eksis dalam mengikuti semua materi yang diberikan oleh para pemateri,” ucap Muchdar.

Jadi diharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti Diklat ini dengan serius, sungguh-sungguh, dan disiplin sehingga apa yang didapat ini bisa terapkan saat melaksanakan tugas dilapangan.

“Sebab, kegiatan yang kalian ikuti ini merupakan kesempatan yang berharga jadi harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta, semoga dengan adanya program diklat ini, dapat meningkatkan kwalitas SDM para Penyuluh  dalam melaksanakan tugas,” katanya mengutip penyampaian Kakak Kemenag Halbar Hasbullah Tahir.

Karena Kegiatan hari ini Panitianya dari BKD Ambon yang diketuai Rusmin Soleman S. Sos, sekertaris R. Def. Mochtar Hasanusi SE, Anggota Rusdi dan Penanggung jawab Kegiatan Kepala Balai Muis Riadi SH. M.Si serta dua pemateri dari yakni, Dr. Asani  M. PdI. dan Edoardus Johnson Ohoiledwan S.PAK, M.Pd,” tutup Muchdar.#chull

Mengantisipasi Pelanggaran Pemilu, KPU Halbar Gelar Raker

Swaramalut.com, Halbar – Guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum KPU (Halbar) mengelar rapat kerja (Raker) sekaligus Sosialisasi Sengketa Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik bersama seluruh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) se – Halbar, pada Rabu 21 Oktober 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung serba guna D’Hoek Palace Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, dihadiri
Devisi Hukum KPUD Malut Mohtar Alting, Ketua KPU Halbar Miftahudin Yusup dan seluruh anggota Komisioner, Ketua Bawaslu Halbar Alwi Ahmad, Kajari Halbar Ibu Salomina Meyke Saliama, serta seluruh PPK se-Halbar.

Ketua KPUD Halbar Miftahudin Yusup, dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi raker, mengakui kegiatan yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dalam menghadapi rangka pilkada serentak Halbar 2020.

“Jadi selain Raker, PPK juga diberikan pembekalan melalui kegiatan Sosialisasi Sengketa Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik pada Pemilihan tahun 2020, yang dilaksanakan pada hari ini juga,” ungkapnya.

Lanjut Miftah sapaan akrab Ketua KPU Halbar, juga mengakui pada pelaksanaan pilkada sangat rentan dengan pelanggaran baik secara materil maupun formil jadi tujuan dari kegiatan ini bagaimana anggota PPK dapat mengatasi dan menangani apabila ada pelanggaran pilkada pada saat pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 09 Desember 2020 nanti.

“Dan setiap anggota PPK memahami tugas dan tanggungjawab, jadi apabila terjadi pelanggaran maka langsung dilaporkan ke Bawaslu selaku penyelenggara pengawasan pemilu sehingga pelanggaran tersebut dapat diproses lebih lanjut,” katanya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Miftah, menyampaikan banyak terima kasih kepada PPK atas atensinya telah hadir untuk mengikuti kegiatan Rapat Kerja pada hari ini.

“Untuk itu, selaku ketua KPU Halbar mengharapkan agar kegiatan yang dilaksanakan ini dapat diikuti dengan serius, karena kegiatan ini sangat penting dan setiap apa yang didapat nanti bisa diterapkan di lapangan, sebab kedepan ada tahapan pilkada yang sangat krusial yaitu tahapan pungut hitung,” pintanya.#chull

Soal Cuti Kampanye, Ini Peryataan Bawaslu dan Ketua DPR Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Setiap anggota DPR Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang ditugaskan oleh Partai politik (Parpol) menjadi juru kampanye untuk Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah Halbar di Pilkada serentak 2020 diwajibkan mengajukan cuti.

Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antara Lembaga (Kordiv PHL) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halbar Aknosius Datang, mengatakan terkait dengan ijin cuti kampanye untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 pasal 63.

” Sehingga semua penjabat yang telah diatur dalam PKPU nomor 11 itu berhak mengikuti kampanye bagi kandidat tertentu, namun wajib mengajukan cuti kampanye,” ungkapnya kepada sejumlah awak media.

Dan setiap surat cuti kampanye khususunya anggota DPR Halbar yang dikeluarkan oleh Pimpinan Dewan itu tembusannya ke Bawaslu dan KPU setempat dengan rentang waktu tiga hari kerja sebelum jadwal kampanye.

“Misalnya, jadwal kampanye kandidat tertentu pada besok hari, dan Jurkam (Anggota DPR) baru mengajukan pada hari ini, maka itu tidak diperbolehkan apalagi ijin cutinya sudah kadaluarsa, tetapi kalau sebatas menyaksikan jalannya kampanye diperbolehkan,” kata Ongki sapaan akrab Kordiv PHL Bawaslu Halbar mencontohkan.

Ongki juga menambahkan, persoalan waktu pengajuan ijin cuti kampanye itu juga berlaku pada semua pejabat yang ditetapkan dalam PKPU nomor 11 tersebut, seperti Bupati atau pejabat negara lainnya, karena dapat berpotensi pada penggunaan kekuasaan dengan tak wajar maupun pengunaan fasilitas negara,” terangnya.

Terpisah, ketua DPRD Halbar,Charles R.Gustan kepada wartawan diruang kerjanya mengungkapkan,terkait dengan pengajuan surat ijin cuti kampanye oleh  rekan-rekanya yang bakal mendampingi masing-masing paslon, juga telah diajukan ke dirinya selaku unsur pimpinan.

” jadi suratnya sudah masuk tinggal ditanda tangani, dan ijin cutinya juga hanya berlaku sekali, misalnya cuti kampanye di zona satu jika selesai kemudian menjadi jurkam di zona dua ya harus diajukan kembali guna mendapatkan persetujuan pimpinan,” ujarnya.

Politisi PDIP itu juga menghimbau kepada rekan-rekanya yang bakal mendampingi setiap paslon dalam pelaksanaan kampanye dapat memberikan pendidikan politik santun kepada masyarakat,dengan harapan pergelaran pesta demokrasi di Halbar berlangsung secara kondusif,” pintanya.#chull

Diguyur Hujan Seharian, Puluhan Rumah di Linggua Terendam Banjir

Swaramalut.com, Halbar – Akibat diguyur hujan hampir seharian puluhan rumah di Desa Linggua Kecamatan Loloda terendam banjir, pada Rabu 23 September 2020 pekan kemarin.

salah satu rumah warga Desa Linggau yang terendam banjir

Selain terendam banjir akibat luapan sungai mati, hujan yang mengguyur Desa Linggua hampir seharian tersebut juga menyebabkan 1 rumah warga desa setempat bernama Alex Tonjao tertimpa longsoran.

Kepala Desa Linggua Joni Bobane kepada wartawan,Senin 28 September 2020, mengatakan, akibat banjir tersebut tercatat sebanyak 58 rumah warga yang terendam dan 1 rumah warga yang tertimpa longsor.

“Dan kejadian yang terjadi sejak 23 September lalu ini sudah kami laporkan ke Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) guna mendapat perhatian Pemerintah,” ungkapnya.

Namun sejak dilaporkan hingga saat ini belum ada respon ataupun bantuan dari Pemerintah Daerah kepada warganya yang tertimpa musibah tersebut.

“Bahkan beberapa hari kemarin saya juga sudah melaporkan ke Pemda Halbar agar diberikan bantuan terutama mesin lampu desa yang mengalami kerusakan, mengingat kondisi kampung juga gelap gulita akibat tidak ada penerangan lampu desa,” cetusnya.

Terpisah Plt. Kepala Pelaksana BPBD Halbar Abdullah Ishak yang dikonfermasi diruang kerjanya, Senin tadi, mengaku terkait banjir yang terjadi di Loloda itu memang pihaknya  sudah mengetahui tapi belum turun ke lokasi langsung untuk membantu.

” Karena keterbatasan anggaran, yang jelas kalau ada anggaran kita tetap bantu mayarakat yang terkena musibah,” ujarnya.

Dia juga menghimbau kepada masayarakat Halbar saat ini jangan hanya terlena dengan kondisi Covid-19 tapi waspada juga terkait dengan banjir, jika di lingkungan warga ada kali mati agar diharapkan kepada masyarakat jangan membuang sampah kali mati tersebut tapi buanglah sampah di Tempat pembuangan Sampah (TPA),” Abdullah. #chull

Netralitas ASN dan Pengendalian Covid-I9 Jadi Perioritas Pj Bupati Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Barat (Halbar) Muhammad Rizal Ismail, membeberkan 6 program Perioritas selama menjabat, diantaranya menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) lingkup Pemkab Halbar selama Pilkada serentak 2020 dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rizal juga mengakui, dirinya dipercayakan sebagai Pj Bupati Halbar selama 71 hari terhitung sejak 26 September sampai pada 5 Desember mendatang dengan mengemban 6 tugas utama.

“yakni melaksanakan tugas pemerintahan sesuai kewenangan Daerah, memelihara keamanan dan ketertiban, membahas Peraturan Daerah (Perda) sesuai persetujuan Mendagri, mengisi Jabatan sebagai penjabat itu juga sesuai dengan ketentuan Mendagri,” ungkapnya.

Lanjut Mantan Kasubag Humas Pemkab Halbar, selain itu, dirinya juga ditugaskan menjaga netralitas ASN  lingkup Pemkab Halbar pada Pilkada Halbar 2020 serta penanganan dan pengendalian Covid-19 di Halbar.

” Dan untuk menjaga netralitas ASN, saya tegaskan bersama SKPD akan membentuk tim internal untuk memantau setiap ASN baik melalui medsos maupun dalam perilaku sehari-hari mungkin ada yang terlibat tim sukses,” ujar Rizal.

Apabila hasil pantauan ada ASN yang tidak netral dalam setiap tahapan pilkada nanti maka kami akan berikan sangat tegas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Bahkan tambah mantan Kadis Pertanian Pulau Morotai saat memimpin apel pagi tadi dirinya juga menghimbau kepada ASN Pemkab Halbar  harus bisa ciptakan ketentraman dan ketertiban mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan Kantor, dan harus bersatu dengan Pemerintah Daerah.

“Jangan sebagai ASN lalu saling fitnah dimedsos karena sekarang tim cyber crime selalu pantau soal perkembangan dimedsos, baik itu yang hal-hal umum mengenai Pilkada itu dilarang, jadi saya tegaskan tadi jangan buat gaduh lalu mengganggu ketentraman dan ketertiban,” ucap Rizal. #chull

Samad : Penyampaian Kadinkes Halbar Soal Bacalon Positif Covid-19 Terindikasi Perintah

Swaramalut.com, Halbar – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat (Kadinkes Halbar)  Rosfintje Kalengit, terkait adanya salah satu Bakal Calon Bupati Halbar yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mendapat tanggapan dari salah satu relawan Paslon Denny Palar – Iksan Husain (Desain) Samad Moid, Selasa, 15 September 2020.

Menurut Samad, apa yang disampaikan oleh Kadinkes Halbar patut dicurigai adanya “Hipotesis” atau perintah sehingga dirinya berani untuk mempublikasikan salah satu Bacalon Bupati Halbar yang terkonfirmasi terpapar Covid-19.

“Dan penyampaian tersebut juga merupakan langkah tidak beretika dari Pemerintah Daerah Halbar melalui Kadinkes Halbar ini,” kata Mantan Anggota DPR Halbar 3 periode.

Karena lanjut Samad, dalam tatakrama pemeriksaan Kesehatan seseorang jangankan Paslon, masyarakat biasa saja tidak bisa dipublikasikan hasil pemeriksaannya, dan itu dirinya sebagai Kadinkes lebih tahu, kenapa harus dilakukan ?.

Olehnya itu, Kadinkes Halbar harus segera dievaluasi agar menjadi catatan kepada kadis- kadis yang lain, Karena ini merupakan contoh yang buruk dengan apa yang telah terjadi itu.

“Tapi apa yang dia (Kadis) lakukan ini, kami yakin pasti ada yang dibalik itu semua, yakni semacam hipotesis dan itu harus dipertanggung-jawabkan,”tegasnya

Lebih lanjut Samad menjelaskan, yang dimaksud ada hipotesis itu dalam bentuk tanda kutip atau analoginya seperti contoh, ” seorang mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir pasti menyusun kerangka baik itu proposal, Skripsi dan termasuk hipotesis membutuhkan analisis masalah dan itu pasti akan ada,” Ujarnya. #chull

Mencegah Penyalahgunaan Narkoba, Kodim Ternate Sosialisasi P4GN di Koramil Jailolo

Swaramalut.com, Halbar – Guna mencegah penyalahgunaan Narkoba dikalangan prajurit TNI jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1501 Ternate, Kodim Ternate menggandeng Badan Narkotika Nasional Maluku Utara (BNN Malut) mengelar sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Koramil 1501-3 Jailolo, Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Halmahera Barat (Halbar), Selasa, 15 September 2020.

Pasi Intel Kodim Ternate – Halbar, Kapten Inf. Hidayat, mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan tindakan lanjut dari instruksi Pimpinan dan komitmen kami (TNI) dalam pemberantasan Narkoba dilingkungan Institusi TNI.

” Dan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang mana pelaksanaan dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun, ini gunanya dapat memastikan seluruh anggota jajaran Kodim Ternate terbebas dari narkoba sehingga anggota bisa fokus pada tugas,” ungkapnya.

Lanjut Hidayat, Jadi selain melakukan penyuluhan tentang Narkoba sekaligus melakukan pemeriksaan urine kepada seluruh prajurit Koramil 1501-03 Jailolo, karena ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas Narkoba di kalangan prajurit,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang P2M BNN Malut, Hi.Hairuddin Umaternate, mengatakan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim Ternate perlu diberikan apresiasi, karena kegiatan itu merupakan bentuk keseriusan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

“untuk itu diharapkan kegiatan semacam ini harus terus dilakukan sebagai pencegahan dan ini merupakan wujud keseriusan Kodim 1501 Ternate menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, pada hari ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan urine kepada 72 anggota Koramil Jailolo dan alhamdulillah tidak satupun yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkoba,” terangnya.#chull