Kalau Benar Ada Jual Beli Jabatan Kepsek, AGK Ancam Copot Kadikbud

Swaramalut.com-TERNATE

Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) mulai menanggapi isu dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

AGK mengatakan bahwa dirinya tebar ancaman dan tidak segan-segan memecat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan jika isu tersebut benar.

“Isu jual beli jabatan itu tidak benar. Kalau memang isu jual beli jabatan itu benar maka kalian wartawan laporkan ke saya, kalau kepala dinas terlibat saya langsung berhentikan” tegas AGK saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Senin (20/09/2021).

Sekedar diingatkan, isu dugaan jual beli jabatan Kepala Sekolah yang diduga dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara itu  diungkap oleh beberapa calon kepala sekolah dari beberapa kabupaten/kota yang merasa telah menjadi korban. Sebagian mengaku batal dilantik lantaran tidak menyetor uang yang diminta oknum yang diduga dari dikbud tersebut.

Nama kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat pun disebut-sebut sebagai pengalang dana dari kepala sekolah.

Sesuai dengan keterangannya dibeberapa saat yang lalu bahwa dirinya diperintah untuk mengatur pengumpulan dana, tetapi untuk persiapan pelantikan sembilan Kepsek dari Kabupaten Halbar.

Bahkan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud sendiri mengaku mendapat laporan langsung dari sejumlah kepala sekolah yang menjadi korban jual beli jabatan itu.

Kuntu juga meminta Gubernur dan Sekda membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan jual beli jabatan itu. Dan saat ini Komisi IV Deprov Malut tengah melakukan investigasi di berbagai kabupaten/kota dan hasilnya belum disampaikan..#red

Berdalil Pungut Dana Untuk Persiapan Pelantikan Kepsek, Wagub : Itu Hanya Alasan Yang Dibuat-Buat

Swaramalut.com-SOFIFI

Wakil Gubernur(Wagub) Maluku utara(Malut) Al Yasin Ali mengatakan bahwa apa yang disampaikanKepala Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara (Malut) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Ramli Litiloly terkait dana pungutan dari kepsek untuk biaya persiapan pelantikan tidak mendasar dan hanya sebagai alasan saja yang dibuat-buat.

Hal ini dikatakan wagub Al Yasin ali usai meresmikan gedung TP-PKK Malut, senin(13/9/2021) siang tadi bahwa sejau ini tidak ada yang namanya biaya pelantikan Kepala sekolah ditanggung oleh orang yang dilantik itu sendiri karena semua biaya sudah di tanggung oleh pemeintah.

“ Apa yang dikatakan Sdr Ramli tidak mendasar sama sekali dan itu merupakan satu alasan yang dibuat-buat sebab biaya untuk pelantikan semua sudah ditangung oleh pemerintah bukan biayanya dipungut dari calon kepsek itu sendiri, ini kan aneh” ucapnya

Wagub juga mengatakan bahwa dari berita yang dikutip Haliyora.id pada edisi 10 september 2021 lalu dengan judul” Mengaku Diperintah, Kepala Perwakilan Dikbud Halbar Galang Dana”yang dilakukan Kepala perwakilan dikbud Malut untuk kabupaten Halbar adalah intruksi dari Dikbud Malut itu sendiri oleh sebab itu terkait hal ini yang harus bertanggungjawab penuh adalah Dinas itu sendiri.

“Saya tegaskan Bahwa tidak ada jual beli jabatan untuk duduki jabatan kepala sekolah dan jangan sekali-kali  mengatasnamakan Gubernur, Wakil Gubernur,Sekda, partai A, partai B, partai C, dan kelompok Tim kemudian meminta uang, saya tegaskan bahwa terkait informasi ini saya akan berkoordinasi dengan gubernur untuk mengusutnya sampai tuntas” tegas wakil gubernur Al Yasin Ali.

Lanjut wagub, apa yang dilakukan ini sudah mencorong dunia pendidikan malut dan hal ini juga pasti tidak diingingan Gubernur,oleh sebab itu dirinya mengingatkan bahwa jika kedapatan ada oknum yang mencatut nama, serta meminta imbalan, akan ditindak tegas dan diproses hukum,

“Bisa bermasalah hukum, saya akan konsultasi dengan gubernur terkait permasalahan  yang ada di dikbud, tidak akan ada jual beli jabatan kepala sekolah, jadi untuk apa membayar? Dan apabila kami temukan ada dua hal yang akan kita lakukan, pertama oknum tersebut akan diberikan sanksi tegas dan yang kedua akan kami bawah ke aparat penegak hukum” ucapnya.

Wagub menambahkan seminggu ini sudah banyak informasi yang masuk bahwa kuat dugaan ada terjadi jual beli jabatan kepala sekolah untuk itu wagub minta agar Kadikbud Malut Imam Mahdi harus segera membuat keterangan terkait persoalan ini sebab persoalan ini sudah mencoreng citra pemerintahan dan Reformasi khususnya dunia pendidikan saat ini”tutup wagub mengakhiri..#red

 

Sebanyak 148 Siswa Ikut USK yang di Gelar SMK Putra Bahari Ternate

Swaramalut.com-TERNATE

Uji Sertifikasi Kompetensi siswa merupakan penilaian (asessment) khusus untuk mengukur tingkat kompetensi yang di miliki siswa selama mengikuti proses pembelajaran di suatu Lembaga Pendidikan. Hasil dari Uji Sertifikasi Kompetensi bisa menjadi tolak ukur ketercapaian kelulusan pada satuan pendidikan, sedangkan bagi siswa sendiri menjadi indikator kompetensi yang dia miliki untuk bersaing dalam memasuki Dunia pelayaran dan Kesehatan.

Foto : Suasana Pembukaan USK di SMK Putra Bahari Ternate

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Bahari Ternate kembali menggelar Dialog dan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) yang di buka secara langsung oleh Gubernur Maluku Utara yang di wakili oleh Staf Ahli bidang Kesejahteraan Masyarakat Darwis Pua dan di hadiri oleh kepala dan sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku Utara serta para undangan dan Tim asesor yang ada,senin(5/4/2021)pagi tadi.

Jumlah peserta yang ikut dalam USK yang nantinya di gelar selama 3 hari di tahun 2021 yakni 148 siswa yang di sebarkan dari 4 program keahlian diantaranya keahlian Nautika Kapal Niaga, Farmasi, perawat dan Analis.

Foto : Kepala SMK Putra Bahari Ternate. Drs H.Umar Muchtar, MM

Kepala SMK Putra Bahari TernateDrs H.Umar Muchtar, MM kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa berdasarkan dari SOP dari Badan Nasional Standar Profesi(BNSP)Hari ini hadir 7 orng Asesor yang di tunjuk BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP)masing-masing diantaranya LSP Asnakes Indonesia perwakilan dari surabaya dengan jumlah 3 Asesor dan LSP Purna Bahari Manado khusus jurusan pelayaran dengan jumlah 4 Asesor”jelasnya.

Lanjut H.Umar pangilan akrabnya bahwa Tempat Uji Kompetensi(TUK) yang di siapkan oleh SMK Putra Bahari Ternate Alhamdulillah lengkap dan siap Serta dinyatakan layak berdasarkan hasil Verifikasi dari LSP dan BNSP”ucapnya.

H.Umar juga memberikan Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota ternate Serta perwakilan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)yang melakukan kerja sama dengan SMK Putra Bahari Ternate hampir 90 persen hadir dalam kegiatan ini diantaranya perwakilan dari ALP, KSOP Ternate, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Ternate serta Puskesmas, Perwakilan dari PT. kimia Farma, Labkesda Provinsi dan Kota Ternate, perwakilan dari Patelki, PAFI, serta lain-lain.

H.Umar juga mengatakan bahwa Kegiatan Assessment ini Merupakan salah satu wujud Kesungguhan SMK Putra Bahari Ternate dalam mengantarkan anak didiknya langsung diterima didunia kerja Pasca lulus” Untuk tahun ini kita targetkan 60 persen (Lulusan SMK Putra Bahari Ternate langsung diterima Kerja)Ucap H.Umar Optimis.

Terpisah dari itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Drs.Imam Makdhy Hasan mengatakan bahwa uji sertifikasi kompetensi merupakan sebuah keharusan yang hendaknya dilaksanakan oleh satuan pendidikan, guna mengukur kecakapan, keahlian dan ketrampilan para peserta didik, dalam upaya untuk memenuhi standar mutu dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Foto : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Drs.Imam Makdhy Hasan

” Harapan saya kepada peserta didik yang mengikuti kegiatan uji sertifikasi kompetensi ini, agar benar-benar fokus, supaya hasil diharapkan dapat tercapai untuk kedepan, kami dari Dikbud Malut, akan terus melakukan evaluasi, monitoring dan berbenah di seluruh SMK,” ucapnya.

Kata Imam Makhdy, kegiatan ujian sertifikasi kompetensi harus didukung dengan sarana prasarana penunjang yang memadai dan guru produktif yang profesional sesuai spektrum kejuruan, agar target pencapaian penyediaan sumber daya manusia bisa tercapai.

” Saya akan terus mengharapkan, dukungan dari badan standar nasional pendidikan dan lembaga sertifikasi profesi, untuk pengembangan SMK, karena kami di Maluku Utara prosentase penyerapan tenaga kerja dari waktu ke waktu terus bertambah, sementara kesiapan sumber daya manusia kami belum memiliki kompetensi standar sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.

” Kepada Kepala SMK Putra Bahari Kota Ternate, dan umumnya kepala SMK di Malut, dia berharap, lebih kreatif, inovatif, mandiri dan terus berkoordinasi agar presepsi dalam pengembangan SMK dapat terwujud”tutupnya Mengakhiri..#red

Dinkes Halsel Gelar Sosialisasi Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Swaramalut.com-HALSEL

Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan Vaksinasi covid-19 tepatnya di aula Dinas Kesehatan Halsel.

Melalui kabid P2 Dinas Kesehatan Hi. Latahan, mengatakan dalam revisi petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 disebutkan bahwa pentahapan kelompok prioritas penerima vaksinasi covid-19 adalah 1. Petugas kesehatan januari – minggu 3 februari 2021 2. Lansia dan petugas publik minggu ke-4 februari 2021 dan 3. Masyarakat rentan mulai mei – juli 2021. 4. Masyarakat lainnya mulai agustus – desember 2021.

“Untuk saat ini Kelempok sasaran penerima vaksin itu kategori usianya mulai dari 18 – 59 tahun dan lansia, dan usia 60 tahun ke atas,”ujarnya kepada Swaramalut.com.

Latahan menuturkan, Indikasi dari vaksinasi covid-19 untuk mengendalikan penularan covid-19 dan diberikan kepada orang yang berusia 18 -59 tahun dan lansia.

“Untuk Halsel sudah menerima distribusi vaksin covid-19 dari dinas kesehatan provinsi maluku utara sebanyak 5.520 dosis dan semuanya sudah di distribusi ke Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik yang ada di Halmahera Selatan,”ucapnya.

Berdasarkan data per tanggal 24 maret 2021 yang sudah divaksinasi 1.Tenaga kesehatan,  dosis ke-1 sebanyak 1838 orang dengan capaian cakupan sebesar 89% sedangkan dosis ke-2 sebanyak 1359 orang dengan capaian cakupan sebesar 66%. 2. Lansia 4 orang 3. Petugas publik, dosis ke-1. 915 orang dosis ke-2  27 orang.

“Efek samping Vaksin covid-19  hampir sama degan vaksin lainnya ada efek lokal dan efek sitemik, namun beberapa orang yang divaksinasi melaporkan mengalami nafsu makan bertambah dan mengantuk,”katanya.

Kendala yg dihadapi Ketersediaan vaksin covid-19 masih terbatas dan masih adanya penolakan masyarakat untuk divaksinasi  kemudian adanya pemberitaan-pemberitaan yg beredar dimedia sosial yang tidak dapat dipertanggung jawabkan alias (Hoax)

Ia menambahkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyakes pelaksana vaksinasi covid-19 di Halsel sebanyak 38 fasyankes dengan sasaran Nakes sebanyak 2.054 otang Lansia sebanyak 6.445 orang petugas publik sebanyak 20.198 orang totalnya  28.697 orang..#iL

Wagub Malut M.Al Yasin Ali, Pantau Pelaksanaan US di Halteng dan Halsel

Swaramalut.com-HALTENG

Wakil Gubernur Maluku Utara, M.Al Yasin Ali melakukan pemantauan pelaksanaan ujian sekolah yang dilaksanakan oleh sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Halmahera Tengah(Halteng) dan Halmahera Selatan(Halsel), Jumat (26/00/21).

Pelaksanaan pemantauan ujian sekolah yang dilakukan oleh orang nomor dua di Maluku Utara sudah dilakukan sejak Senin,(22/03/21) kemarin yakni di SMA 01/SMK01 dan SMK 02 Kota Ternate, SMA 01/SMK 01 Kota Tidore kepulauan dan Kamis hingga Jumat hari ini di SMA 01 Weda dan SMK 08 Kabupaten Halmahera Tengah serta SMAN 4 Halsel.

Saat dikonvirmasi oleh media ini, Wagub bilang pelaksanaan ujian kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dahulu penentuan kelulusan siswa ditentukan oleh yang namanya ujian Nasional maka kali ini  Penentuan kelulusan ditentukan oleh 30% hasil Ujian sekolah dan 70% hasil proses pembelajaran dan pendidikan karakter selama 3 tahun siswa itu bersekolah.

“Lain koki lain masakannya, lain pimpinan lain bijaknya”, begitulah karakter kepemimpinan setiap orang, namun meski begitu patut kita apresiasi dan syukuri kebijakan pak menteri pendidikan yang baru ini”, kata mantan Bupati Halteng.

Selain itu kata Yasin, Berubahnya kebijakan peniadaan pelaksanaan ujian Nasional ini sangat menguntungkan siswa maupun pihak sekolah. Hanya saja Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah di Maluku Utara harus bisa menjawab tantangan kualitas kelulusan siswa setiap tahunnya.

“Kita harus bisa terus berbenah memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan,  sehingga  kualitas kelulusan setiap siswa itu benar-benar berkualitas” Pungkasnya..#red/tim

 

Kepsek SDN 105 Halsel Diduga Sunat Gaji Guru Honorer Selama 5 Bulan

Swarmalut.com-HALSEL

Kepala Sekolah SD Negeri 105 Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sejak lima bulan terakhir di ketahui tidak membayar gaji tenaga guru honorer.

Hal ini di sampaikan oleh salah satu tenaga pengajar yang enggan namanya dipublis,kepada awak media menyampaikan bahwa dirinya dan beberapa teman yang nota benenya adalah guru honor terkesan di anak tirikan. Hal ini di buktikan bahwa sudah sejak lima bulan terkahir gaji mereka belum di bayar.

“Iya kami tenaga Guru honorer kesannya di anak tirikan. Sebab sampai saat ini sudah terhitung lima bulan gaji kami belum di bayar “Ujarnya.

Dia menambahkan, kepala sekolah kami SD Negeri 105 Halmahera selatan, ini sudah terhitung 3 bulan meninggalkan sekolah. Entah dengan alasana apa kami juga tidak mengetauinya. tegasnya.

Terpisah,Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Umar Iskandar Alam S.ip. M.M,ketika dikonfirmasi awak media Selasa (16/03/2021)kemarin menyampaikan bahwa,Untuk gaji yang 5 bulan, tahun 2020 yang namanya masuk dalam guru GHC itu akan dibayarkan kekurangannya, dan untuk tahun 2021 gaji guru honor akan di biayai dengan dana bos sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah.Pungkasnya.

Dia menambahkan, Ada sekian sekolah yang sudah dicairkan ada sekian sekolah yang belum di salurkan oleh KPPN. Untuk SDN 105 desa Tomara belum di salurkan dari pusat ada 130 sekolah yang belum disalurkan termasuk SD Negeri 105 halsel. Tandasnya.

Rekening bermasalah ada kesalahan antara dapodik dan di bank terapi semuanya sudah di verifikasi oleh bank dan operator sehingga sampai saat ini belum di adakan penyaluran.
Kami belum bisa pastikan yang jelas mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa penyaluran. Tutupnya..#Udi

5 April, Ujian SDN 52 Kota Ternate Akan Digelar Secara Luring

Swaramalut.com-TERNATE

SD Negeri 52 Kota Ternate, akan melaksanakan Ujian Sekolah(US dengan cara luring(Tatap muka) pada 5 April 2021 mendatang.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SD-N 52 Kota Ternate Kartini Ishak Seri, saat di konfirmasi awak media di ruang kerjanya, Senin (08/03/2021) bahwa untuk ujian tingkat SD akan di laksanakan ditanggal 05 April 2021, dan pelaksaan ujiannya di kembalikan di sekolah-sekolah, hanya saja untuk soal-soalnya di mediasi sama-sama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan Kota Ternate Utara.

“Untuk pelaksaan ujian secara tatap muka, yang penting selalu di terapkan protokol kesehatan, karena kalau ujian nya di laksanakan secara daring akan tidak masif, apa lagi yang lainnya belum memiliki Hp android, juga dengan data yang harus di sediakan,” ucap Kepsek.

Sementara kata Kepsek, untuk siswa yang mengikuti ujian Kelas 6 SD-Negeri 52 Kota Ternate sebanyak 17 orang siswa, oleh sebab itu mungkin hanya 1 ruangan saja yang akan dipakai pada saat ujian nanti.

“Untuk ujiannya akan di berikan 9 mata pelajaran dan akan di gelar berkisar 4 hari berjalan, dan ini pun di respon bagus oleh orang tua masing-masing dalam mengikuti ujian nantinya dengan cara tatap muka,” ujarnya.

“Jadi untuk sementara kami sudah mulai bersiap-siap untuk mengadakan peralatan protokol kesehatan, berupa tempat cuci tangan, Masker, dan lain-lainnya,” terangnya..#Adi

Tolak Kepsek Baru, Ratusan Siswa SMAN 2 Halsel Gelar Unjuk Rasa

Swaramalut.com-HALSEL

Ratusan Siswa-siswi SMA Negeri 2 Kabupaten Halmahera Selatan, jumat(05/3/2021) pagi tadi melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan sekolah, dan di lanjutkan di depan mesjid An’nur desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan.

Aksi ini tidak lain terkait penolakan kepala sekolah yang baru, Ayub M. Bisa, S.Pd yang dilantik oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku Utara Imam Makhdi beberapa hari kemarin.

Pada aksi tersebut para siswa mendesak agar Kadis Dikbud Provinsi Malut bisa mempertahankan kepsek yang lama Usman Hasyim,S.Pd sebab dimasa kepemimpinan beliau seluruh sarana dan prasarana sekolah selalu terpenuhi dan itu di rasakan oleh semua peserta didik.

” Kami minta agar Kadikbud Malut Imam Makhdi membatalkan keputusan tersebut sebab kami sebagai peserta didik di SMA N 2 Halsel melihat perkembangan yang sendifikan dimasa kepemimpinan Usman Hasyim”ujar salah satu siswi Nilam Mawaddah sekaligus sebagai sekertaris OSIS di sekolah tersebut.

Bukan hanya itu saja menurut Nilam, Bapak Usman Hasyim merupakan salah satu pimpinan sekaligus Vigur dan putra daerah terbaik yang profesional dan sangat menginspirasi siswa/siswi dalam meningkatkan potensi diri. Ungkapnya.

Sedangkan menurut salah satu orator dalam aksi tersebut Bunaira Urip mengatakan beliau adalah sosok pimpinan dengan kinerja yang sangat baik, beliau sangat memotivasi dan peduli terhadap sekolah.

Terpisah dari itu ketua OSIS SMAN 2 Halsel, Sagar Ahmad Ghifary Kroys mrngungkapkan bahwa Kepalah sekolah Usman Hasyim adalah pimpinan yang sangat produktif, terhadap pembangunan sekolah. Maka dari itu keputusan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku Utara terhadap pergantian kepala sekolah harus di batalkan, sebab jika tuntutan kami tidak di indahkan maka kami berkomitmen akan memboikot aktifitas belajar mengajar di sekolah tersebut..#red

Soal TPG 2020, Ini Penjelasan Diknas Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dengan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan empat tahun 2020 yang menjadi sorotan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar) tersebut mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan (Diknas) Halbar.

Menurut Sekertaris Diknas Halbar, Marten Manuti, terkait dengan hak – hak khusus guru, seperti, TPG, tunjangan daerah terpencil (Dacil) dan Tambah penghasilan, itu terjadi di seluruh wilayah khususnya triwulan empat.

“Dan saat ini kita hanya akan memproses hak – hak guru yang di triwulan tiga yang masih nunggak,” ungkapnya.

Jadi, yang diharapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Halbar menyangkut hak – hak guru khususnya TPG triwulan empat dibayarkan pada tahun ini sehingga tidak menjadi utang bawaan di 2021, itu tidak mungkin.

“Karena dari hasil koordinasi kami dengan kementrian Pendidikan, belum bisa dibayarkan pada tahun ini,” jelas Marten.

Bahkan mereka, (Kementerian) menyarankan, kalau Pemda setempat mampu untuk membayar silahkan dibayarkan walaupun sebulan, tetapi tidak sanggup nanti dibayarkan pada tahun depan, yakni paling lambat di bulan Februari 2021 mendatang.

” Untuk itu, saya ingin menyampaikan menyangkut hak khusus guru seperti TPG triwulan empat belum bisa kami bayarkan pada tahun ini dan akan menjadi utang bawaan di tahun 2021,” ucapnya.#chull

Tunjangan Sertifikasi Guru Belum Dicairkan, Ketua Komisi I DPRD Halbar Angka Bicara

Swaramaut.com, Halbar – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (DPRD Halbar) menyoroti terkait tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tahun 2020 yang belum dicairkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Halbar.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Halbar Atus Sandiang, kepada sejumlah wartawan, Selasa 20 Desember 2020.

Menurut Atus, terkait dengan hak – hak Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Halbar terutama hak – haln guru dan kepala Desa tidak boleh terbawah dalam utang di tahun berikutnya.

“Jadi terkait dengan tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tahun ini (2020) yang belum dibayar agar secapat dibayar,” ungkapnya.

Sehingga tunjangan ASN terutama guru tahun 2020 ini tidak terbawa atau menjadi utang bawaan Pemda Halbar di tahun 2021 mendatang.

“Untuk itu diharapkan kepada Dinas Pendidikan (Diknas) Halbar agar secepatnya memproses tunjangan sertifikasi guru triwulan akhir tersebut,” katanya.

Politisi Gerindra Halbar juga menyayangkan dengan Diknas Halbar kenapa belum membayar tunjangan sertifikasi guru- guru di Halbar.

“Seharusnya pihak Diknas harus mengambil langkah paling lambat dalam Minggu ini untuk membayar tunjangan sertifikasi guru triwulan empat tersebut, saya khawatir hak – hak guru ini akan menjadi utang bawaan di Tahun 2021,” tandasnya. #chull