Ketua KNPI Halsel Desak DPP KNPI Pusat Tidak Ada Lagi Dualisme Kepengurusan

Swaramalut.com JAKARTA

Carateker ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara, Irfan Abdurahim, meminta kepada DPP KNPI Pusat untuk tidak lagi terjadi dualisme kepengurusan.

Hal itu disampaikan Irfan Abdurahim didampingi sekretarisnya Ananta Rizky Perdana Sidik, pada rapat konsolidasi Nasional yang dihadiri seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daearah DPD KNPI Provinsi, DPC kabupaten/ kota, serta dihadiri pula ratusan pengurus utusan OKP pusat, di Hotel Sultan,22 Oktober 2021

“Agenda konsolidasi ini, dalam rangka membangun kebersamaan pemuda KNPI lebih khususnya KNPI di Halmahera Selatan, untuk tidak lagi terjadi dualisme kepengurusan,”tegas Irfan dalam forum rapat rekonsiliasi Nasional, ketika dikonfirmasi media ini, Sabtu, (23/10/2021).

Hal senada ditambahkan sekertaris Rizki Perdana Sidik, ia mengatakan bahwa acara konsolidasi nasional, Komite Nasional Pemuda Indonesia ini merupakan penyatuan seluruh pemuda di Indonesia,”Olehnya itu kami DPD Halsel memeinta agar tidak ada lagi yang namanya dualisme,”pintanya.

Disela-sela Putra bupati Halmahera Selatan itu meberikan cendramata berupa batu bacan Doko kepada ketua umum dan sekjen DPP KNPI.

Menanggapi penyampaian ketua DPD Halsel Irfan dan Sekertaris Ananta Rizky, Ketua Umum KNPI Pusat, Haris Pertama menegaskan, tidak ada lagi KNPI aliran lain. Ia mengatakan, hasil konsolidasi ini mengharapkan melahirkan pemuda- pemuda yang punya potensi, kelak menjadi generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan organisasi berikutnya.

“Kita berharap lewat KNPI dapat dijadikan Laboratorium, untuk mematangkan pemuda Indonesia kedepan”ujar Haris seperti dijelaskan ketua DPD KNPI Halsel Irfan Abdurahim.

Sekedar diketahuai rapat konsolidasi Nasional peserta dihadiri oleh 127 organisasi kepemudaan tingkat Pusat, 29 DPD KNPI Provinsi, 200 DPD Kabupaten/ Kota..#Ilham

Dorong Sistem Pemdes Yang Baik, 64 Kades Bersama DPMD Halsel Sukses Gelar Stuband di Bandung

Swaramalut.com:BANDUNG

Studi Banding 64 Kepala Desa (Kades) yang bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara di kota Bandung sukses digelar, Jumat (22/10/2021) kemarin.

Press rilis, diterima swaramlut.com Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara, Faris Madan menyanpaikan, ucapan terimakasih ke Pemerintah desa atas waktunya, walaupun ditengah-tengah kesibukan tetapi masi luangkan waktu untuk mengikuti studi banding.

“Terimakasih kepada pemerintah desa lebih khususnya kepala Desa Wangisagara Enjang Gandi dan Direktur BUMDES Neneng Santiani yang suda luangkan waktu untuk menerima kami untuk melakukan studi banding,” Ucap Faris

Faris berujar, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara di tahun sebelumnya hingga saat ini, masi terdapat menegmen pengelolaan BUMDES banyak yang gagal. Ini Karena sistim menegmen dan sumberdaya manusia (SDM) kurang di sosialisasikan kepada masyarakat.

“Untuk itu, setelah mengikuti studi banding ini agar para kepala Desa mampu mensosialisasikan program kepada masyarakat dan mengatur menegmen BUMDES dengan baik,” Pintahnya.

Dia menuturkan, Sesuai hasil studi banding ini banyak hal yang kepala desa dapatkan oleh karena itu, ia berharap studi banding ini untuk menjadikan satu petunjuk positif, pada sistim pemerintahan desa dan pengelolan anggaran BUMDES dan Administrasi desa yang baik.

“Semoga dengan hasil studi banding ini, Kedepan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat di masing desa,” Jelasnya.

Ditegaskan lagi Faris, Berdasarkan peraturan kementerian Desa (Kemendes) nomor 7 tahun 2021 bahwa, penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2022 lebih di prioritaskan pada tiga hal. Yang Pertama pemulihan ekonomi nasional secara tingkat Desa. kedua, program nasional yang berkaitan dengan kegiatan fisik di sesuaikan dengan kebutuhan Desa. ketiga, mitigasi atau bencana alam.

“Maka dengan agenda studi banding ini pemerintah desa dapat mengelola dana BUMDES dengan mengkorelasikan pada peraturan menteri/ kemendes nomor 7 tahun 2021,” Tandanya.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Wangisagara, Enjang Gandi usai kegiatan Stuban kepada wartawan mengatakan, Ucapan terimakasih para Kepala Desa dan dinas DPMD kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku, yang suda bertandang ke Desa Wangisagara kecamatan majalaya kabupaten Bandung yang dijadikan tempat studi banding (Stuban).

Menurutnya, Tujuan dari kedatangan Para kepala desa dan Dinas DPMD Halmahera Selatan Maluku Utara guna melakukan Studi banding, untuk menggali tentang tata cara pengelola BUMDES dan Administrasi terbaik.

“Olenya itu, Ini merupakan satu kehormatan yang baik terhadap pemerintah desa Wangisagara Kabupaten Bandung atas kedatangan Dinas DPMD dan kepala Desa Halmahera Selatan di wilayah pemerintahan kami,” Ujarnya.

Enjang juga menyebutkan, selain Studi banding (Stuban) yang diikuti kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara ada juga beberapa provinsi dan Kabupaten kota lainnya.

“Selain Halmahera Selatan Maluku Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Aceh, Provisni Sulawesi, Provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota lainnya,” Akuinya.

Direktur Bumbes Desa Wangisagara Neneng Santiani menyampaikan harapan dengannya agenda studi banding (Stuban) ini dapat memotifasi, khususnya para kepala desa di kabupaten Halmahera Selatan, guna untuk membangun usaha ekonomi desa melalui Mumdes yang lebih baik.

“Sehingga Kedepan desa-desa tersebut ada perubahan dalam aspek di bidang perekonomian dan penambahan penghasilan masyarakat,” Pintanya.

Neneng juga menuturkan, di tahun 2019 Desa Wangisagara di tetap sebagi pemenang kedua dalam Lomba BUMDES word di provinsi Jawa barat. Kemudian di tahun 2020 di tingkat desa Wangisagara mendapatkan juara 1 nominasi Desa ekonomi kreatif.

Sekedar diketahui kegiatan studi banding kepala desa kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara, itu berlangsung selama tiga hari. Kemudian dinas DPMD dan kepala desa bersilaturahmi dengan pihak kementerian Desa (Kemendes) guna pembahasan tentang prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2022..#ilham

IKDT Mulai Melakukan Survei Sebagai Data Based Desa Togale

Swaramalut.com-HALSEL

Ikatan Komunitas Desa Togale IKDT Kabupaten Halmahera Selatan mulai melakukan kegiatan survei potensi desa untuk menjadi data Based pembangunan desa. Dalam survei potensi ini adalah potensi sosial, potensi ekonomi, potensi kesehatan, potensi pendidikan, potensi pemerintahan, dan potensi infrastruktur desa.

Ketua Umum IKDT, Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Iksan Subur, mengatakan kegiatan survei ini hanya dilakukan pada desa-desa togale saja yang tersebar dalam 88 desa di wilayah kabupaten Halmahera selatan baik yang ada pada zona obi, zona Bacan dan zona Gane.

Survei ini menurut Iksan, sangat penting dilakukan oleh IKDT, karena selain menjadi program IKDT itu sendiri, juga membantu para kades-kades togale dalam setiap melakukan perencanaan pembangunan desa.

“IKDT akan siap membantu para kades togale untuk melakukan pendampingan dan Pembimbingan disetiap desa-desa togale. Cecar Iksan,”kata Iksan Subur yang juga mantan Kadis DPMD Halsel ini. Jum’at, (15/10/21).

Menurutnya, untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat dan berkualitas yang dibukukan dalam data Based dalam perencanaan pembangunan desa, maka IKDT menggunakan instrumen detail yang mampu menggali informasi potensi, sehingga bisa menjawab permasalahan desa disetiap desa togale.

“Karena itu di buatlah Koesioner data yang dapat menjaring setiap potensi kebutuhan,”Cetus Dr. Iksan Alumni UGM Fakultas Geografi kependudukan ini.

Dr. Iksan menegaskan, sangat penting dalam melakukan kegiatan survei ini, karna baginya, masa depan desa sangat tergantung pada bagaimana menghimpun dan mengelola data Based yang tersedia di dalamnya yang beragam dengan potensi desa untuk diwujudkan melalui inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

“Karena itu IKDT wajib melakukan survei di desa-desa togale di kabupaten Halmahera selatan sebagai spesial survei sesuai dengan jenis potensi yang telah ditentukan dalam pedoman instrumen. Dengan demikian dapat mengobati persoalan desa dengan menggunakan suplemen data Based.”cecer kadis DKP ini mengulangi.

Sehingga sambung Iksan, data based desa-desa togale yang tersedia akan mempermudah Ikatan Komunitas Desa Togale (IKDT) dalam mengetahui problematika pembangunan yang dihadapi disetiap desa Togale. Dengan begitu kegiatan survei dengan menghasilkan output pada sebuah data Based desa togale, semakin mempertajam IKDT untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan dicari solutif yang lebih tepat dengan mengajak Pemerintah dalam merumuskan kebijakan desa.

“Sementara ini kami semua pengurus IKDT, lagi menyiapkan hal-hal teknis untuk mendukung kegiatan survei ini dimaksud. Semoga kegiatan survei ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan pemerintah daerah dan desa dalam bersinergi dalam data perencanaan pembangunan,”tutup mantan ketua Umum IKA Togale Halsel ini.#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemkab Halsel Dan BSSN RI Bekerja Sama

Swaramalut.com HALSEL

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, telah melangsungkan Penandatanganan Sertifikat Elektronik Dengan Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) RI. Berlangsung di Jakarta digedung Pada Kamis, (14/10/2021). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Perjanjian kerja sama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, diwakili Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persediaan (Diskominfo) Halsel, Sutejo, ST.
dampingi Sekretaris Bappelitbangda Halsel, Martha Hadi N. Sementara BSSN diwakili Sekretaris Utama Syahrul Mubarak, Si.P. MM.

Diskominfo Halsel, Sutejo ST. Mengatakan dalam penandatangan kali ini kabupten Halmahera Selatan Satu-satunya Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang sudah melaksanakan penandatangan dimaksud. serta 14 Pemerintah Daerah yang diundang untuk melangsungkan Penandatanganan Kerjasama tahun 2021.

“Kegiatan kerja sama ini, bertujuan untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan secara elektronik, dan hampir diseluruh pelayanan administrasi yang cepat, mudah dan aman.”kata Sutejo dari siar persnya, Kamis, (14/10/21).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Untuk itu Halmahera Selatan berkomitmen menuju smart City dari sisi E-Government Halsel Senyum.”tutur Sutejo menutup.

Sekedar diketahui kerjama Pemda Halsel
Badan Siber Dan Sandi Negara RI. Berdasarkan surat undang dengan nomor 3382/BSSN/SU//KH.02.01/10/2021 tentang rapat finalisasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama, yang diwakili Kepala Dianas Kominfo. Akhirnya pada hari ini kamis 14 oktober 2021.#ilham

Wabup Halsel Bassam Kasuba, Resmi Tutup Kegiatan TMMD ke 112 Kodim 1509/Labuha

Swaramalut.com HALSEL

Wakil bupati Halmahere Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, resmi menutup kegiatan TMMD ke 112 yang dilaksanakan di Kecamatan Bacan Barat. Acara Penutupan ini sekaligus penyerahan Hasil TMMD Ke 112 Bacan Barat dari Satgas TMMD Kodim 1509/Labuha ke Pemerintah Daerah kabupaten Halmahera Selatan, di Aula Kantor Kecamatan Bacan Barat, Desa Indari. Kamis (14/10/2021).

Selain itu acara ini juga, ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan naskah serah terima hasil kegiatan TMMD 112 Kodim 1509/Labuha dari Dansatgas TMMD, Letkol Inf Untung Prayitno.S.I.P.,M.Han. Kepada Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba didampingi Sekda Maslan H.Hasan SH.M.Si Kabupaten Halsel,

Dansatgas TMMD Juga menyerahkan Piagam penghargaan dan Bahan Kontak yang terdiri, Buku tulis, Al-quran, serta Kacamata kepada Para Kepala Desa yang menjadi sasaran TMMD, tak lupa pemberian penghargaan kepada dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perkim Kab Halsel.

Untuk diketahui, karena pertimbangan situasi Nasional dan lingkungan global pandemi Covid-19, maka pelaksanaan penutupan TMMD berlangsung dalam suasana sederhana dengan peserta yang terbatas.

Tidak ada upacara penutupan seperti yang lazim digelar. Acara penutupan hanya diisi dengan penyerahan naskah serah terima TMMD dari Dansatgas TMMD kepada Wakil Bupati dan penandatanganan naskah serah terima tersebut dilanjutkan dengan peninjauan lokasi TMMD.

Dansatgas TMMD 112 mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Instansi Terkait yang sudah mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan program TMMD 112 dan juga mengungkapkan terima kasih kepada warga masyarakat 7 Desa yang berada di Kecamatan Bacan Barat, karena selama 30 hari telah bersama-sama dengan anggota TNI, Polri dan Instansi terkait melakukan pekerjaan pembangunan fisik dan non fisik guna mensukseskan pelaksanaan program TMMD.

Dansatgas juga mengatakan, berkat kerjasama dan kekompakan yang baik sehingga seluruh target dalam sasaran TMMD bisa dicapai.

Dandim menambahkan, kiranya apa yang kita kerjakan bisa membawa manfaat bagi masyarakat desa. “Tolong apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama dirawat dan dijaga sehingga masa gunanya bisa lama dan awet,” pinta Dansatgas.

Sementara itu Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, saat memberikan sambutan mengatakan kegiatan TMMD memberikan Efek Positif, seperti terpupuknya kebersamaan, Kekompakan dan Gotong royong.

“Semoga dengan ada pembangunan Infrastruktur yang terbangun oleh satgas TMMD bisa memberikan manfaat dan Kegiatan TMMD ke 112 ini Resmi Saya Tutup,” Ucap Wakil Bupati Bassam menutup..#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Kajati Malut Tinjau Obvitnas Dipulau Obi

Swaramalut.com-HALSEL

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara (Malut) Dade Ruskandar, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja selama 4 hari di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada 11-14 Oktober 2021.

Pada kunjungan kali ini,  Kajati meninjau objek vital nasional (obvitnas) yang berlokasi di Pulau Obi guna memastikan terus beroperasi secara optimal demi kontribusi positif bagi negara dan daerah.

Kunjungan kerja di Pulau Obi ini adalah yang pertama bagi Dade Ruskandar sejak dirinya resmi dilantik sebagai Kajati Malut pada 29 Juli 2021 lalu.

Dalam kegiatan ini, ia disertai Asisten Tindak Pidana Khusus M. Irwan Datuiding, Kepala Bagian Tata Usaha M. Fadil Jauhari, Kepala Kejaksaan Negeri Labuha Fajar Haryowimbuko, Kepala Seksi Intel Fardana,  Koordinator Intel Imam Sutopo, Kepala Sub Bagian Protokol Halik Kunyer, Kepala Urusan Protokol M. Sahlan Drakel, Kepala Urusan Dokumentasi Hukum Fikrian Nurhidayat, dan beberapa staf lainnya.

Kajati Malut Dade Ruskandar mengatakan, beberapa waktu belakangan ini pihaknya fokus melakukan kunjungan kerja untuk mengawal dua amanat dari Kejaksaan Agung. “Kami sedang mengawal dana penanggulangan Covid-19, serta proyek strategis nasional di beberapa daerah.

Perintah Jaksa Agung, semua proyek yang sifatnya strategis yang berada di wilayah Kejaksaan Tinggi Malut harus ada perhatian, karena mereka berjasa dalam peningkatan ekonomi negara. Salah satu proyek strategis nasional yang kami kawal adalah HARITA Nickel,” ungkapnya.

Ia pun berharap kerja sama yang dibangun bersama HARITA Nickel dapat menciptakan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan daerah. “Kita harus terus kawal proyek strategis nasional ini. Banyak yang bisa kita tingkatkan melalui sinergi yang baik, terutama hal-hal yang terkait dengan bidang hukum,” ucap Dade.

Ia berharap perusahaan pertambangan dan hilirisasi nikel ini dapat terus memberi kebaikan bagi masyarakat luas.

Kunjungan Kajati Malut ini disambut baik oleh manajemen HARITA Nickel. Menurut Younsel Evand Roos selaku perwakilan manajemen, kegiatan ini sangat baik untuk meningkatkan sinergi antara Kejaksaan Tinggi Malut dan HARITA Nickel.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kajati di Site Obi. Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama kedua pihak demi terciptanya manfaat yang lebih besar bagi daerah,” ujar Younsel yang merupakan Head of Site HARITA Nickel

Younsel menambahkan, perhatian negara terhadap investasi adalah hal yang sangat penting dalam keberlanjutan usaha. Ia pun menilai kunjungan kerja ini menjadi bukti kehadiran negara yang aktif menjaga investasi sesuai aturan-aturan yang berlaku.

“HARITA Nickel adalah perusahaan yang terus tumbuh. Banyak proyek strategis yang sedang dan akan dijalankan. Oleh karena itu, perhatian dari negara, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Malut, sangat dibutuhkan agar kegiatan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,” jelasnya.

Pada kunjungan kerja ini, Kajati Malut beserta rombongan melihat langsung bagaimana proses penambangan dan pengolahan bijih nikel dilakukan.

Kajati juga menyempatkan diri untuk menanam bibit pohon di area perusahaan sebagai bentuk kolaborasi bersama HARITA Nickel untuk menjaga lingkungan.

Menanam pohon adalah investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan ekosistem dan kualitas udara di lingkungan, serta membantu mengatur tingkat polusi global. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19..#red/Humas harita

Pemda Halsel, Tekan MoU Dengan Polres dan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan

Swaramalut.com HALSEL

Bupati Halsel Usman Sidik dan Wakil Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba hadiri acara pembukaan Sosialisasi Penegak Hukum untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resost Halmahera Selatan, Rabu, (13/10/2021) bertempat di Aula Kantor Bupati Halsel.

Bupati Halsel Usman Sidik dalam sambutannya menyampaikan, pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakan roda perekonomian, karena terkait erat dengan penggunaan anggaran Negara.

“Selama ini aparat penegak Hukum termasuk kejaksaan Negeri Halamahera Selatan telah bersinergi dengan pemerintah Daerah dalam upaya penegakan Hukum baik itu berupa pencegahan pengawasan dan penindakan,”tandasnya.

Lanjut Bupati, kerja sama ini pihaknya akan menindak lanjuti nota kesepahaman antara kementrian dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia nomor 700/8829/SJ; Nomor KEP694/A/JA/11/3017; nomor B/108/XI/2017/ tanggal 30 November 2017 tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan aparat penegakan Hukum (APH) terkait dengan laporan atau pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah.

Kerja sama ini dilakukan dengan semangat dan saling menguntungkan dengan cara efektif dan efesien

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat restu dan berkah dari Allah swt, sehingga kedepan setalah pendatangana MOU, semua pihak yang terkait kerja sama melakukan komitmennya dengan baik dan semangat,”pungkasnya Bupati Usman Sidik..#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Bahrun Mustafa Tegaskan Siap Bertarung di Musda KNPI Halsel

Swarmalut.com HALSEL

Menjelang Musawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang direncanakan akan di laksanakan dalam waktu dekat ini, Dari sekian nama mulai bermunculan satu demi satu untuk maju bertarung pada Musda nanti.

Bahrun Mustafa ia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya siap bertarung pada Musda KNPI Kabupaten Halmahere Selatan versi Haris Pratama.

“Segala persiapan saya suda siapkan mulai dari konsolidasi, dan komunikasi, tinggal menunggu waktu Musda saja,”kata Bahrun ketika dikonfirmasi wartawan media ini, Selasa, (12/10/2021).

Menurut mantan ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang kota Ternate periode 2017-2018 ini. Mengatakan dualisme KNPI di Halmahera Selatan ini tidak perlu di persoalkan sebab kata dia, walaupun dualisme di tubuh KNPI namun tentu pemuda khususnya di Halmahera Selatan punya keinginan membangun kabupaten Halmahera Selatan.

“Olehnya itu saya mengajak pemuda di Halmahera Selatan agar satukan pikiran mengsukseskan Musda KNPI yang rencana di laksanakan dalam waktu dekat ini,”tandas alumni FKIP Ternate ini..#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

Ifan Minta Pemkab Tahan Anggaran KNPI, Samsir Desak Kesbangpol Verifikasi Keabsahan

Swaramalut.com HAL-SEL

Karteker Ketua KNPI Halsel Irfan Abdurahim meminta Pemkab Halmahera Selatan, melalui Kesbangpol untuk menahan anggaran KNPI yang diploting dalam hibah APBD ini dan seterusnya jika tidak ada penyatuan KNPI di Halsel.”Jadi saya minta Pemkab Halsel melalui Kesbangpol untuk tidak mencairkan anggaran Hibah KNPI tahun ini dan seterusnya.”Tegas Ifan pimpinan Media ini.

Ifan yang juga ketua KNPI Halsel versi Haris Pratama ini menjelaskan bahwa untuk menjaga marwah pemuda di Halmahera Selatan. Maka tentu kita dorong agar menjadi satu dan tidak ada versi. Sehingga ploting anggaran yang bersumber dari pemerintah daerah bisa tertanggung jawabkan.”Saat ini kami melakukan penunjukan pembentukan DPK di 30 Kecamatan guna menyambut persiapan Musda dalam waktu dekat.”Jelas Irfan

Irfan yang memeliki Sekretarisnya Ananta Rizki Raya Perdana Sidik yang merupakan Putra Bupati Halsel Usman Sidik ini menambahkan bahwa dalam Musda KNPI nanti. Irfan mengajak kepada seluruh cipayung dan pemilik suara sah untuk bersama sama mengsukseskan Musda KNPI nanti.”Semua pemuda yang memeliki dukungan cipayung dan OKP dan PK silahkan bertarung.”Tutup Ifan

Kordinator Daerah (Korda) KNPI Halsel Samsir Hamajen yang dikonfirmasi terpisah mengaku bahwa dirinya meminta Pemkab Halsel dalam hal ini Kesbangpol untuk segera melakukan verifikasi ke kemenkum Ham agar bisa jelas siapa KNpI yqng diakui pemerintah Pusat hingga daerah. Pihaknya juga meminta jika Tidak maka, KNPI kepemimpinan Norfajriansyah terus bersikap keras. KNPI Halsel kepemimpinan Fahrizal Rahmadi dimintq untuk melahirkan gagas pemuda yang lebih maju.”Saya tegaskan, Pemkab Halsel segera menyampaikan hasil ferifikasi keabsahan KNPI ke publik secepatnya.”Tegas Samsir yang juga Ketua PWI Halsel ini..#ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham

IKDT Siapkan Rumah Singga Pelayanan Untuk Keluarga Pasien

Swaramlaut.com HALSEL

Setelah terbentuknya Ikatan Komunitas Desa Togale (IKDT), rupanya tidak hanya berpikir dan fokus pada sosialisasi dan konsoludasi internal kelembagaan organisasi saja, tetapi juga akan fokus pada penyediakan fasilitas rumah singga komunitas desa togale yang berfungsi sebagai rumah pelayanan komunitas keluarga desa-desa togale di kabupaten Halmahera selatan.

Dr. Iksan Subur Karamaha , M.Si, mengatakan bahwa rumah singga yang disiapkan oleh Ikatan Komunitas Desa Togale ( IKDT) secara gratis, kehadiran rumah singgga ini kata Dr. Iksan Subur, adalah sebagai bentuk responsif pelayanan rasa dan perhatian yang mendasar dan bersifat wajib untuk disiapkan.

“Kami pengurus IKDT, dilakukan ini karena telah mengamati persis secara langsung, ketika komunitas keluarga desa-desa togale datang berobat di RSUD labuha dengan membawa keluarga yang cukup banyak, sangat tidak nyaman untuk tidur di Rumah Sakit, apalagi pihak rumah sakit juga membatasi jumlah keluarga yang mendampingi dan menjenguknya bagi keluarga atau pasien yang sakit, sehingga perluh memiliki hunian tersendiri,”ungkap ketua IKDT Dr. Iksan Subur kepada wartawan media ini, Minggu, (10/10/2021).

Iksan berujar hunian rumah singga bagi IKDT menjadi urgen untuk disiapkan dengan nama “Rumah Singga Pelayanan” untuk orang sakit dan bersalin yang letaknya disamping RSUD Labuha Marabose. Selain itu, dalam konteks program IKDT itu sendiri menurut Mantan kadis DPMD Halsel ini, bahwa rumah singga pelayanan ini sebagai manifestasi kepedulian dari tindakan kegiatan-kegiatan sosial yang nyata dalam menjawab visi dan misi IKDT pada pelayanan komunitas desa-desa togale yang tinggal jauh dari ibu kota Labuha.

Dengan demikian, lanjut ISK sapaanya, dapat melayani komunitas keluarga desa-desa togale yang tinggal tersebar di beberapa titik zona seperti zona obi, zona Gane, dan zona Bacan, pulau Kasiruta, yang bersentuhan dengan kepentingan kesehatan di RSUD Labuha Marabose dapat memanfaatkan rumah singga pelayanan ini.

“Rumah singga pelayanan komunitas desa togale ini di dalamnya terdapat 14 kamar dan memiliki 2 ruang kerja organisasi Ikatan Komunitas Desa Togale (IKDT) yang disebut sebagai Markas Besar IKDT. Kami berharap Rumah Singga pelayanan yang disiapkan IKDT ini dapat membantu dan bermanfaat bagi komunitas keluarga desa togale yang tinggal di luar kota labuha,”ujarnya.

Ia menuturkan, berdasarksn hasil rapat perdana IKDT yang digelar pada beberapa malam yang lalu, bahwa semua pengurus menyepakati untuk menetapkan markas besar IKDT dan Rumah Singga Pelayanan Komunitas Desa Togale harus terintegrasi dan terpusat pada satu titik lokasi atau tempat, sehingga berkesimpulan bahwa Desa Marabose menjadi pilihan lokasi desa yang tepat bagi pengurus IKDT dalam melakukan kerja-kerja organisasi yang efektif dan efisien serta melaksanakan fungsi pelayanan rumah singga.

Menurutnya, pilihan sekretariat sebagai markas besar Ikatan Komunitas Desa Togale (IKDT), karena desa Marabose sebagai poros atau titik tengahnya pelayanan warga masyarakat halmahera selatan.

“Karena desa Marabose sebagai titik temunya warga masyarakat Halmahera selatan yang datang dari kawasan zona Gane, kawasan Bacan timur, kawasan zona obi, dan kawasan Mandioli pulau Kasiruta dan Bacan barat, serta kawasan makian kayoa. Semua kepentingan kawasan warga masyarakat Halsel dapat bertemu di titik lintasan jalan desa marabose sehingga rumah singga pelayanan dan sekretariat markas besar ini sangat memudahkan komunitas keluarga desa-desa togale.”Tutup kadis DKP Halsel ini..# ilham

 

Reporter : Ilham
Reporter : Ilham