Dewan Pakar  Sibualamo Malut Mengutuk Keras Pelecehan dan Penghinaan terhadap AGK

Swaramalut.com-HALSEL

Atas nama pribadi dan selaku anggota dewan pakar Sibualamo Maluku Utara, Kasman Hi Ahmad mengutuk dengan keras tindakan oknom yang pelecehan simbol dan nama baik orang tua kami, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.dengan merobek, meludahi dan membakar Gambar beliau.

Bagi Kasman tindakan ini sudah diluar batas kewajaran.
” Kami mengutuk tindakan tak beradab ini, karen terlepas dari KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Sebagai Simbol Maluku Utara selaku Gubernur, juga beliau sebagai orang tua kami selaku Penasehat Sibualamo, dan selaku tokoh agama dan masyarakat yang kami hormati” ucap Kasman.
Jika ada ketersinggungan atas dimutasinya saudara Santrani Abusama, selaku ketua MPW PP Maluku Utara, yang kebetulan sebagai kepala dinas PUPR, itu tidak harus dilampiaskan dengan merusak gambar dan simbol Abdul Gani Kasuba, Bukankah selaku ASN terikat dengan etika dan mekanisme birokrasi dalam hal penempatan, promosi dan mutasi.
Sikap dan tindakan oknom ini sangat menyinggung dan.telah melukai hati komunitas kami”tutur Kasman.
Untuk itu, untuk menghindari tindakan balasan yang akan muncul dan tentu akan berdampak luas, kami meminta kepada pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas tindakan oknom dan menemukan siapa intelektual dader di balik dari tindakan biadab ini.
Dan kepada pemgurus, anggota Sibualamo, dan masyarakat Tobelo Galela agar tetap bersabar dan menunggu proses penyelesaiaan secara hukum, dan tidak terprofokasi dengan sikap dan tindakan yang bisa muncul sewaktu-waktu.
Dan kepada pihak-pihak yang.merasa tidak puas atas kebijakan Gubernur agar menjaga batas-batas kewajaran, dan kami harap agar meminta maaf kepada Gubermur dan kepda publik Maluku Utara terutama.kepada Keluarga Besar Sibualamo Maluku Utara atas tindakan biadab yang sdh dilakukan..#iL

Pemkab Halsel Telah Tetapkan Cuti Bersama Idul Fitri 1442 H

Swaramalut.com-HALSEL

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menetapkan hari libur dan cuti bersama memasuki hari raya idul Fitri 1442 H tahun 2021.

Kepada swaramalut melalui Kabag Humas Muhjibur Rahman mengatakan, penetapan hari libur dan cuti bersama itu melalui surat edaran Bupati Hi. Bahrain Kasuba dengan nomor 049/045/2021 yang di sampaikan kepada seluru PNS Dan PTT di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Keputusan Ini kata Mujibur, Keputusan Bersama Menteri Agama Menteri ketenagkerja dan Mentri pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang di tetapkan pada 12 Mei 2021 yang di sampaikan kepada seluruh Bupati Gubernur dan wali kota.

“Untuk itu hari libur menjelang  hari raya idul Fitri 1442 H tanggal 13 -14 Mei 2021, sementara masuk kantor pada tanggal 17 Mei 2021,”jelasnya.

Dirinya menambahkan setela selesai hari raya idul fitri pada tanggal 17 mei seluruh PNS dan PTT kembali beraktivitas lagi seperti biasa.

“Jika PNS dan PTT yang segaja dan tidak mengindahkan surat edaran ini, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegas Bupati yang disampaikan Mujibur Rahman melalui edaran tersebut..#red

Bermodal Alat Metal Gold Detector,  Seorang Kades Diduga Tertipu Puluhan juta

Swaramalut.com-HALSEL

Hanya bermodal alat Metal gold detector (Alat pendeteksi Emas) yang harga ratusan ribu rupiah di pasaran Jakarta,  seorang kades yang ada di kecamatan barat kabupaten Halmahera Selatan diduga kena tipu puluhan juta rupiah oleh oknum yang tidak bertangungjawab.

Pasalnya kades tersebut telah memberikan sejumlah uang dengan di iming-iming akan mengurusi pembuatan izin pertambangan sebab didesa itu telah terdeteksi mempunyai kandungan emas.

” Memang benar beberapa bulan yang lalu ada salah satu oknum datang memberitahukan ke kades bahwa didesanya terdeksi memiliki kandungan logam emas dan itu dibuktikan dengan alat pendeteksi Emas yang dia bawah”.ucap salah satu saksi yang tidak mau namanya dan nama desa tersebut di publis kepada media ini, sebab kades yang bersangkutan belum membuat laporan polisi nanti setelah buat laporan baru akan tau semuanya, sabtu (8/5/2021)siang tadi.

Informasi yang diterima bahwa kades dan masyarakat didesa tersebut langsung percaya dan langsung memberikan uang sebesar 30 juta namun uang tersebut di berikan dengan 2 tahap sebab belum ada keuangan desa pada waktu itu. Setoran pertama bernilai 20 Juta dan setoran ke dua 10 Juta dimana uang tersebut katanya akan mengurusi pembuatan izin pertambangan salah satunya di desa yang kades tersebut pimpin.

Dirinya juga mengatakan apa yang diberikan oleh kades sampai hari ini tidak ada hasilnya dan tidak benar sama sekali alias semuanya hanya rekasaya saja sebab untuk izin di desa lainpun sampai sekarang tidak ada kepastian padahal sudah banyak yang mereka berikan.

Oleh sebab itu pihak kades tersebut dalam waktu dekat akan membuat laporan kepada pihak kepolisian resort Halmahera Selatan agar oknum tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan dan bertangungjawab atas perbuatannya itu..#red

Jelang Idul Fitri 1442 H, PT. Harita Nickel Santuni Anak Yatim di 8 Desa

Swaramalut.com-HALSEL

Perusahaan pertambangan dan hilirisasi Harita Nickel memberikan santunan kepada 200 anak yatim yang berasal dari 6 desa di Kecamatan Obi, Halmahera Selatan. Santunan yang berupa paket lebaran tersebut diberikan agar anak-anak yatim Kecamatan Obi dapat merayakan hari raya dengan penuh suka cita. Penyerahan dilakukan pada Sabtu, 8 Mei 2021 di masing-masing desa.

Community Development Manager Eksa Santika menjelaskan, penerima santunan terdiri dari 65 anak dari Laiwui, 50 anak dari Jikotamo, 23 anak dari Buton, 6 anak dari Akegula, 46 anak dari Desa Baru dan 10 anak dari Kelo.

“Semoga dengan perhatian ini, anak-anak yatim di Kecamatan Obi dapat berlebaran dengan suka cita dan ceria. Program seperti ini bukan yang pertama dan akan terus dilakukan serta dikembangkan di kemudian hari,” jelas Eksa.

Selain itu, Harita juga memberikan paket lebaran untuk anak yatim, fakir miskin, dan jompo di Desa Kawasi dan Soligi. Paket diterima oleh 150 orang warga Kawasi dan 115 dari Soligi. Mereka yang menerima adalah warga yang membutuhkan.

Selama Bulan Suci Ramadhan, Harita telah menggelar beberapa kegiatan bersama masyarakat, seperti Safari Ramadhan, bantuan pembangunan Masjid, siraman rohani bersama Ust Ali Zainal, dan kegiatan keagamaan lainnya. Harita juga mendukung pengembangan usaha mikro di sekitar perusahaan dengan menggelar Festival Takjil Ramadhan.

“Festival Takjil ini kita gelar dikarenakan adanya kebutuhan karyawan akan menu berbuka puasa yang beragam, tidak hanya mengandalkan yang disediakan Perusahaan. Guna memenuhi keinginan karyawan, maka Perusahaan memberdayakan masyarakat setempat untuk menyediakan dan berjualan makanan berbuka,” jelas Eksa.

Pada Festival Ramadhan kali ini, sebanyak 80 usaha mikro ikut serta dari 13 April sampai 10 Mei 2021. Omset rata-rata per hari mencapai Rp.9 juta. Omset tertinggi selama Festival mencapai Rp.13 juta lebih dan terendah mencapai Rp.5,6 juta.Kegiatan ini sangat membantu perekonomian masyarakat sekaligus merangsang tumbuhnya usaha mikro di desa..#Pres rilis

Warga Kusubibi Protes Kehadiran Satgas RMC APRI Karena Alasan Ini

Swaramalut.com-HALSEL

Warga Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan(Halsel) bakal memprotes kehadiran Tim dari satuan tugas Responsible Mining Collective Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia(Satgas RMC APRI) didesa Tersebut. alasannya kehadiran Satgas MRC APRI ini sudah tidak menghormati adanya Pemerintah desa dan pihak keamanan didesa setempat.

Foto : Posko Tim Satgas RMC APRI di Samping Pintu Masuk Pelabuhan Desa

“Ngapain juga coba sampai ada tim Satgas RMC APRI diwilayah kami, kan didesa ada Babinsa, Babinkamtibmas serta perangkat desa dalam hal ini pihak keamanan desa. Lihat sendiri kan. Semua harus seizin APRI fungsi keamanan dan perangkat desa pun sudah diambil alih dan lebih parah lagi. Fasilitas kantor desa pun sudah dialih fungsikan sebagai kantor mereka. Itukan Aneh” kata Abang Her(nama samaran-red) salah satu perwakilan warga Kusubibi lewat saluran Handpone, Jumat (7/5/2021) pagi tadi.

Her mengatakan, kehadiran Tim Satgas RMC APRI sudah membuat “keresahan sosial bagi warga penambang dan warga desa setempat”.

Foto : Kantor Desa yang sudah dialih fungsikan menjadi Kantor RMC APRI

Menurut dia, jika sudah ada kesepakatan mengenai pemutusan kerjasama oleh pihak pemerintah desa denga pihak APRI saat rapat nanti, maka kita harus dengan tegas meminta agar APRI harus angkat kaki dari desa kita dan terkait masalah perizinan nanti semua kami akan berusaha bahu membahu menyelesaikannya. Daripada kami hanya dijanjikan terus tanpa ada kepastian padahal banyak yang telah di korbankan” ucapnya.

Foto : Kantor Desa yang sudah dialih fungsikan

” Kami desak agar pemerintah desa khususnya harus mengambil langka agar persoalan ini bisa teratasi sebab kegiatan mereka(APRI-red) diwilayah Kusubibi membuat warga menjadi resah”.

Her menambahkan bahwa Pada awalnya warga setempat mendukung kerja sama pemerintah desa dengan APRI, namun lambat laun kegiatan mereka penuh tanda tanya sebab begitu besar pengorbanan warga baik dari sisi materi sudah banyak terkuras habis namun sampai sekarang ini semuanya nihil dan tidak ada titik terangnya” namun sebelum angkat kaki dari desa, pihak APRI harus buat pertanggungjawaban dulu terkait aliran dana yang di keluarkan oleh masyarakat penambang dan pemerintah desa supaya jelas” tutup Her mengakhiri..#red

 .

Bupati Halsel Bacakan Amanat Kapolri Tentang Pelarangan Mudik

Swaramalut.com-HALSEL

Bupati Halmahera Selatan Hi. Bahrain Kasuba, M.Pd , memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 di halaman Mapolres Halmahera Selatan

Kegiatan ini di ikuti oleh Personil Kodim 1509 Labuha, Personil Gabungan Polres Halsel, Personil KP3 Pelabuhan Babang, serta Pesonil Satpol PP, Rabu (5/5/21). Apel gelar pasukan ini menjadi tanda resmi akan dimulainya Operasi Ketupat 2021 di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, yang akan digelar selama 12 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Terlihat hadir pada kesempatan itu Kapolres Halsel AKBP Muhammad Irvan, S.I.K, Dandim 1509 Lah Letkol Untung Prayitno, S.I.P, M. Han., Wakapolres Halsel Kompol Rusli Mangoda S.H, M.H, Kepala KP3 Pelabuha Babang H Jufri Rahmad, Letnan 2 Bambang suharjana danton kompi Rider Sus, Danpom Labuha Letda CPM Defi dan Para PJU Polres Halmahera selatan.

Bupati saat membacakan amanat tertulis Kapolri menyampaikan, tahun 2021 pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik bagi seluruh masyarakat pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ini adalah tahun kedua dimana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik pada libur Hari Raya Idul Fitri, karena situasi pandemi Covid-19. Namun disadari, bahwa larangan pemerintah ini tidak serta merta dipatuhi masyarakat, sehingga potensi pergerakan orang untuk melakukan perjalanan mudik masih cukup tinggi.

Untuk itu, kata Bahrain Kasuba, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat atensi bersama pada saat digelar Operasi Ketupat 2021 ini, khususnya terkait warga masyarakat yang telah mudik mendahului dan pelaksanaan vaksinasi yang harus tetap berjalan.

Lebih lenjut  Bahrain Kasuba, mengatakan, substansi dari kebijakan larangan mudik oleh pemerintah adalah mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Di mana setiap pelaksanaan libur panjang selalu terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 yang cukup signifikan.

Kenyataan bahwa masyarakat telah melaksanakan mudik sebelum tanggal pelarangan, harus dilakukan langkah-langkah konkrit di setiap wilayah tujuan mudik. Misalnya dengan penerapan isolasi dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus tetap berjalan dan diamankan.

“Siapkan mental dan fisik saudara yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hindari sikap dan tindakan tindakan tidak simpatik dan arogan yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung pengayom dan pelayan masyarakat,” ujar orang nomor satu di Halsel ini.

Tidak hanya itu,  Bupati Bahrain Kasuba, dirinya juga menekankan kepada seluruh personil yang akan bertugas untuk dapat melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas, untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat. Sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas.

“Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H di seluruh wilayah, khususnya daerah yang memiliki kerawanan serta berpotensi menjadi target para pelaku,” tandasnya.

Adapun, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 ini akan melibatkan 90.592 personel Polri, 11.533 TNI, serta 52.880 personil instansi terkait lainnya yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Jasa Raharja dan lain-lain.

Personil tersebut akan ditempatkan pada 333 Pos penyekatan untuk mengantisipasi terhadap warga masyarakat yang masih nekat akan melaksanakan perjalanan mudik. 1.536 Pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas dan 596 Pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, tempat wisata dan lain-lain..#red

Disperindagkop Halsel Gelar FGD UMKM 

Swaramalut.com-HALSEL

Dinas Koperasi Perdagangan dan Penindustrian (Disperindagkop) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Forum Grub Discusion tujuannya adalah untuk menemukan titik temu tugas, fungsi dan wewenang stakeholder. Selain itu dipetakan tatahubungankerja para stakeholder dalam rangka pemeberdayaan UMKM secara kolaboratif.

Peserta FGD terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perbankan, Pihak Swasta, Akademisi, UMKM Center, dan Saruma Handycraft (perwakilan pelaku UMKM).

Kepala Disperindagkop Muhammad Nur mengtakan, pada tahun 2020 jumlah UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 12.696 usaha, yang terdiri dari UMKM Bidang Kuliner 1.664 Usaha, UMKM bidang Fashion 73 Usaha , UMKM bidang Pendidikan 3 Usaha, UMKM bidang otomotif  66 Usaha, UMKM Bidang Industri Kecil 873 Usaha, UMKM Bidang Perdagangan 9.896 usaha  dan UMKM Bidang Budidaya Pertanian 121 Usaha.

“Pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan kurang dari 1 %,  UMKM yang sudah memiliki legalitas 6,76%, sedangakan hasil produk UMKM 90 % dipasarkan masih di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan,”ungkapnya.

Hal ini kata M. Nur menggambarkan, bahwa UMKM belum pada performa yang baik dalam menopang percepatan pemulihan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat berkembang antara lain. 1. Akses permodalan yang masih rendah. 2. Legalitas usaha yang belum terpenuhi sehinga daya saing produk UMKM masih rendah. 3. Pangsa pasar yang terbatas bagi produk-produk UMKM karena persoalan legalitas produk, kemasan, dan pemasaran yang masih konvensional. 4. masalah kelembagaan.

“Dari empat hal ini yang melatarbelakangi perlunya gagasan untuk melaksanakan pemberdayaan secara kolaboratif oleh stakeholder terkait. Agar dapat ditemukan titik temu dan model kolaborasi yang tepat,”ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan dirinya berharap kepada semua stakeholder terkait berkomitmen kuat untuk melakukan pemberdayaan UMKM dalam sebuah kolaborasi yang dimungkinkan dapat menyelesaikan permsalahan-permasalahan pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong pengembangan UMKM secara maksimal yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi kedepan.

“Diharapkan Kolaborasi ini akan dilaksanakan melalui Tim Kordinasi Lintas Sektor, dimana Dinas Kopersasi Perindustrian dan Pedagangan berfungsi sebagai front office dalam melayani kepentingan pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM tidak sendirian dalam memproses segala kebutuhan yang terkait dengan legalitas, akses permodalan, akses pasar dan pengembangan kelembagaanya,”papar M. Nur selalu penggagas kegiatan FGD ini.

Muhammad Nur menambahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terus berpacu menyesuaikan ritme langkah Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ,  yang sudah diatur lebih lanjut dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Kami sedang menyiapkan Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis pelaksanaan PP tersebut, salah satu langkah konkrit adalah diadakannya FGD ini,”tutup M. Nur.#il

Warga Kusubibi Minta APRI Jelaskan Keberadaan Sampel 4,6 Ons Emas Yang Diambil

Swaramalut.com-HALSEL

Warga dan para pelaku usaha tromol desa Kusubibi kecamatan Bacan Barat kabupaten Halmahera Selatan (Halsel)Provinsi Maluku Utara meminta Agar Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia(APRI) Halsel bisa menjelaskan Dimana Sampel emas seberat 4,6 ons yang diberikan ke kementerian.

Pasalnya hingga sekarang keberadaan dan hasil dari sampel yang pada awalnya akan di berikan dikementerian untuk pengurusan izin tersebut hilang dan sampai sekarang tidak ada titik terangnya.

Salah satu pengusaha tromol didesa Kusubibi yang tidak mau namanya dipublis juga membenarkan bahwa ada oknum dari APRI datang dan meminta sampel agar dibawah dan diberikan dikementerian untuk proses perizinan, namun anehnya sampel yang diambil oknum tersebut bukanlah bongkahan material emas namun biji emas yang sudah jadi dan beratnya 4,6 ons”ucapnya saat ditemui di lokasi pertambangan,Minggu (2/5/2021)kemarin.

” Benar, beberapa bulan yang lalu ada oknum dari APRI datang dan meminta sampel untuk diberikan di kementerian dijakarta.namun anehnya sampel yang mereka bahwah bukanlah bongkahan material namun ampas emas yang sudah dikelolah di Tong dan sudah jadi dengan berat 4,6 ons”jelasnya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berat 4,6 ons sama halnya dengan 406 gram dan kalau kita rupiahkan berarti Kita kalikan dengan harga emas sebelum LM dengan harga terkecil 400.000X406 =Rp 162,400,000 dan itu merupakan angka yang fantastis”ucapnya.

Dari informasi yang didapat wartawan media ini dilapangan bahwa bukan hanya warga dan para pelaku usah yang terlibat menyediakan ampas emas untuk di kelolah dan dibawah ke kementerian namun pihak keamanan seperti Babinsa pun ikut bekerja demi pengurusan izin untuk pertambangan rakyat.dan sampai sekarang batang emas seberat 4,6 ons masih menjadi tanda tanya besar.

” Kami tetap optimis, kami akan selalu tanyakan bagaimana progresnya dan akan kami rapatkan juga untuk mencari tau kebenarannya apakah sampel itu memang benar diberikan dikementerian ataukah sampel itu dibawah kejakarta dan langsung dijual.itu akan kami usut dan kalaupun terbukti mereka hanya mencari keuntungan maka kami akan proses sesuai hukum yang berlaku”jelas salah satu pelaku usaha tromol desa Kusubibi..#red

Sekretaris GP Ansor Halsel Mengutuk Keras Aksi Pembohongan Warga Kusubibi Terkait Izin Pertambangan Rakyat

Swaramalut.com-HALSEL

Sekertaris Umum Pimpinan Cabang(PC) Gerakan Pemuda (GP-Ansor) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Andre Sudin mengutuk keras aksi dari pada oknum yang melakukan Pungutan Liar (Pungli) yang bertujuan untuk pengurusan Izin pertambangan rakyat di desa Kusubibi Halsel.

Hal tersebut tertuang dalam pernyataan sikap yang diterima media ini setelah beredarnya berita terkait hal tersebut, Selasa (4/5/2021).

Terkait kejadian yang menimpa masyarakat penambang didesa Kusubibi Halsel, maka kami Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor  dengan memohon Ridlo Alloh SWT, menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mengutuk keras dan mengecam oknum-oknum yang membawa nama organisasi atau lembaga lain terkait pengurusan izin pertambangan rakyat untuk keuntungan pribadi.

2. Mendukung aparat kepolisian untuk mengusut tuntas oknum–oknum yang melakukan penipuan tersebut.

3. Meminta agar warga serta pihak pemerintah desa Kusubibi  melakukan Al Out dan tidak bekerja sama dengan pihak tersebut.

Kami meminta aparat kepolisian mengusut kasus ini. Aparat harus dapat memberikan jaminan keamanan kepada seluruh warga negara, termasuk pembohongan kepada warga yang berkedok pengurusan izin pertambangan rakyat” ucap Andre.

Menurutnya, jika aparat tidak bertindak tegas maka sikap kepercayaan dari Asosiasi yang di bawah oknum tersebut akan semakin menjadi-jadi dan itu akan berdampak negatif terhadap perekonomian warga di desa tersebut.

” Jika dibiarkan justru akan menjadi pembenaran bahwa aksi yang dilakukannya mendapat dukungan dari warga secara keseluruhan, padahal kenyataannya” tidak” masyarakat semakin hari semakin jenuh dengan keberadaan pengurus dari Asosiasi tersebut” tandas Andre

Andre juga menegaskan bahwa institusi GP Ansor Halsel dalam waktu dekat akan menurunkan Tim Andvokasi mereka untuk menelusuri perkembangan dari pengurusan izin yang di janjikan mereka terhadap Masyarakat Kusubibi.

“Saya pastikan hal ini akan Kami akomodir, dan saya akan perintahkan Tim Advokasi untuk melakukan penelusuran terutama terkait pngurusan izin Tambang, karena ini bentuk pembodohan yang dilakukan para oknum.” Tegasnya..#red

 

Pengurusan Izin Pertambangan Rakyat di Desa Kusubibi Diduga Jadi Ajang Pungli

Swaramalut.com-HALSEL

Pengurusan izin pertambangan rakyat didesa Kusubibi kecamatan Bacan barat,kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara diduga menjadi ajang pungli.

Pasalnya sampai sekarang proses pengurusan izin pertambangan rakyat didesa tersebut tidak ada titik terangnya bahkan dalam tahapannya juga pihak pemerintah dan masyarakat tidak perna di libatkan

Kepala desa Kusubibi M.Abdul Fatah kepada media ini,senin(1/5/2021) kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya untuk melegalkan pertambangan rakyat tersebut namun sampai sekarang tidak ada titik terangnya oleh pihak yang mengurusi Izin tersebut.

” Pihak pemerintah desa dan para pelaku usaha telah berupaya untuk melegalkan pertambangan ini, bahkan dengan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan untuk kepentingan orang banyak ini, namun hingga sekarang belum ada kejelasan dan tahapannya juga tidak pernah di berikan informasi”jelas Kades.

Lanjut kades, sesuai dengan rincian pengeluaran untuk pembuatan izin saja sudah sangat besar, belum hal-hal yang lain untuk kelancaran pengurusan tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran yang disimpan oleh pemerintah desa dan sebagian pelaku usah di desa tersebut.

” Dalam setiap pengeluaran dan transaksi kami selalu di catat bahkan sebagian yang transaksinya melalui trasferanpun raisinya masih kami simpan untuk menjadi catatan pengeluaran desa”jelas kades.

Kades juga menambahkan bahwa beberapa hari kemarin, kami dari pemerintah desa mendapat laporan dari pelaku usaha bahwa ada oknum-oknum menitipkan beberapa karung kepada masyarakat seputar tambang untuk meminta material galian emas untuk dikelola.

“Kami kemarin menerima laporan bahwa ada yang meminta agar setiap lubang atau pengusaha memberikan material untuk di kelola dan sekarang pihak kami terus mengusutnya”ujar kades.

Terpisah dari itu salah satu warga yang tidak mau namanya di publis mengatakan bahwa kami sudah resah dengan adanya oknum-oknum yang masuk dengan berdalih akan membantu mengurus izin namun sampai sekarang tidak ada kejelasannya padahal untuk semua pelaku usaha di pertambangan Kusubibi telah banyak membantu dalam hal pendanaan dan itu sangat besar dan kalau ditaksir kurang lebih 1Milyar.

” Saya berharap agar pemerintah bisa dengan segera melegalkan pertambangan ini sebab ini adalah sumber rezeki warga desa Kusubibi pada khususnya dan warga lingkar tambang pada umumnya, kami juga meminta kepada orang yang dipercayakan oleh pemerintah desa setempat untuk mengurusi Izin pertambangan ini lebih Arif melihat keadaan masyarakat yang ada dan jangan mengambil keuntungan sesaat untuk kepentingan pribadi..#red