Soal Penolakan Pembentukan TPS di Jaltim, Pemkab Halbar Gelar Pertemuan

Swaramalut.com, Halbar – Pasca diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 tentang tapal batas wilayah Halmahera Barat dan Halmahera Utara (Halbar-Halut) tidak serta – merta diterima warga Enam Desa versi Halut (Kecamatan Kao Teluk).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Enam Desa dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halbar oleh forum Kepala Desa dan Forum BPD se Kecamatan Kao Teluk.

Terkait dengan adanya penolakan tersebut Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Halbar mengelar pertemuan bersama Panitia Penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU, Senin 19 Oktober 2020 tadi.

Pj Bupati Halbar M Rizal Ismail

Pj Bupati Halbar Muhammad Rizal Ismail usai pertemuan, mengakui rapat yang digelar tadi terkait dengan adanya penolakan pembentukan TPS di wilayah Enam Desa oleh forum Kades dan BPD Kao Teluk.

Dan adanya pembentukan TPS di wilayah Enam Desa oleh KPU Halbar pada pilkada serentak 2020, itu berdasarkan pada hasil kesepakatan antara Pemkab Halbar dan Halut yang dimediasi oleh Pemprov Malut.

“Yakni untuk kepentingan masyarakat Enam Desa dalam menyalurkan hak pilihnya, jadi KPU Halbar akan membuat TPS di wilayah Halbar dan sebaliknya KPU Halut membuat di wilayah Halut, sehingga penetapan TPS oleh KPU Halbar tentunya berpegang pada Permendagri nomor 60 tahun 2019 tersebut,” ujar Rizal.

Lanjut Rizal, jadi untuk menindaklanjuti hal tersebut dirinya selaku Pj Bupati Halbar akan menyurat ke Gubernur Malut guna dapat difasilitasi kembali terutama persoalan yang lebih teknis seperti di Desa Dum- Dum yang mana wilayah masuk Halut namun ada warga setempat ber KTP Halbar sebaliknya di Dusun Bangkok dan Makaeling wilayahnya masuk Halbar, tapi penduduknya ber KTP Halut.

“Jadi teknis penyelesaian seperti apa akan kita bicarakan nantinya, guna menghindari adanya gesekan ataupun ada pihak-pihak tertentu yang bakal memperkeruh suasana, karena kita juga tidak menginginkan ada gesekan saat pelaksanaan peserta Demokrasi ditanggal 9 Desember nantinya,” pintanya.

Sementara itu, Kordiv PHL Bawaslu Halbar Agnosius Datang, mengakui, terkait dengan adanya penolakan tersebut merupakan sebuah lelucon, karena belum ada penetapan TPS di wilayah Enam Desa, dan pembentukan TPS yang rencana KPU Halbar hanya dua titik di Desa Tetewang dengan mengacu pada Permendagri nomor 60 tahun 2019 yakni TPS 7 dan TPS 1.

“Karena prinsipnya kami Bawaslu Halbar, terkait dengan pembentukan TPS akan tetap mengacu pada Permendagri, jika dalam putusannya wilayah tersebut masuk Halbar maka ditempatkan TPS diwilayah tersebut,” cetusnya.

Ongki sapaan akrab Kordiv PHL, juga mengatakan, untuk mengatasi hal ini pihak akan melakukan sosialisasi, namun yang menjadi persoalan adalah penetapan TPS oleh KPU Halut di dusun Maraeli Desa Bangkit Rahmat dan Dusun Bangkok Desa Dodinga sementara dua Dusun tersebut masuk di wilayah Halbar.

“Untuk menghindari adanya warga yang golput, Pihak Bawaslu akan meminta kepada Pemda Halbar agar berkoordinasi dengan Pemda Halut terkait penetapan TPS di Desa Dum-Dum dan Halut juga bisa menempatkan TPS di dua Dusun yang masuk wilayah Halbar tersebut guna meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada ini,” jelasnya.

Ongki juga mengingatkan kepada semua pihak agar jangan coba-coba menghalangi pelaksanaan pemungutan suara, karena ini merupakan hajat nasional, jika ada yang mencoba – coba menghalangi maka akan dikenakan sangsi yang tertuang dalam pasal 178 D Undang-Undang nomor 10,” tegasnya.

Senada juga ketua KPUD Halbar Mifathudin Yusup, menurutnya, dalam pembentukan TPS di wilayah Enam Desa KPU Halbar akan mengacu pada Permendagri nomor 60 tahun 2019, dan rencana pembentukan TPS di wilayah Enam Desa dengan dasar pada PSU Pilgub kemarin, sehingga itu dianggap tidak masalah.

” Sedangkan, Surat penolakan itu
berasal dari pemdes dalam hal ini kepala desa versi Halut yang mereka tujukan kepada penyelenggara pemilu Halut, dan Kami KPU Halbar hanya merespon tetapi Surat itu tidak ditujukan ke kami,” sebutnya. #chull

KPU Halut Diduga Langgar Juknis Coklit Sendiri

Swaramalut.com – Halut

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara diduga melanggar Petunjuk Teknis Pencocokan dan Penelitian (Juknis Coklit) yang dibuat sendiri.

Pasalnya dalam Juknis dari KPU kedua Kabupaten, yakni warga Halut yang berada di wilayah Halbar tidak bisa dilakukan pencoklitan oleh PPDP Halut ataupun sebaliknya. demikian disampaikan Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Halbar, Aknosius Datang, kepada wartawan, Senin (10/08/2020).

Jadi dalam keputusan KPU Halut nomor : 255/HK.03.1-Kpt/8203/KPU-Kab/VII/2020 maupun Keputusan KPU Halbar nomor : 99/HK.03.1-Kpt/8203/KPU-Kab/VII/2020 tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada serentak 2020 di dua daerah, sudah tertuang jelas terutama di Desa sengketa.

“Namun saat dilakukan monitoring Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Halbar dan Bawaslu Halut, ditemukan adanya PPDP Halut  melakukan Coklit terhadap warga Halut yang berada di wilayah Halbar,” ungkapnya.

Yakni lanjut Ongki sapaan akrab Kordiv PHL Bawaslu Halbar, PPDP Halut melakukan Coklit di Desa Bangkit Rahmat yang merupakan Desa Halut yang berada di wilayah Halbar, jelas ini sudah bertentangan dengan Juknis yang dibuat KPU kedua Kabupaten.

“Sebagaimana yang dilakukan KPU Halbar dengan mengedepankan juknis yang dibuat, dimana warga Desa Dum-Dum yang terdaftar dalam Form A KWK Halbar tidak dilakukan Coklit oleh PPDP Halbar, sebab Desa Dum-Dum merupakan wilayah hukum Halut,” ujarnya.

Untuk itu diharapkan kepada KPU kedua Kabupaten (Halbar – Halut) agar melakukan revisi keputusan tentang pedoman teknis pemutakhiran data pemilih, sehingga warga masyarakat yang terdaftar dalam Form A KWK dapat menyalurkan hak pilihnya.

“karena yang menjadi titik fokus Bawaslu adalah menjaga hak pilih setiap warga, sehingga semua warga yang terdaftar dalam Form A. KWK diberikan Coklit,” kata Ongki. #chull

Dua Warga Halut Yang Positif Covid-19 Ternyata Anggota Polri

Swaramalut.com – Ternate

Juru Bicara Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara, Drs. Deky Tawaris menegaskan, berdasarkan laporan dari hasil pemeriksaan melalui TCM (Tes Cepat Molekuler) di RSUD Chasan Boesoirie terdapat dua orang warga Halut terkonfirmasi Positif Covid-19.

Kedua orang ini mempunyai profesi sebagai aparat penegak hukum yang baru kembali mengikuti pendidikan SIP (Sekolah Inspektur Polisi) di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan saat ini mereka berdua sementara diisolasi di salah satu tempat Karantina di Ternate.

Dua Orang warga tersebut masing-masing berinisial Mr. SM berumur 33 tahun berasal dari Kecamatan Tobelo Tengah, dan Mr. SL berumur 35 tahun berasal dari Kecamatan Tobelo.

Keduanya kata Deky Tawaris, mempunyai riwayat perjalanan dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dan sebelumnya mereka telah menjalani rapid test di Sofifi dan hasilnya reaktif sehingga dilanjutkan dengan pengambilan Swab Test di RSUD Chasan Bosoirie Ternate.

Selain itu Deky Tawaris menyampaikan, ada penambahan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 66 orang berdasarkan hasil taraking oleh tim medis satgas covid-19, mereka mempunyai kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif covid-19 yaitu Mr. RHJ, Mr. YN dan Mrs. AR.

Dari 66 orang tersebut masing-masing berasal dari Kecamatan Malifut 30 orang, Tobelo Timur 17 Orang, dan Tobelo Selatan 19 Orang, dan ke 66 orang ini sementara sudah dikarantina di salah satu tempat karantina yang sudah disiapkan oleh Pemda Halut.

“Update data hingga hari ini OTG berjumlah 119 orang, ODP berjumlah 7 orang, PDP berjumlah 0, terkonfirmasi 8 orang, sembuh 1 orang dan meninggal 1 orang,”katanya..#sumber

 

Polsek Tobelo Bagi-Bagi Masker Kepada Masyarakat

Swaramalut.com – Halut

Di Tengah tengah Pandemi Covid – 19, untuk pencegahan Virus terbebut Polsek Tobelo lakukan pembagian Masker Kain bagi masyarakat yang melintas di depan Mako Polsek Tobelo sebanyak 100 buah masker,  berlangsungnya kegiatan itu dipimpin oleh Kapolsek Tobelo, Ka Subsektor Tobelo Utara, serta anggota Polsek Tobelo, Kamis (9/4/2020).

Saatnya pembagian masker kain gratis untuk masyarakat, disertai dengan himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan jaga kebersihan, sekaligus mensosialisasi Maklumat Kapolri, serta mengajak masyarakat untuk tidak mudik demi menjaga serta mencegah penularan Virus Corona ( Covid-19),” jelas Kasubag humas Iptu Mansur Basing.

Pembagian masker kain oleh Polsek Tobelo secara gratis ini, lanjut Kasubag Humas dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang sulit dapatkan masker sekarang ini, agar terjaga dan terlindung dari penularan virus Corona,” ungkapnya.

Kemudian pembagian masker ini juga mengingat yang mana sesuai dengan arahan pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah setiap orang wajib memakai masker disaat keluar rumah, maka itu pihak Polsek Tobelo memberikan masker secara cuma cuma bagi masyarakat,” tutupnya mengakhiri..#jef

15 Orang ODP Pertama Masuk Karantina Terpusat Di Hotel 

Swaramalut.com – Halut

Sesuai dengan Surat Edaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara terkait dengan Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19 ) bagi semua warga yang masuk wilayah Kabupaten Halut wajib lakukan Karantina terpusat selama 14 hari yang telah disiapkan oleh Pemda Halut dan memfasilitas Hotel menjadi tempat Karantina bagi Orang Dalam Pantauan (ODP).

Koordinator Publikasi dan Kehumasan Satgas Covid-19 Halut Deky Tawaris katakan, bagi warga yang masuk ke wilayah halut tetap dikarantina pusat, dan awalnya di hari Rabu kemarin 8 April 2020 sebanyak 15 orang warga yang telah masuk karantina  tersebut memiliki riwayat perjalanan ke daerah yang telah terpapar Covid-19,” jelasnya.

Kata Deky, dari 15 orang yang di karantinakan itu riwayat perjalanan dari daerah lain diantanya 7 orang dengan perjalanan dari Makasar, 2 Orang dari Tasikmalaya, 4 Orang dari jokjakarta, 1 orang dari Jakarta, dan 1 orang lagi dari Padang,” ungkapnya.

Menurutnya dari 15 orang yang sedang jalani masa karantina itu terpusat di ” HOTEL BRYKEN ” Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah yang menjadi pusat  karantina yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halut, dengan tujuan agar benar benar untuk memastikan mereka tidak terpapar Covid-19,” Kata Deky.

Tambah Deky, bagi 15 orang yang di karantina ini secara sistematis mendapatkan pendampingan dan pengawasan serta pemeriksaan secara intensif, dan Sudah ada tenaga medis yang telah dipersiapkan oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Halmahera utara di pusat karantina .

“Apabila 14 hari kedepan tidak ada yang  menunjukkan gejala kearah terpapar Covid-19, maka  mereka akan dipulangkan kerumah masing-masing, Namun tetapi  jika dalam masa karantina  ada salah satu diantaranya mengalami gejala dari Covid-19, maka akan langsung dirujuk ke RSUD Chasan Bosoeri Ternate yang telah disiapkan sebagai rumah sakit rujukan khusus pasien Covid-19, ” ucapnya.

Selain itu katanya, terkait dengan kebutuhan hidup orang yang dikarantina tersebut,  ditegaskan  bahwa Pemkab Halut akan menjaminnya, “Seluruh kebutuhan hidup mulai dari makan dan minum sehari, selama masa karantina 14 hari akan ditanggung Pemkab Halut,” tutur Deky..#Jef

Deky Tawaris : ODP Di Kabupaten Halut Bertambah 7 Orang 

Swaramalut.com – Halut

Perkembangan Covid-19 untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) mengalami peningkatan sebanyak 7 orang di wilayah Kabupaten Halut pertanggal 9 April 2020.

Hal ini disampaikan Drs.Deky Tawaris,MM selaku Koordinator Publikasi dan Kehumasan Satgas Covid-19 Pemda Halut kembali menyampaikan Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan data Gugus Satgas Covid-19 Halut, (9/4/2020).

Kata Deky, Perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) saat ini ada ketambahan sebanyak tujuh orang yang berasal dari Kecamatan Malifut 1 Orang, Kecamatan Kao Utara 1 Orang, dan Kecamatan Tobelo Selatan 5 Orang,” paparnya.

Selanjutnya, Ketujuh orang tersebut mempunyai riwayat perjalanan dari daerah zona merah atau daerah yang telah terinfeksi covid-19, sehingga demi pencegahan penularan covid-19, ketujuh orang tersebut saat ini telah menjalani masa karantina selama 14 hari di Hotel Bryken Tobelo yang telah disiapkan sebagai tempat karantina terpusat bagi setiap warga/masyarakat yang mempunyai riwayat perjalanan dari daerah terinfeksi (pandemic covid-19),” ungkap Deky.

Menurut koordinator Publikasi dan kehumasan Satgas Covid-19, untuk perkembangan informasi Covid-19 hari ini Kamis, 9 April 2020, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 72 Orang, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) sebanyak 2 Orang.

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini belum ada orang yang terinfeksi/positif Covid-19 diwilayah Kabupaten Halmahera Utara,” tutur Deky..#Jef

Mencegah Penyebaran, Tim Satgas Covid-19 Pantau Penumpang Dari Manado    

Swaramalut.com, Halut – Untuk mengantisipasi penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melalui tim Satgas pencegahan Covid-19 melakukan pemantauan di setiap pelabuhan penyeberangan.

Menurut koordinator tim Satgas Covid-19 Yudihart Noiya, mengatakan langkah yang dilakukan ini semata-mata untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di wilayah Halut.

“Jadi sesuai dengan instruksi Pemerintah daerah, kami (satgas Covid-19) dengan melibatkan TNI-Polri, KPLP Tobelo, Palang Merah Indonesia (PMI) Halut serta Tim Kesehatan telah melakukan pemeriksaan penumpang KM Sunlia dari Manado Sulawesi Utara yang baru tiba di pelabuhan Tobelo malam tadi (Selasa 24/03/2020),” terang Asisten Bidang Ekonomi dan Pembamgunan Pemkab Halut.

Lanjut Yudihart, selain melakukan pemeriksaan terhadap 88 penumpang dan 16 ABK KM Sunlia, Tim satgas juga melakukan penetralisir kapal dan pelabuhan dengan cara menyemprotkan disinfektan.

“Dan langkah ini bukan hanya akan dilakukan di pelabuhan penyeberangan saja, tapi akan dilakukan disetiap pintu masuk baik di darat maupun udara (bandara),” ujarnya.#jef

Status ODP Covid-19 di Halut Terus Meningkat

Swaramalut.com, Halut – Selama 3 hari terakhir status Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terus mengalami peningkatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Halut Deky Tawaris juga Juru Bicara (Jubir) Tim Satgas Pencegahan Covid-19 Halut, kepada wartawan, Selasa (24/03/2020).

” Jadi berdasarkan data dari tim Satgas Covid-19 status ODP Covid-19 di Halut terus meningkat dalam tiga hari terakhir ini hingga mencapai 82 orang,” ungkapnya.

Yakni lanjut Deky, pada tanggal 22 Maret tercatat sebanyak 12 OPD, namun pada tanggal 23 bertambah sebanyak 42 orang dan data terakhir pada hari ini (Selasa, 24/03) bertambah sebanyak 28 orang, jadi total warga Halut yang masuk dalam pemantauan sebanyak 82 orang.

“Dan sampai saat ini belum ditemukan adanya warga Halut dengan status PDP hanya masih dalam pemantauan saja,” ujarnya.

Corong Pemkab Halut juga menjelaskan, dari total 82 orang yang berstatus OPD ini tersebar di sembilan kecamatan yakni
18 orang di Kecamatan Tobelo, 8 oramg Kecamatan Tobelo Tengah, 4 orang Tobelo Utara, 7 orang Kecamatan Galela,
1 orang Kecamatan Galela Selatan, 7 orang di Kecamatan Malifut dan 9 orang di Kecamatan Kao Teluk.

” Dengan adanya Daftar OPD ini, Tim satgas Pencegahan Covid-19 akan terus melakukan pengawasan dan langkah pencegahan untuk meminimalisir lebih mewabahnya virus tersebut di Halut,” ucap Deky.

Kadis Kominfo Halut, juga sebagai menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Halut dan kususnya bagi warga baru datang dari daerah lain, agar dapat mengikuti prosedur yang berlaku dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan dan menyampaikan riwayat perjalanannya.

“Sementara kepada warga yang baru pulang dari daerah – daerah yang terpapar Covid- 19 agar segera melaporkan diri di kepala Desa setempat atau Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan, pinta Deky.#jef

Arman Anwar Buka Kegiatan Sosialisasi HT-EL Yang Di Gelar BPN Halut

Swaramalut.com – Halut

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan kegiatan SOSIALISASI (HT-EL) HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK BADAN PERTANAHAN, yang berlangsung di gedung Marahai Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halut, Kamis (12/3/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung dan di buka secara resmi oleh Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Utara Arman Anwar, S.SiT,M.Si, hadiri para pemateri dari Kantor BPN Halut, Perwakilan BRI, BNI, Bank Mandiri,Bank Maluku Malut, BNI Syariah, Bobato, Penggadaian, Saranafero, dan para PPAT Sehalut.

Dalam sambutan Kepala Kantor BPN Halut Arman Anwar, S. SiT, M.Si menyampaikan,  rasa berterima kasih atas kerja sama yang baik dan aprisiasi bagi tamu undangan yang hadir saat ini dalam kegiatan sosialisasi tersebut, ” terang Kakan.

Menurut Kakan, apa yang telah disampaikan oleh Pemateri dalam sosialisasi HT-EL ini, merupakan hal yang baik dan ini adalah pencerahan yang harus di sampaikan kepada perbankan dan PPAT, karena fungsi BPN salah satunya untuk dapat berikan pencerahan,” jelas Arman.

Selain itu, Arman juga menegaskan, setelah sosialisasi HAK TANGGUNGAN ELOKTRONIK (HT-EL) ini, akan segera dilaksanakan pada 1 April 2020, dan Kakan berharap ini tetap berjalan dengan baik untuk kedepannnya serta di butuhkan kerjasama, dan bagi BPN Halut tidak tertutup pintu dan selalu terbuka untuk tingkat koordinasi dalam hal program ini maupun hal terkait dengan pembuatan sertifikat,  karena seluruh data di aplot secara eloktronik yang akan disampaikan ke BPN,  selain itu diakhir rangkaian kegiatan Sosialisasi HT-EL, Kakan BPN Halut Arman Anwar mengetuk palu yang pertandanya kegiatan tersebut ditutup secara resmi..#Jef

Kejari Halut Melakukan Penandatangan Komitmen Bersama Menuju WBK dan WBBM

Swaramalut.com – Halut

Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Utara(Halut) melaksanakan kegiatan yang di canangkan melalui Penandatanganan Komitmen bersama yakni Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang berlangsung dihalaman Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Halut,  Kamis ( 12/3/2020).

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut,  Ketua DPRD Halut Julius Dagilaha , Sekda Pemkab Halut, Kasdim 1508 Tobelo ,Kapolres Halut, Kepala Pengadilan Negeri Tobelo  Serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Halut serta OPD dan para tamu undangan lainnya.

Penandatanganan komitmen bersama oleh Kajari Halut, I Ketut Tarima Darsana bersama jajaran Kejari Halut sebagai komitmen bersama mewujudkan  WBK dan WBBM, serta Forkopimda dan jajaran lainnya.

Kajari Halut dalam sambutan mengungkapkan, “Pembangunan zona integritas sebagai bentuk komitmen untuk membangun SDM yang berbudaya dan anti Korupsi,” Ungkapnya.

Orang nomor satu Kejari Halut berharap, melalui pencanangan Zona integritas menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen para petugas di unit kerja masing – masing , serta sebagai upaya mewujudkan WBK dan WBBM, melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” harap Kejari.

Sementara Bupati Halmahera Utara Ir.Frans Manery dalam sambutannya,  menyambut baik serta mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Kejari Halut  hari ini, yakni penandatanganan fakta integritas dan pencanangan WBK dan WBBM.

Untuk mewujudkannya membutuhkan komitmen serta konsistensi semua pihak agar pencanangan zona integritas tidak sekedar simbol, namun tetapi menjadi momentum untuk berbenah dan menjadikan Lembaga yang bebas dari korupsi menuju WBK danW WBBM,” tutur Bupati..#Jef