Antisipasi Stunting, Paud Darur Rahman Tikong Gelar Gerakan Edukasi Makan Ikan

Swaramalut.com, Taliabu

Antisipasi stunting, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Darur Rahman melaksanakan kegiatan Gerakan Edukasi Makan Ikan, bertempat di Paud Darur Rahman, Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Itara (Talut), Kabuapten Pulau Taliabu, Kamis (21/11/2019).

Kegiatan Ini, kata pimpinan Paud Darur Rahman Jusriati Hi. Jumai pada wartawan usai kegiatan mengatakan, kegiatan Ini di gelar dalam rangka memberikan edukasi makan ikan, cegah stunting kepada anak-anak didik khusnya di Paud Darur Rahman.

Foto Paud Darur Rahman Desa Tikong

Hal ini karena ikan memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi anak-anak, baik untuk kesehatan tubuh maupun untuk kecerdasan otak.

“Berbagai kandungan nutrisi ikan sangat baik untuk tumbuh kembang anak, kesehatan fisik dan kecerdasan otak,” kata Jusriati.

Ia mengingatkan agar anak-anak Paud Darur Rahman supaya tidak menghindari makan ikan dan jangan malas makan ikan, sebaliknya agar suka makan ikan.

“Kepada orangtua anak-anak Paud yang ada di sini agar selalu mendampingi naknya, Dia berpesan supaya tidak bosan-bosannya menyuguhkan ikan kepada anak,” Jelasnya.

Jusriati pun mengemukakan harapannya dengan gerakan edukasi makan ikan kepada anak-anak Paud, agar anak-anak Paud Darur Rahman Desa Tikong menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Dan, agar jangan ada yang stunting (pertumbuhan kerdil) di Pulau Taliabu Lebih Khusus Desa Tikong..#atm

Dinilai Tidak Layak,Warga Minta Dikbud Malut Tinjau Rekomendasi pembukaan Sekolah Baru SMK Perikanan dan Kelautan Falabisahaya Mangoli Utara

Swaramalut.com-Kepsul

Warga masyarakat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Sula(Kepsul)Provinsi Maluku Utara (Malut) minta agar Dinas pendidikan dan kebudayaan(Dikbud)Provinsi Maluku utara(Malut) agar bisa turun korcek dan melakukan mengevaluasi terkait Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi standarisasi pembagunan sekolah baru terutama yang ada di pelosok-pelosok desa.

Hal ini disampaikan salah satu warga desa Falabisahaya yang tidak mau mengpublikasikan namanya ,selasa (16/7/2019)mengatakan bahwa SMK Perikanan dan Kelautan yang berada di desa falabisahaya sangat tidak layak sebab masih menggunakan serambi masjid didesa tersebut.

Selain itu juga dirinya mengatakan bahwa jumlah siswa di sekolah tersebut sangatlah minim sehingga dirinya meminta agar Dikbud malut segera mengambil sikap untuk melakukan peninjauan kembali terkait rekomendasi sekolah tersebut karena SMK Perikanan dan Kelautan telah masuk pada tahun kedua.

“SMK yang ada didesa kami sangat tidak layak sehingga kami meminta agar dikbud malut segera mengevaluasi dan melakukan peninjauan kembali terkait rekomendasi sekolah tersebut”Ucapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa yang paling mengherankan lagi sekolah tersebut sudah terdaftar di Data pokok kependidikan(dapodik)sebab kalau sudah terdaftar di dapodik berarti sekolah tersebut akan mendapatkan Dana Operasional Sekolah(BOS) padahal siswanya minim ini kan sudah bertentangan dengan pernyataan dari Hamid Muhammad selaku Dirjen Dikdasemen Kemendikbud”jelasnya.

Seperti yang kita ketahui beberapa bulan kemarin Dirjen Dikdasemen Kemendikbud Hamid Muhammad dalam sebuah kegiatan  mengatakan seperti yang dikutip jpnn.com bahwa pemda jangan sembarangan mengeluarkan izin mandirikan SMK.Dan harus diteliti dengan benar,sebab banyak SMK di ambang kebangkrutan karena jumlah siswanya sedikit.

Selain itu juga lanjut Hamid bangun SMK jangan hanya modal nekad.sekolah-sekolah yang siswanya hanya 60 itu dijadikan tempat kursusnya saja.

Dari hasil analisis kemendilbud SMK swasta yang siswa di bawa 200 pasti bangkrut,itu sebannya pejabat daerah jangan sembarang memberikan izin bangun SMK tanpa pencermatan.

SMK yang minim siswanya tidak diberikan dana bos”kami sarankan dijadikan lembaga khursus saja atau digabung dengan SMK mapan,”ucap hamid

Kami berharap Dikbud Malut dalam hal ini Kadis Pendidikan dan kebudayaan Malut Imran Yakub segera mengevaluasi jajarannya di bidang SMK sebab dinilai kurang memahami aturan dalam mendirikan sekolah baru sehingga persoalan ini akan berimbas pada beban daerah… #red