Viral, Kediaman Bupati Sula Gelar Pesta Sambil Joget Dimasa PPKM Tuai Kecaman Warga

Swaramalut.com-SANANA

Video berdurasi 31 Detik Viral di masyarakat, Video itu menayangkan sekelompok orang yang berjoget, dengan detuman ’house music’ di Istana Daerah (ISDA) Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Sontak Video viral yang terjadi ,Selasa(17/8/2021) usai pelaksanaan Upacara Peringatan HUT RI Ke-76 ini mendapatkan tanggapan miring dari publik masyarakat di Sula sebab ISDA merupakan rumah dinas bupati.

Nusri Umalekhoa atau kerap disapa Bung Oji Yang juga sebagai Wasekdjen Majelis Persatuan Rakyat Sula atau MPRS langsung memberi kritikan keras saat melihat tayangan Video tersebut.

”Hancur sudah tatanan peradaban kita, saya sedih melihat mereka berjoget seperti orang lupa ingatan, baru dibawah Burung Garuda, itu Simbol Negera Kita ditamba lagi inikan masih dalam suasana Pandemi, apa Ibu Bupati tidak memperhatikan berbagai aturan dan larangan terkait Covid-19″, ungkap Oji kepada media ini, Rabu(18/8/2021)

Tokoh Pemuda Sula ini lebih lanjut mengatakan bahwa Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus harus bertanggungjawab atas kejadian itu, karena itu terjadi di Istana Daerah yang notabene adalah rumah dinas dirinya sebagai Bupati Sula.

Banyak UU dan aturan yang dilanggar Bupati Ningsi, diantaranya UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, lalu Instruksi Mendagri No.13/2021 tentang PPKM, serta surat edaran Mensesneg terkait Pedoman Pelaksanaan Peringatan HUT Proklamasi RI Ke-76, serta yang paling baru adalah Surat Edaran Mendagri No. 0031/4297/SJ tentang Pedoman Teknis Peringatan HUT RI Ke-76 tahun 2021″ kata Bung Oji.

”Sangat tidak patut, Republik ini sedang berjuang melawan pandemi, bangsa ini sedang prihatin, namun Bupati seakan-akan cuek dengan persoalan ini bahkan menggelar pesta di ISDA yang merupakan rumah dan tempat kehormatan masyarakat Sula”pungkas Oji Kesal.

Terkai persoalan itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga menjadi Kepala Pelaksana (Kalak) Satuan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kepulauan Sula, Hi. Buhari Buamona saat di konfirmasi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang ada dalam tayangan Video tersebut sebab itu terjadi karena spontanitas anak-anak paskibraka dan peristiwa itu tidak diketahui oleh Bupati dan forkopimda.

”Itu terjadi spontanitas oleh Anak-anak Paskibraka, saya mau sampaikan bahwa terkait hal itu, Bupati dan Forkopimda tidak Tahu sama sekali, ini murni kelalaian saya sebagai Kalak Satgas Covid-19”, tutur Hi. Buhari yang mengaku semalam dia juga ada di ISDA dan mengetahui kejadian dalam tayangan Video yang Viral.

Apa yang dikatakan oleh Kaban BPBD dan Kalak Satgas Covid tersebut dibantah keras oleh salah satu tokoh masyarakat dan juga mantan anggota DPRD Sula Salem Buamona sebab menurut Bang Onal sapaan akrabnya sangatlah tidak mungkin kalau peristiwa tersebut tidak diketahui oleh Bupati sebab itu terjadi di rumah dinasnya sendiri. Bang Onal juga menambahkan agar Kaban BPBD jangan menyalakan Anak-anak Paskibraka sebab mereka tidak akan berani kalau tidak ada yang merestuinya.

”Tidak mungkin Bupati dan pejabat lingkup Pemda Kepsul tidak mengetahui kejadian itu, karena itu terjadi di ISDA, kediaman dinas Bupati Sula bahkan jangan menyalahkan Siswa/i Paskib, mereka tidak akan berani jika tidak ada yang merestui dan jelas ini kesalahan fatal, Bupati bukan saja melanggar protokol Kesehatan(Prokes) Covid-19 tapi juga Norma dan Etika Masyarakat di Sula”, ujarnya.

Bukan hanya itu saja Bang Onal juga mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat telah dibatasi aktivitasnya dan untuk masalah kerumunan seperti mengelar acara pesta pernikahan juga sudah dilarang oleh tim gabungan gugus tugas bersama TNI-POLRI.

”Kita masyarakat aktivitasnya dibatasi, bahkan saudara saya menikah baru-baru ini di Wai Ipa dilarang menggelar pesta, dan yang melarang itu Tim Gabungan Gugus Tugas bersama TNI-Polri, ini kok di ISDA malah dihalalkan”, tuturnya.

Sampai berita ini ditayangkan, Bupati Kepsul Fifian Adeningsi Mus belum bisa dihubungi untuk meminta penjelasan terkait peristiwa tersebut..#sumber/tim

Ini Tanggapan Pejabat dan ASN Kepsul, Terkait Rotasi Jabatan Oleh Bupati Ningsi

Swaramalut.com-KEPSUL

Tanggapan Atas Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang baru saja dilakukan oleh bupati FifianAdeningsi Mus.

Pada kesempatan ini karena saya pihak yang terkena dampaknya diminta untuk memberi tanggapan, maka saya wajib memberi penjelasan kepada saudara/i atau adik-adik (Pewarta),Kamis (10/6/2021).

Secara pribadi saya juga dalam waktu dekat jikalau Allah SWT mengijinkan berencana melanjutkan Studi Doktor (S3) di Jakarta dan memandang jabatan itu adalah amanah dari sang Pemilik langit dan bumi,  datang kapan saja dan lepas juga kapan saja saat dikehendaki-Nya.

Sebagai informasi bahwa saya sudah diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 880/678/KEP/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 dengan pertimbangan Baperjakat Nomor : 800/640.1/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021.

Kita ketahui bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkup Pemerintah Daerah adalah hal yang lumrah dan wajar dengan tujuan diantaranya memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Tentunya dalam hal ini yang menjadi sandaran adalah Peraturan Perundangan yang berlaku, supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan marwah birokrasi tetap terjaga. Dengan demikian saya ingin memberi tanggapan dan penjelasan terhadap beberapa hal berikut :

Terhadap Pemberhentian Sekretaris Daerah bahwa , Pemberhentian Sekretaris Daerah belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah Pasal 214 (Ayat 2) : Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sedangkan dalam kondisi saat ini saat diberhentikan, Sekretaris Daerah tidak berhalangan apapun dan melaksanakan tugas sebagimana mestinya.

Terhadap Pemberhentian Inspeketur Daerah juga belum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pasal 99B (Ayat 2) :  Bupati/Walikota sebelum melaksanakan Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah Kabupaten/Kota telebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ Tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Angka 6) : Konsultasi Pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan/atau Indspektur Pembantu Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan, konsultasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Bupati/Walikota melakukan proses pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten/Kota.

Terhadap Pemberhentian Kadis Kependukan dan Pencatatan Sipil

Pemberhentian Kadis Kependukan dan Pencatatan Sipil juga belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas  Undang-undang Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 83A (Ayat 2) : Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota melalui gubernur;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/134/SJ Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, (Angka 4) : Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukam apabila melanggar Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 merupakan Pelanggaran Administrasi Berat dengan Sanksi Pemeberhentian Tetap karena bertentangan dengan pasal 17, pasal 70, pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitarsi Pemerintahan.

Terhadap Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Esalon II), Pejabat Administrator (Esalon III) dan Pejabat Pengawas (Esalon IV) secara umum.

Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administor dan Pejabat Pengawas juga belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, Pasal 162 (Ayat 3) : Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

5. Terhadap Pertimbangan Baperjakat yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan

Proses ini apakah dilakukan atau tidak, karena Sekretaris Daerah sebagai Ketua Baperjakat juga diberhentikan. Begitu juga dengan Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) sebagai Sekretaris Baperjakat dan anggotnya Inspektur Daerah juga diberhentikan dalam waktu yang bersamaan.

6. Terhadap Pemberhentian Pejabat diwaktu yang sangat cepat

Sebagaimana diketahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kepulaun Sula dilantik pada hari Jumat, 4 Juni 2021, dan Sabtu, 5 Juni  – Minggu, 6 Juni 2021 adalah hari libur. Pada hari Senin, 7 Juni 2021 saat Bupati dan Wakil Bupati baru pertama masuk kantor langsung dilakukan sidang Baperjakat kemudian memberhentikan secara masal Pejabat Pimpinan tinggi Pratama dan Administrator di waktu yang hampir bersamaan. Sehingga banyak pihak yang multitafsir atas keputusan itu.

7. Terhadap Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama yang dipegang oleh Pejabat Pengawas dan Staf serta status ASN nya masih di daerah lain

Terdapat ASN yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama adalah yang tdak memegang jabatan apapun (Staf), padahal salah satu persyaratan Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama adalah harus memegang jabatan definitif paling kurang 1 (satu) tingkat di bawahnya, sehingga dalam hal ini Pejabat Pengawas (Kasubag/Kasubid) juga tidak bisa. Bahkan diduga yang menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah selain masih bersatus ASN di Kabupaten Pulau Taliabu, yang  bersangkutan juga jabatan definitifnya hanya Pejabat Administrator (Sekretaris), yang artinya 2 (dua) tingkat dibawahnya, maaf ya….adik-adik kalau dugaan ini salah……. Sedangkan persyaratan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah adalah minimal memegang jabatan definitif Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup Pemerintah Daerah setempat.

 8. Terhadap Pemberhertian dan Pengangkatan di atas yang menurut Bupati sesuai hasil konsultasi dengan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampikan Bupati saat apel perdana Bupati dan Wakil Bupati dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Adminitrator dan Pejabat Pengawas serta staf pada hari Senin, 7 Juni 2021. Hemat kami, jika sekalipun ada konsultasi dan arahan lisan tidak serta merta bisa dijadikan dasar atas kepututusan Pemberhentian dan Pengangkatan dimaksud..#red

Wow…Gelar Pelantikan Pada Malam Hari Dikediamannya, Bupati Ningsi Banyak Isi Pejabat Taliabu Di Sula 

Swaramalut.com-KEPSUL

Sejumlah pengamat di kabupaten Kepulauan Sula dan beberapa daerah yang ada di provinsi Maluku utara mempertanyakan dilantiknya beberapa pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas serta merotasi beberapa posisi pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan sula yang dilakukan di luar dari biasanya (Malam hari, red) dan didominasi para pejabat yang berasal dari kabupaten pulau taliabu.

Bupati Kepulauan Sula Fifian Ade Ningsi Mus yang baru dilantik gubernur Jumat Kemarin, mengelar Pelantikan  sejumlah pejabat eselon II pada Selasa malam (08/06/2021) yang bertempat di Istana Daerah (Rumah dinas bupati).

“Kami mencium ada gelagat “sesuatu”, terkesan ada kepentingan politik dan sepertinya tidak ingin tercium publik. Tidak biasanya pelantikan pejabat dilakukan pada malam hari,” kata salah satu pengamat politik yang enggan namanya disebut kepada media ini, rabu (9/6/2021).

Ia menjelaskan pejabat yang baru dilantik tersebut harus hasil dari open biding yang diadakan oleh tim melalui beberapa tahapan yang diharapkan menghasilkan pejabat yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang tinggi.

“Ada beberapa tahapan dalam open biding di antaranya assesment, membuat makalah, pemaparan, wawancara, uji gagasan yang semuanya dinilai tim yang independen,” jelasnya.

Sekedar diketahui bahwa Pejabat yang dilantik termasuk satu asisten dan lima Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih aktif dan semuanya dari kabupaten Pulau Taliabu yang menyeberang ke Sula untuk dilantik.

Dari hasil pantauan media ini Kelima Pimpinan OPD Kabupaten Pulau Taliabu yang menyeberang ke Kabupaten Kepulauan Sula diantaranya Kepala Dinas Perindustrian Perdaganagan dan Koperasi  UKM Kabupaten Taliabu Muchlis Soamole yang dilantik sebagai Plt. Sekda Kepsul,  Sekwan Taliabu Ali Umanahu dilantik dalam jabatan yang sama di Kabupaten Sula, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu Sunadi Buamona  diberikan tugas sebagai Kepala Dinas Perijinan di Kabupaten Sula, Ridwan Buamona yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnaya Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Pulau Taliabu Sahjuan Fatgehipon, dilantik menjadi Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Sementara Ahmad Salawane yang juga Asisten I Taliabu dilantik sebagai Asisten I Kepulauan Sula.

Bukan hanya itu saja menurut informasi ada kurang lebih lima pejabat esalon IV Kabupaten Pulau Taliabu juga ikut pindah dan menyeberang ke kabupaten Sula dan dilantik bersama-sama pada malam yang sama diantaranya Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu Sehat Umagap diilantik sebagai Kabag Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Kabid Logistik BPBD Kabupaten Pulau Taliabu, Junaidi Buamona dilantik sebagai Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sula, Kabag Umum Sekertariat DPRD kabupaten Pulau Taliabu Rifai Haitami dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu, Budi Duwila, diilantik sebagai Kabag Risalah Sekwan Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kepala Puskesmas Bobong Kabupaten Pulau Taliabu Marini Nur Ali dilantik sebagai Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Sula..#red

ASN Kepsul Nyatakan Mosi Tidak Percaya Ke Bupati Fifian dan Desak AGK Utus Pejabat Pemprov

Swaramalut.com-KEPSUL

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Fifian Adeningsi Mus.

Mereka juga mendesak kepada Gubernur Maluku Utara(Malut)KH Abdul Gani Kasuba,Lc sebagai penyambung tangan pemerintah pusat agar  mengutus sejumlah pejabat di lingkungan provinsi untuk mengatasi masalah yang terjadi di kabupaten tersebut apalagi terkait rotasi jabatan yang dinilai tidak sesuai aturan.

” Banyak regulasi yang tidak sesuai aturan atau dilanggar” kata salah satu ASN yang tidak mau namanya dipublis,  Rabu (9/6/2021).

Regulasi yang tak sesuai itu seperti pengangkatan dan rotasi jabatan yang dilakukan Bupati Fifian Adeningsi Mus.

Setidaknya, ada beberapa pejabat termasuk Sekda yang di nonjobkan oleh Bupati sehari mulai dirinya berkantor pasca dilantik di tanggal 4 Juni 2021 kemarin dan tanpa adanya pemberitahuan apapun sebelumnya” sebutnya

“Ini sudah melanggar, plt yang diangkat itu cacat prosedur, cacat hukum,” ucapnya.

Terpisah dari itu, Bupati Fifian Adeningsi Mus mengklaim bahwa mutasi tersebut, merupakan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen-Otda), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Mengutip steatment FAM sebelumnya, bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri, dengan cara menyurat, namun sampai sekarang Bupati Fifian Adeningsi Mus belum menyatakan surat balasan dari Dirjen Otda.

” Kami juga merasa heran kalau sudah ada konsultasi dengan Dirjen Otda sebab beliau dilantik pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, beliau pertama berkantor Senin tanggal 7 Juni 2021 dan SK mutasi yang beliau tandatangani tertanggal 7 Juni 2021 jadi kapan kira-kira beliau menyurat dan kenapa surat balasan dari Dirjen Otda yang sudah ada balasannya tidak dipublis..#red

 

Diduga Tanpa Persetujuan Mendagri dan Tak Sesuai UU, Pergantian Sekda Kepsul Disorot

Swaramalut.com-KEPSUL

Diduga tanpa persetujuan dari Mendagri dan tidak sesuai dengan UU, Pergantian sekda Kepulauan Sula hari ini mendapat sorotan publik.

Sebab Apa yang dilakukan Bupati Kepsul Fifian Adeningsi Mus Ini diduga telah melanggar pepres nomor 3 Tahun 2018 terkait penjabat Sekertaris Daerah.

” Terkait dengan tindakan Bupati Kepulauan Sula yang Menganti sekda defenitif ini tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri adalah tindakan yang inkonstitusional apalagi baru sehari berkantor pasca dilantik” kata Salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau namanya dipublis,Selasa (8/6/2021).

“Alasannya pengangkatan penjabat sekretaris daerah juga sudah jelas diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden, yakni melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan tugas karena tidak bisa melaksanakan tugas dan atau terjadi kekosongan sekretaris daerah. Pasal 5 menyebutkan, pengangkatan penjabat sekretaris daerah itu setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Menurut dia, tindakan Bupati kepsul itu juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Administrasi Pemerintahan, khususnya menyangkut tindakan melampaui wewenang dan sebagai bentuk pelanggaran sumpah Kepala Daerah untuk menaati dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

” Saya berpendapat, atas tindakan hukum administatif yang bertentangan peraturan perundang-undangan tersebut, Mendagri patut memberikan pembinaan langsung kepada Bupati Kepsul Fifian Adeningsi Mus yang telah melakukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”jelasnya.

” Tindakan tersebut bertentangan dengan semangat UU ASN sebagai bagian dari reformasi aparatur sipil negara yang belaku nasional dan terintegrasi dalam penyelenggaraan aparatur sipil pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagai bagian dari program strategis nasional sehingga layak untuk diberikan peringatan tertulis,” tuturnya.

Sekadar diketahui sekertaris daerah Kepsul Safrudin Sapsuha hari ini dirotasi ke staf pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat kabupaten Kepsul dan yang Menganti posisi sekda sekarang ini Yakni Muchlis Soamole yang merupakan Plt di dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Taliabu sesuai SK tertanggal 7 Juni 2021..#red

KM Karya Indah Tujuan Sanana Diduga Terbakar Dipulau Lifmatola

Swaramalut.com-TERNATE

Kapal KM Karya Indah diduga  mengalami kebakaran hebat di daerah kawaka seputaran pulau lifmatola, Sabtu (29/05/2021). Masyarakat di seputaran tempat kejadian sedang melakukan evakuasi pada penumpang kapal tersebut.

Dari informasi yang diterima wartawan media ini dari kepala Desa Waisum Zakir Idrus bahwa dirinya mendapat informasi dari sepupunya Sekitar pukul 07,00 WIT bahwa ada salah satu kapal penumpang yang menuju sanana terbakar didaerah Kawaka atau pertengahan dari pulau lifmatola dan para awak dan penumpang meminta bantuan.

Mendengar informasi yang emergancy tersebut kades langsung menuju ke kasat polair Sanana untuk menyampaikan hal tersebut.

Lanjut kandes, sementara ini kuat dugaan adalah kapal KM Karya Indah sebab menurut kades hari ini adalah jadwal dari kapal tersebut untuk rute Sanana, kades juga menambahkan bahwa pertolongan sudah diarahkan ke lokasi kejadian dilihat semua perahu motor dari warga desa seluruhnya sudah menuju ke lokasi terbakarnya kapal.

” Saya selaku kepala Desa Waisum langsung memerintahkan agar seluruh body baik Viber maupun yang lain-lain secepatnya memberikan bantuan kepada para awak penumpang di kapal tersebut, dan masyarakat saya langsung menuju ke lokasi kejadian” ujar kades waisum.

Kepala Basarnas Ternate Muhammad Arafah mengatakan melalui pesan singkat WhatsApp bahwa setelah mendengar informasi tersebut pihaknya dalam hal ini unit Basarnas Sanana langsung mengarahkan  1 Rib dan dibantu pihak polairud serta Nelayan yang ada langsung menuju ke lokasi kapal tersebut untuk melakukan evakuasi para penumpang yang ada.

Sampai berita ini diturunkan belum ada informasi dari pihak terkait penyebab dari kebakaran tersebut namun seluruh penumpang di informasikan selamat dan telah di evakuasi ke desa Waisum..#red

Viral..Cawagub Sulut Terpilih Sebagai Bupati Kepulauan Sula, Ini Sikap FRPD

Swaramalut.com-SANANA

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul),Provinsi Maluku Utara (Malut) sampai saat ini masi hangat dan mendadak viral.

Kenapa tidak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Sula yang di Pimpin Yuni Yunengsi Ayuba itu diduga meloloskan berkas persyaratan salah satu Calon Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus yang dinilai cacat hukum. Berkas tersebut adalah Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang di terbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Surat tersebut mendadak viral karena di dalam isi Surat keterangan sebagai syarat admistrasi tersebut, tertulis, bahwa Fifian Adeningsi Mus sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, bukan sebagai Calon Bupati Kepulauan Sula.

Tak hanya itu, adapun SK pemberhentian Fifian Adeningsi Mus dari status ASN yang mana di dalam sala satu konsideran surat nya berdasarkan surat Keputusan KPU Sula tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 23 september 2020, sedangkan SK Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tertanggal 22 september 2020. Dimana nomor surat KPU yang di ketahui oleh Bupati Taliabu dalam mengeluarkan SK pemberhentian Fifian Adeningsi Mus tersebut.

Jadi kesannya nomor surat KPU sebelum di keluarkan tapi sudah lebih dulu di ketahui oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Dari sejumlah pelanggaran admistrasi Fifian Adeningsi Mus tersebut yang diduga di muluskan oleh KPU Kepulauan Sula itu, akhir nya di proses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI).

Aneh juga, meskipun laporan proses pelanggaran admistrasi suda di laporkan ke DKPP, tapi saat berlangsung proses sidang sengketa Pilkada Kepsul tanggal 29 januari 2021 di Mahkama Konstitusi (MK), Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba dengan tegas menyatakan kepada Majelis Hakim MK bahwa tidak ada laporan yang di sampaikan kepada DKPP terkait dengan proses Pilkada Kepulauan Sula.

Olehnya itu, Hakim MK memustuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasa Bessy (FAM-SAH) sebagai pemenang suara terbanyak.

Meskipun lolos dari Mahkama Konstitusi, namun KPU Kepulauan Sula tidak lolos dari jeratan DKPP. Pasalnya, di sidang pembacaan putusan pada hari rabu tanggal 21 april 2021 beberapa hari lalu, DKPP akhir nya mengabulkan pengaduan pengadu dan memutuskan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kepulauan Sula terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

DKPP pun menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu, yaitu Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba dan Anggota, yakni Ramli K Yakub, Ifan Sulabesi Buamona, Samsul Bahri Teapon dan Hamida Umalekhoa.

Melalui putusan resmi DKPP-RI tersebut, oleh nya itu Fron Rakyat Peduli Demokrasi (FRPD) Kepulauan Sula beberapa hari belakangan ini tidak tinggal diam. FRPD terus melakukan aksi unjuk rasa. Aksi yang di pimpinan Herdiyanto Bone selaku kordinator itu, menyuarakan persesengkolan KPU dengan paslon Bupati Fifian Adeningsi Mus dalam hal persyaratan admistrai yang pada akhir nya terbukti di DKPP.

Masa aksi menyebutkan bahwa, Ketua dan para Anggota Komisioner KPU Kepulauan Sula secara nyata dan terbukti telah melakukan persesengkolan dan kejehatan pemilu dengan salah satu pasangan calon bupati.

Dengan alasan-alasan inilah kami dari Fron Masyarakat Peduli Demokrasi (FRPD) Kepulauan Sula mendesak secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara agar mengawasi putusan DKPP-RI dan mendiskualifikasi Fifian Adeningsi Mua dan Hi.Saleh Marasabessy (FAM-SAH).

Mendesak kepada KPU-RI untuk membatalkan penetapan pasangan nomor urut 3 Fifian Adeningsi Mus dan Sale Marasabessy sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula yang telah cacat hukum. Mendesak KPU RI, KPUD Provinsi dan KPU Kepulauan Sula untuk segera menindaklanjuti putusan DKPP-RI..# Edl

Keluarkan Rekomendasi Tunda Pilkades, Komisi I DPRD Kepsul Didemo FP2KD

Swaramalut.com-SANANA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi I didemo ratusan warga Kabupaten Kepulauan Sula yang tergabung dalam Forum Peduli Pemilihan Kepala Desa (FP2KD), Rabu (21/04/2021).

Gerakan aksi dari FP2KD tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Desa Waiboga Hasanudin Tidore yang juga selaku Ketua Asosiasi Pemerinta Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Maluku Utara (Malut), serta didampingi puluhan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang telah lulus skrening dan juga di ikuti ratusan warga.

Pantauan media ini, aksi unjuk rasa tersebut tetap mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 yang di tetapkan oleh Pemerintah. Bahkan aksi tersebut di kawal langsung personil Polres Kepsul.

Muncul nya gerakan aksi unjuk rasa dari FP2KD tersebut akibat dari langka DPRD Komisi I yang dengan secara cepat mengeluarkan rekomendasi menunda pelaksanaan Pilkades di 78 desa di Kepulauan Sula.

Rekomensi tunda pilkades yang di keluarkan DPRD Komisi I yang di Ketuai Muhamad Nasir Sangadji tersebut dinilai sepihak sehingga telah merugikan ratusan Cakades yang telah lulus skrening.

Berikut beberapa poin yang di bacakan oleh Kepala Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, bahwa, Pemelihan Kepala Desa yang di lakukan Pemerinta Daerah sudah sesuai dengan regulasi atau aturan dan undang-undang yang berlaku.

Kami sampaikan juga kepada masyarakat Kepsul jangan mau terprofokasi dengan isu-isu penundaan Pilkades yang dapat membelah rasa persaudaraan torang orang sula hanya karna kepentingan politik semata.

Masyarakat Kepsul mari kita sama-sama menolak Rekomendasi Komisi I DPRD yang sangat terindikasi politisasi. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mengsukseskan Pilkades serentak di 78 desa pada tanggal 29 april 2021.

Datang ke TPS masing-masing salurkan hak suara secara demokrasi demi melahirkan pimpinan Kepala Desa yang bersih dan ber adat demi kemajuan desa priode 2021-2027 kedepan..# Edl.

Diduga Aksi Tolak Pilkades Sula Ditunggangi Sejumlah Kelompok Pendukung FAM-SAH

Swaramalut.com-SANANA

Aksi tolak Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga ditunggangi oleh sejumlah kelompok pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 selaku pemenang suara terbanyak pada Pilkada 2020 lalu,yaitu Hj.Fifian Adeningsi Mus dan Hi.Saleh Marasabessy (FAM-SAH).

Muncul nya gerakan aksi tersebut setelah panitia Pilkades Kabupaten mengeluarkan hasil skrening. Dari hasil skrening itu, ada sejumlah Cakades yang tidak lulus sehingga mucul nya gerakan aksi unjuk rasa tolak hasil skreing sekaligus mendesak DPRD Komisi I agar tunda pelaksanaan Pilkades.

Foto : Berfoto angkat 3 jari didepan pintu kantor yang telah diboikot

Gerakan aksi unjuk rasa yang di gelar pertama pada hari kamis 15 april lalu dan kemudian kembali dilanjutkan pada senin (19/04/2021) siang tadi, terlihat tidak lagi murni. Pasalnya aksi unjuk rasa yang menghadirkan ratusan warga dari sejumlah desa itu dididuga sudah di tunggangi oleh sejumlah kelompok pendukung FAM-SAH.

Selain terpantau banyak kelompok pendukung FAM-SAH pada aksi tersebut, yang jadi salah satu orator aksi tersebut juga adalah mantan Anggota DPRD Kepsul, Burhanudin Buamona yang juga selaku Ketua DPC Partai PKB yang pada Pilkada kemarin beralih dukungan mendukung Paslon FAM-SAH. Bahkan dalam aksi itu, ada yang berpose dengan mengangkat tangan dengan simbol 3 jari di depan pintu kantor yang telah di boikot, yang dimana mereka adalah pendukung FAM-SAH.

Gerakan aksi tersebut ramai di perbincang dalam Group WahatsAp Keluarga Sula Bersatu (KSB). Terutama Asisten I Bidang Pemerintahan Pemda Kepsul Arif Umasugi.

“Mai yang aksi dengan yang orasi itu tim sukses Bupati ulang kong. Yang murni dari masyarakat atau dari elemen mahasiswa yang mana… Ada apa sebenarnya antara tim sukses Bupati terpilih dengan pemerintahan yang masi dibawah kepemimpinan Hendrata Thes (HT) ini…? Dalam puasa kong kasi datang ulang Cakades-cakades tidak lulus skrening. Torang jadi sedih melihat semua ini,” Tulis nya dalam gruop menggunakan bahasa sula.

Selain itu, Kepala Desa Waiboga Kecamatan Suabesi Tengah yang juga selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Maluku Utara (Malut) Hasanudin Tidore, mengatakan bahwa, terkait beberapa kelompok saat ini yang melakukan aksi tolak Pilkades, yang jelas itu murni poitisasi dari pihak-pihak yang memanfaatkan momentum ini,”Ucapnya..#Edl

Aktivis PPA Minta Polres Kepsul Tangkap Oknum Pendemo Anarkis

Swaramalut.com-SANANA

Aksi unjuk rasa yang di gelar oleh sejumlah Calon Kepala Desa gagal skrening yang di ikuti rasatusan massa beberapa hari lalu menjadi perhatian serius bagi Aktivis Pemberhati Perempuan dan Anak(PPA) di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul),Provinsi Maluku Utara (Malut).

Pasalnya, Aksi unjuk rasa tersebut berujung anarkis yang di lakukan oleh sejumlah oknum pendemo. Sejumlah oknum pendemo malah mendatangi rumah ibu kandung Bupati Kepulauan Sula Oma Ester Tanka dan mekutinya.Selain berorasi di depan pintu rumah, ada juga oknum pendemo yang melakukan aksi mau masuk dengan motor ke dalam rumah ibu bupati.

Ibu Kandung bupati yang suda lanjut usia (Lansia) itu merasa takut dan berlari menutup pintu, tapi malah ada oknum pendemo yang saling menarik pintu dengan nya. Tindakan anarkis oknum pendemo penolakan Pilkades tersebut terekam kamera CCTV.

Foto : Ibunda Bupati Kepsul(OmaEster Tanka)

Setelah rekaman CCTV itu di perlihatkan, Aktivis Pemberhati Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Sula, Maryam Sapsuha mengetuk keras tindakan tersebut, Minggu (18/04/2024).

Maryam mengaku kaget dengan prilaku sekelompok orang yang disebut ’Oknum Pendemo’ tersebut, dirinya tidak menyangka ego sektroral dan cenderung bar-bar ditunjukan Masyarakat Sula yang terkenal dengan Budaya Pamatol, Maksaira, dan saling menghormati,”Saya mengutuk keras tindakan tersebut dan meminta pihak berwajib dalam hal ini Polres Kepulauan Sula untuk menyelidiki Kasus ini,”Tegasnya.

“Ada pergeseran nilai dan Distorsi Moral ketika melihat rekaman CCTV tersebut, bagaimana bisa Oknum Pendemo melakukan perbuatan yang sangat tidak menghormati perempuan, terlebih ini adalah seorang yang sudah renta atau orang tua.

Saya jelas mengutuk perbuatan ini, bukan hanya kepada Ibunya Bupati, tapi juga Ibu dari kita semua, mereka adalah orang tua yang wajib Kita hormati,”Ujar Maryam.

Lanju Maryam, Jika buktinya lengkap, serta ada saksi, Aktivis perempuan ini menyarankan Oma Ester Tanka yang juga Ibunda dari Bupati Kepulauan Sula segera menggunakan haknya dan membuat laporan resmi ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kepsul atas kejadian ini,”Pintanya.

Selain itu, Maryam juga mempertanyakan terkait titik rute aksi,” Apakah rute kegiatan aksi tolak Pilkades Serentak juga titik nya ada di Toko Baru atau rumah milik Oma Ester?, karena menurutnya ada tempat-tempat yang boleh untuk menyampaikan aspirasi, dan itu diatur dalam Undang-undang.

”Harus di cross cek juga, apakah rangkaian aksi tersebut, salah satu titik nya di Toko Baru milik Oma Ester?. Saya yakin Polisi tidak akan melakukan pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum seperti ini,”Tutup Maryam..#Edl