Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gelar Sidang Perdana Antara Yulius vs AHY

Swaramalut.com-NASIONAL

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hari Selasa (09/06/2021) menggelar sidang perdana perkara Nomor 325/Pdt.Sus/Parpol/2021

Tentang gugatan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Yulius Dagilaha terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kuasa Hukum Yulius Dagilaha Kasman Ely SH dalam pesan singkatnya mengatakan, sidang perdana dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Heru Hanindyo SH. MH. LLM, dengan agenda pembacaan gugatan terkait Surat Keputusan Nomor 37/SK/DPP.PD/IV/2021 tentang pemberhentian tetap sebagai anggota partai Demokrat.

Menurut Kasman dalam pembacaan gugatan menyatakan SK pemberhentian yang dikeluarkan tergugat dalam hal ini DPP Partai Demokrat tidak berdasar menurut hukum serta tidak memiliki landasan konstitusional sebab kehadirannya pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tahun 2021 di Deli Serdang Sumatera Utara yang gadang-gadangi sebagai sebagai gerakan pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang tidak berdasar.

Untuk itu lanjut Kasman, dalam pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, menyentil soal pelanggaran yang di lakukan oleh DPP Partai Demokrat terhadap penggugat karena dianggap telah melanggar hak subjektif sebagai warga Negara untuk menyatakan pendapat seperti di atur oleh Undang-undang Dasar 1945 jo, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo, AD-ART Partai Demokrat Tahun 2020.

“Ya jadi dalam pembacaan gugatan juga disentil soal pelanggaran DPP Partai terhadap klaim saya karena ini bertentangan dengan aturan yang ada,” ungkapnya

Selain itu, dalam pembacaan gugatan pada persidangan Yulius Dagilah diwakili kuasa hukum Kasman Ely SH, memerintahkan kepada DPP untuk menghentikan seluruh perbuatan dan keputusan kepada penggugat sebagai anggota DPRD Halmahera Utara periode 2019 2024, sampai pada putusan yang memeliki kekuatan hukum tetap serta menyatakan SK DPP Partai Demokrat No.37/SK/DPP.PD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang pemberhentian tetap sebagai anggota Partai Demokrat berada dalam status quo.

Diketahui sidang gugatan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Yulius Dagilaha terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 dengan agenda jawaban tergugat..#SM

Diduga Aktivitas PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA Di Pulau Gebe Halteng Ilegal

Swaramalut.com-HALTENG

Diduga kuat aktivitas salah satu perusahaan yang bergerak didunia pertambangan nikel PT, FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA (PT. FBLN ) yang berada di Pulau Gebe Halmahera Tengah  Provinsi Maluku Utara ILEGAL.

Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut diduga belum mendapatkan persetujuan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik  Indonesia di  tahun 2021.

Ini dibuktikan dari Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yg dikeluarkan oleh PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA dan ditanda tangani oleh tuan FEI GUOMIN selaku Site Manager PT, FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA hanya memakai RKAB tahun 2020 yg telah di sahkan oleh  Dinas ESDM MALUT dengan Nomor 540 /207/ ESDM Tahun 2020 sehingga apabila Nikel Ore yang dimuat di tahun ini dan bukan berasal dari WIUP sesuai dengan RKAB yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang ditahun 2021, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pemilik IUP dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui terkait permasalahan diatas Perusahaan Tambang PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA (PT.FBLN) yang beroperasi di Pulau Gebe , Kabupaten Halmahera Tengah ini mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya , selain tidak membayar kewajiban Pemakain sewa Dermaga I  dan Jetty, Perusahaan tersebut kembali di sorot terkait dengan aktivitas penambangan dan penjualan Ore Nikel  yang diduga melanggar aturan (ILEGAL ).

Bukan hanya itu saja , Informasi yang diterima Media ini beberapa waktu kemarin menyebutkan , PT, FBLN yang beroperasi di Pulau Gebe Halteng  dengan Managemen yang baru dan telah beroperasi sejak Bulan Januari 2020 ini , melakukan penambangan dan penjualan  domestik secara besar besaran ke PT. YASHI INVESTMENT INDONESIA yang ada di IWIP dari bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021 sebanyak 98 Kapal Tongkang (kurang lebih 1 juta MT Ore Nikel) meski Eletronik PNBP ( Penerinaan Negara Bukan Pajak ) sementara di blokir oleh Kementerian ESDM.

Kalau E- PNBP masih di blokir, berarti pihak Perusahaan (PT. FBLN) belum bisa melakukan aktivitas penambangan dan penjualan hasil tambang karena ini merugikan Negara dan Daerah, ungkap salah satu sumber resmi yang enggan menyebutkan namanya,Senin(7/6/2021).

Menurutnya, dari informasi yang dipercaya, kuat dugaan masih ada aktivitas  penambangan dan penjualan  yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut sampai sekarang ini, bahkan ada 2 kapal tongkang masing masing KM.MDM BANJAR dan KM. TJA 2812 yang telah di berangkatkan oleh Syabandar Pulau Gebe ke PT. YASHI INVESTMENT INDONESIA di IWIP dari sekian banyak kapal tongkang yang sementara menunggu antrian pemuatan ore nikel dari PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA.

Dirinya juga menambahkan bahwa apabila penjualan Ore secara ILEGAL oleh PT, FBLN, mengakibatkan Negara dirugikan puluhan milyar rupiah kerena PNBP dari hasil penjualan yg ILEGAL tidak dilaporkan kepada Pemerintah..#Ipul/red

Reporter : Ipul

Miris !!! PT. FBLN Beraktivitas Tanpa RKAB, Kabid Minerba Malut : Itu Ilegal

Swaramalut.com-SOFIFI

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Mluku Utara (Malut), melalui Kepala Bidang(Kabid) Minerba Dinas ESDM Malut Iwan Setiawan memastikan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT FBLN) belum mengantongi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

Olehnya itu, aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Gebe Kabupaten Halmahera tengah(Halteng)Provinsi Maluku Utara(Malut) dan ini dipastikan ilegal.
Sehingga, kata dia, jika perusahaan tersebut melakukan sejumlah aktivitas tanpa disertai dokumen RKAB, maka hal tersebut jelas sebuah pelanggaran dan harus ditindak.

“Kan aturan jelas. Tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan (perusahaan) sebelum ada RKAB,” ujar Iwan kepada awak media, senin(7/6/2021)diruang kerjanya.

Lebih lanjut, iwan menjelaskan, bahwa pihaknya akan secepatnya akan turun dan memastikan aktivitas PT. FBLN yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di berbagai media online.

Foto : E-PNBP yang masih diblokir

Untuk diketahui, perusahan PT FBLN tersebut sampai sekarang ini masih melakukan aktivitas pengapalan bahkan sudah ada beberapa kapal yang telah keluar setelah pengapalan selesai padahal perusahan tersebut belum mengantongi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB), bahkan status Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak(E-PNBP) pada perusahan tersebut juga masih terblokir dan kalaupun tetap dibiarkan beraktivitas dalam penjualan ore maka mengakibatkan negara di rugikan puluhan milyar rupiah sebab dari hasil penjualan yang ilagal tidak di laporkan kepada Pemerintah..#red

Pemerintah Putuskan 1 Ramadhan 1442 H Jatuh Pada Selasa 13 April 2021

Swaramalut.com-NASIONAL

Pemerintah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1442 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2021 jatuh pada Selasa (13/4/2021).

Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada senin(12/4/2021) sore.

Menurut menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas , sidang isbat menyepakati besok sebagai 1 Ramadhan 1442 H berdasarkan perhitungan hisab dan pemantauan hilal. Dengan keputusan ini, maka mulai Senin malam ini umat Muslim di Indonesia akan melakukan shalat tarawih.

Sedangkan, ibadah puasa pertama akan dilakukan besok. Telekonferensi Pelaksanaan sidang isbat tahun ini memang berbeda dibanding sebelumnya karena dilakukan di tengah wabah Covid-19.

Pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan sidang isbat melalui telekonferensi. “Seiring kebijakan physical distancing dan sesuai protokol kesehatan, kita menghindari ada kerumunan,” ucap menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas pada 12 April 2021.

Sidang isbat akan memanfaatkan teknologi teleconference sehingga peserta sangat terbatas.

Hadir dalam sidang isbat ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH.Miftachul Akhyar, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Sidang juga diikuti perwakilan ormas melalui aplikasi daring..#red

Ini Tanggapan Bupati Halsel Terpilih Usman Sidik Terkait Pembangunan JSN di Pulau Obi

Swaramalut.com JAKARTA

Polemik pembangunan jalan strategis Nasional antara PT. Harita dan Balai Peningkatan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara akhrinya ditanggapi Bupati terpilih Usman Sidik. Dalam tanggapan Usman Sidik melalui mediasi dengan PT. Harita Nikel.

Hi Usman Sidik mengatakan dirinya siap membela masyarakat Obi terkait pembangunan Jalan Strategis Nasional(JSN) maka dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu atau informasi yang tidak benar.

“Saya akan tetap konsisten membela masyarakat Obi, maka komunikasi dan koordinasi saat intens dilakukan dengan PT. Harita agar projek jalan untuk kepentingan masyarakat itu bisa terealisasi,”tandas Usman seperti dilansir dari media Liputanmalut.com

Lanjut politisi PKB ini mengatakan,  yang jadi polemik sekarang ini terkait lokasi pembangunan jalan karena pihak balai menginginkan jalan itu dibangun di pesisir pantai tetapi PT. Harita menginginkan harus membela gunung karena alasan pesisir pantai masuk dalam kawasan Izin usaha pertambangan (IUP) mereka.

“Harita menginginkan harus bela gunung, sementara balai juga bersikukuh harus membangun di pesisir pantai maka itu tinggal diselesaikan. Jadi, bukan PT. Harita menolak tetapi mereka inginkan jalan itu dibangun diluar areal IUP Harita maka harus dicarikan solusi karena informasinya DPRD Halsel juga menginginkan jalan itu dibangun di pesisir pantai,”cetusnya

Masih menurut Bupati terpilih, kalau polemik soal lokasi pembangunan jalan strategis Nasional ini tidak disediakan maka anggaran itu terancam akan ditarik oleh kementerian PU Pusat. “Saya sebagai Bupati Halsel terpilih sangat prihatin dengan persoalan ini, karena satu sisi PT. Harita sudah ditetapkan sebagai ojek vital Nasional. Tetapi, apapun alasannya pembangunan jalan strategis Nasional harus di bangun di Kepulauan Obi,”pungkasnya..#iL

Polisi  Tembak  Mati Terduga Teroris Dekat Ruang Kapolri Bekerja

Swaramalut.com-NASIONAL

Seorang terduga teroris berhasil ditembak mati saat memasuki komplek Mabes Polri di Jalan Trunojoko, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.30 WIB, Rabu (31-03-2021).

Sebelumnya, aksi terorisme kembali terjadi. Tak tanggung-tanggung, kali ini terduga teroris tersebut menyerang Mabes Polri.

Berdasarkan video yang beredar, terduga teroris yang memakai baju hitam dengan memakai cadar dilumpuhkan oleh aparat kepolisian yang berjarak 10 meter dari kantor kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

Foto : Terduga Teroris yang tertangkap kamera saat di sekitar mabes polri sebelum di lumpuhkan

Dugaan sementara terduga teroris tersebut masuk lewat pintu belakang dan berjalan menuju depan tepat di gedung kantor tempat kapolri bekerja.

Seperti diketahui Polri telah berhasil menangkap sejumlah terduga teroris pasca-bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Total, ada 13 terduga teroris yang ditangkap.

Ke-13 terduga teroris itu ditangkap di Makassar, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jakarta, dan Kabupaten Bekasi, dengan rincian 4 ditangkap di Makassar, 5 di NTB, serta 4 di Jakarta dan Kabupaten Bekasi.

Sampai berita ini ditayangkan Humas Polri belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut dan jenazah terduga teroris yang menyerang mabes polri sudah di bawah oleh tim forensik..#Sumber

Presiden: Lewat Infrastruktur Kita Bangun Peradaban dan Keunggulan Bangsa

swaramalut.com-NASIONAL

Pembangunan infrastruktur yang merupakan fokus negara dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik. Sebab, banyak hal penting lain yang dikehendaki dari pembangunan dan pengembangan infrastruktur di negara kita.

Setidaknya terdapat empati alasan utama mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur negara Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan terminal baru Bandara Kuabang, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu, 24 Maret 2021.

“Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering tidak kita sadari. Bayangkan, misalnya dulu sebelum ada jalan, dari Halmahera Utara menuju Sofifi kita harus jalan kaki. Sekarang setelah jalannya ada berarti bisa naik bus, sepeda motor, atau mobil. Membangun peradaban baru,” kata Presiden.

Kehadiran infrastruktur berupa bandara, selain membangun peradaban, juga berarti membangun budaya kedisiplinan baru bagi warga setempat. Penerbangan yang membutuhkan akurasi jadwal dan waktu tentu akan mendorong peningkatan kedisiplinan itu.

“Misalnya sekarang ada bandara, artinya apa? Kita disiplin harus tepat waktu karena datang ke bandara untuk terbang ke kota lain dan waktunya, jamnya, sudah ditentukan. Kalau tidak berarti ditinggal oleh pesawat. Itu juga membangun kedisiplinan baru,” tuturnya.

Kedua, infrastruktur yang memadai akan membangun dan meningkatkan daya saing sebuah negara. Dengan daya saing tersebut, negara Indonesia akan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Maka, membangun infrastruktur tak melulu berkaitan dengan urusan pembangunan fisik semata, tapi juga membangun keunggulan negara.

Ketiga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan merata di seluruh penjuru Indonesia berarti mewujudkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertransformasi dari Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut.

“Banyak yang saya dengar, Pak jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Bandaranya juga jangan yang di Jawa dan Sumatera saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama untuk mempunyai _airport_ dan jalan yang baik. Keinginan itu betul. Sekali lagi, pembangunan ini juga untuk sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Terakhir, infrastruktur yang utamanya fasilitas transportasi akan menjadi pemersatu bangsa yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan belasan ribu pulaunya. Pembangunan bandara-bandara dan fasilitas transportasi penghubung akan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

“Menyatukan antardaerah, antarkabupaten / kota, antarprovinsi, antarpulau, dan antarwilayah sehingga kita menjadi satu. Dari Halmahera bisa terbang ke Jakarta, Aceh, Kalimantan, juga bisa terbang ke timur ke Papua. Ini bisa menyatukan,” tandasnya.

Halmahera Utara, 24 Maret 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Menuju Malut, Presiden RI Akan Resmikan Terminal Bandara Kuabang Kao dan Tinjau Vaksinasi Massal

Swaramalut.com-NASIONAL

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 24 Maret 2021, bertolak menuju Provinsi Maluku Utara dalam rangka kunjungan kerja. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara bersama sejumlah rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 07.00 WIB.

Dua kegiatan akan menjadi agenda Presiden pada hari ini dalam rangkaian kunjungan kerja yang direncanakan akan berlangsung hingga Kamis (25/3) mendatang. Agenda pertama ialah peresmian terminal Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara yang akan dilakukan setibanya Presiden di bandara tersebut.

Foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Selanjutnya, Kepala Negara direncanakan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Kantor Camat Kao, Kabupaten Halmahera Utara.

Selepas peninjauan tersebut, Presiden dan rombongan terbatas akan kembali menuju Bandara Kuabang untuk bertolak menuju Bandara Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Kepala Negara akan bermalam di Kota Ambon untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Maluku keesokan harinya.

Turut serta dalam penerbangan menuju Provinsi Maluku Utara antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin..#red

Jakarta, 24 Maret 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Ketum Demokrat AHY Silaturahmi ke Kediaman Jusuf Kalla

Swaramalut.com-NASIONAL

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) silaturahmi ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Minggu (14/3) siang. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, Ketum AHY dan pak JK membicarakan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.

Ketum AHY mengucapkan terima kasih atas kesediaan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk menerima pimpinan Partai Demokrat. “Kedatangan kami pagi ini utamanya adalah untuk bersilaturahmi. Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK. Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum,” jelas Ketum AHY. “Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia,” tambahnya.

“Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini,” tandasnya.

Kepada AHY dan pimpinan Partai Demokrat, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu penting. “Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik,” kata JK. Namun ia mengingatkan untuk tetap memikirkan pemilih tradisional.

Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. Beliau bercerita bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa. Pada akhir pertemuan, JK berpesan agar terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya.

Saat silaturahmi, Ketum AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution, dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution..#csa

Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis
DPP Partai Demokrat
08111070090

Mahfud MD : Hingga Kini, AHY Masih Ketua Demokrat Yang Sah

Swaramalut.com-JAKARTA

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa hingga kini Agus Harimuti Yudhoyono masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Sikap ini menyusul adanya kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat .

Melalui siaran video di saluran Youtube, Mahfud menyebutkan bahwa pemerintah hingga kini tidak menanggap setidaknya secara hukum pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara pekan lalu. Pasalnya belum ada pelaporan apapun terkait kongres itu.

Menurutnya, pemerintah belum menganggap kongres tersebut meskipun telah mengetahui baik mendengar maupun melihat adanya pelaksanaan kongres yang digelar Marzuki Ali cs.

Dia menegaskan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat masih sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah rangga (AD/ART) 2020. Terakhir kali Demokrat menyerahkan AD/ART ke Kementerian Hukum dan HAM pada Mei tahun lalu.

Dan berdasar itu [AD/ART] maka yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sampai saat ini adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah AD/ART yang menjadi dasar payung tersebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak, nanti kita nilai,” katanya, Senin (8/3/2021). Dia menyebut pemerintah akan menilai secara terbuka KLB Demokrat menggunakan logika hukum. Kendati demikian, pemerintah belum menerima adanya laporan resmi pelaksanaan dan hasil kongres tersebut.

Adapun, hasil kongres menghasilkan terpilihnya Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko secara aklamasi. Namanya sudah santer terdengar sejak AHY mengumumkan adanya upaya kudeta yang melibatkan pejabat di lingkaran Istana Presiden.

Meski sempat membantah tudingan tersebut, hasil KLB di Deli Serdang nyatanya menunjuk Jenderal purnawirawan bintang empat itu kini menjadi Ketum Demokrat versi KLB.

“Kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada saja orang menuduh KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi. Nggak, nggak ada, nggak ada urusannya. Pemerintah nggak melindungi KLB,” terang Mahfud..#sumber