Rusdi Yusuf : Jangan Ada Dendam Politik Paska Pelantikan

Swaramalut.com-TERNATE

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut) Rusdi Yusuf mengatakan jangan pernah ada dendam politik paska pelantikan.

Dendam politik harus ditanggalkan, sebab merangkul dalam membangun daerah itu labih baik.Begitupun dalam hal pengisian formasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat mengedepankan penilaian-penilaian objektif,”Ungkapnya.

Lanjut dia,Orang-orang yang bakal diangkat jadi pimpinan SKPD harus dilihat dari sisi kompetisi bukan karena usulan para bandar,” Tutup dia sembari mengucapkan selamat bertugas kepada bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota yang baru dilantik.

Sebagaimana diketahui, empat kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dilantik adalah bupati dan wakil bupati Halmahera Barat, bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu, bupati dan wakil bupati Halmahera Timur, serta walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan,”Tutupnya..#EDL

Mukhtar Adam : Pinjaman 1,2 Triliun Jangan Asal Pinjam Tapi Tidak Ada Grand Desain

Swaramalut.com-SOFIFI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) merancang pinjaman ke dua kalinya sebesar Rp. 1,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke pihak PT. Sarana multi infrastruktur (SMI).

Menurut Kepala Bappeda Provinsi Malut Salmin Janidi, pinjaman yang nantinya diajukan ke PT. SMI itu, ada beberapa pertimbangan yang nantinya akan dikaji kembali oleh Bappeda Malut bersama tim teknis yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2018, tentang pinjaman daerah.

Kemudian berdasarkan PP tersebut, tentunya diajukan berdasarkan beberapa syarat diantaranya, Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (DSCR), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), Belanja Pegawai dan Belanja DPRD serta Biaya administrasi, Provinsi, Biaya Asuranai dan Denda.

“Saat ini kita baru buat rancangan, jadi nanti dikaji kembali bersama tim,” jelasnya.

Ia menambahkan,  total perkiraan pendapatan pada RAPBD 2021 sebesar Rp 2,8 triliun defisit yang terjadi sebesar Rp. 530 miliar, sehingga berdasarkan pasal 6 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2018, tentang pinjaman daerah yang menyebutkan, penetapan batas maksimal jumlah kumulatif devisit APBD dan batas maksimal devisit APBD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya, sehingga dalam pengitungan DSCR, sudah menggunakan PMK nomor : 121/PMK-07/2020, terkait batas kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal pinjaman daerah tahun 2021 dan PMK nomor 120, tentang peta kapasitas fiskal daerah.

” Pemprov malut berdasarkan PMK 120/PMK-07/2020, berada pada indeks 0,125 yang masuk dalam kategori sangat rendah.

Untuk itu berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf e, PMK 121/PMK-07/2020, batas defisit APBD masing masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah, sebesar 5 persen dari perkiraan pendapatan daerah 2021 untuk kategori sangat rendah,” jelasnya.

Dikatakannya lagi bahwa total PAD sebesar Rp. 320 miliar DBH Rp. 139 miliar DBHDR Rp. 16 miliar DAU Rp. 1,3 triliun dan Belanja Wajib Rp. 658 miliar, jadi asumsi penghitungan pinjaman dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun maka jumlah pinjaman mencapai Rp. 1,2 triliun, sementara angsuran pokok pokok per tahun 150 miliar, bunga pinjaman 5,10 persen, jumlah bunga pinjaman 61, 2 miliar. Jika melakukan pinjaman Rp. 1,2 triliun, dengan jangka waktu 8 tahun, maka besaran pokok utang adalah Rp. 12,5 miliar per tahun, sementara bunga yang akan dibayar per tahun dengan asumsi suku bunga 5,1 sampai dengan 5,9 persen dan pembayaran per bulan sebesar Rp. 17,6 miliar, yang terdiri dari pembayaran pokok Rp.12,5 miliar dan pembayaran bunga Rp. 5,1 miliar.

Ditanya terkait peruntukan item kegiatan dari pinjaman tersebut kata Salmin, bahwa hal itu masih dalam penggodokan yang belum dibahas sampai pada rincian kegiatan serta sub kegiatan. “Masih dalam penggodokan program pemulihan ekonomi (PEN) dan masih siapkan bahan” Tuturnya, Kamis, (16/2/21)

Terpisah dari itu pengamat ekonomi Unkhair Ternate Dr. Mukhtar Adam, menyatakan Pinjaman daerah memiki legalitas bagi daerah untuk menutupi defisit atas belanja pemerintah, sehingga ekspansi fiskal menjadi penting bagi kondisi ekonomi yang mengalami resesi termasuk Indonesia yang harus melepas Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Rebulik Indonesia (ORI), dengan mempertimbangkan batas akumulasi defisit 30% dari total produk domestik bruto atau PDB.

Menurut Mukhtar Adam, dalam regulasinya Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pendapatan umum daerah, agar tidak menganggu aktivitas pemerintah daerah,
Walaupun saat ini Kementerian keuangan (Kemenkeu) memberikan kemudahan pinjaman namun bukan berarti kemudian asal pinjam tanpa membaca lebih detail syarat-syarat atas pengakuan pinjaman, “urgensi pinjaman di peruntukan untuk apa saja, perlu juga di publikasi jangan asal ngomong, tanpa melalui kajian yang komprehensif atas kesehatan fiskal daerah.” Tutur Mukhtar, saat di konfirmasi wartawan media ini,Kamis (17/02/2021).

Doktor muda Maluku utara ini menjelaskan, pada tahun 2020 Pemprov sudah ada pinjaman 500 Miliar, yang pembayaran pokok dan pinjaman sudah di laksanakan, jika di tambah dengan beban pinjaman baru Rp 1.2 Triliun artinya beban fiskal dari pokok pinjaman sudah mencapai Rp 1.7 triliun belum termasuk beban bunga yang 3%, jika dihitung dari pendapatan umum APBD Maluku utara maka sudah mencapai Rp 2.6 Triliun otomatis beban fiskal sudah mencapai 76,92% dari pendapatan umum daerah.

” Kondisi ini bagi daerah sangat memberatkan, oleh sebab itu angka 35% dari DAU di gunakan untuk gaji, bagaimana mungkin bisa mengatasi cicilan atas pokok dan bunga pinjaman, sementara disisi lain ruang fiskal yang rendah menjadi ancaman bagi pemprov dalam mengelola pembangunan.

Selain itu Bappeda sebagai institusi perencanaan juga tidak menyampaikan secara lugas terkait pinjaman yang mau dilakukan dalam jangka ekspansi fiskal untuk pemulihan ekonomi, apa saja yang dikerjakan oleh pemprov dan bagaimana konsuldasi kabupaten/kota dan desa, agar program pemulihan melalui pinjaman terintegrasi antar level pemerintahan. Karena itu jangan asal menyampaikan program pinjaman yg kesan asal pinjam tapi tidak ada grand desain pemulihan ekonomi.” Pungkasnya..#red

Aksi Pelecehan Seksual Kembali terjadi Di Kota Ternate, Pelaku Berasal Dari Kabupaten Pulau Morotai

Swaramalut.com-Ternate

Pelecehan Seksual Kini kembali di lakukan oleh salah seorang lelaki berinisial TA, kepada seorang perempuan Asal kayoa selatan desa ngute ngute Kabupaten Halmahera selatan (Halsel), yang berinisaia FR (Korban) 04/02/2021 Kemarin.

Aksi pelecehan tersebut Di mulai sekitar Pukul 14:20 Wit. Dan permasalahan ini sudah di laporkan kepada pihak yang berwajib”jelas FR ,Rabu (17/02/2021).

Sampai saat ini Korban mengaku Pelaku Sudah berapa kali Mengajak Bertemu dengan Korban FR Hanya saja Bujukan pelaku kemudian tidak di indahkan Kemudian setelah Itu pelaku mengajak Korban untuk makan siang dan Korban pun Ikut makan siang.

Setelah Pelaku membawa Korban pergi untuk makan. Pelaku Mengatakan Motornya Mogok karena Bensin nya habis dan mengajak korban untuk pergi Ke kosan pelaku. untuk mengambil uang Bensin Setelah itu koraban Masuk dan menunggu Palaku sembari Melihat buku buku yang terbaring di Lantai.

Kejadian terjadi ketika Pelaku masuk dan Langsung peluk Dan mencium dan lain lain “Saya Awal nya tidak tau apa apa. sebab tujuan dia mengajak saya itu Untuk pergi makan, Tetapi Alhasil nya Malah membuat aneh aneh kepada saya. Mencium memeluk dan lain nya ” Pungkas FR Sembari Mengeluarkan Airmata saat di temui Wartawan media ini

FR mengatakan. Soal Kasus ini sebenarnya Bukan hanya baru kali ini saja. Pada tahun 2020 Yang lalu juga Pernah melakukan hal yang sama tetapi Saya takut dan pada waktu itu saya Juga Masi pertimbangan perasan bingung mau bagaimana lagi sehingga saya berdiam diri karena baru saja Tahap pertama mulai Berkuliah. Dan pada (04/02/2021) Dia memulai Aksi nya lagi”. ujarnya

Menyikapi persoalan ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APB Cab. Kota Tidore angkat Bicara. kemudian turut terlibat dalam penanganan kasus pelecehan seksual ini. persoalan ini nanti kita lihat dari Tahapan penyedikan terus juga gelar perkara nya. Kalau kasus ini tidak menjadi Masalah besar walau kejadian nya pada tangagal 4 Febuari 2021 Dan Masukan Laporan nya di Tanggal 20 Febuari 2021. sangat tidak mungkin kadalwarsa kasus ini karena kasus ini adalah Kasus Pelecehan Seksual Dan juga Pencemaran nama baik.” Kata Lembaga LBH APB KAI CAB. KOTA TIDORE KEPULAUAN (Rasanjani Muhammad, SH).

Kami Dari Tiem Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APB Cab. Kota Tidore. Siap Mengawal kasus ini. sampai menuntaskan Kasus Pelecehan Seksual Dan Mencemaran Nama Baik. Sebab Telah melanggar Ketentuan Dari pasal 281 Terkait Dengan Pelecehan Seksual Dan Pasal 310 Tentang Pencemaran Nama Baik.” Tegas (Rasanjani Muhammad, SH) Kuasa Hukum.

Berikut Nama nama Tim (LBH) APB Cab. Kota Tidore kepulauan yang Mengawal Persoalan Kasus ini
Nama tim advokat. LBH APB CAB. Kota tidore Rasanjani muhammad, SH (sekertaris)IDHAM THAIB, SH. (wakil)
ZULKIFLI DADE, SH.( bendahara).

Rasanjani Juga Mengatakan Tak lupa kami tim hukum LBH APB kota tidore kepulaun juga mengapresiasi kepada penyidik polsek ternate selatan, yg telah menerima pengaduan/laporan kami. Tutup Rasanjani Muhammad, SH Kepada media ini Soreh tadi Sekitar Pukul 15:38 Wit..#Fik

Pemuda Desa Waiboga Boikot Dugaan Proyek Siluman

Swaramalut.com-KEPSUL

Gerakan Pemuda Progresif Desa Waiboga Kecamatan Sanana Kabupaten Kepuluan Sula. Memboikot Proyek instalasi Pembangunan Air Bersih yang diketahui miliki PT Bayu Surya Bakti (BSB).

Pasalnya dari Balai Cipta karya Provinsi Maluku Utara itu tidak memilki papan Proyek. Bahkan Lahan warga yang dibyar diduga tidak sesuai.

Koordinator Aksi Pemuda Progresif Desa Waiboga Ada Buamona. Bahwa aksi penolakan tersebut sebab proyek telah dikerjakan pada tahun 2020 Hingga saat ini 2021 tidak menggunakan papan proyek. Bahkan Lahan atau tanah Warga yang didalamnya berisi tanaman cengkih dan coklat, kelapa Jambu pembayaran tidak susui. Karena per meter Rp. 50. Ribu

Selain itu dia Juga mendesak kepada penegak Hukum Untuk dapat mengusut proyek tersebut.

Sementaara Pihak Kontraktor Belum dapat di hubungi hingga berita ini ditayangkan..#red

Kapolres Pimpin Sertijab Kasat Sabhara Polres Haltim

Swaramalut.com – Haltim

Upacara serah terima jabatan ( sertijab ) Kasat sabhara Polres Haltim dipimpin langsung Kapolres Haltim Akbp Edy Sugiharto, SE, M.H, serah terima jabatan dilaksanakan di halaman Polres dan mematuhi disiplin Protokol Kesehatan.Kanis, (19/2/2021)

Pelaksanaan serah terima jabatan (Sertijab) tersebut  berdasarkkan Surat telegram Kapolda Malut Nomor : ST/ 49 / II/2021 /Ro Sdm tanggal 02 Januari 2021 tentang  pemberhentian dari jabatan Perwira di lingkungan Polda Malut

Serah terima Jabatan Kasat Sabhara Iptu Yusri Kaunar kepada Iptu Fegi Hendra Larumunde dan Pejabat lama Kasat Sabhara Iptu Yusri Kaunar menduduki jabatan baru KasubagHumas Polres Haltim sedangkan pejabat baru Kasat Sabhara Polres Haltim Iptu Fegi Hendra Larumunde sebelum menjabat Kapolsubsektor Weda Tengah Polres Weda.

Sambutan Kapolres Haltim bahwa mutasi jabatan merupakan siklus regenerasi dan kaderisasi perwira Polri yang menggambarkan sistem pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan polri dalam bentuk promosi jabatan, dan juga sebagai wujud penghargaan Pimpinan terhadap kinerja, dedikasi, dan prestasi yang dicapai oleh personel polri, sehingga layak apabila personel tersebut diberikan amanah untuk menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya.

Pejabat yang baru di lantik selamat datang di bumi Polres Haltim, agar secepatnya menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas dan masyarakat , serta senantiasa meningkatkan kinerja dan pengabdianya, serta meningkatkan menajemen pengrndalian kegiatan operasional, komunikasi menjunjung nilai- nilai berlaku baik internal maupun eksternal.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat yang lama atas dedikasi dan jeri paya selama ini dalam mencurahkan segara pikiran dan tenaga untuk kemajuan kesatuan yang dapat ditunjukan dengan terkendalinya gangguan kamtibmas diwilayah Haltim.

Hadir dalam upacara serah terima jabatan tersebut yaitu Waka Polres Haltim Kompol.Muhammad Arif, SH, PJU Polres Haltim dan Personil Polres Haltim..#Zul

 

Kuswandi Buamona Desak Bawaslu Periksa Suami Ketua KPU Sula

Swaramalut.com-SANANA

Kuswandi Buamona,SH kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 Zulfahri Abdula Duwila dan Hi.ismail Umasugi mendesak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) untuk segera memanggil suami Ketua KPU sula Sarno Fokatea untuk dimintai keterangan terkait komentar nya di group facebook DAD HIA TED SUA, sabtu (13/02/2021).

Permintaan Kuswandi ini, menyusul adanya komentar suami Ketua KPU Sarno Fokatea yang berstatus sebagai ASN yang bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang seakan-akan membanta pemberitaan yang di muat salah satu media online ROGER.CO.ID dengan judul, Yuni Ayuba Ketua KPU Sula Bohongi’Yang Mulia’di Sidang MK.

Suami Ketua KPU sula Sarno Fokatea melalui akun facebook nya atas nama Sharkhan Djhola itu,tiba-tiba dengan lantang menulis komentar untuk membela KPU sula tanpa menyadari kalau dirinya berstatus sebagai ASN.

“Sampai sidang kemarin KPU belum dapat informasi resmi dari DKPP. Jadi kalau surat masuk itu komisioner KPU pasti tau. Biking berita jangan melebihi.

Tulis suami Ketua KPU di kolom komentar pada pemberitaan yang di bagikan ke Group facebook DAD HIA TED SUA, sembari mau meluruskan bahwa penyampaian istri nya Yuni Yunengsi Ayuba di hadapan Hakim MK bahwa tidak ada laporan di DKPP itu karena KPU belum dapat informasi resmi dari DKPP.

Komentar suami Yuni Yunengsi Ayuba itu pun langsung mendapat balasan komentar dari salah satu akun facebook atas nama Adam.

“Kamong (Kamu) paling maha tau,kerja di KPU kah, tanya Adam.

Ngana (Kamu) paham posisi lembaga baru ngana (Kamu) komen. Ada aturan mainnya saudara,”Balas suami Ketua KPU Sarno Fokatea.

Balasan komentar nya pun kembali dibantah lagi oleh Adam, Ngana (Kamu) ini petugas KPU kah, bilang agar saya jawab yang benar-benar aturan lembaga independen seperti KPU. Coba sekali lagi kamu jawab dulu, apakah kamu ini petugas KPU yah, mohon jawaban yang benar dan akurasi.

Dalam kolom komentar itu terjadi perdebatan panjang antara suami Ketua KPU dengan pemilik akun facebook atas nama Adam itu.

Melalui komentar Suami Ketua KPU itu, Kuasa Hukum Kuswandi Buamona pun mendesak Bawaslu agar segera memanggil Sarno Fokatea untuk mempertanyakaan status nya sebagai apa sehingga membuat pembelaan terhadap KPU,”Pintanya.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Walima Kepulauan Sula itu,mengatakan bahwa, saat ini tahapan belum selesai,kemudian suami Ketua KPU itu berstatus sebagai ASN, oleh nya itu Bawaslu segera memanggil nya untuk di periksa menyangkut dengan komentar nya itu,”Tegasnya.

Secara kelembagaan mungkin KPU belum dapat panggilan dari DKPP, tapi yang jelas KPU sudah tau kalau kami sudah melaporkan ke DKPP. Saya katakan demikian karena ada pihak KPU yang pernah menelpon saya menanyakan terkait laporan kami di DKPP,”Jelasnya dia..#ADL

Asisten II Wakili Bupati Dalam Kegiatan Launching KWM Di Polres Kepsul

Swaramalut.com-SANANA

Asisten II Pemda Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Arif Umasugi mewakili Bupati Hendrata Thes dalam kegiatan Launching Kawasan Wajib Masker (KWM) di Polres Kepsul,kamis (11/02/2021).

Melalui kegiatan tersebut, telah resmi ditetapkan tiga titik dalam Kota Sanana sebagai wilayah Kawasan Wajib Masker (KWM),diantaranya Pasar Basanohi Desa Fogi, Pelabuhan Sanana Desa Fagudu dan di depan Kantor Polres Desa Fatce.

Wakapolres Kepulauan Sula, Kompol Arifin Laode Buri dalam sambutannya mengatakan, dengan ditetapkan Kawasan Wajib Pakai Masker di Kepulauan Sula bisa menekan angka positif wabah covid-19, bahkan menghilangkan wabah non alam yang tengah melanda republik Indonesia saat ini.

Arifin mengatakan,acara launching KWM ini tak hanya di lakukan Polres Kepsul.Namun acara launching KWM ini telah diselenggarakan secara serentak di seluruh Mapolres yang ada di Indonesia,”Kegiatan launching ini juga bertujuan untuk menekan angka penyebaran covid-19, khususnya di Kepulauan Sula saat ini.

Kami berharap dengan adanya KWM ini dapat menekan Covid-19, bahkan dapat menghilangkan Wabah Covid19 tersebut,” Harap Arifin.

Sementara itu, Asisten II Bidang Pemerintahan Pemda Kepsul,Arif Umasugi yang mewakili Bupati Hendrata Thes, dalam sambutannya mengungkapkan, saat ini Kepulauan Sula juga dalam kondisi the new normal atau pada posisi melaksanakan tatanan baru dengan menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktifitas keseharian.

Arif menjelaskan, The New Normal bukan berarti keadaan sudah kembali seperti sebelumnya, sebelum adanya Wabah Covid19, The New Normal artinya mulai melakukan tatanan baru terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan protokol Kesehatan. Dengan melakukan 3M,” Ujar Arif.

Mantan Kadis Pendidikan itu mengatakan, Pemerintah sangat mengapresiasi Polres Kepulauan Sula dan Kodim 1510 Sanana yang telah menghadirkan gagasan yang luar biasa, serta menciptakan Kawasan Wajib Masker (KWM) di Sula guna untuk menekan angka Covid19 secara Nasional yang belum turun sampai saat ini.

Selain itu, Arif juga mengimbau kepada seluruh pengendara roda dua maupun roda empat agar tetap menggunakan masker, serta selalu mengenakan helem saat mengendara. Bahkan dalam sambutan itu juga menghimbau kepada ASN di lingkungan Pemda Kamkab Kepsul agar menjadi pelopor penggunaan helem dan masker,”Pinta Bupati melalui sambutan yang di bacakan Asisten II.

Arif pun berharap, kepada para petugas yang ditugaskan untuk menempati titik KWM, bisa konsisten dalam menerapkan aturan wajib masker sebagai mana telah ditetapkan kawasan-kawasan yang wajib mengenakan masker di Kepulauan Sula.

“Kami berharapkan di semua titik yang telah ditetapkan sebagai kawasan wajib pakai masker, agar semua petugas bisa konsisten dalam menerapkan aturan dan edukasi, serta bisa memberikan efek jera demi keselamatan kita bersama,” tegas Arif…# EDL

KPU Sula Diduga Bohongi Hakim MK Saat Bersidang

Swaramalut.com-SANANA

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul),Yuni Yunengsi Ayuba diduga membohongi Hakim Mahkama Konstitusi (MK) saat berlangsung nya sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemelihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul),Provinsi Maluku Utara (Malut) pada hari selasa (09/02/2021) di Jakarta.

Sidang lanjutan dengan Nomor.Perkara 90/PHP.BUP-XIX/2021,dengan agenda mendengar keterangan termohon dan pihak terkait itu dipimpin langsung Hakim Ketua MK Arief Hidayat dan didampingi Hakim MK Manahan MP Sitompul dan Saldi Isra.

Dugaan kebohongan Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba dihadapan Hakim MK saat berlangsung nya sidang itu, dibeberkan oleh dua Penasehat Hukum (PH) dari dua Paslon Bupti dan Wakil Bupati, yakni PH Paslon nomor urut 1 Hendrata Thes dan Hi.Umar Umabaihi, Amirudin Yakseb,SH dan PH Paslon nomor urut 2 Zulfahri Abdula Duwila dan Hi.Ismail Umasugi, Kuswandi Buamona,SH, Kamis (11/02/2021).

Kuswandi dan Amirudin menduga Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba tidak memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya atas pertanyaan Hakim Ketua MK Arief Hidayat.

Menurut kedua pengacara mudah itu, kebohongan Ketua KPU diketahui di akhir persidangan sekitar pukul 9.09 Wit.

Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan Hakim MK Arief Hidayat kepada KPU dan Bawaslu.
Pertanyaan itu diantaranya, apakah ada pihak yang melaporkan terkait KPU tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula,”Apakah ada Persolan terkait hal ini. Tanya Hakim MK Arief Hidayat.

Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Anggota Bawaslu Kepsul, Ajuan Umasugi,” Tidak ada pimpinan.

Ketua Hakim MK Arief Hidayat pun kembali menanyakan, Apakah KPU dilaporkan ke DKPP atau tidak kerena tidak menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu..?, Sampai sekarang tidak ada,”Jawab singkat Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba.

Guna membanta penyampaian Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba di hadapan Hakim MK.

PH Kuswandi Buamona membenarkan bahwa, soal pengaduan kita ke DKPP, Kami menduga KPU Kepulauan Sula sudah mengetahuinya, hanya saja mungkin secara resmi memang belum ada panggilan dari DKPP.

Lanjut Kuswandi, tapi kami punya bukti tanda terima dari DKPP soal pengaduan kami terhadap ke lima komisioner KPU Sula, termasuk Ketua KPU Saudari Yuni Yunengsi Ayuba,”Ungkap Kuswandi dengan memperlihatkan Bukti Tanda Terima Dokumen Aduan tertanggal 21 Desember 2021.

Kuswandi juga mengatakan bahwa pihaknya kini sedang menunggu panggilan sidang DKPP,” Kalau Ketua KPU bohongi Hakim MK maka nanti di buktikan di persidangan pada agenda pembuktian, karena kami punya bukti tanda terima dari DKPP jadi biar hakim yang menilai apakah KPU yang berbohong ataukah kita,”Tegasnya.

Hal senada juga disampaikan PH Pasangan calon Bupati nomor urut 1, Amirudin Yakseb, SH. Dirinya menduga Ketua KPU Sula Yuni Yunengsi Ayuba coba mengelabui pertanyaan Hakim MK.

”Terkait Kode etik, Kami juga melaporkan, Kami laporkan sekitar bulan Januari 2021, jadi seharusnya mereka sudah mengetahui, apa lagi ada juga yang melaporkan pada bulan Desember 2020, seharusnya pihak KPU Kepualauan Sula sudah tahu itu,”Ungkap Amirudin.

Sementara Ketua KPU Yuni Yunengsi Ayuba yang di konfirmasi awak media lewat pesan WhatsApp tapi tidak membalas,sekalipun pesan itu sudah tersampaikan…# EDL

Peringati HPN 2021, Jurnalis Kepsul Gandeng Humas Bagikan Sembako Kepada Lansia dan Warga Kurang Mampu

Swaramalut.com-SANANA

Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021, sejumlah Wartawan media cetak maupun oline yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menggandeng Humas dan Protokoler Pemda Kepsul dan menggelar kegiatan sosial dengan membagikan puluhan paket sembako kepada lansia, orang sakit, warga tidak mampu dan anak yatim piatu,rabu (10/02/2021).

Kegiatan yang di fokuskan di Desa Fakauyon Kecamatan Sulabesi Timur (Subtim) itu, selain di hadiri semjumlah wartawan,juga turut hadir Kabag Humas dan Protokoler Basiludin Labesi. Paket sembako yang di bagikan berupa 10 kg beras dan mie instan.

Foto Ketua Komunitas Wartawan Sula (KWS), Sarmin Drakel,SHI membagikan sembako kepada salah satu warga

Ketua Komunitas Wartawan Sula (KWS), Sarmin Drakel,SHI, pada kesempatan itu, mengatakan bahwa, pembagian sembako oleh wartawan ini dalam rangka memperingati HPN 2021.

Kegiatan sosial dengan membagikan sembako kepada lansia, anak yatim serta warga kurang mampu ini,tujuan nya agar dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19,” Kegiatan sosial ini merupakan kepedulian kami sebagai insan Pers terhadap kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid.

Lanjut pria yang biasa di sapa akrab Ekhi Drakel itu, semoga bantuan teman-teman wartawan ini dapat membantu masyarakat kurang mampu di tengah pandemi covid saat ini,”Jangan melihat dari berapa banyak bantuan nya, tapi yang dilihat adalah bentuk kepedulian serta keiklasan teman-teman wartawan nya,” Ungkap Ekhi saat menyerahkan sembako.

Foto : Kabag Humas dan Protokoler sula Basiludin bersama wartawan sedang membagikan sembako ke warga

Sementara itu,Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Basiludin Labesi pada kesempatan itu, menuturkan, nama nya kegiatan wartawan itu,meskipun dalam bentuk apapun, akan selalu mendapat dukungan dari Humas dan Protokoler karena itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab,apalagi ini adalah kegiatan peringati HPN.

Saya selaku Kabag Humas akan tetap mendukung dan mendampingi teman-teman wartawan dalam setiap hajatan apapun,”ungkapnya.

Selain itu, Sahdia Gai salah satu warga yang juga menerima bantuan dari wartawan,menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh wartawan di Kepulauan Sula yang telah memberikan bantuan,” Semoga, kalian semua sehat-sehat dalam bekerja dan terima kasih banyak atas bantuan ini,” Ucapnya…#EDL

Sambut HPN 2021, Kabag Humas Kepsul Berpesan, Jadi Wartawan Adalah Modal Besar

Swaramalut.com-SANANA

Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada hari selasa tanggal 9 februari 2021 hari ini, Kapala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Pemda Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul),Basiludin Labesi menyampaikan pesan kepada wartawan yang bertugas di Kepulauan Sula.

Mantan wartawan dari 2005-2009 yang saat ini menduduki jabatan Kabag Humas itu,menyampaikan bahwa, saya jadi seperti saat ini karena awalnya saya lahir dari seorang wartawan.

Oleh nya itu, di momen HPN hari ini,
saya mau sampaikan kepada teman-teman media bahwa menjadi wartawan itu adalah modal yang besar.Modal itu banyak arti,misalnya dari profesi wartawan itu,nanti anda bisa mau menjadi apa saja.Semua itu tergantung bagaimana teman-teman media mau mengelola dan kemudian mau menjadikan profesi ini sebagai apa.

Profesi wartawan ini,secara nasional bahkan dunia, anda sudah bisa melihat bahwa seorang wartawan itu bisa menjadi pengusaha yang sukses,politisi , bahkan ada salah 1 negara di dunia ini yang konon didirikan oleh seorang wartawan. Jadi itu pesan saya di hari pers nasional ini agar dapat memotivasi teman-teman wartawan.

Mantan wartawan yang juga sebagai Kabag Humas serta Plt Kabag Kesra itu,lantas sedikit menceritakan pengalaman nya setelah lulus dari kuliah hingga memilih menggeluti dunia wartawan.

Setelah saya lulus dari bangku kuliah di pulau jawa pada tahun 2005, saya pun langsung balik, tapi waktu itu saya tidak lagi menginjakkan kaki di kampung halaman.
Saya pun langsung merantau ke kota Ternate, kemudian setelah itu saya pun langsung balik ke Sula dan langsung memilih profesi sebagai kulit tinta.

Waktu itu, saya memilih profesi sebagai seorang kulit tinta karna saya sangat yakin dan optimis bahwa untuk mau mengenal Maluku Utara dan Pulau Sula secara geografis dan secara statistik maka pekerjaan yang saya harus geluti adalah wartawan. Karena pada waktu itu,saya yakin dan percaya bahwa ketika saya menjadi seorang penulis maka saya bisa tau tentang sula beserta isinya, sula dan potensinya serta sula dan peluangnya.

Itulah yang saya rasa menjadi modal saya pada waktu itu, makanya saya sebut bahwa wartawan itu adalah modal untuk adik-adik agar menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih besar. Jangan pernah menganggap bahwa pekerjaan sebagai jurnalistik adalah hal yang biasa-biasa saja. adik-adik harus tau bahwa berprofesi sebagai jurnalis itu adalah hal yang luar biasa.

Saya dan teman-teman wartawan yang lain dulu, kadang kita datang peliputan ke perkantoran dengan celana yang robek, sepatu yang seadanya. Bahkan ketika kita datang, kemudian di cuekin oleh sejumlah orang, atau kelompok. Ada juga teman-teman ASN yang berkata siap sih dia itu lalu mau ketemu dengan kepala dinas. Mau ketemu pejabat kok pakaiannya seperti itu, tapi itu lah kita.

Ingat,Kita memang berbeda hanya saja kita berkualitas, itu yang harus selalu menjadi salah satu motivasi untuk kita agar kita bisa berbuat lebih banyak dengan karya-karya tulisan kita.

Di momen HPN ini,saya juga mau berpesan bahwa menjadi wartawan yang hebat itu bukan berarti harus mengkritik tanpa data, saya hanya mau menyampaikan bahwa modal kita itu data,investigasi, keberanian. Terlepas dari itu, kita wartawan juga harus tetap menjaga etika kita sebagai manusia karena apa yang menjadi karya tulis kita pada akhirnya akan menjadi konsumsi secara sosial dari sisi kemasyarakatan yang ada dilingkungan kita masing-masing, tapi yang terpenting kita siap bertanggung jawab.

Lanjut pria yang akrab disapa Bang Bas itu,saya melihat dari sisi perkembangan lahirnya teman-teman yang berprofesi sebagai jurnalis juga cukup tinggi kurang lebih dalam data saya itu sudah ada 40 orang yang memilih profesi sebagai jurnalistik baik media cetak maupun media online .

Memang dari media cetak ini sudah mulai berkurang karena beralihnya orang kesistem online yang lebih cepat. Meskipun hadirnya banyak media tapi bagi saya selaku Kabag Humas tidak ada persoalan dari sisi pekerjaan. Bagi saya, melayani teman-teman wartawan sebanyak apapun yang penting kita membangun komunikasi yang baik untuk pekerjaan.

Kewajiban saya adalah melayani teman-teman wartawan, kemudian saya berharap kepada teman-teman wartawan agar selalu semangat dalam mengelola dunia jurnalistis di Kepulauan sula sesuai dengan kemampuan.

Saya secara pribadi maupun secara institusi serta para pimpinan OPD yang lain di lingkup Pemda Kepulauan sula kita selalu bersyukur dengan ada nya kritikan serta saran dari wartawan karena saya pikir itu adalah kewajiban teman-teman namun etika jurnalis tetap kita jaga.Saya mau sampaikan yang terpenting adalah komunikasi secara personal, institusi, dirumah maupun di kantor bisa tetap terbuka.

Basiludin juga sedikit bercerita tentang kesederhanaan Bupati Hendrata Thes. Bupati saat ini orangnya juga sangat sederhana, bahkan ia juga sering komplen terhadap siapa saja termasuk teman-teman jurnalis. Namun terlepas dari itu, Bupati juga sampaikan kepada saya bahwa layani teman-teman wartawan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.

Oleh nya itu, bagi saya memberikan pelayanan bagi siapa saja tidaklah berat karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai birokrat yang harus selalu melayani masyarakat apalagi wartawan. Teman-teman wartawan itu harus kita layani. Itu prinsip pak Bupati yang saya adopsi.

Kita semua selaku perangkat pemerintahan harus selalu melayani teman-teman wartawan yang datang sesusi dengan keinginan Bupati. Tapi ingat, tidak semua wartawan yang datang kepada pejabat publik itu mereka membawa sesuatu yang nyaman untuk kita dengar, namun ada juga hal-hal lain yang membuat kita tidak nyaman, tapi kita tidak boleh menghindar dari mereka,karena menghindari dari wartawan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan.

Apa yang wartawan tanyakan yang memang kadang membuat kita tidak nyaman tapi kita harus beri penjelasan walaupun tidak mendetail
sehingga tidak menimbulkan penulisan yang pada akhirnya persepsinya bias dan kadang-kadang akan merugikan pimpinan secara langsung.

Itulah yang paling saya jaga selama ini. Seberat apapun informasi yang akan mereka sampaikan kepada kita dan seberat apapun kita akan menjawab pertanyaan dari wartawan itu,namun kita harus layani dan kita jawab sehingga ada keseimbangan dalam pemberitaan.

Selain itu, di momen HPN 2021, Basiludin juga meminta agar wartawan dapat berperan aktif dalam membatu pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

Pamdemi inikan situasi dunia yang berdampak juga di Indonesia termasuk di Kepulauan sula. Oleh nya itu,saya berharap apa yang menjadi urusan Pemerintah, teman-teman wartawan tetap mengawal dari sisi pemberitaan serta memberi suport agar Pemerintah sukses melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena pada saat ini kita sudah pada posisi bagaimana masyarakat dapat terlindungi dan dapat terakses supaya tidak terdampak dengan virus ini…# EDL